Berita

Guna menindaklanjuti kegiatan Review Road Map PUG 2020-2024 sebagai amanat dalam Kepmen PUPR No.1764/KPTS/S/M/2021 pada tanggal 22 Desember 2021 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Sekjen Kementerian PUPR, Sekretariat BPIW menggelar rapat pembahasan Draft SK Tim dan Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) BPIW 2020-2024, Selasa, 29 Desember 2021 secara daring.  Rapat yang digelar secara virtual ini dipimpin Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Sekretariat BPIW Mangapul L. Nababan dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja BPIW. Mangapul mengatakan terdapat tiga prinsip Road Map Pelaksanaan PUG PUPR 2020-2024. Prinsip pertama adalah mendukung target atau goal yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs), RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, program prioritas nasional, serta program strategis dan reguler pada masing-masing unit organisasi. Kedua, dilaksanakan secara bertahap, fleksibel dan adaptif bila terjadi perubahan struktur organisasi. Prinsip yang ketiga adalah merupakan tindak lanjut hasil review pelaksanaan PUG di bidang PUPR tahun 2015-2019. Dikatakannya juga bahwa ada beberapa program kegiatan dalam Road Map itu yang harus dilaksanakan oleh BPIW yaitu terkait Review Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 serta Penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2025-2029. Selain itu, BPIW juga perlu mendetailkan kegiatan-kegiatan responsif gender lainnya, diantaranya penyusunan pedoman program/kegiatan responsif gender bidang pengembangan infrastruktur wilayah, termasuk kriteria pada saat melakukan tagging.  Di lingkungan Kementerian PUPR sendiri, dalam Road Map telah diatur kriteria infrastruktur PUPR yang responsif gender. Kriteria pertama adalah dapat dimanfaatkan oleh semua (universal utilization). Kedua, infrastruktur PUPR yang memenuhi kriteria keselamatan, keamanan, dan kenyamanan (safety, security, and convenience). Kemudian yang ketiga yakni kesetaraan dan keadilan gender dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs), dan yang keempat adalah ramah lingkungan dan berkelanjutan.  Dalam pertemuan tersebut juga dibahas perlunya segera menetapkan SK Tim PUG BPIW agar dapat melaksanakan program/kegiatan responsif gender yang menjadi tugas BPIW di tahun 2022-2024. Kegiatan ini diikuti beberapa pejabat di lingkungan BPIW antara lain Kepala Bidang Kepatuhan Intern Riska Rahmadia, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B Allien Dyah Lestary, dan Koordinator Kebijakan dan Strategi Nasional Hasna Widiastuti. (Hen/infobpiw)  

Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR bersama Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Budaya, Baby S. Dipokusumo melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan beserta jajarannya, di ruang rapat BPIW, Kamis (16/3). Baby mengatakan kedatangan timnya ini, untuk melakukan Koordinasi dan sosialisasi mengenai gender. Dari pertemuan ini, ia  berharap BPIW dapat memasukkan program-program pembangunan infrastruktur yang responsif gender. Sebagai pimpinan BPIW, Rido menyambut baik kunjungan tersebut. Apalagi PUG ini merupakan suatu kebijakan atau upaya pemerintah yang dikawal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kebijakan ini bertujuan memberikan pengertian kepada kita semua, bahwa gender ini menyangkut persamaan lelaki dan perempuan. Kemudian juga ditambahkan dengan lansia, balita, dan orang yang berkebutuhan khusus,” tutur Rido. Dalam kesempatan itu, Rido juga menyampaikan bahwa untuk beberapa hal, seperti gedung BPIW telah memberikan sarana yang bersifat responsif gender. Sarana tersebut dalam bentuk kondisi trotoar jalan didepan gedung yang dibuat landai sehingga mudah dilewati masyarakat yang menggunakan kursi roda maupun anak-anak.     “Kita sudah memperhatikan isu gender tersebut. Namun yang kini diharapkan adalah bahwa kita juga melakukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  atau PPRG. Mengenai hal ini memang perlu diskusi lebih lanjut, apakah PPRG ini maksudnya adalah dana khusus untuk gender atau kegiatan sudah responsif gender.  Bila orang yang melakukan perencanaan merupakan ada perempuan, maka sudah responsif gender,” ucapnya. Menurut Rido, dalam melakukan perencanaan, BPIW telah responsif gender. Dicontohkannya dalam melakukan survei ke lapangan dalam rangka membuat masterplan dan development plan, BPIW meminta masukan dari para wanita untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan.    Salah satu Anggota Tim Sekretariat PUG-PUPR, Lilla Norhayati juga berharap untuk beberapa program, BPIW dapat melakukan PUG. Ia melihat peluang itu ada, terutama pada program Anjungan Cerdas, baik di Trenggalek (Jawa Timur) dan Rambut Siwi  (Bali).   Menurut Lilla, dalam perencanaan Anjungan Cerdas tersebut, dapat dibuatkan sarana dan prasarana seperti taman yang dapat dinikmati orang berkebutuhan khusus, lansia, dan anak-anak. “Sarana berupa toilet juga  bisa dibuatkan yang nyaman untuk mereka. Jadi pada prinsipnya, infrastructure for all atau infrastruktur untuk semua orang,“ tegasnya.  Pertemuan ini juga dihadiri anggota tim PUG-PUPR lainnya yakni Adi Sasutji dan Ineke Indra. Beberapa staf BPIW yang kebanyakan perempuan juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hen/infobpiw