Berita

Banjir merupakan masalah yang dihadapi sejumlah kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Menurut Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir kondisi ini terjadi karena muka air sungai lebih tinggi dari permukiman masyarakat, yakni mencapai tiga meter. Sehubungan dengan hal itu Ahmadi berharap Kementerian PUPR dapat membangun infrastruktur untuk pengendalian banjir tersebut.  “Pengendalian banjir yang paling utama yang sangat kita butuhkan. Kami berharap Kementerian PUPR melalui BPIW dapat membantu kami untuk menangani masalah itu,” ujar Ahmadi saat melakukan pertemuan dengan Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, di kantor BPIW, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Januari 2021.  Selain pengendalian banjir menurut Ahmadi daerahnya membutuhkan dukungan Kementerian PUPR terkait pembangunan embung untuk penyediaan air bersih yang nantinya akan diolah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi air yang layak di konsumsi masyarakat. Menurutnya embung ini penting, karena air sungai yang melintasi Sungai Penuh yakni Sungai Batang Merau, sudah tercemar dengan sampah yang dibuang oknum masyarakat di daerah tersebut, sehingga terjadi pendangkalan sungai. “Kadar mercurinya tinggi, jadi sebenarnya tidak layak konsumsi. Oleh karenanya kami sangat membutuhkan embung,” tuturnya.  Selain dua hal itu, Ahmadi juga mengusulkan dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan bypass yang melingkari Kota Sungai Penuh, pengelolaan sampah, dukungan infrastruktur jalan untuk kawasan wisata di Bukit Kayangan, dan revitalisasi pasar.   Menanggapi hal itu, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra mengatakan Kementerian PUPR memberi dukungan infrastruktur yang benar-benar prioritas seperti pengendalian banjir dan pembuatan embung. Sedangkan penanganan sampah dan dukungan infrastruktur untuk kawasan wisata, bisa diusulkan mendapatkan bantuan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).    Kemudian untuk pembangunan bypass menurutnya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Ditjen Bina Marga dan BPIW akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sedangkan revitalisasi pasar akan dikaji lebih lanjut, apakah perlu dukungan Kementerian PUPR atau cukup dengan kerja sama Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Pemerintah Provinsi Jambi.     “Kementerian PUPR tidak dapat menangani semua infrastruktur yang dibutuhkan daerah, karena keterbatasan anggaran. Jadi perlu dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun dengan swasta,” tuturnya.  Meski anggaran terbatas, Arief memastikan bahwa Kementerian PUPR akan terus memberikan dukungan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.    Dalam pertemuan itu, Walikota Sungai Penuh didampingi Kepala Bappeda Joni Zeber  dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nel Aini. Sedangkan Kepala BPIW didampingi Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Sosilawati dan Subkoordinator Provinsi Jambi dan Bengkulu Indra Maulana. (Hen/infobpiw)  

Pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarpemerintah, seperti yang akan dilakukan di Provinsi Jambi. Menurut  Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo terdapat beberapa pembangunan usulan keterpaduan antarsektor PUPR di provinsi Jambi. “Keterpaduan antarsektor ini merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg, yang telah digelar di Kota Jambi, 7-9 Maret lalu,” ujar Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR saat memberikan paparan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi, Kamis (5/4). Lebih lanjut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR menjelaskan program usulan keterpaduan antarsektor internal PUPR itu yakni dukungan Ditjen Cipta Karya berupa drainase dan jalan lingkungan pada 50 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kawasan Lagok-Kota Jambi yang telah dibangun oleh Ditjen Penyediaan Perumahan. Usulan berikutnya terkait penataan kawasan candi oleh Ditjen Cipta Karya pada pembangunan rumah khusus yang telah dilakukan di Kawasan Candi Muaro Jambi. Bobby menegaskan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. “Keterpaduan antarpemerintah diwujudkan melalui pemenuhan readiness criteria program, peningkatan komitmen antar pusat daerah untuk keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, peningkatan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan aset setelah tahap konstruksi, dan perencanaan serta sinkronisasi pengembangan kawasan,” tegas Bobby. Ia berharap pemerintah daerah juga dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan program-program utama hasil kesepakatan Pra Konreg untuk program 2019, seperti di sektor Sumber Daya Air terdapat pembangunan Bendung Batang Asai dan Rehabiltiasi Jaringan Irigasi Daerah Iirigasi Batang Sangkir Kab. Kerinci. Selanjutnya di sektor Bina Marga ada Rekonstruksi  SP. Zona Lima - Muara Sabak dan Duplikasi Jembatan Merangin. Untuk sektor Cipta Karya, program utama 2019 yang menjadi hasil kesepakatan di Pra Konreg tersebut seperti pembangunan Jaringan Perpipaan Zona Timur Kota Jambi dan Penataan Kawasan Wisata Geopark Merangin. Sedangkan untuk sektor perumahan, beberapa program utama seperti Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kab. Batanghari dan  Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kab. Muaro Jambi. Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Zumi Zola mengungkapkan bahwa untuk tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan program pembangunan jalan. “Pembangunan jalan kita dorong menjadi salah satu program prioritas, kita harus memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Jambi,” ucapnya. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, para bupati/ Walikota se-Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota Jambi,  Anggota DPR RI asal Jambi, dan satuan kerja perangkat daerah. Fin/Hendra/infobpiw

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Jambi, Selasa (5/4). Musrenbang yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021” ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jambi 2018. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional KPPN/Bapenas, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dan DPD RI Utusan Provinsi Jambi. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana menyatakan, Kementerian PUPR mendorong agar Pemprov Jambi dapat memiliki RKPD 2018 yang menunjang sasaran strategis nasional. Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan anggaran untuk infrastruktur nasional mencapai sekitar Rp 2.200 Triliun, namun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1.250 Triliun. “Sehingga, alokasi kegiatan pembangunan mesti dipilih untuk yang super prioritas,” terangnya. Menurutnya, kegiatan super prioritas tersebut yang menunjang keberhasilan visi dan misi pemerintah. “Dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam hal terbentuknya konektivitas antar wilayah dan daerah,” terangnya. Kemudian, menjamin berkurangnya disparitas, menjamin ketahanan pangan dan energi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dadang menjelaskan, pola pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR saat ini berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Provinsi Jambi  sendiri termasuk pada WPS 5, yakni Jambi – Palembang – Pangkal Pinang – Tanjung Pandan. Pengembangan infrastruktur di WPS 5, Dadang mencontohkan, pada 2018 ada Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal, Pembangunan Fly Over (Simpang Keramasan), Pembangunan jembatan Jembatan Musi . “Kemudian Penyusunan RTBL Destinasi Wisata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung,” terangnya. Sementera itu, H. Zumi Zola Zulkifli mengatakan, Musrenbang memiliki makna strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Jambi kedepan, baik dalam perspektif pembangunan daerah maupun perspektif pembangunan nasional.  Ia berharap, kegiatan duduk bersama dengan semua stakeholder pembangunan ini memberi arti pada masa depan pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2018. “Mudah-mudahan melalui pertemuan hari ini, dapat mensinergikan dan memadukan derap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 nantinya,” terangnya. Menurutnya, dalam penyusunan RKPD 2018 Pemprov Jambi mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021”. “Tema ini secara implisit memberikan gambaran fokus program dan kegiatan serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2018.  Adapun isu yang diangkat sesuai dengan tema tersebut, adalah peningkatan infrastruktur guna mendukung pembangunan di semua sektor, terutama guna meningkatkan pelayanan dasar di Provinsi Jambi. Hal tersebut telah tercantum dalam rancangan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tahun 2018,” terangnya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Ia berharap, kehadiran unsur Kementerian terkait dapat membantu Pemprov Jambi dalam mewujudkan melakukan percepatan pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan kepada masyarakat.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Jambi, di ruang pertemuan BPIW, Jakarta, Jumat (22/1). Dalam kunjungan ini, pihak BPIW dipimpin Kepala BPIW Hermanto Dardak, sedangkan Pemerintah Provinsi Jambi dipimpin Gubernur Terpilih Provinsi Jambi, Zumi Zola.   Zumi menjelaskan kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membangun berbagai sarana infrastruktur. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan merupakan salah satu yang menjadi perhatian Zumi mengingat infrastruktur tersebut memiliki multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Apalagi dalam kurun waktu lima tahun kedepan, tantangan Pemerintah Provinsi Jambi masih berkutat dengan masalah infrastruktur jalan dan jembatan. “Membaiknya perekonomian masyarakat Jambi, sangat bergantung kepada kondisi infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkapnya.   Pada kesempatan tersebut Zumi juga mengatakan bahwa saat ini salah satu prioritasnya adalah akses jalan evakuasi di sekitar Gunung Kerinci. “Jika menuju Kota Jambi melewati jalan nasional di daerah Gunung Kerinci akan lebih cepat dan hal ini akan mendukung konektivitas yang lebih cepat dari Kabupaten menuju pusat kota,” tutur Zumi.   Selain itu infrastruktur jalan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi yakni  perbaikan jalan nasional di daerah Muaro Bungo menuju Muaro Tebo. Kondisi jalan nasional pada daerah tersebut cenderung rusak dikarenakan dibangun diatas tanah gambut. Tidak hanya itu,  infrastruktur jalan di setiap kabupaten juga diupayakan untuk dilakukan perbaikan. “Sebagian besar jalan untuk akses wisata sudah diperbaiki. Namun, masih ada beberapa titik yang masih perlu disempurnakan salah satunya di daerah Muaro Jambi,” ujarnya.   Secara khusus Zumi menerangkan mengenai kondisi pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Provinsi Jambi. Menurutnya, saat ini pelabuhan yang tersedia seperti Pelabuhan Talang Duku. Dengan kapasitas yang terbatas, mengakibatkan pelabuhan ini hanya dapat menampung 30 persen dari jumlah barang yang masuk melalui pelabuhan tersebut. Selain itu lokasi pelabuhan juga dianggap terlalu jauh dari lepas pantai.   Untuk mengatasi hal itu Zumi mengusulkan solusi dengan meningkatkan jalan nasional yang terletak di antara Talang Duku menuju Muara Sabak. Pelabuhan Muara Sabak dirasa lebih efektif untuk dijadikan pelabuhan barang, karena dapat memotong sungai langsung ke laut lepas dan akan membuat waktu tempuh lebih cepat untuk pergerakan barang.   Menanggapi hal tersebut, Dardak menjelaskan bahwa Provinsi Jambi masih relatif tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di daerah Sumatera terutama dalam hal pengembangan kawasan. Untuk mengatasi ini menurutnya perlu adanya sinergi dengan Pemerintah Pusat terutama dengan Kementerian PUPR. Dardak juga menambahkan bahwa rencana pengembangan wilayah yang telah disampaikan pada pertemuan ini akan dibicarakan lebih lanjut di Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) Kementerian PUPR.  “Bahasan pada pertemuan ini akan menjadi bahan pada Pra Konreg nanti, untuk disinkronkan dengan sektor lain,” tambahnya.   Lebih lanjut Dardak menyampaikan perlu adanya master plan dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk di-review oleh Kementerian PUPR melalui BPIW. Dengan demikian dapat diketahui secara jelas, apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, sehingga dapat direalisasikan pada tahun 2017 mendatang. (ini/humasbpiw)