Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomiten melakukan percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). BPIW sendiri menargetkan penyusunan enam masterplan KPPN dari 19 masterplan KPPN yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2018 dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).  "Keenam masterplan KPPN itu, yakni masterplan KPPN Boalemo, KPPN Bengkayang, KPPN Lombok Tengah, KPPN Muna Barat, KPPN Konawe Selatan dan KPPN Ngada," ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga mewakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat menyampaikan arahan dalam kegiatan “Persiapan Penyusunan Masterplan KPPN Tahun Anggaran (T.A) 2018” di Jakarta, akhir pekan lalu. Sisanya untuk 13 masterplan KPPN lagi, lanjut Agusta, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDPTT) akan menyusun 10 masterplan KPPN serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebanyak tiga masterplan KPPN. Masterplan KPPN yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dukungan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan. Sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017, pemerintah telah berhasil menyusun 40 masterplan KPPN. "Adapun tahun 2018 ini akan menyusun 19 masterplan KPPN serta tahun 2019 akan menyusun satu masterplan KPPN," terangnya.  Menurutnya, penyusunan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru menuju kota kecil dan kota baru. Selain itu, penurunan desa tertinggal sampai 5.000 desa dan peningkatan desa mandiri sampai 2.000 desa. Dalam mendukung sasaran RPJMN tersebut, lanjutnya, Kementerian PUPR berupaya melakukan upaya pemenuhan standar pelayanan minimum desa, termasuk permukiman transmigrasi. "Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi," terangnya.  Selain itu, mewujudkan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau. "Termasuk perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster, khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi," jelasnya. Kementerian PUPR sendiri, ungkap Agusta, dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan pendekatan konsep kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Dimana pendekatan WPS tersebut, salah satunya melakukan dukungan pengembangan infrastuktur untuk kawasan perdesaan atau KPPN," tegas Agusta. Di tempat yang sama, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR, Dwityo A. Soeranto mengatakan, penanganan kawasan perdesaan oleh Ditjen Cipta Karya meliputi, antara lain penataan bangunan dan lingkungan seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan bangunan dan lingkungan di kawasan pariwisata.  Kemudian pengembangan kawasan permukiman, seperti pembangunan Prasarana Sarana Dasar (PSD) kawasan permukiman perdesaan, pembangunan PSD di kawasan agropolitan dan minapolitan. “Ada juga pengolahan air limbah dan drainase, seperti pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan dan lainnya,” ujar Dwityo. Selain itu, ada juga pengolahan persampahan, seperti pembangunan dan optimalisasi tempat pembuangan  sampah akhir (TPA) dan lainnya. termasuk, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), seperti pembangunan SPAM di kawasan perdesaan dan rawan air, optimalisasi jaringan air minum dan lainnya. Di tempat sama, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Awal Subandar menegaskan, semangat kebersamaan dan keterpaduan dalam menyusun masterplan KPNN senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan, guna mendukung pengembangan KPPN dapat terealisasi dengan baik dan berlangsung cepat. Menurutnya, pengembangan KPPN harus dilakukan secara bersama oleh seluruh lintas sektor terkait. “Jangan hanya mengandalkan sektor tertentu, seperti infrastruktur,” jelasnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Desa dan PDPTT, Kementerian ATR, Bappenas, dan perwakilan pemerintah daerah yang kawasannya disusun masterplan KPPN 2018.(ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menindaklanjuti koordinasi dengan The World Bank dalam mengembangkan kawasan pariwisata di Indonesia. Menurut Alexandra Drees, selaku perwakilan dari The World Bank yang hadir pada rapat tersebut saat ini terdapat dua kekurangan utama dalam pariwisata di Indonesia yaitu pelestarian lingkungan dan infrastruktur dari kawasan tersebut.   Menanggapi hal tersebut, Hermanto Dardak selaku Kepala BPIW Kementerian PUPR mengadakan rapat lanjutan dengan The World Bank untuk koordinasi pengembangan kawasan pariwisata melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, serta pejabat BPIW lainnya.   Menurut Dardak, saat ini Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam pengembangan wilayah pariwisata seperti sumber daya pariwisata, baik alam atau budaya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi secara optimal pada pengembangan pariwisata. Sebagai gambaran, jumlah wisatawan asing pada tahun 2013 hanya 8,8 juta, lebih rendah daripada di Malaysia yang mencapai 25,7 juta dan Thailand yang mencapai 26,5 juta. Begitu pula dengan layanan pariwisata dari segi infrastruktur untuk konektivitas masih belum mencukupi. Hal ini ditunjukkan dengan daya saing infrastruktur pariwisata Indonesia yang berada di peringkat 101, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-68 dan Thailand berada di peringkat ke-21.   Dardak menambahkan, pada tahun 2019 target jumlah kedatangan turis asing ke Indonesia adalah sebesar 20 juta orang. “Untuk mendukung meningkatnya jumlah kedatangan turis pada tahun 2019 tersebut, perlu adanya beberapa strategi yakni perencanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis pengembangan wilayah strategis, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan pengembangan UKM, pengembangan infrastruktur untuk kawasan pariwisata beserta aksesnya, serta pengembangan kelembagaan dan dukungan untuk mengintegrasikan berbagai stakeholders dalam mencapai target pariwisata nasional,” jelas Dardak pada rapat yang diadakan di ruang rapat BPIW, Senin (11/1).   Saat ini, BPIW telah menyiapkan konsep rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategsi (WPS). Salah satu contohnya adalah kawasan Danau Toba. Dalam paparannya, Dardak menggarisbawahi bahwa Kementerian PUPR akan mengembangkan Danau Toba melalui konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan WPS Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Salah satu infrastruktur yang akan dikembangkan adalah jalan tol Medan – Tebing Tinggi – Pematang Siantar, serta telah disiapkan pelebaran jalan nasional di sekitar Danau Toba.   Untuk pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata, komponen yang akan disiapkan antara lain readiness criteria untuk investasi dalam bidang infrastruktur pariwisata, menyediakan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk investasi infrastruktur pariwisata, serta pembiayaan untuk pembangunan fisik seperti air bersih, sanitasi, jalan, drainase, pengolahan limbah, museum, anjungan cerdas dan ruang terbuka hijau.   “Anggaran investasi dalam mendukung pengembangan pariwisata diharapkan dapat diimplementasikan dalam pertengahan tahun ini. Program pengembangan kawasan pariwisata yang bekerja sama dengan The World Bank ini akan diusulkan kepada Bappenas untuk masuk ke dalam Blue Book dan diharapkan pada tahun 2017 program ini dapat terlaksana,” ungkap Alexandra, perwakilan dari The World Bank.  (ini)