Berita

Guna melakukan peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pengembangan kawasan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penajaman penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan strategis tahun anggaran (TA) 2018.   “Keterpaduan perencanaan dan pemrograman dalam pengembangan kawasan memang dinilai perlu terus ditingkatkan. Terlebih, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tak mudah dalam pengembangan infrastruktur,” ungkap Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Wahyu Hendrastomo mewakili Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono saat membuka "Rapat Pembahasan Penyusunan Quick Assessment Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu di Kawasan Strategis" di Jakarta, Senin (11/6).   Ia mengungkapkan, salah satu tantang yang dihadapi yakni untuk tahun 2017-2018 Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia masih menempati rangking 52. Kemudian, Indek Daya Saing Global Indonesia tahun 2017-2018 menempati rangking 36. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mengejar ketertinggalan. Wahyu juga mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan pendekatan pola berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  “Dalam WPS tersebut terdapat sejumlah tema kawasan yang didukung Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastukturnya,” terang Wahyu. Ia menyebutkan, mulai dari 12 Kawasan Metropolitan, 13 Kota Baru, 20 Kawasan Industri dan 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 40 Kawasan Perdesaan Strategis Nasional, 18 Provinsi Lumbung Pangan, Perbatasan Nasional serta termasuk konektivitas multimoda. Wahyu berharap, kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai kementerian tersebut dapat menyusun dokumen rencana aksi berdasarkan implementasi program-program tahun 2018 untuk infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, serta Penyediaan Perumahan termasuk kebutuhan yang berkembang agar selaras dengan pembangunan di kawasan strategis yang ditetapkan. Dokumen rencana aksi yang disusun tersebut akan mendukung percepatan pembangunan kawasan strategis secara terpadu, baik antarinfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dengan infrastruktur non PUPR. “Berupa rencana dan program tahun 2019,” terangnya. Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Brawijaya mengatakan, pada pembahasan tersebut kawasan yang diangkat secara khusus antara lain, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh, KSPN Muaro Jambi, KSPN Rawa Pening, Kawasan Strategis Suromadu, Kawasan Industri Jorong-Batu Licin, Kawasan Industri Konawe, Kawasan Industri dan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Pare-pare.  “Pembahasan tersebut dilaksanakan untuk menajamkan penyusunan rencana dan program pada lokasi kawasan-kawasan tersebut,” jelas Brawijaya. Kegiatan tersebut dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Badan Pengembangan Wilayah Suromadu.(ris/infoBPIW)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Pusaka.  Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dipimpin langsung Walikota Pasuruan, Setiyono di kantor BPIW, Jakarta, Rabu (13/9). Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, banyak hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka. “Salah satunya Pemkot perlu menciptakan sesuatu yang khas. Keberadaan sesuatu yang menjadi ciri khas akan menjadikan daya tawar Kota Pasuruan dalam menarik minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelas Rido. Menurutnya, untuk lingkup nasional lokasi Kota Pasuruan merupakan wilayah yang strategis, yakni masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 14, Surabaya–Pasuruan–Banyuwangi.  Kementerian PUPR, papar Rido, saat ini menggunakan metode pengembangan infrastruktur berbasis wilayah atau WPS. “Dalam mengembangkan infrastruktur di Kota Pasuruan, seluruh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR tinggal melakukan pendetailan dari masterplan dan develoment plan WPS 14 yang telah disusun BPIW,” terangnya.  Lebih lanjut, Rido mengatakan, Kota Pasuruan juga beruntung karena lokasinya berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Sebab, dalam pengembangan infrastruktur KSPN tersebut akan berdampak pada pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan.  “Dari masterplan dan develoment plan KSPN BTS itu, dalam detail pengembangan infrastrukturnya melingkupi kawasan-kawasan di sekitarnya, yang salah satunya Kota Pasuruan,” ungkap Rido. Di tempat sama, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Benny Hermawan mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah melakukan investasi di wilayah Pasuruan mencapai Rp 100 miliar lebih. “Dukungan dari Kementerian PUPR itu sifatnya memang menyebar di banyak lokasi,” jelas Benny. Ia menambahkan, guna melakukan akselerasi pengembangan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka diperlukan grand desain yang aplikatif. “Dalam penyusunan grand desain itu, tentu perlu ada sinergi andil anggaran pusat, daerah serta peran swasta,” tegasnya. Sementara itu, Setiyono yang didampingi jajaran pejabat Pemkot Pasuruan menyatakan, Pemkot Pasuruan setelah ditetapkan sebagai Kota Pusaka telah melakukan sejumlah pembenahan.  “Seperti melakukan penanganan terhadap sejumlah icon bangunan yang menjadi simbol kota tua, agar berfungsi lebih maksimal lagi,” ujar Setiyono.  Ia menjelaskan, beberapa bangunan kuno yang ada di Kota Pasuruan seperti Gedung Harmoni, Pelabuhan Rakyat dan Gedung Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan lainnya.  “Bahkan untuk Gedung P3GI yang dibangun pada zaman pemerintahan Belanda akan dibuka untuk umum, agar masyarakat yang selama ini hanya mengenal luarnya saja, dapat mengenal lebih jauh lagi dari dalamnya,” tegas Setiyono. Menurutnya, pengembangan Kota Pusaka di Kota Pasuruan akan dipusatkan pada Jalan Balai Kota Pasuruan hingga Jalan Pahlawan yang banyak berdiri gedung-gedung bersejarah.  Untuk sarana dan prasarana untuk mendukung Kota Pusaka terus dipersiapkan, agar masyarakat luas makin merasa nyaman dan mendapatkan sesuatu yang positif saat berkunjung ke Kota Pasuruan. “Dimana berbagai icon bangunan bersejarah ini, akan dipadukan dalam wisata Kota Pusaka sebagai sarana pembelajaran masyarakat,” terangnya.  Ia berharap, kunjungan jajaran Pemkot Pasuruan ke BPIW Kementerian PUPR akan berdampak terhadap percepatan pengembangan infrastrukur di Kota Pasuruan dalam mewujudkan konsep Kota Pusaka. (ris/infoBPIW)  

Dalam rangka menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Menuju Kalsel Mandiri, Terdepan dan Berkelanjutan di Banjarbaru, Senin (11/4). Kegiatan ini juga untuk memantapkan isu-isu strategis pembangunan daerah termasuk yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan nasional.   Saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada acara tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rezeki Peranginangin memaparkan mengenai rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017, khususnya untuk provinsi Kalimantan Selatan.   Lebih lanjut Rezeki menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pendekatan WPS ini dioptimalkan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan pendekatan market driven, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan.   “Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian PUPR 2015-2019, pembangunan infrastruktur harus meningkatkan keterpaduan, meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, meningkatkan konektivitas dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan,” jelas Rezeki pada saat sesi dialog.   Rezeki juga menyatakan konsentrasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan saat ini menggunakan backbone Palangkaraya – Banjarmasin – Batu Licin. Dikatakannya bahwa setelah Pra Konsultasi Regional yang diselenggarakan BPIW beberapa waktu lalu, maka sudah tersusun rencana program utama Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Dari sektor Sumber Daya Air (SDA), pembangunan untuk pencegahan banjir di Banjarmasin seperti pembangunan Bendungan Tapin dan pembangunan intake Tirawan Tahap II Kotabaru.   Dari sektor Bina Marga, akan dibangun akses menuju Pelabuhan Trisakti dan beberapa pelebaran jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dari sektor Cipta Karya, terdapat pembangunan Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Regional Banjarbakula, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gunung Tinggi di Batulicin  dan pembangunan kualitas permukiman kumuh di Banjarmasin Utara dan Selatan.   “PUPR juga mendukung dari segi infrastruktur terhadap Kawasan Industri (KI) prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Jorong dan Batulicin, serta dukungan infrastrukur terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pembangunan jaringan irigasi di Batang Alai Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Pembangunan jaringan irigasi di Amandit dan pembangunan Bendungan Tapin,” tutur Rezeki.   Dalam akhir paparan, Rezeki menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat saling mendukung untuk kelancaran pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, serta perlu adanya dukungan pembangunan infrastruktur daerah yang sudah disinkronkan dengan program Kementerian PUPR termasuk dukungan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.   Saat membuka acara tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menekankan sinergitas yang optimal dan kerjasama yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Senada dengan Sahbirin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Noormiliyani menuturkan bahwa dukungan infrastruktur perlu ditingkatkan dalam mengembangkan potensi pariwisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian, serta perlu adanya sinergitas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.   Hadir dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yakni Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, Bupati dan Walikota se Provinsi Kalimantan Selatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata.   Setelah acara Musrebang Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung, Tim Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW mengadakan tinjauan langsung ke Kawasan Industri (KI) Batulicin, Kalimantan Selatan dalam rangka tindak lanjut dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan industri tersebut.   (INI/InfoBPIW)