Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembukaan Gerakan Kepatuhan BPIW Tahun 2024. Berbeda dengan pekan atau bulan kepatuhan, Gerakan Kepatuhan memberi pesan agar kepatuhan harus senantiasa diterapkan sepanjang waktu. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) BPIW, Zevi Azzaino melaporkan bahwa Gerakan Kepatuhan tahun 2024, yang melanjutkan Gerakan Kepatuhan tahun 2023, merupakan bentuk komitmen di BPIW untuk menumbuhkan budaya kepatuhan yang diterapkan sepanjang waktu dalam pelaksanaan tugas. Salah satu bentuk komitmen ini diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional pada hari Kamis, 18 Januari 2024. Pembukaan Gerakan Kepatuhan tersebut diawali dengan arahan Kepala BPIW yang dilanjutkan dengan internalisasi peningkatan integritas dan kepatuhan dari Inspektur Jenderal. Kepala BPIW, Yudha Mediawan mengatakan, kegiatan yang digagas Pusnas BPIW ini memiliki arti penting dalam perjalanan BPIW ke depan. "Saya berharap gerakan ini akan menginternalisasi kepatuhan menjadi bagian dari budaya saat melaksanakan tugas sehari-hari." tegas Yudha. Lebih lanjut, Yudha menyatakan, gerakan kepatuhan bukanlah sekadar kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku secara tertulis, namun juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepatuhan yang tidak tertulis, antara lain etika kerja, nilai-nilai moral, serta norma-norma lain yang berlaku di Kementerian PUPR. Menurutnya, kegiatan kepatuhan ini harus dipandang sebagai bagian yang esensial dan akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas-tugas utama. "Untuk itu, saya ingin menekankan kepada seluruh insan di lingkungan BPIW, agar mengikuti dengan baik kegiatan yang berkenaan dengan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan pembangunan Zona Integritas," tegas Yudha. Ia menerangkan, keikutsertaan dan implementasi dari kegiatan kepatuhan intern akan menjadi cermin komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan core value Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Berakhlak). Yudha juga menyatakan bahwa pembangunan Zona Integritas diimplementasikan di Pusnas sebagai pilot project dan percontohan untuk kemudian akan juga dilaksanakan di Unit Kerja lainnya di BPIW ke depannya. “Zona Integritas ini akan kita bangun bersama, dan kita kawal bersama.” imbuhnya.   Di tempat yang sama, Inspektur VI, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Moch. Yusuf Hariagung menyampaikan pencerahan mengenai “Peningkatan Integritas dan Kepatuhan”. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas menjadi sebuah perbaikan tata kelola dan pagar pembatas bagi Insan PUPR. “Melihat tren dalam 7 tahun terakhir, perjalanan pembangunan Zona Integritas mengalami peningkatan yang sangat signifikan,” terangnya. Ia menjelaskan, pada tahun 2018 baru 4 unit kerja, namun awal tahun 2024 sudah 182 unit kerja yang telah membangun Zona Integritas. Jumlah tersebut kian bertambah, lanjut Yusuf, salah satunya adalah berasal dari unit kerja di BPIW pada tahun ini. Menurutnya, BPIW sebagai Unit Organisasi strategis memiliki pemangku kepentingan yang sangat luas dalam mendukung kinerja layanan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR. Oleh sebab itu, ikhtiar tersebut akan membawa perubahan di Kementerian PUPR ke arah yang lebih baik tidak dalam waktu lama. Acara kemudian dilanjutkan dengan Pencanangan Zona Integritas, yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusnas. Pendatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Pusnas yang disaksikan oleh Kepala BPIW dan Inspektur VI Inspektorat Jenderal. Selain itu dilakukan pula penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh pejabat dan pegawai Pusnas. Kemudian, pada sesi siang digelar diskusi pelaksanaan anggaran yang mengundang narasumber dari Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan serta dari Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam penyusunan aturan pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih teknis di lingkungan BPIW, agar tidak terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan-peraturan yang ada, termasuk untuk melakukan penataan pengadministrasian perjalanan dinas di seluruh satuan kerja di BPIW. Acara ini dihadiri Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kapuswil I BPIW, Boby Ali Azhari, Kapuswil II BPIW, Melva Eryani Marpaung, serta pejabat administrator, dan staf di lingkungan BPIW. (Ris/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Gerakan Kepatuhan BPIW dan Workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko, di Jakarta Pusat pada 20 dan 21 Maret 2023.  Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Saat membuka kegiatan tersebut, Senin, 20 Maret 2023, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan Gerakan Kepatuhan kali ini harus dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan kepatuhan yang dilaksanakan secara konsisten sepanjang waktu. Ia berharap kepatuhan itu tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.  Dikatakannya juga bahwa Gerakan Kepatuhan juga merupakan bagian dari internalisasi untuk mewujudkan komitmen bersama dalam penyelenggaraan kepatuhan intern, pelaksanaan manajemen risiko, serta pembangunan zona integritas di BPIW. Dikatakannya juga bahwa melalui workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko diharapkan akan didapatkan pemahaman yang benar dalam mengidentifikasi risiko dan merumuskan inovasi-inovasi pengendalian yang sesuai dan dapat menerapkannya dalam tugas dan fungsi masing-masing. Saat melaporkan kegiatan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino menjelaskan Gerakan Kepatuhan pada tahun ini akan berfokus pada penguatan budaya sadar risiko, peningkatan kepatuhan intern, dan persiapan pembangunan zona integritas, dan merupakan upaya penguatan dari Bulan Kepatuhan tahun 2022 yang lalu.  Selain kegiatan dua hari ini, sebagai bagian dari rangkaian Gerakan Kepatuhan tahun 2023, menurutnya ke depan akan terus dilakukan kegiatan-kegiatan internalisasi dan peningkatan kompetensi dengan sasaran terbangunnya budaya patuh dan budaya sadar risiko pada tahun 2024. Dalam waktu dekat menurutnya akan dilakukan kegiatan executive workshop untuk level yang lebih strategis, yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan di BPIW. Kegiatan yang diikuti para pejabat dan staf di lingkungan BPIW ini menghadirkan beberapa narasumber terkait kepatuhan yakni Direktur Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia, Fitra Jusdiman, SVP Risk Management PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Rian Ditha Prasetianti, dan Direktur Keuangan dan Manjemen Risiko PT.Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli. Sementara Workshop Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko menghadirikan narasumber yakni Ronny Kountur dan Kharisma Kholif Viranata. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR  mempunyai unit eselon III baru, yakni Bidang Kepatuhan Intern yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, serta pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di BPIW.    Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyatakan apa yang dilakukan bidang tersebut untuk menjaga nama baik BPIW dan juga Kementerian PUPR. Menurut Hadi dibutuhkan kerja sama yang baik semua pegawai untuk menjaga nama institusi dengan menjalankan Standard Operating Procedure  (SOP) yang ada.    “Itu pesan Pak Menteri untuk semua pegawai baik di kantor pusat maupun yang ada di daerah, “ ujar Hadi saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) Peran Unit Kepatuhan Intern dalam Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi dan Unit Kerja di Lingkungan BPIW di BSD Tangerang, Rabu, 25 November.    Ia berharap, sebagai second line of defense, Bidang Kepatuhan Intern BPIW dapat melakukan pembinaan dan pemantauan manajemen risiko yang dilakukan oleh first line of defense di lingkungan BPIW. Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi risiko, analisis, penilaian, dan upaya pengendalian untuk menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang mungkin terjadi.   “Kegiatan ini perlu melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara, sehingga semua pihak dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.    Tampil sebagai pembicara yakni Staf Khusus Menteri PUPR, Binsar H. Simanjuntak yang memaparkan mengenai Kebijakan Manajemen Risiko/Government Risk Control (GRC) sebagai Implementasi Kebijakan sembilan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menurutnya GRC merupakan disiplin manajemen yang mengambil pendekatan yang terintegrasi untuk memenuhi pedoman internal yang ditetapkan untuk setiap aktivitas.    Hadirnya Unit Kepatuhan Intern (UKI)  di Kementerian PUPR termasuk di BPIW menurutnya untuk membantu memberi solusi permasalahan terkait pekerjaan dan untuk memperlancar proses bisnis dan bukan untuk menghambat proses bisnis. “UKI itu sebagai advisor dan bukan sebagai watchdog, dia bersikap proaktif dan tidak reaktif,” ungkapnya. Selain itu menurut Binsar, UKI menjaga integritas dalam setiap penugasan maupun pada saat berinteraksi dan meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam penugasan.    Kegiatan ini juga menghadirkan salah satu pakar terkait hal itu yakni Djoko Prihandono. Ia memaparkan mengenai Teknis Penerapan Manajemen Risiko di  Lingkungan BPIW. Dalam paparannya ia menjelaskan Struktur Manajemen Risiko. Pertama, Unit Pemilik Risiko (UPR) sebagai first line of defense.     Unit ini sebagai pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan proses Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit. Di BPIW UPR ini terdiri dari UPR BPIW-1 yakni eselon I atau Kepala BPIW, UPR BPIW yakni eselon II atau para Kepala Pusat dan Sekretaris BPIW, dan UPR BPIW 3 yakni eselon III.  Struktur yang kedua yakni Unit Kepatuhan Manajemen Risiko sebagai second line of defense. Unit ini menjalankan tugas dan fungsi kepatuhan internal. Tugasnya melaksanakan reviu atas penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko, pelaksanaannya, serta memantau tindak lanjut hasil reviu dan atau audit manajemen risiko.    Struktur Manajemen Risiko yang ketiga yakni Inspektorat Jenderal sebagai third line of defense yang bertugas melakukan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko serta melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level PUPR. FGD tersebut diikuti Kepala Pusat, Pejabat Administrator, dan Pejabat fungsional Madya, serta para staf di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)