Berita

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola risiko dalam proses Manajemen Risiko, BPIW melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas) menggelar Workshop Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Tingkat II selama dua hari di Jakarta, akhir pekan lalu. Kepala Pusnas BPIW Kementerian PUPR, Benny Hermawan menyatakan, ke depan Manajemen Risiko di lingkungan BPIW harus menjadi budaya organisasi. "Agar kita memiliki harapan yang lebih baik terus," ungkap Benny saat menutup workshop tersebut.  Ia meyakini, manajemen risiko dapat mendukung suasana bekerja yang lebih baik. Menurutnya, manajemen risiko merupakan kebutuhan bukan sekadar formalitas yang bersifat administratif.  Implementasi Manajemen Risiko bertujuan untuk membantu organisasi mengelola risiko sehingga mampu mencapai sasaran Organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu dengan menerapkan Manajemen Risiko diharapkan seluruh pegawai di Lingkungan BPIW dapat memiliki pola pikir berbasis risiko (risk based thinking) dalam seluruh kegiatan sehingga penerapan Manajemen Risiko menjadi budaya dalam bekerja. Sebelumnya, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusnas BPIW, Riska Rahmadia mengungkapkan, BPIW merupakan research center untuk Kementerian PUPR, memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi program, dan merupakan database dari pengolahan data dan informasi pengembangan wilayah. Sehingga BPIW harus mampu menjalankan perannya dengan didukung oleh manajemen risiko yang baik. Lebih lanjut, Riska menjelaskan, kegiatan workshop Unit Pemilik Risiko Tingkat 2 ini dilaksanakan untuk pembinaan dan pendampingan Manajemen Risiko di tingkat Unit Kerja di lingkungan BPIW agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola risiko dalam proses Manajemen Risiko.    Pada workshop ini hadir narasumber yang pakar di bidangnya, Staf Khusus Menteri PUPR, Binsar H. Simanjuntak; Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Bambang Adhityo; Praktisi Manajemen Risiko, yaitu Djoko Prihardono serta Ratih Kusmartiwi. Binsar H. Simanjuntak menyatakan, saat ini pemerintah serius menerapkan manajemen perubahan birokrasi, yakni mengubah paradigma lama ke paradigma baru yang cepat, lebih transparan, efektif, proaktif dan mengedepankan kepuasan publik. "Untuk di Kementerian PUPR sendiri, Pak Menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono,-red) telah menetapkan 9 (sembilan) Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian PUPR," terangnya. Ia menambahkan, 9 Strategi tersebut adalah Reorganisasi Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM); Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan); Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang melibatkan BPKP; Pelaksanaan Manajemen Risiko; Pembentukan Unit Kepatuhan Intern (UKI) pada Unit Organisasi dan Balai (sebagai second line of defense); Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor di Inspektorat Jenderal; dan Continous Monitoring atas perangkat pencegahan fraud pengadaan barang/jasa dengan IT Based (PUPR 4.0).  "Untuk poin 6 dan 7 tegas mengamanatkan adanya penerapan manajemen risiko baik di Unor, Balai dan Satker, serta membentuk Unit Kepatuhan Intern pada masing-masing Unor," jelas Binsar. Di tempat yang sama, Bambang Adhityo menyatakan, saat ini Kementerian PUPR telah Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR melalui Surat Edaran Menteri PUPR nomor 4 tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR. Menurutnya, kerangka Manajemen Risiko berguna untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Manajemen risiko dinilai efektif apabila terintegrasi ke dalam tata kelola organisasi dan pengambilan keputusan.. Sementara itu, Djoko Prihardono menerangkan, SPIP dan Manajemen Risiko ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. SPIP adalah sistem pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah, dan Manajemen Risiko merupakan salah satu unsur dalam penerapannya.   Ratih Kusmartiwi menerangkan, tujuan utama manajemen risiko untuk menciptakan dan melindungi nilai-nilai organisasi, antara lain menciptakan peluang dan mengetahui risiko-risiko yang ada untuk melindungi nilai-nilai organisasi. "Inti dari Manajemen Risiko adalah mengoptimalkan peluang dan meminimalkan ancaman yang berupa risiko," ujar Ratih.(ris/infoBPIW)        

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen untuk melakukan berbagai dukungan infrastruktur yang sesuai tema kawasan.   Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan, perencanaan pengembangan infrastuktur memang perlu disesuaikan dengan tema kawasan, agar hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai tujuan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan. "Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan malah kontraproduktif atau menurunkan mutu lingkungan," ungkap Bobby saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Awal Dukungan Penguatan Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pelestarian Cagar Budaya dan Alam Indonesia di Jakarta, Senin (27/8). Rakor tersebut dihadiri perwakilan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Jejaring Inovasi SDA Maritim, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, perwakilan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, perwakilan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, perwakilan Bidang Wisata Petualangan, Kementerian Pariwisata, perwakilan Bidang Sejarah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, perwakilan Direktorat Sumber Daya Energi dan Pertambangan BAPPENAS serta perwakilan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur pada kawasan cagar alam dan cagar budaya yakni penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan. "Artinya perlu dicari cara agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat membangkitkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, namun cagar budaya dan cagar alam yang ada tetap terjaga kelestariannya," terang Bobby. Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memunculkan rumusan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pelestarian cadar budaya dan alam. "Baik standarisasi desain, material hingga jasa konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan cagar budaya dan alam. Hal itu dilengkapi lagi dengan analisisnya mendalam," ungkap Bobby. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Riska Rahmadia menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan juga untuk menjaring masukan-masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan perencanaan pengembangan infrastruktur di kawasan cagar budaya dan cagar alam. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga untuk menggali nilai–nilai kekhususan pada kawasan tertentu, seperti geopark dan kawasan lainnya. "Termasuk penetapan delineasi dan zonasi kawasan dalam bentuk peta," harapnya. Riska menceritakan, Kementerian PUPR melalui Bidang Cipta Karya telah ditugaskan melakukan penanganan pada 7 (tujuh) Taman Nasional dan 10 (sepuluh) kawasan. “Dalam penanganan tersebut tentu perlu perencanaan infrastuktur yang tepat,” jelasnya.(ris/infoBPIW)

Guna membahas rencana tindak lanjut pengembangan Selingkar Wilis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Kesepakatan Pengembangan Selingkar Wilis, di Madiun Jawa Timur, Senin (11/9). Dalam hal itu BPIW ‘menggandeng’ 6 Kepala Daerah dan 4 Anggota dari Komisi  V DPR RI.  Enam Kepala Daerah yang hadir yakni Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo,  Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak, Wakil Bupati Ponorogo,  Soedjarno, Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, dan Bupati Madiun, Muhtarom. Sementara Bupati Nganjuk diwakili Kepala Bappeda, Bambang Eko Suharto.   Sebagaimana diketahui ada 6 daerah yang berada di kawasan Selingkar Wilis. Keenam daerah itu disebut Tunggal Rogo Mandiri (Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Kediri). Rapat ini juga dihadiri 4 Anggota Komisi V DPR RI yakni, Budi Yuwono, Gatot Sudjito, Soehartono, dan Sadarestuwati. Saat memberikan paparannya,  Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, pengembangan Selingkar Wilis dilakukan dengan tujuan mewujudkan jejaring wisata pegunungan, pantai, panorama alam dan budaya yang bersinergi dengan pengembangan agrobisnis dan industri serta pengolahan bahan mineral untuk membangkitkan daya tumbuh kembang kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.  “Konsep dukungan terpadu infrastruktur oleh Kementerian PUPR terbagi dalam konektifitas antar kota atau jalan nasional dan konektifitas di ring dalam Selingkar Wilis yang bisa mendorong berkembangnya wisata alam dan agrowisata serta konektifitas kawasan wisata unggulan daerah lainnya,” tutur Rido. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR berbasis pengembangan wilayah. Hal ini juga dilakukan pada program pengembangan Kawasan Selingkar Wilis. Kawasan tersebut  berada di dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 11 Semarang-Surabaya dan WPS 12  Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang.  Menurut Rido, jalan yang ada di Selingkar Wilis sudah ditetapkan sebagai jalan nasional, dan masih perlu ditingkatkan kembali kondisinya agar dapat mengembangkan kawasan itu. “Meski pembiayaan kawasan ini sangat terbatas, namun perlu dioptimalkan terutama di sektor konektiivitas,” tegas Rido.  Saat digelar diskusi yang dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW,Hadi Sucahyono, Anggota Komisi V DPR RI, Soehartono memberikan pendapatnya. Menurutnya peran Sekretariat Bersama Tunggal Rogo Mandiri harus ditingkatkan dan lebih aktif untuk mendukung realisasi dari rencana yang ada. “Segera diwujudkan program ril dari BPIW, sehingga dari komisi V dapat mengawal program ini bersama Bapak Menteri,” tuturnya. Selaku tuan rumah kegiatan ini, Bupati Madiun, Muhtarom menegaskan bahwa 6 daerah harus melepaskan ego sektoral untuk bersama-sama  membangun kawasan tersebut.  “Selingkar Wilis mempunyai potensi yang sangat luar biasa, namun belum tergali secara maksimal. Kedepan Selingkar Wilis dapat diproyeksikan secara konkrit menjadi sumber daya alam yang dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat,” kata Muhtarom. Sedangkan Bupati Trenggalek selaku Ketua Sekretariat Bersama Tunggal Rogo Mandiri, Emil Elestianto Dardak, dalam paparannya menyatakan, pengembangan Selingkar Wilis ini akan memberikan dampak konkrit dalam pengembangan daerah. Sebagai contoh kecil, dengan hanya dibuka jalur transportasi baru Ponorogo-Trenggalek-Tulungagung perkembangannya sudah terlihat.  Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pengembangan Kawasan Selingkar Wilis direalisasikan hingga 2022 mendatang. Selain itu kawasan  tersebut diusulkan menjadi kawasan strategis nasional.  Kegiatan ini dilanjutkan dengan perumusan rencana tindak lanjut yang dibahas beberapa instansi seperti Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kepala Dinas PUPR Jawa Timur, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Surabaya, perwakilan Bappenas, serta Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.  Hen/ris/infobpiw