Berita

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin bertambah dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello saat melakukan kunjungan kerja didampingi jajarannya ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (16/3). Kunjungan kerja Pemkab Lingga tersebut diterima langsung Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto didampingi jajaran pejabat di BPIW. "Akan sangat wajar dan tak berlebihan, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Lingga. Pasalnya, berbagai potensi alam yang menarik hadir di Kabupaten Lingga," terang Alias Wello.  Ia mencontohkan, pada tahun 2017 di Kabupaten Lingga sudah bergulir pencetakan sawah baru seluas 3.000 hektar dari pemerintah pusat, namun kini sawah baru tersebut produktivitasnya belum optimal. “Soalnya perairan sawah baru mengandalkan hujan, sehingga kalau tidak hujan mengalami kekurangan air. Untuk itu, kami berharap ada pembangunan daerah irigasi, agar sawah tersebut dapat semakin produktif,” harapnya. Selain itu, Alias mengakui, Pemkab Lingga pun terus berupaya mengembangkan jalan poros pulau Lingga, jalan poros Singkep Selatan, pengembangan sumberdaya air, peningkatan konektivitas antar pulau dan pembangunan pelabuhan industri. “Hal itu dilakukan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lingga,” jelasnya. Ia menegaskan, saat ini sudah berkomitmen untuk menggratiskan perizinan. Hal itu sudah mulai mendatangkan dampak positif. Terbukti, investasi untuk sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan sudah mulai diminati banyak investor. Untuk lebih menggeliatkan investasi kedepan, lanjutnya, Pemkab Lingga membutuh dukungan dari Pemerintah. Sebab, apabila mengandalkan kemampuan daerah akan sulit untuk melakukan percepatan mengembangan infrastruktur dasar yang memadai. Di tempat yang sama, Iwan Nurwanto menerangkan, Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Adapun wilayah Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam WPS 3, Batam-Tanjung Pinang. Menurutnya, WPS 3 memang memiliki banyak potensi, mulai dari potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga di sekitarnya. Selain itu Kawasan Pariwisata juga didorong untuk berkembang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang industri pariwisata. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW, Susilowati menerangkan,  pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa program pengembangan infrastruktur PUPR di Kepri. Untuk sektor Cipta Karya, yakni ada pembangunan perumahan di beberapa lokasi, pembangunan 35 rumah susun serta bantuan rumah swadaya. Kemudian pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman. Untuk sektor sumber daya air (SDA), antara lain pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam dan pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam. Lalu ada juga pembangunan beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam. Terkait sektor Bina Marga, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji-Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil, pembangunan fly over Jam, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jembatan di beberapa wilayah lainnya.(ris/infoBPIW)

Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jawa Barat (Jabar) diarahkan pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terhadap keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan pada Round Table Policy Dialogue (RTPD) sebagai rangkaian acara Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) Jabar di Bandung, Selasa (26/9). Rido melanjutkan, untuk mewujudkan pembanguan di Jabar tersebut dilakukan melalui peningkatan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Selain itu, membangun sistem konektivitas nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan infrastruktur dasar permukiman serta keterpaduan infrastruktur wilayah dan pembinaan konstruksi nasional. ”Termasuk fasilitasi pengusahaan infrastruktur,” terangnya. Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur menerapkan strategi pola yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Saat ini seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan dalam 35 WPS,” terang Rido. Untuk di wilayah Jawa Barat, ungkap Rido, masuk dalam lingkup 3 WPS, yakni WPS 7 Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi, WPS 8 Jakarta-Cirebon-Semarang dan WPS 9 Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap.  Menurutnya, dalam WPS 7, 8 dan 9 ada jumlah rencana pembangunan ruas jalan tol untuk menguatkan sistem konektivitas, yakni Soreang-Pasirkoja, Bandung Intra Urban Toll Road/BIUTR, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Ciawi-Sukabumi, Sukabumi-Ciranjang, Ciranjang-Padalarang, Cimanggis-Cibitung, Cikarang-Tj.Priok, Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Ciamis-Banjar, Banjar-Pangandaran, Depok–Antasari, Bogor Ring Road, Cinere-Serpong dan Cinere-Jagorawi. ”Selain itu, masih banyak lagi program pengembangan infrastruktur PUPR untuk di WSP 7, 8, dan 9,” ujar Ridho seraya menambahkan, seperti peningkatan jalan Puncak-Bts. Kota Cianjur, peningkatan struktur jalan batas Banten-Sukabumi-Pangandaran–Batas Cilacap, pembangunan rumah susun Bogor.  Kemudian pembangunan rusunawa di Kab/Kota Tasikmalaya, bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan Bendungan Ciawi, pembangunan Bendungan Leuwi Keris Tasikmalaya-Ciamis, penanganan kawasan kumuh Kota/Kab Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar dan lainnya. Rido juga menjelaskan, dalam mengatasi disparitas utara-selatan dilakukan percepatan pengembangan jaringan jalan nasional dan jalan strategis yang menghubungkan antara pusat-pusat kawasan strategis dan pusat perkotaan antara utara dan selatan.  Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk mendukung percepatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Barat Bagian Selatan. “Seperti melalui pembangunan infrastruktur permukiman berupa sanitasi dan perumahan seperti rumah susun dan asrama untuk pondok pesantren,” tegasnya.. Hadir pada RTPD tersebut perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (DPDTT), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koperasi dan UKM) serta Bank Indonesia.  Di tempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Iwa Karniwa mengaku, saat ini Pemprov Jabar selain melakukan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan Visi-Misi Pemprov Jabar juga melakukan dukungan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek nasional. “Seperti jalan tol, bendungan, penyelesaian Bandara Udara Kertajati yang diharapkan lebih besar dari Bandara Soekarno Hatta,” jelas Iwa. Selain itu, ada juga proyek pelabuhan di Patimban yang mesti diselesaikan, untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur, lanjutnya, Pemprov Jabar tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD karena anggarannya terbatas, namun juga menggunakan pendekatan Business to Business.  Di tempat sama. Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Hiramsyah S Thaib mengatakan, peluang investasi pada sektor pariwisata di Indonesia, khususnya Jabar sangatlah besar.  "Sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan yang dipastikan bakal menarik minat investor," terangnya. Salah satu daya tarik investor, pariwisata Indonesia jadi penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Sementara itu, Asisten Gubernur BI, Dody Budi Waluyo yang memimpin rapat tersebut mengatakan, hasil rapat tersebut akan menjadi salah satu materi yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rakorpusda dalam rangka menggenjot pengembangan ekonomi Jabar.(ris/infoBPIW).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan wilayah di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Jawa Timur. Dalam mewujudkan percepatan pengembangan wilayah di kawasan tersebut, saat ini telah disiapkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan maupun wilayah sekitar kawasan tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kemeterian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menjadi pembicara dalam "Suramadu Investment Gathering" yang mengambil tema "The Investment Opportunities of Suramadu Bridge Area" di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (31/7). Hadir pembicara lain dalam kegiatan tersebut yakni, Himawan Hariyoga, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Bastary Pandji Indra, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, serta Agus Wahyudi, Plt Deputi Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Rido menjelaskan, Kementerian PUPR tengah menerapkan pola pengembangan berbasis kewilayahan yang disebut dengan istilah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia telah terkelompokan ke dalam 35 WPS. Adapun untuk wilayah Suramadu masuk ke dalam WPS 13 meliputi Malang-Surabaya-Bangkalan,” terang Rido.      Untuk WPS 16,  lanjut Rido, sejumlah rencana pengembangan infrastruktur dasar, antara lain terdapat pembangunan jalan lintas utara Madura, peningkatan jembatan Medaeng, pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan, pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan. “Ada juga pembangunan jalan baru, underpass Jemursari, pelebaran jalan pelabuhan Tanjung Bumi, pembangunan jalan Talok-Druju-Sendang Biru, pembangunan jalur lingkar selatan Pacitan-Malang-Jember-Banyuwangi,” tambahnya. Selain itu, ada juga pembangunan jalan  dan jembatan Pelabuhan Prigi–Madiun, jalan Trenggalek-Bendungan, jaringan Jalan Lingkar Wilis, “Ada juga pembangunan embung Cangkerman, pembangunan embung Samiran di Pamekasan, pembangunan embung Batolebar di Sampang, pembangunan embung air baku Poja Parsanga di Sumenep, pembangunan pengaman pantai Slopeng di Sumenep dan rencana pengembangan infrastruktur dasar lainnya,” papar Rido. Sementara itu, Himawan Hariyoga menyatakan, pihaknya bersama BPWS juga terus mempromosikan potensi investasi di kawasan Jembatan Suramadu. Menurutnya, potensi investasi di sekitar Jembatan Suramadu dan kawasan sekitar mencapai nilai Rp 53 triliun. Ia menjelaskan, saat ini ada dua lokasi kawasan yang ditawarkan kepada investor internasional, yaitu Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). "Dalam acara ini kami mengundang investor untuk dapat mengetahui dan bisa menanamkan modal di wilayah Suramadu," jelasnya. Menurutnya, pengembangan infrastruktur di wilayah Madura masih terkendala terbatasnya anggaran pemerintah, sehingga peran swasta diharapkan bisa menjadi solusi terhadap persoalan finansial. Kemudian, Bastary Pandji Indra menyatakan, potensi pariwisata di Madura memang menjanjikan. Menurutnya, Madura memiliki budaya dan sumber daya alam yang menarik untuk dikembangkan. “Dari sisi sumber daya alam menarik, budayanya juga banyak keunikan, namun dalam penerimaan terhadap wisatawan memang perlu lebih terbuka dan ramah lagi,” terangnya  Di tempat yang sama, Herman Hidayat menerangkan, Madura memiliki empat kabupaten yakni Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan. “Saat ini empat kabupaten tersebut perkembangannya belum terlalu menggembirakan,” ujarnnya. Ia berharap hadirnya investor swasta akan membuat percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Madura. Ia menjelaskan,  sejumlah proyek yang ditawarkan kepada investor antara lain, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, jalan tol, kawasan industri di Labang. “Kemudian Kawasan Industri di Klampis. Ada juga proyek Central Business District, proyek perumahan dan lainnya,” paparnya.(ris/infoBPIW)

Pemerintah Jepang tertarik melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal itu terungkap saat Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki didampingi stafnya, Yuriko Takanagi mengunjungi kantor Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (22/2). Kunjungan delegasi Pemerintah Jepang tersebut disambut langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo didampingi Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat, Zevi Azzaino dan jajarannya.  Dalam pertemuan tersebut, Yoshikazu Kuki mengakui, Pemerintah Jepang berminat melakukan berbagai penjajakan kerja sama pengembangan infrastruktur di Indonesia. “Peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia menarik. Sehingga, kami ingin dapat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya,” kata Yoshikazu.  Ia menilai, pengembangan infrastuktur di Indonesia sangat prospektif karena banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang terus tumbuh. Selain itu, lanjutnya, kerja sama yang terjalin juga diharapkan akan dapat semakin mempererat hubungan baik antara kedua negara.   Di tempat yang sama, Bobby Prabowo mengakui, Kementerian PUPR menyambut baik harapan Pemerintah Jepang yang ingin melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur. Bobby menerangkan, Kementerian PUPR memiliki sejumlah unit organisasi (Unor) dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan infrastruktur dan wilayah di Tanah Air.  Antara lain, lanjutnya, BPIW merupakan Unor perencana keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, Direktorat Bina Marga merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, Direktorat Sumber Daya Air merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur pengairan, Direktorat Penyediaan Perumahan merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur perumahan dan hunian, Direktorat Cipta Karya merupakan Unor pelaksana penataan taman, sanitasi, air minum dan lainnya. “Ada juga Sekretaris Jenderal yang berperan sebagai pengorganisasian Unor-unor di Kementerian PUPR, serta Inspektorat Jenderal yakni Unor yang berperan sebagai pengawas Unor,” terangnya. Menurut Bobby, Kementerian PUPR melalui BPIW menerapkan metode berbasis kewilayahan dalam mewujudkan  sasaran  pembangunan infrastruktur PUPR atau yang biasa disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).   Ia menjelaskan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan ke dalam 35 WPS. “WPS tersebut biasanya terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan wisata, kota baru publik, kawasan lumbung pangan dan lainnya,” ujarnya. Bobby mengakui, Pemerintah Indonesia senantiasa terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya, ujar Bobby, pemerintah melakukan inovasi program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), yang bertujuan program-program pemerintah dalam pengadaan infrastruktur dapat terjadi percepatan. Semantara itu, Zevi Azzaino juga mengaku mengapresiasi Pemerintah Jepang yang tertarik untuk bersama-sama mengembangkan infrastrktur di Indonesia.  Ia berharap, akan ada banyak kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia-Jepang terkait pegembangan infrastruktur.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan peluang peranan badan usaha atau swasta makin terbuka dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memaparkan “Peningkatan Peran Badan Usaha Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol” pada acara The 2 Executif Briefing: Improving the Role of Private Sector to Accelerate Infrastucture Services Sector Development (Maritime, Energy and Construction Services) yang digelar Indonesia Services Dialogue Council di Jakarta, Senin (15/8/2016). Dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 5.519 triliun, lanjut Dardak, dukungan dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharap mencapai Rp 2.216 triliun atau 40,1%, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 545 triliun atau 9,9%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 1.066 triliun atau 19,3%, serta sektor swasta mencapai Rp 1.692 triliun atau 30,7%. “Peluang investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur makin terbuka. Pada investasi pembangunan jalan tol misalnya, walaupun pada perumahan, perairan, jalan tetap terbuka,” terang Hermanto. Menurutnya, sampai tahun 2019 Indonesia memiliki target tambahan jalan tol sepanjang 1.060 km dengan estimasi investasi mencapai Rp 167,4 triliun. Untuk membuat investasi jalan tol semakin menarik, pemerintah telah membuat regulasi baru yang mendukung, mulai dari skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) baru, seperti penugasan kepada Badan BUMN, Performance Based Annuity Scheme (PBAS) dan lainnya. “Kemudian adanya penyederhanaan prosedur, seperti percepatan lelang, lelang menjadi singkat sekitar 5 bulan, pemberi pinjaman, kontraktor juga ikut dalam pelelangan,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga memberikan penambahan dukungan yang beragam, mulai dari dukungan sebagian kontruksi, pembiayaan bersama, fasilitas pembiayaan dan fasilitas penjaminan. “Kemudian ada percepatan pengadaan tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan demi Kepentingan Umum, ada juga pengadaan tanah oleh pemerintah,” paparnya.   Dardak juga menerang, untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).(ris/infoBPIW)