Memuat halaman...
Toggle navigation menu
Kementerian Pekerjaan Umum
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Beranda
Profil
Profil
Sejarah
Struktur Organisasi
Tugas BPIW
Profil Pejabat
FAQ
Produk
Produk
Rencana Strategis
Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Galeri
Galeri
Foto
Video
Publikasi
Publikasi
Berita
Infografis
Artikel
Buletin
Informasi Publik
Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Tersedia Setiap Saat
Layanan Publik BPIW
Struktur Organisasi PPID
Layanan Data & Informasi
Layanan Konsultasi
Layanan Pengaduan
Beranda
/
Publikasi
/
Berita
/
dukunganinfrastruktur
Berita
1 Berita
Hastag:
#dukunganinfrastruktur
1 April 2016
894
BPIW Ikut Meriahkan 10th Agrinex Expo 2016
Dalam upaya memperkuat peningkatan produktivitas di sektor agro dan industri berbasis agro baik dengan pemanfataan teknologi maupun diversifikasi produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan, Insititut Pertanian Bogor (IPB) bersama Performax menyelenggarakan satu dasawarsa Agrinex Expo 2016. Pada acara tersebut, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW) berkesempatan untuk membuka booth informasi yang di dalamnya terdapat panel infromasi mengenai Peta Sebaran 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), rencana pembangunan anjungan cerdas, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR serta konsep dan masterplan dukungan infrastruktur terhadap pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional. Usai membuka Agrinex Expo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyinggung mengenai dukungan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Ferry sudah sejak lama, instansinya telah menerbitkan Peraturan Menteri terkait proses pembebasan lahan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur tersebut. Ketentuan tersebut sudah dipergunakan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. “Kerjasama dengan Kementerian PUPR sudah lama kita lakukan untuk membantu percepatan pembebasan lahan, misalnya saat pembangunan jalan tol. Saat pembebasan lahan prosesnya sangat cepat. Semua status kepemilikan tanah kita musyawarakan dan kita cek secara detil. Semuanya sudah kita lakukan,” tegas Ferry. Ferry juga memastikan semua tanah masyarakat dilakukan percepatan terkait proses sertifikasi. Dengan mempercepat proses ini maka masyarakat memiliki kepastian hukum terkait kepemiliaan tanah mereka. Untuk mendukung kedaulatan pangan, Ferry menargetkan seluruh lahan pertanian seluas 8,06 juta hektar memiliki sertifikasi pertanian. Acara yang mengambil tema “Agribisnis Berkeadilan, Berkedaulatan, Berkelanjutan” ini masih akan berlanjut sampai dengan tanggal 3 April 2016 di Jakarta Convention Center (JCC). Hen/INI/infobpiw
Baca Selengkapnya
1