Berita

Kementerian PUPR telah banyak memberikan dukungan infrastruktur secara terpadu untuk pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Wilayah di Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya.  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono menjelaskan pembangunan infrastruktur telah dibangun di kawasan tersebut selama tiga tahun, mulai dari 2020. Pembangunan infrastruktur yang dibangun telah menelan anggaran mencapai triliunan rupiah.     “Pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR untuk mendukung kebijakan nasional terkait pengembangan kawasan Borobudur dan sekitarnya,” tuturnya saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) terkait PSN dan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah/Kawasan dalam Mendukung DPP/DPSP Borobudur dan Kawasan Sekitarnya, Rabu, 6 Juli 2022. FGD yang digelar Kementerian PPN/Bappenas ini dilakukan secara virtual.   Kuswardono menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan Kementerian PUPR antara lain Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir di Kawasan Strategis Yogyakarta International Airport (YIA), pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang atau Kawasan Strategis Nasional (KSN) YIA.  Selain itu Kementerian PUPR juga telah melaksanakan Pembangunan Jembatan Kali Progo, c.s., dan Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur.  Kuswardono berharap infrastruktur yang sudah dibangun Kementerian PUPR untuk mendukung sektor pariwisata tersebut, dapat dimanfaatkan dan dikelola Pemerintah Daerah. Kuswardono juga menyarankan agar Kementerian PPN/Bappenas mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat kelembagaan, agar infrastruktur yang sudah dibuat dapat dijaga dan dikelola dengan manajemen yang terintegrasi. “Destinasi pariwisata perlu didukung dengan pengembangan manajemen yang lebih terintegrasi yang mengakomodir kepentingan pengembangan pariwisata di daerah,” tuturnya.  Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra saat membuka kegiatan tersebut mengatakan FGD ini akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan dan pada akhirnya masuk pada tahap perencanaan. Ia juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak pengembangan suatu wilayah atau kawasan. Demikian pula dinamika pengembangan kawasan pada saatnya memerlukan pembangunan infrastruktur lebih lanjut, tergantung tingkat perkembangan suatu wilayah atau kawasan.  “Pembangunan infrastruktur memerlukan kesiapan kawasan. Beberapa pembangunan infrastruktur ada yang ditujukan sebagai stimulasi untuk pengembangan wilayah atau kawasan. Namun membutuhkan waktu untuk dimanfaatkan, karena disisi lain ada keterbatasan anggaran. Perlu ada analisa yang lebih komprehensif mengenai hal ini,” ucapnya.  Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili Jayadi, memaparkan mengenai Pengembangan Kawasan DPP/DPSP Borobudur dan Dampak/Implikasi Pembangunan Kawasan di Sekitarnya.  Kegiatan ini dihadiri juga Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Djoko Hartoyo, dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan. (Hen/infobpiw)    

YOGYAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia terus memacu percepatan pengembangan kawasan wisata. Salah satunya pengembangan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan dalam “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu/Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan” yang digelar di Yogyakarta, Rabu, (9/9/2020). Hadi Sucahyono memaparkan, saat ini ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sudah lebih matang dan tinggal dilakukan penyempurnaan sedikit. "Setelah dilakukan penyempurnaan, perlu segera dimajukan ke Sesneg (Sekretris Negara,-red) untuk diajukan menjadi Perpres (Peraturan Presiden,-red), yang nantinya akan mengikat semua pihak dan menjadi rujukan dalam pengembangan KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan," terangnya. Ia menerangkan, sebelumnya ITMP Danau Toba dan ITMP Mandalika telah terlebih dahulu diajukan untuk menjadi Perpres. Untuk strategi perencanaan ITMP tersebut, lanjut Hadi, perlu lebih mempertimbangkan lingkungan strategi seperti lingkungan hidup, tata ruang, sosial budaya, mitigasi bencana dan ekonomi lokal. “Kemudian, mempertimbangkan permintaan seperti pertambahan penduduk dan wisatawan, serta  mempertimbangkan kebutuhan seperti akses amenitas, pelayanan dasar dan pengembangan atraksi,” terangnya. Hadi juga menyatakan, untuk pengembangan kawasan perlu beberapa kawasan inti atau key tourism areas yang akan menjadi fokus pembangunan pariwisata dan infrastruktur. “Rencana pembangunan rinci sektor terkait ITMP untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan scenario pembagunan 25 tahun ke depan (2045,-red),” ujarnya. Ia juga mengusulkan, perlu ada kolaborasi pendanaan APBN/LOAN, APBD, swasta/KPBU, dan masyarakat. “Tingginya partisipasi pendanaan dalam pengembangan KSPN, akan menambah kecepatan KSPN untuk dibangun dan berkembang,” tegas Hadi. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas, Bambang Prijambodo  mengungkapkan, konsep dokumen ITMP saat ini sudah semakin matang. “Namun dalam draf yang ada, baru rencana pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam ITMP itu bukan hanya infrastruktur, namun ada juga yang non infrastruktur seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, mendorong partisipasi lokal, investasi dan lainnya” ungkap Bambang.  Ia mengusulkan, tim penyusun dapat kembali merevisi untuk perbaikan sebelum diajukan menjadi Perpres. “Iya sebelum maju ke Sesneg, dalam waktu seminggu ini bisa dilengkapi lagi program non infrastrukturnya,” pinta Bambang. Di tempat sama, Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kemenparekraf/Baparekrak, R Kurleni Ukar mengatakan, penyusunan ITMP memang sudah lengkap, namun masih ditemukan sejumlah kekurangan-kekurangan pada program pariwisata, investasi, dan pendidikan pariwisata. Ia meminta, tim kembali melengkapi naskah ITMP dengan program pariwisata, investasi, dan pendidikan pariwisata. “Agar setelah menjadi Perpres, ITMP yang disusun benar-benar padat dan memiliki dampak positif pada pengembangan pariwisata nasional,” jelasnya. Seusai rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan rencana induk pariwisata terpadu tersebut, tim pemerintah terjun langsung memantau ke lapangan, guna mendapat data yang objektif.(Ris/infoBPIW)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar diskusi melalui video conference (vicon) terkait Desain dan Rencana Pengembangan Kawasan Borobudur sebagai warisan heritage dunia, Kamis, 14 Mei 2020.  Dalam kegiatan itu Kepala BPIW Hadi Sucahyono  memastikan bahwa disain penataan dan rencana pengembangan kawasan Borobudur tidak akan merusak cagar budaya dunia tersebut.  Hal itu dikatakan Hadi menanggapi pernyataan Spesialis Program untuk Budaya United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Moe Chiba yang turut mengikuti vicon tersebut.  Menurut Moe Chiba penataan Borobudur harus menjaga kondisinya yang merupakan cagar budaya. Untuk itu ia meminta agar disain penataan dan rencana pengembangan Borobudur mengacu pada Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia atau World Heritage Convention, tahun 1972.   Lebih lanjut Hadi menyatakan penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) yang dilakukan BPIW juga akan memperhatikan masukan dari UNESCO.  “Kita mempersiapkan dokumen ITMP ini selama setahun dan prosesnya melibatkan semua pihak,” tutur Hadi. Vicon ini juga diikuti Bertine dari Bank Dunia. Pada kesempatan itu Bertine menyatakan bahwa Borobudur merupakan aset yang dimiliki Indonesia. Sudah seharusnya memang perlu dijaga dan terus dilestarikan. Oleh karenanya ia sepakat bahwa disain  penataan Borobudur disesuaikan dengan saran dari UNESCO.  Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kuswardono memastikan detail masalah disain penataan ini akan dibicarakan lebih lebih lanjut minggu depan. Hal ini untuk memastikan disain penataan Borobudur tidak menganggu kondisi heritage dunia tersebut.  Kegiatan ini juga diikuti Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) dan Ketua Central Project Monitoring Unit-Indonesia Tourism Development Project (CPMU-ITDP) Kementerian PUPR Taufik Widjoyono dan pejabat dari Ditjen Cipta Karya.  (Hen/infobpiw)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah menyiapkan rencana aksi tahun 2020 hingga 2024 sebagai upaya nyata dalam mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.   Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka rapat koordinasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Borobudur-Yogyakarya-Prambanan di Kantor BPIW, Senin, 17 Februari 2020.   Hadi mengatakan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mematangkan rencana aksi lintas sektor dalam upaya mempercepat mengembangkan KSPN Borobudur. Ia mengakui, pada rencana aksi 2020 hingga 2024 ada sejumlah kegiatan yang sangat strategis, yakni menghidupkan kembali outstanding universal value (OUV) atau nilai universal luar biasa Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, penanganan konektivitas, penataan kawasan empat pintu masuk utama.  Selain itu, papar Hadi, ada kegiatan pengembangan infrastruktur dasar serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan. Lebih lanjut Hadi menjelaskan, BPIW juga merencanakan pembangunan rest area terpadu di KSPN Borobudur. Rest area terpadu merupakan salah satu inovasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Sebelumnya pembangunan rest area sudah dilaksanakan di Trenggalek, Jawa Timur dan Jembrana, Bali. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menyatakan, untuk menghidupkan kembali outstanding universal value (OUV) di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. "Saat ini telah direncanakan program, antara lain mengembangkan kawasan transit multifungsi, pusat souvenir, kuliner, parkir dan lainnya," ujar Kuswardono. Ia menambahkan, diadakan juga program revitalisasi taman , restorasi garis imajiner Borobudur-Pawon-Mendut, penyusunan rencana induk pelestarian candi, penataan bentang panjang Borobudur-Merapi dan Prambanan-Merapi-Pantai Selatan. "Penetapan rencana tata ruang KSN Prambanan dan lainnya," terangnya. Untuk penanganan konektivitas, ungkap Kuswardono, ada program pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen, pembangunan Tol Yogyakarta-Surakarta, pembangunan dan reaktivasi jaringan perkeretaapian, pengembangan jaringan jalan Bandara Yogyakarta Internasional-Borobudur, pengembangan jalan jalur Borobudur dan lainnya. "Kemudian dalam penataan kawasan empat pintu masuk utama, antara lain program penanganan Gerbang Palbapang, Gerbang Blondo, Gerbang Klangon serta Gerbang Kembang Limus," jelasnya. Sedangkan untuk pengembangan infrastuktur dasar, menurut Kuswardono, ada pengembangan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas TPA Piyungan, pembangunan prasarana pengendali banjir, penyediaan air baku untuk KSPN Borobudur. Terakhir untuk pengembangan SDM kepariwisataan, ungkap Kuswardono, ada sejumlah program antara lain sertifikasi para pemandu dan pengelola homestay, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha, pengembangan aktrasi tradisi budaya masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif dan pusat kerajinan. "Termasuk pengembangan calender of event untuk menarik daya tarik wisatawan dan upaya pelestarian seni tradisi lokal," akunya. Rapat koordinasi ini dihadiri juga perwakilan seluruh unit organisasi (unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan pemerintah daerah dan tim konsultan ITMP Borobudur.(ris/infoBPIW) 

Guna memberikan gambaran umum mengenai apa yang telah dilakukan pada bulan pertama dari penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, digelar pembahasan Laporan Pendahuluan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, di Magelang Senin (3/9). Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Kuswardono, kegiatan tersebut juga untuk mengomunikasikan rencana kerja tim konsultan terutama kepada  Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan ITMP tersebut, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komunikasi rencana kerja tim tersebut juga dilakukan dengan kementerian atau lembaga lain yang juga turut hadir pada acara tersebut seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pariwisata. Ia menilai kegiatan tersebut menghasilkan banyak masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang dibantu Bank Dunia tersebut. “Satu bulan setelah ini, akan ada baseline analysis dan skenario pertumbuhan kawasan. Itu yang paling penting. Kita akan melihat struktur destinasi Kawasan Pariwisata Borobudur dan perspektif yang lebih luas,” ungkapnya. Kuswardono juga menyatakan kajian yang sudah yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Nantinya pihak konsultan akan mereview dan menilai dari beberapa obyek atraksi terkait Borobudur yang bisa dikembangkan,” ucapnya. Kuswardono berharap dari semua masukan peserta rapat, dengan mempertimbangkan semua rencana yang telah tersusun dapat teridentifikasinya struktur pengembangan destinasi wisata saat ini. Dengan struktur tersebut menurutnya dapat dilihat lebih lanjut bagaimana sebaiknya pengembangan kawasan pariwisata Borobudur.   Ia juga menyatakan bahwa BPIW mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengawal penyusunan ITMP. Hasil dari penyusunan ITMP menurutnya menjadi milik semua pihak terutama yang berkaitan langsung dengan kawasan pariwisata tersebut. “Kita tidak memyentuh kawasan yang dikembangkan badan otorita, kita diluarnya,” tutur Kuswardono. Saat memberikan paparannya, Ketua Tim Konsultan, Jim Jessamine mengungkapkan laporan itu tersebut juga bertujuan untuk memaparkan perkembangan yang telah dicapai selama bulan pelaksanaan survei terhadap KSPN Borobudur. “Namun yang lebih penting adalah laporan ini dapat menjadi pendahuluan dan gambaran umum yang padu dalam proses penyusunan ITMP itu,” ucap Jim. Dikatakannya juga bahwa secara keseluruhan tujuan ITMP adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata terpilih di Indonesia. Lanjutnya, pada tahap awal, tim ITMP melakukan beberapa pengamatan yang dapat memberikan informasi terhadap pendekatan yang akan dilakukan. Pengamatan meliputi akses dan infrastruktur, permintaan dan pertumbuhan, perilaku wisatawan, aspek-aspek sosial, dan pengaturan kelembagaan. Selain itu juga dilakukan pengamatan terkait perencanaan kota dan lingkungan. George Soraya dari Bank Dunia menambahkan seluruh daerah yang berada di sekitar Borobudur dinilai penting untuk dikembangkan. Namun menurutnya tantangan terbesar pada penyusunan ITMP ini adalah mengambil struktur yang paling penting dari sistem yang semuanya penting tersebut. Namun yang jelas menurutnya penyusunan ITMP ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kegiatan itu juga menampilkan beberapa pembicara seperti Kasubbid Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah , Arif Wahyudhi. Pada kesempatan tersebut Arif menjelaskan bahwa Kawasan Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya merupakan salah satu dari empat destinasi pariwisata nasional di Provinsi Jawa Tengah. Tiga destinasi pariwisata lainnya adalah Semarang–Karimun Jawa dan sekitarnya, Solo – Sangiran dan sekitarnya, serta Nusa Kambangan-Pangandaran dan sekitarnya. Ia juga menjelaskan mengenai beberapa arahan pengembangan kawasan pariwisata Borobudur seperti pengembangan kawasan pariwisata tidak boleh mengancam keberadaan candi yang ada, harus melindungi karakter kawasan perdesaan, dan perbukitan Menoreh tidak dikembangkan secara masif sebab merupakan kawasan konservasi Candi Borobudur. Dikatakannya juga bahwa pengembangan Borobudur harus mempertimbangkan limitasi kawasan, menjaga bentang pandang, dan memperhatikan kawasan   yang harus dilindungi. Sedangkan Kabid Sarana Prasarana Bappeda Provinsi DIY, Munarta mengakui bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di daerahnya masih lambat, menurutnya perlu dilakukan event yang unik yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dan berkelas internasional dengan pemasaran yang efektif.   Kegiatan yang diwarnai dialog ini dihadiri beberapa kalangan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Semarang. Selain itu juga hadir Badan Otorita Borobudur. (Hen/Ico/Dextrin/infobpiw)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya. “Dukungan infrastruktur PUPR dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di KSPN Borobudur," papar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono di Kantor BPIW, Jakarta, beberapa hari lalu. Ia memaparkan, pada tahun 2019 KSPN tersebut ditargetkan mendapat kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara dan 5 juta wisatawan domestik. "Pada tahun 2016 lalu, KSPN Borobudur dikunjungi 511 ribu wisatawan mancanegara dan 2,4 juta wisatawan domestik," ungkapnya. Guna mendukung capaian sasaran 2019 dilakukan penanganan infrastruktur PUPR, yakni pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman, pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perumahan. “Untuk penanganan konektivitas, diantaranya ada rehabilitasi Jalan Tanjung Japuan-Mendut, preservasi pelebaran jalan menuju Standar Pringsurat-Secang-Bts.Yogya, termasuk pemeliharaan rutin Jalan Keprekan-Borobudur,” terang Hadi. Selain itu, Ia menambahkan, pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati, pembangunan Jembatan Gantung Nawacita, pembangunan Jembatan Kretek 2, pelebaran Jalan Sindutan-Congot dan Jalan Demen-Glagah. “Ada juga pelebaran Jalan Sentolo-Dekso, pembangunan Underpass Kentungan dan banyak lagi program lainnya,” ujar Hadi. Terkait pengembangan infrastruktur permukiman, Hadi menjelaskan, ada penataan Kawasan Wisata Candi Mendut dan penataan Kawasan Candi Pawon, serta pembangunan drainase mendukung KSPN Borobudur. Hadi melanjutkan, ada juga peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan Perkotaan Kawasan Gajahwong dan Kawasan Code (Sorosutan), optimalisasi Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Dlingo, peningkatan infrastruktur air limbah terpusat Sewon, pengembangan permukiman perdesaan Kabupaten Magelang, optimalisasi SPAM di Kawasan Sermo, serta pembangunan TPS3R di Kabupaten Magelang. “Ada juga optimalisasi SPAM di Kawasan Kalibawang, pengembangan SPAM Panjatan, peningkatan kinerja TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah,-red) Banyuroto dan banyak program lainnya,” ungkap Hadi. Untuk pengelolaan sumber daya air, Hadi mengatakan, ada pembangunan jaringan air baku Kawasan Perekonomian Terpadu Kabupaten Kulon Progo, Pembangunan Embung Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur, pembangunan perkuatan Tebing Sungai Gajah Wong, pembangunan perkuatan Tebing Sungai Winongo Kecil, pembangunan Bendung Kamijoro. “Termasuk ada rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Progomanggis Kabupaten Magelang, pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan program lainnya,” kata Hadi. Adapun untuk penyediaan perumahan ada pembangunan rumah susun Pondok Pesantren ICBB, serta pembangunan rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pembangunan Rumah Susun Sewa Kabupaten Magelang. “Ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya, pembangunan rumah susun asrama mahasiswa Syantikara dan lainnya,” ujarnya. Ia berharap, sejumlah pemerintah daerah di sekitar kawasan KSPN Borobudur dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah di daerah dapat menyiapkan diri dan melakukan langkah-langkah untuk bersinergi demi terciptanya percepatan dalam pengembangan KSPN tersebut.(ris/mond/infoBPIW)