Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat melalui usulan dari pemerintah daerah. Namun usulan-usulan program infrastruktur dari daerah tersebut menurut   Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra dievaluasi terlebih dahulu, dikarenakan keterbatasan anggaran.  “Menteri PUPR menugaskan kami untuk mengevaluasi program-program infrastruktur dari usulan daerah dan  kita memilih program yang berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan dan pertumbuhan wiilayah,” ujar Arief saat menjadi pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Kamis, 13 April 2023. Pembangunan infrastruktur yang dibangun menurutnya diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat.   Lebih lanjut ia menyatakan ada beberapa kriteria program prioritas sektor PUPR untuk tahun 2024 yakni program dengan readiness criteria harus sudah siap. “Bila readiness criteria tidak siap, mohon maaf, harus kami tolak. Demikian arahan Bapak Menteri PUPR terkait pengembangan infrastruktur tahun depan,” tuturnya. Kriteria lainnya adalah infrastruktur yang sudah terbangun melalui optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau OPOR.  “Bapak Menteri menginginkan di akhir 2024 tidak ada proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, karena akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Jadi dipastikan infrastruktur PUPR 2019-2024 tidak ada yang mangkrak,” ucapnya.  Selanjutnya, kriteria berupa prioritasi dan seleksi ketat untuk program pembangunan baru tahun anggaran (TA) 2024. Program pembangunan baru hanya atas instruksi presiden. Kemudian, tidak ada program tahun jamak baru mulai TA 2024, kecuali proyek loan dan bendungan. Kementerian PUPR menurutnya fokus pada kawasan strategis nasional pada 112 kawasan yang telah disepakati bersama pada Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil).  “Kawasan-kawasan tersebut dikerucutkan lagi menjadi 21 kawasan prioritas yang akan kita dukung di tahun 2024,” ungkapnya.  Dikatakannya juga bahwa koridor pertumbuhan di Pulau Jawa, masih di pantai utara (pantura) yang jauh berkembang ketimbang kawasan selatan dan tengah jawa. ”Sekarang tugas kita memeratakan pembangunan antara koridor utara dan selatan. Konektifitas akan memegang peranan penting agar bisa menarik potensi di Jawa Tengah untuk kita tarik ke utara. Sehingga selatan bisa ikut berkembang mengikuti utara Jawa,” ucap Arief.  Pada saat itu ia juga menyampaikan beberapa dukungan infrastruktur PUPR di Provinsi Jawa Tengah TA 2024, salah satunya dukungan infrastruktur untuk sektor industri Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak 1A (TA 2022-2025), pada Metropolotain Kedungsepur. Dukungan infrastruktur PUPR untuk sektor pertanian dan lumbung pangan, salah satunya adalah Modernisasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kedung Putri (SIMURP) TA 2018-2024, sedangkan dukungan infrastruktur PUPR sektor pariwisata antara lain Operasional dan Pemeliharaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur TA 2024.  Kemudian, dukungan infrastruktur PUPR kawasan perkotaan dan mitigasi bencana, seperti Pembangunan Bendungan Jragung (TA 2019-2024) pada Metropolitan Kedungsepur dan Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Wosusokas dengan kapasitas 750 L/detik (TA 2023-2024) pada pusat kegiatan nasional (PKN) Surakarta.  Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo menyatakan Musrenbang itu penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah sehingga kebijakan yang akan “dilahirkan” oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Hen/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong adanya pemerataan ekonomi wilayah utara-selatan di Pulau Jawa. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Strategi Penurunan Ketimpangan Wilayah Utara-Selatan Pulau Jawa yang digelar di Jakarta, Selasa 28 Februari 2023. Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat membuka FGD menyampaikan, isu ketimpangan wilayah utara dan selatan di Pulau Jawa, antara lain sisi utara Pulau Jawa berkembang dengan cepat karena didukung oleh sistem transportasi yang relatif lebih lengkap. "Termasuk meliputi konektivitas super koridor Merak-Banyuwangi, hub transportasi berupa pelabuhan, bandara, serta infrastruktur transportasi lainnya," terangnya. Untuk sisi selatan, lanjutnya, masih terbatas dalam hal sistem transportasi karena tantangan fisik geografis. "Salah satunya topografi curam," ungkap Arief. Selain itu, wilayah selatan Pulau Jawa memiliki berbagai tantangan dan limitasi wilayah. Ia menerangkan, secara fisik geografis wilayah selatan umumnya berada pada zona bencana tinggi, terutama gempa, longsor, dan tsunami. Sedangkan, wilayah utara Pulau Jawa rawan banjir dan rob. Ia berharap, kegiatan FGD yang dilaksanakan dapat melahirkan strategi pengembangan wilayah yang efektif di Pulau Jawa. Sehingga, pengembangan di Pulau Jawa dapat mengoptimalkan potensi alam, termasuk daya dukung dan daya tampungnya. Di tempat sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) II, BPIW, Melva Eryani Marpaung menyampaikan, FGD tersebut digelar dalam rangka mempertajam skenario pengembangan wilayah dan kawasan prioritas di Pulau Jawa. "Termasuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi wilayah, khususnya wilayah selatan Pulau Jawa untuk mengurangi ketimpangan utara-selatan Jawa," terangnya. Ia juga menegaskan, termasuk untuk mempertajam strategi pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan di Pulau Jawa. Kegiatan ini dihadiri narasumber, yakni akademisi Ahli Tata Kota dari Universitas Diponegoro, Okto Risdianto Manullang , Ahli Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Dr. Mubariq Ahmad, Ahli Perkotaan dari Universitas Taruma Negara, Soerjono Herlambang. Termasuk, perwakilan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian dan perwakilan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, hadir juga Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, pejabat administrator, subkoordinator dan staf di lingkungan Puswil II BPIW.(ris/tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk melakukan penanganan banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah terutama Pelabuhan Nasional Tanjung Emas, Semarang dan banjir rob di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Hal ini terungkap saat Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian PUPR, Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman, M. Eng. SC meninjau area terdampak banjir rob di Semarang dan Demak, Jawa Tengah, Rabu siang, 1 Juni 2022. Hadir juga mendampingi pada kunjungan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR (Kapuswil) II BPIW, Kuswardono serta jajaran perwakilan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan sub kordinator di lingkungan Kementerian PUPR. Di sela-sela meninjau dampak banjir rob di Demak, Achmad Gani kepada wartawan cetak dan eletronik menyampaikan, Kementerian PUPR akan melakukan langkah-langkah penanganan banjir rob di Jawa Tengah. "Kami menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya penanganan darurat dengan menutup tanggul yang jebol dan memompa genangan air hingga surut," terangnya. Ia menambahkan, setelah surut tanggul yang jebol akan ditangani secara semi permanen menggunakan material berupa geobox dilapisi dengan geotextile terutama di Kawasan berikat Pelabuhan Tanjung Emas. Sedangkan untuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya yang terdampak, akan dilakukan pembangunan tanggul. Untuk jangka panjang, lanjutnya, Kementerian PUPR akan melakukan penguatan terhadap tanggul-tanggul termasuk pembangunan tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol Semarang-Demak. "Semuanya akan disiapkan tim BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai,-red) Pemali Juana," terangnya. Selain itu, lanjutnya,  dibutuhkan sinergi program penanganan banjir rob dengan program yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.(cid/ris/infoBPIW)            

Pada 20 Desember, Presiden Joko Widodo meresmikan empat ruas jalan tol Trans- Jawa seksi Jawa Timur, yakni jalan tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono, Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono, Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati, dan Surabaya-Gempol seksi Relokasi Gempol-Porong sepanjang. Sehubungan dengan hal itu Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan Tol Trans- Jawa memberikan pengaruh positif pada sektor ekonomi masyarakat . Menurutnya jalan tol yang dibuat Kementerian PUPR didasari pada kebutuhan akan kelancaran logistik dan permintaan volume kendaraan yang terus meningkat. Ditinjau dari sisi transportasi, Jalan Tol Trans- Jawa terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Lalu dari segi pengembangan wilayah kata Hadi jalan tol ini berhasil mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru baik berupa pusat-pusat kegiatan ekonomi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) hingga bermunculannya kawasan industri di sepanjang jalur Trans-Jawa. Denga adanya akses jalan bebas hambatan dan bermunculannya kawasan industri menurut Hadi dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas arus barang dan manusia, sehingga akan berdampak pada penurunan ongkos transportasi. “Transportation cost-nya kita tekan sehingga harga barang akan lebih murah,” ungkap Hadi beberapa waktu lalu. Dalam perencanaanya menurut Hadi tol Trans-Jawa dapat memacu teknologi. Ketika jalanan sudah bagus, maka para pengusaha akan memikirkan moda transportasi yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan. Bahkan berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), Trans Jawa dampaknya enam kali lebih besar daripada tol Sumatera. Hal ini disebabkan lalu lintas di Jawa lebih padat. Disamping itu, industri di Jawa lebih berkembang. Pada entry point dan exit point tol di sepanjang Trans Jawa akan memunculkan sentra ekonomi baru, seperti pompa bensin, rumah makan, dan permukiman. Lalu rest area untuk dijadikan sebagai tempat penjualan produk UMKM, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh pelaku UKM lokal, khususnya di bidang kuliner. Menurut Hadi dari 2015 hingga 2017, beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti Kabupaten Subang, Karawang, dan Purwakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya meningkat. “Kondisi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya industri yang memindahkan lokasinya di dekat pintu tol sehingga akan memberikan pajak bagi daerah,” tukasnya. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan percepatan upaya meningkatkan perekonomian wilayah Pantai Selatan (Pansela) Jawa.  “Proses pembangunan di wilayah Selatan Jawa harus dipercepat, agar dapat meningkatkan indeks daya saing”, ujar Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, I Gde Wayan Samsi Gunarta saat memimpin Rapat Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Pembangunan Infrastruktur Jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa di Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Samsi, pembangunan koridor Pansela Jawa ini ditargetkan selesai pada tahun 2021. "Dimana terhubungnya konektivitas antar kota/kabupaten yang termasuk dalam jalur Pansela," terangnya. Ia mengatakan, wilayah Pansela Jawa memiliki banyak destinasi wisata yang indah, seperti Pantai Klayar, Pantai Balekambang, Pantai Kedung Tumpang, Pantai Popoh dan masih banyak lainnya. Daya tarik wisata di Pansela Jawa tak kalah bagus dengan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.  Pembangunan Pansela Jawa, lanjutnya, diharapkan mampu menghilangkan kesenjangan ekonomi antara wilayah utara jawa dan wilayah selatan. Dengan demikian, ungkap Samsi, Rakor tersebut perlu mencapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPIW Kementerian PUPR untuk segera mengembangkan sirip-sirip akses yang menghubungkan Jalur Pansela Jawa dengan destinasi wisata yang berada di sekitarnya.  "Salah satunya melalui kegiatan analisis dan kajian prioritas potensi setiap kabupaten maupun kota di jalur Pansela," jelasnya.  Menurutnya, koridor Pansela Jawa ini membentang sepanjang 680.13 km dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Saat ini kondisi koridor Pansela Jawa masih belum terhubung sepenuhnya. Beberapa kabupaten masih dalam tahap pembebasan tanah yang melibatkan tanah kehutanan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, rapat ini juga dihadiri Perwakilan KLHK. Selain itu perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII Jawa Timur dan pemerintah daerah di kawasan Pantai Selatan Jawa.(Haffiya/infoBPIW)

Kementerian PUPR tengah siapkan program infrastruktur PUPR untuk Pulau Jawa dan Bali di tahun 2019. Menurut Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti, perencanaan di dua pulau tersebut difokuskan pada penyelesaian infrastruktur strategis, misalnya bendungan dan jalan, demikian terungkap pada pembukaan Pra Konreg di Semarang yang dilaksanakan 12-14 Februari (12/2). “Untuk infrastruktur jalan, kita menargetkan terbangunnya jalan tol hingga Surabaya. Untuk bidang perumahan fokus kita pada pembangunan rumah untuk pesantren, rumah untuk dokter daerah terpencil dan rumah swadaya,” jelas Anita. Ia berharap pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan PUPR bisa tercapai dengan dukungan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Dengan bantuan kerja sama pemeirntah dan badan usaha tersebut, bisa mempercepat pencapaian target sebagaimana yang tercantum dalam Renstra (Rencana Strategis.red),” ucap Anita. Kementerian PUPR setiap tahun menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg).  Kegiatan yang dilaksanakan sebelum Konreg tersebut untuk menyiapkan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun berikutnya.  Agar lebih maksimal, menurut Anita, instansinya terus melakukan perbaikan pelaksanaan Pra Konreg tersebut, seperti terkait penyiapan materi dan juga konsep penyelenggaraanya. “Bila tahun lalu langsung dilaksanakan Pra Konreg, maka tahun ini dimulai dengan kick off Konsultasi Regional (Konreg,red).  Dalam kick off itu, ada arahan kebijakan dari Pak Menteri untuk program 2019.  Itu sangat penting,” tutur Anita saat membuka pelaksanaan Pra Konreg, Semarang, (12/2).  Terkait dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Anita meminta BPIW tidak hanya memprogramkan dukungan infrastruktur jalan tapi juga program terkait keciptakaryaan, seperti penyediaan sanitasi yang berstandar internasional dan juga pengolahan limbahnya. Hal ini menurutnya penting, karena KSPN seperti Borobudur banyak dikunjungi turis dari mancanegara. Saat memberikan paparannya, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti  menjelaskan Pra Konreg memiliki tujuan untuk mengumpulkan program usulan dari pusat dan daerah. Diungkapannya bahwa untuk tahun anggaran 2019, pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. “Usulan program tersebut dikonsolidasikan melalui rangkaian pembahasan, sehingga kita bisa mendapatkan program prioritas untuk tahun 2019,” ungkap Lana. Dalam menyusun program 2019 tersebut menurut Lana perlu keterpaduan, koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait dari pusat dan daerah. Pembukaan Pra Konreg di Semarang ini diikuti seluruh pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai di Jawa-Bali, serta Bappeda  dan dinas Pekerjaan Umum seluruh provinsi di Jawa-Bali.  Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan di desk masing-masing provinsi di seluruh Jawa-Bali hingga 14 Februari. Pra Konreg Semarang merupakan satu dari 4 rangkaian Pra Konreg. Setelah Semarang, maka Pra Konreg kedua akan dilaksanakan di Kendari pada 21-23 Februari mendatang yang membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Sulawesi, Maluku dan Papua.   Pra Konreg ketiga diselenggarakan di Banjarmasin pada 28 Februari hingga 2 Maret yang membahas program infrastruktur di Kalimantan dan Nusa Tenggara. Pra Konreg keempat atau yang terakhir dilaksanakan di Jambi pada 7-9 Maret yang membahas program infrastruktur untuk Pulau Sumatera. Hen/Ind/infobpiw