Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyiapkan program penataan kawasan nelayan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)  Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan Mandalika ini juga masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Nantinya program penataan kawasan nelayan ini melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, terutama Perumahan dan Cipta Karya.  Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono keterpaduan sangat diperlukan untuk menata kawasan tersebut.  “Penataan kawasan Mandalika dan sekitarnya akan melibatkan unor-unor di Kementerian PUPR seperti Ditjen Penyediaan Perumahan, di mana melalui program rumah swadaya dapat dilakukan bedah rumah, “ ujar Hadi saat melakukan peninjauan di kawasan tersebut, Kamis (13/9). Menurutnya penataan infrastruktur lain juga diperlukan seperti jalan, lingkungan, dan penataan drainase. Dikatakannya juga bahwa saat ini BPIW tengah menyusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk seluruh Pulau Lombok, di mana salah satunya merupakan kawasan yang berada di sekitar Mandalika. ITMP juga disusun di Danau Toba (Sumatera Utara) dan Borobudur (Jawa Tengah). Penyusunan rencana induk pariwisata yang dilakukan secara terpadu ini mendapat bantuan dari Bank Dunia. Diharapkan dengan adanya ITMP dapat membantu pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada 2019 mendatang. Keterpaduan penataan kawasan menurutnya tidak hanya melibatkan instansi pemerintah tapi juga pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika.  Oleh karena itu, sebelum melakukan peninjauan ke kampung nelayan dan areal yang akan dilakukan penataan drainase, Hadi melakukan pertemuan dengan pihak ITDC yang dipimpin Kepala Divisi Construction and Enhancement, Aris Joko Santoso. Pertemuan itu dihadiri beberapa pejabat di BPIW seperti Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis, Bernadi Haryawan. Perwakilan dari unor Kementerian PUPR yang ada di NTB juga turut hadir seperti Perwakilan dari Cipta Karya, Diego dan Kasatker Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB,  Bulera.   Mewakili manajemen ITDC,  Aris Joko Santoso sangat menyambut baik pertemuan itu. Ia berharap program PUPR dapat bersinergi dengan pengembangan Pariwisata di Lombok khususnya KEK Mandalika. Sinergi menurutnya dapat dilakukan melalui program akses jalan Bandara Internasional Lombok -Mandalika, penataan pemukiman, pengolahan sampah, dan normalisasi Sungai yang bermuara di kawasan tersebut.   Ia juga berharap kerja sama juga dilakukan dalam pembuatan embung dan pengolahan limbah di pemukiman sekitar kawasan KEK Mandalika. “Sinergi dapat diwujudkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin dengan stakeholder yang lain,” ucapnya. (Hen/aje/infobpiw)    

Kerja sama antar sektor punya peran penting dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Bahkan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat bila semua pihak melakukan kerja sama yang erat. Demikian disampaikan  Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Brawijaya saat membuka diskusi pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur wilayah di Mataram,  (3/6). Brawijaya membuka acara tersebut mewakili Sekretaris BPIW.   Kegiatan yang diadakan oleh Sekretariat BPIW ini untuk menginisiasi pengembangan kerja sama melalui proses identifikasi prospek kerja sama, pemetaan stakeholder terkait,  perancangan mekanisme dan bentuk kerja sama khususnya dalam pengembangan infrastruktur wilayah, Lebih lanjut Brawijaya menegaskan Kementerian PUPR akan terus membangun kerja sama dengan berbagai kalangan baik pemerintah daerah (pemda),  dunia usaha, maupun sektor lain seperti pariwisata dan perhubungan. “Pencapaian hasil-hasil pembangunan infrastruktur dapat maksimal, bila kita semua membangun kerjasama yang erat. Dengan cara ini, kita dapat bersama-sama mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur wilayah,” ucap Brawijaya.   Dikatakannya dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait keterpaduan infrastruktur, Kementerian PUPR termasuk BPIW, tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menjalin kerja sama dengan pihak lain merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Brawijaya juga menuturkan, Kementerian PUPR juga perlu mengambil langkah-langkah  yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.   Selain itu, Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk dapat mendorong pertumbuhan di kawasan-kawasan strategis, diantaranya 10 Prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satunya kawasan Mandalika yang berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat.   Saat memberikan paparannya, Direktur Pengembangan dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) , Edwin Darmasetiawan menyampaikan bahwa strategi membangun daerah terpencil akan memberikan satu harapan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa saat ini dari beberapa hotel yang dibangun di Mandalika, terdapat 1.500 kamar. Direncanakan jumlah kamar hotel tersebut akan mencapai 5 ribu kamar di tahun 2019 mendatang. Hal ini akan menyerap 7.500 tenaga kerja. Dari pembangunan dari hotel dan restauran menurutnya akan meningkatkan pendapatan daerah sekitar Rp 300 milyar setiap tahunnya. “Untuk mendukung pencapaian tersebut maka dibutuhkan bantuan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur yang akan membawa investasi sehingga dapat mendorong pendapatan daerah,” ucapnya.   Pembicara yang lain, Kasubdit Strategi dan Evaluasi Amenitas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Mugiyanto mengungkapkan bahwa dalam membangun destinasi wisata, saat ini menggunakan strategi 3A, yaitu Atraksi, Aksesbilitas serta Amenitas. Strategi 3A ini membutuhkan dukungan Kementerian PUPR berupa penataan lingkungan dan bangunan cagar budaya. Selain itu, pembangunan dan perawatan jalan, jembatan dan lingkungan permukiman/penataan bangunan menuju dan dilingkungan destinasi pariwisata, serta penyediaan layanan air bersih untuk fasilitas umum. Kemudian Kementerian PUPR juga diperlukan dukungannya terkait pembangunan sistem pembuangan air kotor, sampah, dan sanitasi di daerah pariwisata. Turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram, Yusron Saadi, Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Chairul Muslih, dan Analis Bidang Sosial Budaya dan Hukum Internasional, Dewan Ketahanan Nasional, Hadian Ananta Wardhana. Saat menutup kegiatan tersebut, Kasubbag Kerja Sama Sekretariat BPIW Indra Maulana, menyatakan hasil kegiatan ini diharapkan dapat lebih memberikan kontribusi nyata dalam memaksimalkan kerjasama antar sektor, sehingga pengembangan infrastruktur berbasis wilayah dapat benar-benar berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Adn/infobpiw)