Berita

Kementerian PUPR mendukung pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan cara mengintegrasikan program-program prioritas lain seperti Lokasi Prioritas (Lokpri)  Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, dan Kota Kecil. Pengembangan kawasan itu juga diintegrasikan dengan progam prioritas Pulau-pulau Kecil Terluar, Kawasan Transmigrasi, serta Kabupaten Rawan Air dan Sanitasi. Kepala BPIW Hadi Sucahyono menyampaikan hal itu saat Webinar Bappenas “Mengelola Strategi Kolaboratif: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Rabu, 6 Juli 2020. Dukungan infrastruktur PUPR di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip hilirisasi komoditas unggulan dan sesuai batas kewenangan penanganan infrastruktur Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah sektor PUPR itu dilakukan secara terpadu dengan empat unit organisasi yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Beberapa dukungan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembangunan jembatan konstruksi sederhana, tambatan perahu, dan irigasi tersier perdesaan. Hadi menilai untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan dibutuhkan keterpaduan implementasi program  yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga(K/L) seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. “Diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar K/L, untuk mensinergikan dukungan program di masing-masing K/L sesuai dengan arahan Master Plan yang telah disusun untuk Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi,” kata Hadi. Saat membuka acara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan karakter, potensi, dan dampaknya bagi masyarakat setempat.   Ia juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini menerapkan collaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaboratif) untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah desa, kota, antarkelompok penduduk, maupun kesenjangan antarsektor. Ia juga mengajak segenap lapisan untuk memperkuat pola baru dalam pengelolaan pembangunan, yakni dengan memperkuat kebersamaan, rasa tanggung jawab, berbagi peran, dan gotong royong dalam mengatasi masalah kesenjangan. Prinsip-prinsip itu disebutnya merupakan makna mendasar dalam strategi kolaboratif.   Selain Hadi, narasumber lain yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini adalah Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT Samsul Widodo, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaaan Kementerian Desa PDTT Harlina Sulistyorini,  Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT H.M.Nurdin, dan Sekretaris Utama (Sestama) BNPP Suhajar Diantoro.   Acara yang diikuti ratusan peserta melalui video conference ini juga menghadirkan pembahas antara lain Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/ Bappenas Velix Vernando Wanggai, dan Ketua Umum IAP Hendricus Andy Simarmata. Pembicara lainnya yakni Founder, Director of Product dan Community Development Timurasa Martin Kreshna. A. Asda serta Project Director NSLIC/SELRED Cavelle Dove. (Hen/infobpiw)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung pengembangan sistem konektivitas nasional di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, Rencana Stratagis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalteng. “Salah satunya melakukan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global,” ungkap Agusta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Provinsi Kalteng, Kamis (5/4). Ia mengatakan, penguatan daya saing tersebut berfokus pada peningkatan konektivitas daratan dan maritime serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan. “Pada tahun 2019, Kementerian PUPR juga berencana melakukan peningkatan aksesibilitas antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta beberapa pembangunan jembatan. Selain itu juga terdapat rencana pembangunan infrastruktur dasar yang tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalteng,” lanjut Agusta. Di tempat sama, Gubernur Kalteng, Sugiono Sabran mengakui, dukungan pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah sangat diperlukan Kalteng. Ia menyatakan, Pemprov Kalteng menggelar Musrenbang untuk menggali masukan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalteng tahun 2018 yang mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah”. Menurutnya, Kalteng memiliki potensi alam yang besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Oleh sebab itu dibutuhkan aksesibilitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut. “Selain itu, keberadaan suku pedalaman juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam penyediaan sarana dan parasana dasar yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah daerah,” tutur Sabran. Di tempat sama, Lisbon Sirait yang mewakili Kementerian Keuangan turut menambahkan, pembiayaan infrastruktur melalui APBN sangat terbatas, sehingga dibutuhkan mekanisme pembiayaan melalui sumber lainnya. Salah satunya dengan melaksanakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat banyak perusahaan besar. Musrenbang ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber antara lain Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Ir. Antonius Tonny Budiono, MM, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, serta para Bupati dan Walikota, Tokoh Adat Dayak, lembaga swadaya masyarakat, dan dinas terkait.(miq)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin bertambah dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello saat melakukan kunjungan kerja didampingi jajarannya ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (16/3). Kunjungan kerja Pemkab Lingga tersebut diterima langsung Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto didampingi jajaran pejabat di BPIW. "Akan sangat wajar dan tak berlebihan, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Lingga. Pasalnya, berbagai potensi alam yang menarik hadir di Kabupaten Lingga," terang Alias Wello.  Ia mencontohkan, pada tahun 2017 di Kabupaten Lingga sudah bergulir pencetakan sawah baru seluas 3.000 hektar dari pemerintah pusat, namun kini sawah baru tersebut produktivitasnya belum optimal. “Soalnya perairan sawah baru mengandalkan hujan, sehingga kalau tidak hujan mengalami kekurangan air. Untuk itu, kami berharap ada pembangunan daerah irigasi, agar sawah tersebut dapat semakin produktif,” harapnya. Selain itu, Alias mengakui, Pemkab Lingga pun terus berupaya mengembangkan jalan poros pulau Lingga, jalan poros Singkep Selatan, pengembangan sumberdaya air, peningkatan konektivitas antar pulau dan pembangunan pelabuhan industri. “Hal itu dilakukan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lingga,” jelasnya. Ia menegaskan, saat ini sudah berkomitmen untuk menggratiskan perizinan. Hal itu sudah mulai mendatangkan dampak positif. Terbukti, investasi untuk sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan sudah mulai diminati banyak investor. Untuk lebih menggeliatkan investasi kedepan, lanjutnya, Pemkab Lingga membutuh dukungan dari Pemerintah. Sebab, apabila mengandalkan kemampuan daerah akan sulit untuk melakukan percepatan mengembangan infrastruktur dasar yang memadai. Di tempat yang sama, Iwan Nurwanto menerangkan, Kementerian PUPR dalam menentukan skala prioritas pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Adapun wilayah Kepulauan Riau (Kepri) masuk dalam WPS 3, Batam-Tanjung Pinang. Menurutnya, WPS 3 memang memiliki banyak potensi, mulai dari potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga di sekitarnya. Selain itu Kawasan Pariwisata juga didorong untuk berkembang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang industri pariwisata. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW, Susilowati menerangkan,  pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa program pengembangan infrastruktur PUPR di Kepri. Untuk sektor Cipta Karya, yakni ada pembangunan perumahan di beberapa lokasi, pembangunan 35 rumah susun serta bantuan rumah swadaya. Kemudian pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman. Untuk sektor sumber daya air (SDA), antara lain pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam dan pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam. Lalu ada juga pembangunan beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam. Terkait sektor Bina Marga, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji-Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil, pembangunan fly over Jam, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jembatan di beberapa wilayah lainnya.(ris/infoBPIW)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Jambi, Selasa (5/4). Musrenbang yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021” ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jambi 2018. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional KPPN/Bapenas, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dan DPD RI Utusan Provinsi Jambi. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana menyatakan, Kementerian PUPR mendorong agar Pemprov Jambi dapat memiliki RKPD 2018 yang menunjang sasaran strategis nasional. Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan anggaran untuk infrastruktur nasional mencapai sekitar Rp 2.200 Triliun, namun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1.250 Triliun. “Sehingga, alokasi kegiatan pembangunan mesti dipilih untuk yang super prioritas,” terangnya. Menurutnya, kegiatan super prioritas tersebut yang menunjang keberhasilan visi dan misi pemerintah. “Dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam hal terbentuknya konektivitas antar wilayah dan daerah,” terangnya. Kemudian, menjamin berkurangnya disparitas, menjamin ketahanan pangan dan energi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dadang menjelaskan, pola pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR saat ini berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Provinsi Jambi  sendiri termasuk pada WPS 5, yakni Jambi – Palembang – Pangkal Pinang – Tanjung Pandan. Pengembangan infrastruktur di WPS 5, Dadang mencontohkan, pada 2018 ada Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal, Pembangunan Fly Over (Simpang Keramasan), Pembangunan jembatan Jembatan Musi . “Kemudian Penyusunan RTBL Destinasi Wisata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung,” terangnya. Sementera itu, H. Zumi Zola Zulkifli mengatakan, Musrenbang memiliki makna strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Jambi kedepan, baik dalam perspektif pembangunan daerah maupun perspektif pembangunan nasional.  Ia berharap, kegiatan duduk bersama dengan semua stakeholder pembangunan ini memberi arti pada masa depan pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2018. “Mudah-mudahan melalui pertemuan hari ini, dapat mensinergikan dan memadukan derap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 nantinya,” terangnya. Menurutnya, dalam penyusunan RKPD 2018 Pemprov Jambi mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021”. “Tema ini secara implisit memberikan gambaran fokus program dan kegiatan serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2018.  Adapun isu yang diangkat sesuai dengan tema tersebut, adalah peningkatan infrastruktur guna mendukung pembangunan di semua sektor, terutama guna meningkatkan pelayanan dasar di Provinsi Jambi. Hal tersebut telah tercantum dalam rancangan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tahun 2018,” terangnya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Ia berharap, kehadiran unsur Kementerian terkait dapat membantu Pemprov Jambi dalam mewujudkan melakukan percepatan pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan kepada masyarakat.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian  PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan,, melakukan focus group discussion (FGD) Draft Masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED)  Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur baru-baru ini.  Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyaring masukan-masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah itu guna penyempurnaan hasil draft awal masterplan yang telah dikerjaan tim survei.   Saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW,  Agusta Ersada Sinulingga mengatakan penyusunan masterplan pengembangan kawasan perdesaan merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku kepentingan, yakni  pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor dan masyarakat. Masterplan tersebut merupakan tindaklanjut dari rencana pengembangan KPPN  untuk lima tahun ke depan. Lebih lanjut Agusta menyatakan dalam rangka pengembangan potensi utama Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata, kawasan perdesaan bertugas sebagai hinterland tempat berlangsungnya aktivitas produksi dan pengolahan sumber daya alam yang memperkuat fungsi wisata tersebut.   “Pada Nawacita poin ke-3 digariskan bahwa pembangunan Indonesia akan dimulai dari pinggiran yang dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  Kawasan perdesaan Laboan Bajo merupakan salah satu yang kita dukung pengembangannya,” ungkap Agusta.    Ia juga menyatakan Labuan Bajo memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar dan diakui dunia, bahkan kawasan itu sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan dikembangkan sebagai Bali baru oleh pemerintah. Visi ini tentunya perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur kepariwisataan yang bertaraf internasional.     Dengan penetapan KSPN tersebut, menurut Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus, produksi pertanian yang dihasilkan, diarahkan untuk menunjang kawasan pariwisata yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian hotel – hotel maupun restoran tidak lagi mendatangkan bahan makanan dari daerah lain, melainkan dari produk pertanian yang ada  di Kecamatan Komodo itu.   Lebih lanjut Sanusi menjelaskan sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan perdesaan dapat mendukung ke dalam dua sektor, yaitu pertama, pembangunan atau rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan destinasi wisata. Kedua, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi. “Dukungan infrastruktur PUPR terhadap kawasan perdesaan terdiri dari tiga sektor, yaitu menunjang produksi, menunjang pengolahan, dan menunjang pemasaran,” ungkap Sanusi.   Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Drs, Agustinus CH, Dula mengatakan program – program yang ada didalam master plan harus dikawal dengan baik, agar dapat diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga maupun SKPD, sesuai tugas dan fungsi masing – masing. Dengan demikian masterplan yang sudah disusun tidak sekedar menjadi dokumen semata.   Dalam FGD tersebut disimpulkan beberapa hal, seperti perlu adanya penambahan gudang untuk digunakan sebagai penyimpanan pupuk maupun penyimpanan hasil produksi pertanian. Selain itu penanganan sampah yang belum maksimal, dimana volume sampah sudah sangat tinggi, sehingga perlu adanya perhatian lebih, apalagi kebersihan salah satu aspek yang penting dalam pengembangan pariwisata. Masalah sampah ini merupakan salah satu permasalahan utama yang hampir terjadi di semua desa yang ada di Kecamatan Komodo.     Hasil dari  kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan revisi atau perbaikan masterplan berdasarkan masukan dari tiap instansi dan persiapan summary report. Beberapa instansi yang ikut dalam acara tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta instansi terkait yang ada di daerah itu. Devi/infobpiw

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan solusi dari minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur. DAK merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke Pemerintah daerah untuk digunakan pada kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, namun menjadi prioritas nasional. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu diarahkan dalam menyusun program-program DAK yang harus terpadu dengan program dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, BPIW telah menyusun rencana keterpaduan pengembangan wilayah dan infrastuktur yang berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur  Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat membuka rapat kerja pembahasan DAK 2016, di ruang rapat BPIW, Senin, (5/9). Dardak menjelaskan kondisi pelayanan infrastruktur daerah secara umum masih belum memadai, seperti jumlah rumah tidak layak huni yang kini mencapai 3,4 juta unit, backlog (jaminan simpanan) perumahan yang hanya mencapai Rp 7,6 juta, dan luas daerah irigasi provinsi yang dalam kondisi baik hanya mencapai 68 persen, jalan provinsi yang kondisinya bagus mencapai 70 persen, serta  kondisi jalan kabupaten maupun kota yang dalam kondisi baik yang hanya mencapai 59 persen.  Menurut Dardak anggaran dari DAK diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.  Ketentuan mengenai DAK di lingkungan Kementerian PUPR ini, diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Infrastruktur daerah merupakan bagian terbesar dari prasarana untuk pelayanan masyarakat di Indonesia. “Kita harus mengusulkan kegiatan yang akan didanai melalui DAK, menyusun dan menyampaikan kriteria teknis untuk pengalokasian dan penggunaan dana DAK infrastruktur, menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penggunaan DAK, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK tersebut,” tegas Dardak. Dalam kesempatan itu, Dardak juga menjelaskan bahwa DAK ini dialokasikan untuk beberapa kegiatan seperti untuk infrastruktur irigasi yang diarahkan untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan, infrastruktur jalan dan jembatan guna memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, infrastruktur air minum dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas rumah swadaya yang tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kemudian ada juga penyiapan sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus serta penyiapan sinkronisasi program. Selain itu ada juga besaran dana pembangunan jangka tahunan dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Hal ini masuk dalam fungsi dari bidang sinkronisasi program dan pembiayaan,” tukas Dardak.   Kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh kepala pusat di lingkungan BPIW yakni, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Hadi Sucahyono, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris Hasudungan Batubara, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga. (Indi/infobpiw)