Berita

BPIW melalui Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat BPIW Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Percepatan Kegiatan TA 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di Kota Bogor, 2 dan 3 Juni 2022. Saat memberikan arahan di hari pertama kegiatan tersebut (Kamis, 2 Juni 2022), Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto menjelaskan rapat evaluasi ini merupakan persiapan sekretariat menyelenggarakan rapat sejenis untuk tingkat BPIW yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2022 mendatang. Menyinggung pelaksanaan kegiatan TA 2021, Iwan mengatakan kegiatan sekretariat belum dilaksanakan secara optimal, karena angka pandemi Covid 19 masih tinggi, sehingga kegiatan dibatasi. Namun pada tahun ini, ia berharap pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih optimal. “Kepala BPIW berpesan, disamping penyerapan anggaran harus dilakukan secara optimal, namun penggunaan anggaran tetap terarah dan terukur,” ujarnya.  Ia juga mendorong pembuatan laporan antara lain laporan pengadaan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  dilakukan sebulan sekali. Terkait IKPA ini Iwan juga menyatakan perlu diinformasikan kepada Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beberapa hal yang dianggap penting, untuk mendapatkan nilai kinerja anggaran yang baik.  Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan Bernadi Haryawan ini menghadirkan narasumber dari  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V Dewi YantI melalui video conference. Pada kesempatan itu melakukan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.  Selain itu ia menyampaikan materi mengenai Evaluasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPIW. “Saya sangat mengapresiasi kinerja BPIW terkait IKPA yang nilainya 100. Ini berarti BPIW telah mengikuti langkah-langkah yang benar,” ujar Dewi. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi.  Pada hari Jumat, 3 Juni 2022 atau hari kedua, materi pembahasan rapat mengenai Penyusunan Prognosis serta Rencana Kerja TA 2022 Sekretariat BPIW (Lanjutan). Selain itu diisi dengan Pemaparan Prognosis serta Rencana Kerja TA 2022 oleh Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangna, Sub Bagian Tata Usaha (TU) Kepegawaian, dan Sub Bagian Ortala.  Kemudian dllanjutkan dengan Pemaparan Prognosis serta Rencana Kerja TA 2022 Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian, Sub Bagian Barang Milik Negara (BMN), Sub Bagian Kerja Sama, Sub Bagian Komunikasi Publik, dan Sub Bagian Data dan Informasi.  Kegiatan ini diikuti Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Eko Susanto, Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Setyo Purnomo, Sub Koordinator masing-masing bagian,  dan Petugas Kesatkeran di lingkungan Sekretariat BPIW. (Hen/infobpiw)    

Kegiatan-kegiatan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) BPIW didorong semakin leading dan selesai sesuai harapan. Pasalnya, output dari kegiatan Pusnas akan menjadi dasar pusat-pusat di BPIW melanjutkan lebih detailnya. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Rachman Arief saat membuka Rapat Perubahan Usulan Kegiatan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Utama Kantor BPIW, Rabu 8 September 2022. Rachman Arief menerangkan, seluruh kegiatan di BPIW memang penting untuk selesai sesuai harapan. "Dalam hal ini kegiatan Pusnas mendapat perhatian lebih, karena output dari kegiatan-kegiatan Pusnas bersifat makro, sehingga akan menjadi basis untuk kemudian ditindaklanjuti pusat lain di lingkungan BPIW," jelas Arief. Menurutnya, Pusnas memiliki peran strategis untuk kinerja BPIW bahkan kinerja Kementerian PUPR. Pasalnya, output Pusnas meliputi Rencana Strategis Kementerian PUPR, Laporan Kinerja Kementerian PUPR (LAKIP), Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah pembangunan infrastruktur PUPR dan lainnya. Ia meyakini, dengan semangat dan kebersamaan jajaran Pusnas saat ini akan mampu menjalan tugas-tugas dengan baik. Di tempat yang sama, Kepala Pusnas BPIW, Benny Hermawan memaparkan, Pusnas pada tahun 2022 memiliki kegiatan-kegiatan strategis, antara lain melaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). "Kemudian Perencanaan Tematik Nasional, mulai dari isu gender, perubahan iklim, serta kebencanaan," terang Benny. Ia melanjutkan, ada juga Midterm Review Renstra Kementerian PUPR. Dukungan Unit Kepatuhan Intern, serta pelaksanaan program National Urban Development Project (NUDP). Rapat ini juga dihadiri Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto, Kepala Puswil I, Hari Suko, Kepala Puswil II, Kuswardono, Kepala Puswil III, M Rudy Siahaan serta sejumlah pejabat eselon III di lingkungan BPIW.(ris/infoBPIW)

Guna menciptakan kesiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran (TA) 2020, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar  Rapat Koodinasi Penajaman Program dan Kegiatan 2020 di Kantor BPIW, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.   Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pembahasan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan 2020 perlu dilakukan untuk mendapat kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban BPIW pada tahun ini, serta terciptanya pola kerja yang efektif dan efisien. "Misalnya dalam upaya pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,-red). Pada tahun 2020 ini sesuai arahan Presiden, BPIW akan memfokuskan penanganan terhadap lima KSPN super prioritas, seperti KSPN Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo dan Likupang," terang Hadi saat membuka Rapat Penajaman Program dan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2020. Ia menambahkan, penajaman program dan kegiatan 2020 juga dilakukan pada kawasan strategis lain, seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) serta kawasan tematik lainnya. "Pada kawasan-kawasan strategis tersebut, ada penajaman untuk mengetahui mana saja yang mendapat fokus prioritas penanganan perencanaan," terangnya. Termasuk, lanjut Hadi, penajaman perencanaan pengembangan infrastuktur PUPR yang merupakan masukan dari DPR. Sejumlah usulan dari DPR tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian PUPR-DPR beberapa waktu lalu. Hadi menegaskan, BPIW pada program dan kegiatan 2020 harus fokus dalam menentukan substansi materi serta lokasi perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR. Hal itu untuk menjawab semua kebutuhan unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR.  Menurut Hadi, pada tahun 2020 BPIW harus semakin efektif dan efisiens dalam menjalan tugas. "Misalnya, saat tim dari BPIW turun ke lapangan, ditekankan untuk dapat membawa data yang diperlukan, baik data kualitatif maupun kuantitaif,” ujarnya. Kemudian, Hadi menerangkan, rapat koodinasi penajaman program dan kegiatan tahun 2020  tersebut merupakan upaya transparansi terkait rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan BPIW.(ris/infoBPIW)