Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kembali melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2019 – 2021. Bila sebelumnya dilaksanakan di Semarang, kali ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Banjarmasin, 19-20 Juni. Kepala Pusat Pemprograman dan  Evaluasi  Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto berharap forum-forum koordinasi atau diskusi seperti yang dilakukan di Banjarmasin ini akan lebih diintensifkan, sehingga pembangunan infrastruktur yang terpadu dapat tercapai. Lebih lanjut Iwan menyatakan bahwa rapat koordinasi yang menyusun program 3 tahunan tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang akan berkelanjutan, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. “Rangkaian proses penyusunan ini dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional provinsi maupun kabupaten/ kota, kemudian dipertimbangkan oleh PUPR untuk dimasukkan ke dalam masterplan dan development plan yang mencakup pengembangan kawasan perdesaan maupun perkotaan, “ungkap Iwan saat membuka acara tersebut, Senin (19/6). Sehubungan dengan pendanaan infrastruktur PUPR, menurut Iwan, pendanaan bersumber dari APBN adalah pilihan terakhir. Saat memberikan kata sambutan, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, HM Djaseran menyambut baik pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana Kalimantan Selatan masuk pada WPS 22 yakni   Palangkaraya – Banjarmasin – Batu Licin. Ia juga menjelaskan bahwa telah ada beberapa usulan proyek strategis nasional dari daerahnya seperti pembangunan jalan tol Banjarmasin ke Batulicin demi mendukung Kawasan Industri yakni Batulicin, Banjarbakula, dan Jorong. “Dengan adanya jalan tol ,bisa memangkas waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 sampai 3 jam saja,” ungkapnya. Djaseran juga berharap sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan rencana pengembangan kawasan, dapat selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan membantu mengatasi permasalahan di Kalimantan Selatan seperti masivnya pembangunan pemukiman dan belum banyaknya jalan nasional.   Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Kementerian PUPR. Selain itu juga diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan Lingkup PUPR, Bappeda Kalimantan Selatan, Kepala Balai dan Satuan Kerja Lingkup PUPR. Dhi/infobpiw

Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kab Banjar-Kab Barito Kuala-Kab Tanah Laut) merupakan salah satu pusat metropolitan baru di luar Pulau Jawa yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019 dan PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Nasional.  Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan Banjarbakula akan dikembangkan sebagai Kawasan Metropolitan berbasis potensi tepi air yang membuka peluang industri dan pariwisata.   “Kawasan Metropolitan ini juga bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin,  yang menghubungkan antara Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Balikpapan-Samarinda dan PKN Palangkaraya, sehingga Banjarbakula memiliki pengaruh penting sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi Pulau Kalimantan,” ujar Agusta, saat membuka Rapat Penyusunan Masterplan dan Development Plan atau MPDP Metropolitan Banjarbakula, Banjarmasin, (19/6). Lebih lanjut Agusta menjelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga direncanakan 5   jalan bebas hambatan yang melalui Banjarbakula yaitu Kuala Kapuas-Banjarmasin, Marabahan-Banjarmasin, Banjarmasin-Liang Anggang, Liang Anggang-Martapura serta Liang Anggang-Pelaihari. Seluruh amanat dari RTRWN ini menurut Agusta akan disinkronisasikan didalam penyusunan rencana MPDP infrastruktur PUPR Banjarbakula. Penyusunan MPDP tersebut  merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan, khususnya infrastruktur PUPR yang sinergis antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan. “Dalam proses penyusunan MPDP Kawasan Metropolitan Banjarbakula ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah, namun juga kecenderungan pertumbuhan wilayah dan peluang-peluang pengembangannya,” tutur Agusta. Agusta berharap isu strategis dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Banjarbakula, dapat dirumuskan  agar hasil analisis pengembangan kawasan dapat lebih terarah dalam perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR maupun Non PUPR. “Saya juga berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat diperoleh dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait,” ucapnya. Kegiatan yang dihadiri puluhan orang tersebut diisi dengan paparan tim penyusun dan menghadirkan beberapa narasumber yakni Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN)  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)  XI Banjarmasin, Fahrul Rozi, Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum Balai Wilayah Sungai (BPW) Kalimantan II, Muhammad Noor, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Randal, Patmo Suryo Wiharto. Dhi/infobpiw