Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “Salah satunya Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan Master Plan dan Development Plan (MPDP,-red) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di lokasi KI Konawe berada,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat "Evaluasi Pembangunan Kawasan Industri Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara," di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (6/7). Kemudian, lanjutnya, akan ada percepatan pengembangan infrastruktur PUPR mulai dari dukungan jalan, sumber daya air, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penataan lingkungan permukiman di kawasan tersebut. Ia juga menerangkan, terdapat juga jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan KI Konawe. Dalam rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan tersebut, Pemerintah pusat memastikan KI Konawe, Sulawesi Tenggara sudah tidak ada kendala administrasi dan perizinan. Sehingga, saat ini tinggal percepatan eksekusi di lapangan. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta perwakilan pemerintah daerah dan pihak industri swasta. Menurutnya, permasalahan lahan persawahan dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe sudah diselesaikan oleh kementerian terkait. Luhut mengaku, merasa lega saat ini segala kendala sudah dapat teratasi, sehingga ke depannya diharapakan dapat segera melakukan percepatan pembangunannya. Di tempat sama, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menerangkan, ada sekitar 500 hektare (ha) lahan sawah dan irigasi yang bersinggungan dengan lahan KI Konawe. "Lahan itu akan dipakai oleh kawasan industri dan sebagai gantinya pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti," ungkap Amran. Ia menerangkan, Kementerian Pertanian langsung berkordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan lahan pengganti tersebut. Selain itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian, Imam Haryono menyatakan, untuk membangun KI Konawe yang bergerak di industri nikel memerlukan lahan sekitar 5.500 ha. "Pembangunan industri sempat terkendala karena lahan yang dipakai bersinggungan dengan lahan tambak, rawa dan irigasi yang dipergunakan untuk pertanian," ujar Imam. Namun, lanjutnya, saat ini permasalahan lahan tersebut sudah selesai ketika pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR mendukung penggunaan lahan tersebut untuk keperluan industri. “Hal ini kemajuan yang menggembirakan, karena kawasan industri ini akan sangat banyak menyerap tenaga kerja,” tegasnya.(ris/infobpiw)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendukung pusat pertumbuhan wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang membentuk segitiga pertumbuhan potensial di Papua. Segitiga potensial tersebut yaitu Sorong sebagai basis kawasan minyak bumi, Manokwari sebagai basis untuk peternakan, dan Bintuni sebagai basis untuk kawasan industri di Papua.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KEK Sorong dan Persiapan Rencana Kunjungan Presiden, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta,  Selasa (13/9).   Dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan, Pontas Tambunan tersebut, Dardak menjelaskan bahwa ujung tombak dari pengembangan KEK Sorong dibagi menjadi empat wilayah pertumbuhan di Papua, yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Sorong – Manokwari, WPS Biak – Manokwari – Bintuni, WPS Nabire – Enarotali – Wamena dan WPS Jayapura – Merauke. “Kawasan pertumbuhan itu meliputi kawasan perkotaan dan perdesan, konektivitas dan pengembangan kawasannya harus on purpose dan on design,” tutur Dardak.   Saat ini sudah terbangun akses jalan nasional dari Jayapura menuju Wamena sepanjang sekitar 580 km. Kota Sorong sudah ada jalan nasional sepanjang 18 meter dengan kondisi yang baik. Jalan tersebut memiliki konsep 2:7:2, yaitu 2 meter bahu kanan maupun kiri jalan, dan 7 meter ditengahnya.     Terkait dukungan pengembangan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan barang, Dardak mengatakan bahwa untuk 2017 telah diprogramkan pembangunan Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar sepanjang 32 kilometer. Sedangkan pembangunan Jembatan Arar saat ini sedang dalam proses konstruksi. “Jalan lingkar tersebut nantinya sebagai jalan bypass untuk akses truk barang menuju Pelabuhan Arar. Jadi tidak mengganggu aktivitas jalan di Kota Sorong,” jelas Dardak.   Lebih lanjut Dardak menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur lainnya di KEK Sorong saat ini adalah pembangunan jaringan air baku Warsamson (SPAM Regional) dan pembangunan secara bertahap rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 80 unit.   Sebelumnya, Pontas Tambunan mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan tidak hanya akses menuju Pelabuhan Arar, namun juga sarana dan prasarana pelabuhan tersebut.  “Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KEK ini adalah kesiapan infrastruktur di kawasan, sumber daya manusia dan kesiapan perangkat pengendali administrasinya,” tutur Pontas.   Pada kesempatan yang sama, Bupati Sorong, Stevanus Malak, mengatakan dalam jangka panjang KEK Sorong akan dijadikan sebagai sumber pengolahan sumber daya alam di Papua untuk diekspor. “Pelabuhan Arar akan dijadikan pelabuhan barang, sedangkan Pelabuhan Sorong akan dijadikan sebagai pelabuhan penumpang,” jelas Stevanus.   Dukungan infrastruktur yang dibutuhkan lainnya dalam pengembangan KEK Sorong adalah dukungan infrastruktur untuk wilayah peternakan sapi seluas 20 hektar di Wamena. Selain itu rencana pembangunan Kota Baru di bagian timur Aimas yang membutuhkan lahan sekitar 70 hektar. (INI/InformasBPIW)