Berita

Kementerian PUPR saat ini sedang memfokuskan pada rencana pembangunan anjungan cerdas di Bendungan Tugu Trenggalek di Provinsi Jawa Timur dan Rambut Siwi di Bali. Dua anjungan cerdas yang berada di jalan nasional tersebut menjadi percontohan dan direncanakan konstruksinya akan dilakukan pada tahun ini. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat memimpin rapat pembahasan perencanaan anjungan cerdas, di ruang rapat BPIW, Kamis (15/9). Anjungan Cerdas Rambut Siwi yang berada di antara Gilimanuk dan Denpasar ini akan dibangun diatas tanah seluas 4,1 hektar, dimana 1,4 hektar merupakan tanah yang disediakan pemerintah daerah setempat dan 2,7 hektar yang telah dibebaskan Kementerian PUPR melalui BPIW.  Sedangkan Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu direncanakan dibangun diatas tanah seluas 4,6 hektar. Tanah tersebut terdiri dari 2,4 hektar yang disediakan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan ditambah tanah yang dibebaskan BPIW 2,2 hektar. “Anjungan Cerdas di Bali sudah dilelang bersama-sama dengan Anjungan Cerdas di Jawa Timur. Pada tahun 2016 ini akan dilakukan proses kontruksinya. Jadi kedua anjungan cerdas dilakukan bersamaan,” ujar Dardak. Menurut Dardak, sebelum ada rencana pembangunan anjungan cerdas itu , belum ada satupun rest area formal yang dibangun di jalan nasional. Padahal Indonesia memiliki jalan nasional sepanjang 48 ribu kilometer. Hal ini berbanding terbalik di negara lain seperti di Jepang, dimana di jalan nasionalnya banyak dibangun rest area yang disebut Michino-Eki. Konsep rest area dari negara Sakura ini diadaptasi di Indonesia dan disebut anjungan cerdas. Dardak menjelaskan BPIW merancang anjungan cerdas ini sebagai rest area dengan beberapa tujuan. Pertama untuk  menurunkan tingginya tingkat kecelakaan di jalan nasional. Apalagi saat ini jumlah yang meninggal karena kecelakaan menurutnya  mencapai 30 ribu orang. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Kedua, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sebagai rest area seperti tempat parkir, rumah makan dan toilet. Ketiga, tersedianya sarana yang disebut gardu panjang, dimana dari sarana ini dapat melihat view yang menarik, dimana yang ditonjolkan adalah keindahan kawasan sekitar anjungan seperti Bendungan Tugu.  Keempat, pemerintah daerah setempat dapat menjajakan atau memasarkan produk daerah tersebut. “Kita ingin fasilitasi daerah, supaya di jalan nasional ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, yakni menjajakan produk daerahnya. Jadi masyarakat pengguna jalan nasional dapat masuk ke anjungan cerdas dan dapat membeli produk-produk daerah yang dipasarkan di tempat itu,” tutur Dardak. Padak kesempatan itu Dardak juga mengatakan bahwa anjungan ini juga akan dibuat elemen ‘cerdas’, dimana disediakan  akses internet bagi setiap pengunjung yang datang. Dardak berharap anjungan cerdas ini dapat menjadi embrio destinasi wisata baru.  Hal ini sejalan dengan tekad Kementerian PUPR yakni membangun infrastruktur yang mendukung pariwisata nasional. “Mulai tahun 2017 kita fokus mendukung tiga pariwisata nasional, salah satunya Danau Toba. Jadi kita akan membuat Danau Toba menjadi destinasi wisata world class atau kelas dunia, dan kita juga akan membuat anjungan cerdas disana,” tegasnya. Rapat yang difokuskan pada pembahasan rancangan anjungan cerdas di Bendungan Tugu Trenggalek ini, dihadiri beberapa pihak seperti dari Ditjen Sumber Daya Air, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Pusat Bendungan, dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, pihak konsultan, dan beberapa pejabat BPIW yang berkaitan dengan pembangunan anjungan cerdas tersebut. Hen/infobpiw

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur di sekitar Kawasan Lingkar Wilis Jawa Timur, Sabtu (21/5). Beberapa  pembangunan infrastruktur yang ditinjau yakni pembangunan Jembatan Nglonsor,  Pantai Prigi, dan Jembatan Damas. Ketiga tempat tersebut berada di Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya, Dardak beserta rombongan meninjau pembangunan Bendungan Tugu dan lahan yang dijadikan tempat pembangunan anjungan cerdas di sekitar bendungan tersebut.   Saat meninjau pembangunan Jembatan Nglonsor tersebut, pengerjaannya masih dalam pemindahan jembatan bailey untuk akses sementara. Menurut Kepala TU Pelaksana Jalan Nasional PPK 17, Lasminto, pembangunan jembatan Nglonsor direncanakan selesai pada akhir bulan November nanti.   Meskipun sedikit terlambat, pelaksana menjanjikan awal Juni jembatan bailey sudah dapat dipindahkan, sehingga Bulan Ramadhan nanti dapat digunakan. “Namun kapasitas jembatan bailey ini hanya dibawah 6 ton, sehingga kendaraan muatan diatas berat tersebut tetap dilarang melintas. Jembatan sementara ini bisa dimuati kendaraan kecil untuk bersimpangan sehingga tidak hanya satu jalur saja,” tutur Lasminto.   Selain tinjauan ke Jembatan Nglonsor, Dardak beserta jajaran juga mengunjungi Pantai Prigi. Menurutnya, Prigi bisa menjadi pintu keluar produk pertanian dan marmer yang dihasilkan oleh Trenggalek dan Tulungagung. Selama ini, tongkang batubara sudah sandar di Prigi untuk memasok bahan bakar PLTU Pacitan. “Pembangunan Prigi merupakan bagian dari pengembangan koridor Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, salah satu dari 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS,” terang Dardak.   Dardak menjelaskan, Prigi akan menjadi pintu keluar masuk perdagangan barang antarpulau di sepanjang Samudra Hindia. Barang-barang yang diproduksi di sepanjang koridor Yogyakarta-Malang akan dikirim melalui Prigi. Sebaliknya, Prigi menjadi pintu masuk bagi barang-barang yang dibutuhkan daerah di koridor Yogyakarta-Malang.   Selain pengembangan kawasan di sekitar Pantai Prigi, Dardak juga menyambangi beberapa infrastruktur dan tempat wisata di kawasan tersebut, seperti Jembatan Damas yang menghubungkan antara Tulungagung dengan Trenggalek dan Kawasan Wisata Mangrove di Hutan bakau Pancer Cengkrong yang terkenal dengan sebutan Jembatan Galau Mangrove. (INI/InfoBPIW)

Pemerintah terus melakukan percepatan proses pembangunan 65 bendungan.  Salah satu diantaranya adalah pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hingga saat ini progress pembangunan bendungan tersebut mencapai lebih dari 40%. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wlayah (BPIW), Hermanto Dardak Kementerian PUPR dalam kunjungannya ke Bendungan Tugu, Jumat (20/5).   Dardak menilai Bendungan Tugu memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan di daerah sekitarnya. Apalagi Trenggalek merupakan salah satu  kabupaten yang memiliki intensitas air yang jarang teratur.   Dalam kunjungan Dardak beserta rombongan tersebut diketahui bahwa dua saluran penyelak Bendungan Tugu sepanjang 600 meter sudah hampir selesai. Saluran penyelak itu sendiri berfungsi untuk membuang air sungai yang lama, kemudian dielakkan melewati bangunan saluran penyelak yang kongkrit.   “Dengan selesainya saluran penyelak Bendungan Tugu pada bulan Juni nanti, maka badan Bendungan Tugu akan segara dapat dibangun dengan sistem gravitasi dan penggunaan tanah liat dalam pembangunannya,” ujar Dardak.   Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Tugu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Siswo, bila progress sudah mencapai lebih dari 40%, maka anggaran yang terserap untuk pembangunan Bendungan Tugu tersebut mencapai 46%.  Ia berharap pada pada akhir 2017 pembangunan Bendungan sudah selesai dibangun. Sementara hingga saat ini tahapan pembangunan infrastruktur itu masih sesuai jadwal yang ditentukan.   Bendungan Tugu ini memiliki multifungsi, salah satunya menyimpan air yang bisa digunakan pada musim hujan dan kemarau. Bendungan tersebut, nantinya dapat memenuhi kebutuhan air baku yang dapat dikelola menjadi air minum  yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya. Rencana lain pembangunan bendungan di daerah Trenggalek adalah Bendungan Bagong. “Saat ini beberapa tahapan rencana pembangunan Bendungan Bagong sudah dilakukan, seperti sudah ada design, sertifikasi dan urutan lainnya yang segera akan dipenuhi. Sebelum tahun 2019 diharapkan sudah mulai dikerjakan,” tutur Dardak.   Terkait dengan anjungan cerdas, saat ini masih dalam tahap penyelesaian pengadaan tanah dan masih dalam tahap tender. Fungsi anjungan cerdas di Bendungan Tugu adalah sebagai gardu pandang. Dari sisi estetika anjungan cerdas dapat menjadi destinasi wisata karena memiliki pemandangan kombinasi antara pegunungan dan pemandangan Bendungan Tugu.   Fungsi lainnya adalah sebagai rest area karena terletak di tengah jalan nasional, sebagai fasilitas pendukung komoditas lokal, dan sebagai media eksibisi infrastruktur di Trenggalek dan sekitarnya.  “Harapannya anjungan cerdas akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintasi jalan nasional di wilayah Bendungan Tugu,” tutur Dardak.   Selain Bendungan Tugu, Kepala BPIW beserta jajaran sebelumnya sudah melakukan tinjauan ke pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto dalam rangka persiapan jalur lebaran dan melanjutkan tinjauan untuk pengembangan Lingkar Wilis, Pantai Prigi dan kawasan wisata di sekitarnya. (INI/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh transportasi berkeselamatan. Salah satu bentuk dukungannya adalah pengembangan program Anjungan Cerdas. Program tersebut merupakan bagian dari konsep smart development planning. Saat ini Kementerian PUPR sedang mengembangkan dua lokasi Anjungan Cerdas yaitu Anjungan Cerdas Bendungan Tugu di Jawa Timur dan Anjungan Cerdas di Jembrana Bali.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat menjadi salah satu pembicara pada Sarasehan “Membangun Infrastruktur Transportasi yang Berkeselamatan” dan launching “Pameran Infrastruktur dan Transportasi Indonesia 2016” di Jakarta, Rabu (11/5).   Lebih lanjut Dardak menjelaskan Anjungan Cerdas merupakan fasilitas untuk istirahat di tepi jalan raya, didirikan oleh pemerintah kota atau desa yang berfungsi sebagai area istirahat, penyebarluasan informasi, penghubung antarwilayah, dan inkubator bisnis. Anjungan Cerdas ini merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari konsep Michino-Eki di Jepang.   Terkait konsep smart transportation, Dardak menyatakan saat ini sedang diterapkan sekaligus dikembangkan konsep Intellegent Transportation System (ITS). Sistem tersebut bertujuan untuk memperlancar aliran barang dan jasa, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi dampak terhadap lingkungan, dan menjadi kesempatan komersil yang besar.   “Terdapat beberapa kriteria smart transportation yang dapat diterapkan, pertama, smart card yang berfungsi sebagai multi payment card, dan sudah diterapkan. Smart card dapat digunakan untuk Gardu Tol Otomatis atau GTO, commuter line, dan TransJakarta. Kriteria kedua, Transit Oriented Development. Smart transportation dapat dikatakan smart jika dapat memudahkan penggunanya dalam berganti kendaraan umum sampai dengan tempat tujuan,” ungkap Dardak.   Kriteria smart transportation yang lain adalah Integrated Information System yaitu integrasi informasi keadaan ruas jalan, GPS dengan traffic info, dan pusat pengendali lalu lintas nasional.   Terkait dukungan infrastruktur transportasi pada Kawasan Industri di Cikarang, saat ini menurut Dardak, sudah dibuat kesepakatan dengan pihak Jababeka, selaku developer kawasan industri di kawasan tersebut. Sedangkan untuk mendukung jalur logistik kawasan industri akan dibangun Dry Port di kota tersebut, dimana akan dilengkapi dengan jalan tol. Selain itu Kementerian PUPR juga akan membangun akses menuju Tanjung Priuk melalui jalan tol lingkar luar. “Kementerian PUPR bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan akses jalan Cikarang – Bekasi – Laut atau CBL. Jadi nantinya, petikemas dapat dibawa dari Cikarang langsung menuju Marunda. Dengan beberapa langkah langkah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya dukung daerah di sekitarnya,” tutup Dardak.   Saat membuka sarasehan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Rido Matari mengatakan isu transportasi yang berkeselamatan, merupakan perhatian penting bagi Kementerian PUPR. Sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) 2011-2035 oleh Kementerian Perhubungan, menurut Rido,  Kementerian PUPR menjadi leading sector dalam pelaksanaan jalan berkeselamatan yang berfokus pada beberapa hal seperti badan jalan yang berkeselamatan, perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang berkeselamatan, perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan, dan penerapan manajemen kecepatan. Selain itu, menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan, lingkungan jalan yang berkeselamatan, serta kegiatan tepi jalan yang berkeselamatan.   Rido juga menyebutkan, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu isu penting dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencana strategis kerjasama transportasi ASEAN untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, sudah disepakati dalam ASEAN Transport Strategic Plan 2016-2025, tahun lalu. Kesepakatan ini menekankan pada peningkatan konektivitas, efesiensi, integrasi, keselamatan dan transportasi berkelanjutan . Gunanya untuk memperkuat daya saing di negara-negara ASEAN dan mendukung pertumbuhan serta pembangunan regional.  (INI/InfoBPIW)    

proyek percobaan anjungan cerdas. Proyek ini akan dilakukan di dua daerah yaitu di Trenggalek  Jawa Timur dan Jembrana Bali. Saat ini sedang dilakukan pembebasan tanah dan memastikan lokasi yang tepat untuk membangun anjungan cerdas. Anjungan Cerdas tersebut dapat berfungsi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga sebagai tempat wisata. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak  saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar On Regional Development : Road Side Station di Jakarta, Senin (29/2). Lebih lanjut Dardak mengatakan anjungan cerdas ini nantinya akan ditambahkan fasilitas wifi, informasi daerah, CTTV, serta media untuk promosi produk lokal.  “Pembangunan anjungan cerdas di Trenggalek akan menggunakan Bendungan Tugu sebagai pusat daya tarik dan ditambah dengan pemandangan hutan dan pegunungan di sekitarnya,” ujar Dardak. Ia berharap dalam tiga tahun ke depan masyarakat sudah dapat menikmati anjungan cerdas dan meningkatkan pariwisata  di dua daerah tersebut. Pada tahun ini juga Kementerian PUPR memiliki inkubasi dan inkubasi itu akan banyak belajar dari Michino-Eki. Hermanto menyampaikan, Anjungan Cerdas merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Ada wilayah-wilayah pertumbuhan yang di dalamnya terdapat pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan ekonomi khusus. “Wilayah-wilayah tersebut kemudian dihubungkan dengan jalan-jalan utama seperti jalan nasional dan disitulah lokasi prioritas Anjungan Cerdas,” ujarnya. Ia menerangkan, Anjungan Cerdas memiliki beberapa fungsi yaitu seperti mengurangi kecelakaan lalu lintas yang mencapai 30.000 korban jiwa per tahun. Kemudian untuk pelancong yang melewati jalan nasional dapat menemukan produk-produk lokal. Anjungan Cerdas juga dapat menjadi Gardu Pandang untuk melihat pemandangan sekitar. Serta dijadikan sebagai tempat wisata dengan fasilitas penunjang seperti wifi dan lainnya. Hermanto menjelaskan bahwa Anjungan Cerdas direncanakan akan dibangun secara multiyear di lahan seluas 3-5 hektar dan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 70 miliar untuk satu anjungan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan untuk mengembangkan rest area, Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang Kementerian PUPR bekerjasama dengan National Institute for Land and Infrastructure Management (NILIM). “Hari ini, kita memiliki kesempatan untuk belajar dari Jepang dalam mengembangkan sebuah tempat persinggahan di jalan nasional atau yang disebut Rest Area,” katanya. Ia pun berharap kerjasama tersebut dapat memberikan pengetahuan dan solusi berdasarkan penelitian, peningkatan teknologi, rekomendasi kebijakan, dan praktik. Karena Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan infrastruktur yang handal, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan Indonesi Saat membuka acara seminar itu, Kepala Balitbang PUPR, Arie Setiadi menjelaskan Michino-Eki merupakan Road Side Station yang dikembangkan Jepang. Road Side Station yang ada di Indonesia biasa disebut Rest Area. “Kita dapat belajar banyak dari Jepang dalam pengembangan Road Side Station atau Michino-Eki. Hal ini dapat menjadi referensi untuk membuat sistem adopsi Michino-Eki di Indonesia,” ucap Arie. Lebih lanjut Arie juga menjelaskan pemerintah sedang berupaya meningkatkan perekonomian untuk menjadi salah satu dari negara yang paling kompetitif di Asia pada tahun 2025. Terkait dengan hal itu Kementerian PUPR berperan penting dalam membangun infrastruktur di Indonesia, mempersiapkan, dan memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur untuk dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menurutnya sesuai dengan salah satu fokus utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni peningkatan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Arie juga menyebutkan seluruh kementerian wajib memberikan fasilitas untuk menjamin pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat daerah. Sedangkan untuk menjamin meningkatnya pembangunan adalah kebijakan, teknologi, dan infrastruktur. Dikatakannya,  Michino-Eki merupakan satu dari enam bidang kerjasama tahap kedua IRE, NILIM, dan lainnya yang telah dilakukan pada 2014 lalu. Selain atau Michino-Eki, bidang lain dalam kerjasama itu adalah lalu lintas teknologi pengumpulan data, jalan dengan lingkungan yang ramah, keselamatan jalan,  terowongan dan struktur bawah tanah, serta aspal butonor gussaphalt.  (naufal/infobpiw)