Berita

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I saat ini sedang menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi  Kepulauan Riau (Kepri). Sebagai bagian dari penyusunan RPIW tersebut, pada  Selasa, 28 Juni 2022 digelar diskusi tantangan, peluang, dan manfaat dari rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang berada di provinsi tersebut.   Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan pembangunan jembatan dibagi dua pekerjaan yakni dari Batam ke Tanjung Sauh dengan loan yang saat ini sedang tahap persiapan readiness criteria. Kemudian dari Tanjung Sauh ke Bintan rencananya dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan sekarang tahap persiapan untuk lelang.  Menurut Arief perlu strategi agar dapat segera terealisasi dan perlu upaya untuk membantu Provinsi Kepri supaya mendapat benefit yamg cukup besar dari pembangunan jembatan tersebut. “Saat Jembatan Batam-Bintan ini dibangun, maka ada kawasan yang bisa bangun dan bisa dioperasikan untuk bisa mendapatkan benefit bagi Pemerintah Daerah,” tuturnya.   Pembahasan pada diskusi itu juga difokuskan pada pembahasan penajaman isu strategis, potensi pengembangan wilayah, penguatan konektivitas dan sistem logistik, interaksi antar kawasan, serta dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan wilayah/kawasan di provinsi tersebut. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Hari Suko Setiono berharap dari kegiatan ini dapat mendukung penyiapan dokumen RPIW, agar  benar-benar implementatif. Terkait pembangunan jembatan, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar berupa penyerapan tenaga kerja. Ia menilai perlu pembagian peran antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah setempat.  “Misalnya Kementerian PUPR membangun jembatan dan infrastruktur pendukung dan Pemerintah Daerah memikirkan mau dibuat apa kawasan sekitar, ketika jembatan itu sudah jadi,” tuturnya.  Diskusi yang dimoderotori Kepala Bidang  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. BPIW,  Melva Eryani Marpaung ini juga menghadirkan narasumber yakni  Dosen Perencanaan Wilayah Universitas Diponegoro,  Okto R. Manullang.  Ia menerangkan mengenai perluanya penguatan konektivitas dalam sistem logistik. Berdasarkan data The Logistics Performance Index (LPI) pada tahun 2018 menurutnya Indonesia menempati posisi 46 dari 160 negara, dengan rata-rata skor 3.15. Posisi tersebut berada di bawah Singapura yang berada di peringkat 7, Thailand 32, Vietnam 39, dan Malaysia 41. Menurutnya Indeks Kinerja Logistik yang tergolong rendah ini perlu ditingkatkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur terutama terkait konektivitas. Selain itu proses perizinan (bea cukai) juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Narasumber lain kegiatan ini  adalah Pakar Pengembangan  Galang-Batang-Bintang, Purba Robert M.Sianipar yang menerangkan mengenai peluang dan tantangan Kawasan Batam Bintan sebagai penerima manfaat pembangunan jembatan itu.   Narasumber selanjutnya yakni Kasubdit Rencana Teknis Pembangunan Jembatan Direktorat Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga  Thabrani. Ia membahas mengenai manfaat jangka panjang Pembangunan Jembatan Batam – Bintan dalam Pengembangan Kawasan Batam – Bintan – Karimun (BBK).  Sedangkan sebagai penanggap dari diskusi ini adalah Pejabat Fungsional Kementerian PUPR,  Firman Hatorongan Napitupulu dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau, Faisal. (Hen/infobpiw)    

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin bertambah dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello saat melakukan kunjungan kerja didampingi jajarannya ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (16/3). Kunjungan kerja Pemkab Lingga tersebut diterima langsung Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto didampingi jajaran pejabat di BPIW. "Akan sangat wajar dan tak berlebihan, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Lingga. Pasalnya, berbagai potensi alam yang menarik hadir di Kabupaten Lingga," terang Alias Wello.  Ia mencontohkan, pada tahun 2017 di Kabupaten Lingga sudah bergulir pencetakan sawah baru seluas 3.000 hektar dari pemerintah pusat, namun kini sawah baru tersebut produktivitasnya belum optimal. “Soalnya perairan sawah baru mengandalkan hujan, sehingga kalau tidak hujan mengalami kekurangan air. Untuk itu, kami berharap ada pembangunan daerah irigasi, agar sawah tersebut dapat semakin produktif,” harapnya. Selain itu, Alias mengakui, Pemkab Lingga pun terus berupaya mengembangkan jalan poros pulau Lingga, jalan poros Singkep Selatan, pengembangan sumberdaya air, peningkatan konektivitas antar pulau dan pembangunan pelabuhan industri. “Hal itu dilakukan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lingga,” jelasnya. Ia menegaskan, saat ini sudah berkomitmen untuk menggratiskan perizinan. Hal itu sudah mulai mendatangkan dampak positif. Terbukti, investasi untuk sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan sudah mulai diminati banyak investor. Untuk lebih menggeliatkan investasi kedepan, lanjutnya, Pemkab Lingga membutuh dukungan dari Pemerintah. Sebab, apabila mengandalkan kemampuan daerah akan sulit untuk melakukan percepatan mengembangan infrastruktur dasar yang memadai. Di tempat yang sama, Iwan Nurwanto menerangkan, Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Adapun wilayah Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam WPS 3, Batam-Tanjung Pinang. Menurutnya, WPS 3 memang memiliki banyak potensi, mulai dari potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga di sekitarnya. Selain itu Kawasan Pariwisata juga didorong untuk berkembang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang industri pariwisata. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW, Susilowati menerangkan,  pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa program pengembangan infrastruktur PUPR di Kepri. Untuk sektor Cipta Karya, yakni ada pembangunan perumahan di beberapa lokasi, pembangunan 35 rumah susun serta bantuan rumah swadaya. Kemudian pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman. Untuk sektor sumber daya air (SDA), antara lain pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam dan pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam. Lalu ada juga pembangunan beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam. Terkait sektor Bina Marga, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji-Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil, pembangunan fly over Jam, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jembatan di beberapa wilayah lainnya.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung BPIW, Jakarta, Jumat siang (30/9). Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Kepri, Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepri. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Provinsi Kepri masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 3 Batam-Tanjung Pinang. Menurutnya, pada WPS 3 terdapat potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. “Yakni pengembangan Kawasan Kabil Industrial Park dan Kawasan Pariwisata Bintan,” terang Dadang. Dalam Kawasan Kabil Industrial Park terdapat 32 perusahaan besar yang menempati kawasan seluas 287 hektare. Dadang mengatakan, pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga sekitar. Kemudian, Kawasan Pariwisata Bintan juga didorong untuk berkembang. “Kalau kawasan pariwisata berkembang akan tercipta lapangan kerja di bidang industri pariwisata, sehingga diharapkan akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya. Selain itu untuk periode 2015-2019 Kementerian PUPR telah melakukan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di Kepri. Untuk sektor Cipta Karya, ungkap Dadang, antara lain pembangunan perumahan di beberapa lokasi, pembangunan 35 rumah susun, bantuan rumah swadaya, peningkatan kualitas permukiman kumuh Batam–Bintan, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum,-red) di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kawasan Sagulung, Bangkong, dan Nongsa. Ada juga penanganan kawasan permukiman kumuh di Bintan, pembangunan drainase lingkungan pemukiman di Tanjung Pinang. “Serta optimalisasi SPAM di beberapa wilayah seperti SPAM Bintan, SPAM dan Galang di Kota Batam” jelas Dadang. Dadang menerangkan, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) antara lain seperti pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam, pembangunan beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam di Kota Batam. Selain itu, dilakukan pula pembangunan pengamanan pantai di beberapa wilayah lainnya seperti pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam. Terkait sektor Bina Marga, lanjut Dadang, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil MYC, pembangunan fly over Jam MYC, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jalan dan jembatan di beberapa wilayah lainnya. “Serta pembangunan Jalan Simpang Jam-Batu Ampar, pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang-Kabupaten Bintan, pembangunan Jalan Tanjung Uban-Mengkulu Bantan Bayu- Gesek,” ungkap Dadang. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Saproni mengakui, saat ini pembangunan infrastuktur di Provinsi Keprsi masih kurang greget. Dengan begitu, lanjutnya, DPRD dan Pemprov  Kepri terus mencari peluang untuk melakukan percepatan pembangunan di Kepri. “Salah satunya berkunjung dan meminta dukungan kepada BPIW,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, DPRD dan Pemprov Kepri juga terus berupaya menjajaki kerjasama dengan swasta, agar mau menanamkan modalnya pada pembangunan di Kepri. Saproni juga yakin, kunjungan rombongan DPRD Provinsi Kepri ke BPIW akan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri.   Hadir dalam rombongan DPRD Provinsi Kepri yang berkunjung ke BPIW, yakni Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Samadin Sinaga, Raja Bahtiar, Irwansyah, Tawarih serta Asep Nurdin.(ris/infoBPIW)