Berita

BPIW Kementerian PUPR melaksanakan Internalisasi Anti Korupsi, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi, secara daring, Senin, 18 September 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BPIW, para pejabat pimpinan tinggi pratama, para pejabat administrator dan pengawas, dan sebagian besar staf di lingkungan BPIW. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para vendor atau pihak ketiga yang berkeja sama dengan BPIW dalam melaksanakan berbagai kegiatan lain. Saat membuka kegiatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, mengatakan bahwa BPIW telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Terbaru, unit ini ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BPIW Nomor 20/KPTS/KW/2022. Dalam SK itu berlaku sebagai Pembina adalah Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional sebagai Ketua, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern sebagai Sekretaris.  Tidak hanya itu, dalam rangka pengendalian gratifikasi ini BPIW telah menyusun dua Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni SOP Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi. BPIW juga telah melakukan sosialisasi gratifikasi melalui konten di media sosial secara berkala maupun melalui jaringan internal kepada seluruh pejabat dan pegawai di internal BPIW.  Kegiatan internalisasi anti korupsi, penanganan benturan kepentingan, dan pengendalian gratifikasi ini akan terus dilakukan setiap tahunnya, sebagai pengingat agar menjauhi prilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur sipil negara. Kegiatan internalisasi ini dilengkapi dengan penerbitan buku saku kepatuhan intern, yang termasuk di dalamnya mengulas tentang whistle blowing system untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan BPIW. Dengan diselenggarakannya internalisasi ini, Zevi berharap akan diikuti dengan peningkatan nilai Indeks Integritas yang didapatkan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga berharap, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, para peserta internalisasi dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi dan jenis-jenis gratifikasi yang perlu dilaporkan.  Saat menjadi pembicara pada kegiatan tersebut, Kasatgas Pengendalian Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Mutiara Carina Rizky Artha yang didampingi oleh Afildawina Fakhriah menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi korupsi yakni sosial budaya masyarakat, perangkat hukum dan birokrasi yang tidak memadai, dan rendahnya kontrol masyarakat. Dengan melihat faktor-faktor tersebut maka KPK menerapkan tiga strategi pemeberantasan korupsi yakni membangun nilai, perbaikan sistem, dan efek jera. Narasumber dari KPK juga menjelaskan tentang jenis-jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, contohnya seperti seminar kit yang terdapat logo organisasi; cinderamata/ suvenir; hadiah/door prize; fasilitas penginapan; konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman, yang mana seluruhnya berlaku umum.  Pada kegiatan ini dilakukan pre-test dan post-test kepada seluruh peserta. Nilai rata-rata sebelum mengikuti kegiatan internalisasi ini sebesar 72,59, dan terdapat peningkatan menjadi 85,82 setelah mengikuti kegiatan ini.(Hen/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Internalisasi Peningkatan Awareness Praktik Anti Gratifikasi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Kepatuhan ini diikuti seluruh jajaran BPIW secara virtual, Jumat, 1 Juli 2022. Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra saat membuka kegiatan mengatakan, terselenggaranya kegiatan ini diharapkan akan memberi peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait gratifikasi, sehingga seluruh insan BPIW akan senantiasa mampu melakukan pengendalian gratifikasi. "Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen BPIW dalam mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ungkap Arief saat membuka kegiatan Peningkatan Awareness Praktik Anti Gratifikasi. Di tempat yang sama, Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto menyampaikan, program pengendalian gratifikasi di BPIW sudah dimulai sejak 2021. Hal itu diperlihatkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 12/KPTS/KW/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada BPIW Tahun 2021-2024. "Kemudian dilakukan penyusunan Road Map dan Timeline Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPIW tahun 2022," ujar Iwan. Ia menambahkan, untuk realisasi PPG di BPIW pada tahun 2022, antara lain berupa penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Gratifikasi dan SOP Pelaporan Penerimaan/Pemberian Gratifikasi, konten anti gratifikasi atau unggahan di media sosial BPIW, kampanye anti gratifikasi dan anti suap. Iwan juga mengatakan, saat ini masih ada kendala dalam pengendalian gratifikasi di BPIW. "Yakni kurangnya pemahaman pegawai terkait gratifikasi, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai untuk melaporkan penerimaan gratifikasi," terangnya. Setelah kegiatan ini, lanjutnya, guna terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti gratifikasi di jajaran BPIW pada September mendatang direncanakan ada pembuatan E-book anti gratifikasi, serta pada Desember 2022 akan dilakukan monitoring titik rawan pengendalian gratifikasi. Sementara itu, narasumber Peningkatan Awareness Praktik Anti Gratifikasi yang juga Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Madya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chrisna Adhitama mengatakan, dalam prakteknya gratifikasi merupakan salah satu penyebab rusaknya sistem pelayanan publik. Oleh sebab itu, gratifikasi perlu dikendalikan dengan memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara. Chrisna menjelaskan, gratifikasi menurut Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Ia menjelaskan, adapun unsur-unsur gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima gratifikasi, berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Menurutnya, berdasarkan hasil survei partisipasi publik tahun 2019 bahwa hanya 37% dari responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi dan hanya 13% responden dari segmen pemerintah yang pernah melapor terkait gratifikasi. Menurutnya, sesuai UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh yaitu kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Chrisna mengingatkan, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Sebab, gratifikasi mampu menimbulkan sikap mental pengemis. Secara tidak langsung menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri dan hedonis serta menghalalkan segala cara. “Tepatnya, agar dapat memuaskan dirinya/memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian/keuangan negara,” paparnya. Adapun dampak adanya gratifikasi antara lain dapat mempengaruhi pejabat publik, menimbulkan diskriminasi layanan dan merusak sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga visi, misi dan tujuan menjadi tidak tercapai. Sementara itu, narasumber lainnya, Rotua Silitonga, Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik Muda, KPK mengakui, ada beberapa jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Hal itu seperti berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 dan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan oleh penyelenggara negara, antara lain honorarium. “Kalau Bapak/Ibu menjadi narasumber kegiatan di tempat kerja dan kemudian mendapat honorarium yang sesuai standar itu tidak perlu dilaporkan. Walaupun kami di KPK sudah menetapkan tidak boleh lagi menerima honorarium kegiatan di luar gaji bulanan” terangnya. Ia menambahkan, ada juga pemberian dari keluarga yang memiliki hubungan darah dan lainnya.(ris/infoBPIW)

Guna mendukung pengendalian gratifikasi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar sosialisasi mengenai anti gratifikasi dan pengendaliannya, whistlebowing system, dan praktik benturan kepentingan, serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Sosialisasi yang dilakukan ini menurut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Benny Hermawan, sebagai bentuk komitmen BPIW dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.   Menurut Benny di BPIW telah dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi Tahun 2021-2024 yang didasari pada Surat Keputusan Kepala BPIW Nomor 12/KPTS/KW/2021. Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terdiri dari Ketua Pengarah UPG yakni Ketua BPIW dan sebagai Sekretaris UPG adalah Sekretaris BPIW. Sedangkan anggota Tim Pengarah UPG adalah Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.   “Kita sama-sama belajar memperbaiki keadaan yang ada. Kita terus berupaya beradaptasi untuk membangun budaya anti gratifikasi,” tuturnya saat membuka kegiatan tersebut, Senin, 6 September 2021.    Saat memberikan sosialisasi, Inspektur VI Itjen Kementerian PUPR Yusuf Hariagung, menjelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang ditujukan kepada ASN maupun penyelenggara negara. Bentuk gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas hotel, dan lain-lain. Gratifikasi yang wajib dilaporkan menurutnya yang memenuhi unsur berupa penyelenggara negara atau pegawai negeri, menerima pemberian, dan berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewenangannya.    Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan beberapa diantaranya adalah pemberian kepada keluarga selama tak ada kaitannya dengan pekerjaan, manfaat dari organisasi maupun koperasi yang berlaku umum, perangkat seminar, konferensi, pelatihan yang berlaku umum, dan cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan bukan untuk individu, serta penghargaan berupa barang/uang sebagai prestasi kinerja.   Mengenai praktik benturan kepentingan menurutnya adalah suatu kondisi dengan pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, dan kelemahan sistem organisasi.    Beberapa hal untuk mengendalikan benturan kepentingan diantaranya adalah mengesampingkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas jabatan dan penarikan diri dari proses pengambilan keputusan, mutasi pegawai ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan,  dan pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.    Yusuf juga menyampaikan mengenai  whistleblowing system. Menurutnya sistem ini merupakan sistem penanganan pengaduan dari internal maupun eksternal dengan bukti yang relevan atas terjadinya pelanggaran.  “Whistleblowing system ini bertujuan untuk deteksi pelanggaran dan menindaklanjuti pelanggaran. Manfaatnya untuk mencegah pelanggaran,” ucapnya.    Hak yang diberikan bagi pelapor adalah perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses pelaporan. Sedangkan kewajiban pelapor antar lain melengkapi laporan, melengkapi bukti laporan, dan menjaga kerahasiaan laporan.    Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain yakni Analis Kebijakan Muda atau Sub Koordinator SP4N Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rosikin. Dijelaskannya bahwa prinsip dari SP4N adalah untuk mendorong no wrong door policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Tujuannya adalah penyelenggaran dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi. Tujuan lainnya adalah penyelenggaran memberikan akses masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang masuk di SP4N-LAPOR! tahun 2021 untuk Kementerian PUPR mencapai 357 laporan. Topik terbanyak yang masuk ke sistem tersebut soal infrastruktur jalan, perumahan  terkait subsisi dan rumah susun, permukiman, dan bendungan.    Dijelaskannya juga bahwa klasifikasi laporan berupa aspirasi, pengaduan berkadar pengawasan, pengaduan tidak berkadar pengawasan, permintaan infromasi, dan whistleblowing system. Rata-rata tindak lanjut laporan yang masuk menurutnya mencapai lima hingga tujuh hari. Sosialisasi pengendalian gratifikasi, whistleblowing, benturan kepentingan dan SP4N LAPOR!  diikuti seluruh unit kerja di BPIW. (Hen/infobpiw)