Berita

Banjarbakula (Kota Banjarmasin-Kota Banjarbaru-Kab Banjar-Kab Barito Kuala-Kab Tanah Laut) merupakan salah satu pusat metropolitan baru di luar Pulau Jawa yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019 dan PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Nasional.  Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan Banjarbakula akan dikembangkan sebagai Kawasan Metropolitan berbasis potensi tepi air yang membuka peluang industri dan pariwisata.   “Kawasan Metropolitan ini juga bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin,  yang menghubungkan antara Pusat Kegiatan Nasional atau PKN Balikpapan-Samarinda dan PKN Palangkaraya, sehingga Banjarbakula memiliki pengaruh penting sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi Pulau Kalimantan,” ujar Agusta, saat membuka Rapat Penyusunan Masterplan dan Development Plan atau MPDP Metropolitan Banjarbakula, Banjarmasin, (19/6). Lebih lanjut Agusta menjelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga direncanakan 5   jalan bebas hambatan yang melalui Banjarbakula yaitu Kuala Kapuas-Banjarmasin, Marabahan-Banjarmasin, Banjarmasin-Liang Anggang, Liang Anggang-Martapura serta Liang Anggang-Pelaihari. Seluruh amanat dari RTRWN ini menurut Agusta akan disinkronisasikan didalam penyusunan rencana MPDP infrastruktur PUPR Banjarbakula. Penyusunan MPDP tersebut  merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan, khususnya infrastruktur PUPR yang sinergis antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan. “Dalam proses penyusunan MPDP Kawasan Metropolitan Banjarbakula ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah, namun juga kecenderungan pertumbuhan wilayah dan peluang-peluang pengembangannya,” tutur Agusta. Agusta berharap isu strategis dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Banjarbakula, dapat dirumuskan  agar hasil analisis pengembangan kawasan dapat lebih terarah dalam perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR maupun Non PUPR. “Saya juga berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat diperoleh dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait,” ucapnya. Kegiatan yang dihadiri puluhan orang tersebut diisi dengan paparan tim penyusun dan menghadirkan beberapa narasumber yakni Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN)  Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)  XI Banjarmasin, Fahrul Rozi, Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum Balai Wilayah Sungai (BPW) Kalimantan II, Muhammad Noor, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Randal, Patmo Suryo Wiharto. Dhi/infobpiw

Posisi jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami penyegaran. Hal itu terungkap dalam pelantikan 13 Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II) dan 1 Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (23/5). Posisi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR saat ini diemban, Firman Hatorangan Napitupulu yang menggantikan Dadang Rukmana. Adapun Dadang Rukmana kini menempati posisi baru sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Dalam arahannya, Menteri Basuki menyatakan, mutasi, rotasi dan promosi jabatan merupakan hal wajar dan akan terus terjadi dalam rangka dinamisasi dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi.  Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kinerja dan kerja keras jajaran Kementerian PUPR atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  “WTP secara umum memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan on the right track,” ungkap Basuki. Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. “Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Itjen dan Setjen yang telah mengkoordinasikan Unit Organisasi Eselon 1 lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian PUPR,” tegas Basuki. Selain itu, Menteri Basuki juga menyatakan, Indonesia kini telah mendapatkan rating layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P). Peningkatan rating ini memperlihatkan tingkat kepercayaan investor yang baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan bagi Indonesia. Basuki menjelaskan, masuknya Indonesia dalam investment grade ini bertepatan dengan kebutuhan penguatan pendanaan program-program pembangunan infrastruktur PUPR yang tengah digenjot melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti dalam bidang jalan tol, bendungan dan air minum yang menjadi pilar penting Nawacita Presiden Joko Widodo. Kedua berita positif dalam beberapa hari terakhir ini tambah Menteri Basuki, perlu dimaknai sebagai momentum atau kesempatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Para pejabat yang dilantik agar senantiasa fokus terhadap tujuan dan amanah dalam mengemban tugas dengan cara bekerja lebih keras sehingga pada gilirannya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terutama di bidang infrastruktur PUPR.(*/ris/infoBPIW)