Berita

Menteri PUPR,  Basuki Hadimuljono mengingatkan kembali kepada para pejabat, bahwa sumpah yang diucapkan harus benar-benar dilaksanakan, seperti  tidak melakukan  korupsi dan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. “Saya mengingatkan kita semua sumpah suci dalam melandasi niat kita dalam melaksanakan tugas perjalanan kita yang penting ini,” kata Basuki, saat melakukan rotasi delapan   pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementrian PUPR, Jumat (11/11).   Basuki juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah, untuk membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan juga tetap hidup sederhana. Menurut Basuki, rotasi dan promosi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk mendinamisasikan jalanya suatu organisasi. “Saya berharap pekerjaan tahun depan dapat lebih banyak yang dilakukan lelang dini, sehingga pekerjaan bisa dimulai sejak awal tahun. Progres lelang dini hingga hari ini sebanyak 1.556 paket pekerjaan sudah dilelang dengan nilai Rp 8,16 triliun,” ungkap Basuki. Dari delapan pejabat tersebut, juga dilantik beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW),  seperti Bobby Prabowo sebagai Kepala Pusat Perencanaan infrastruktur PUPR, dan Hadi Sucahyono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari  dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementrian PUPR.      Basuki menyatakan rasa terimakasihnya kepada seluruh jajaran di kementrian PUPR yang telah bekerja keras guna mencapai target penyerapan di akhir tahun  ini dengan target 93% atau sama dengan penyerapan tahun lalu. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siap melakukan kerjasama dengan United Nation Office for Project Services (Unops), lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membidangi infrastuktur. Pertemuan yang membahas peluang kerjasama tersebut digelar saat Tim Unops melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (25/10)   Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, Kementerian PUPR dan Unops memiliki kesamaan visi dan misi mengembangkan infrastruktur. “Kami (Kementerian PUPR,-red) mempunyai tugas dalam penyediaan air bersih, sanitasi, perbaikan area kumuh, pembuatan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Rido yang didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana dan jajaran pejabat BPIW lainnya.   Ia mengakui, saat ini terdapat berbagai proyek yang dilaksanakan Kementerian PUPR menggunakan dana bantuan dari World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan lembaga lainnya. Kendati begitu, lanjutnya, masih banyak kebutuhan tambahan dana untuk melakukan pengembangan infrastruktur di Indonesia, sehingga diharapkan Unops dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang ada, khususnya dalam hal pendanaan,” jelas Rido.   Di tempat yang sama, Senior Manager Unops, Samina Kadwani didampingi mengatakan, saat ini pihaknya memiliki beberapa layanan inti, mulai dari pengembangan infrastruktur, infrastruktur berkelanjutan serta manajemen proyek infrastruktur berkelanjutan. “Sebagai organisasi yang bergerak di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Unops ditugasi untuk membantu suatu negara mengembangkan masyarakatnya, khususnya dalam sektor infrastruktur dengan berbagai program yang siap ditawarkan,” jelasnya.   Samina menyatakan, proyek infrastruktur dari kerja sama dengan Unops diusulkan, agar dilaksanakan oleh kontraktor lokal yang berskala kecil. “Harapannya kontraktor lokal yang berskala kecil tersebut dapat mengembangkan usahanya serta berpartisipasi dalam memajukan infrastruktur di daerahnya masing-masing,” terangnya. (ind/infoBPIW)