Pengembangan Kota di Indonesia Dilakukan Secara Terintegrasi
Pengembangan kota di Indonesia dilakukan secara terintegrasi. Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan integerasi yang
dilakukan dengan kerja sama antar kota dalam satu wilayah seperti Kawasan Strategis Provinsi
(KSP) Banjar Bakula atau disebut juga Metropolitan Banjarmasin Raya.
Kawasan Banjar Bakula ini menghubungkan lima daerah yaitu Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, Kota
Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan sebagian Kabupaten Tanah Laut. Luas kawasan Banjar Bakula ini
diperkirakan mencapai 340.446 hektar atau 9,07 persen luas wilayah Kalsel.
“Pengembangan kota di Indonesia yang terintegrasi ini banyak dilakukan, seperti juga halnya dengan
Jabodetabek dimana melibatkan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Rido, saat
berbicara di acara Bedah Buku “Kota Layak Huni”, di Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.
Dalam kaitannya dengan hal itu menuru Rido, BPIW berperan dalam menyusun perencanaan dan program
untuk kawasan perkotaan terutama didalam Kawasan Pengembangan Strategis (WPS). “Perencanaan seluruh
kawasan termasuk perkotaan, kita padukan dan sinkronkan dengan melibatkan seluruh stakeholder
terkait baik pusat maupun daerah dalam Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg,” ungkap Rido.
Ditempat terpisah, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian PUPR, Agusta Ersada
Sinulingga menjelaskan untuk kawasan metropolitan ada 5 metropolitan baru. Kelima metropolitan baru
itu adalah Banjarmasin, Manado, Padang, Palembang Raya, dan Mataram. Kemudian dari lima metropolitan
baru, yang telah diselesaikan masterplannya pada tahun 2016 adalah Palembang Raya dan Manado.
Kemudian tahun 2017 direncanakan diselesaikan masterlan 1 metropolitan baru yaitu Banjarmasin. Tahun
2018 akan diselesaikan masterplan Padang dan Mataram.
“Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah mengikuti bisnis proses yang ada di BPIW yakni
memasukkan masterplan ke Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Selanjutnya diserahkan ke
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. Dari pusat ini nantinya akan
menghasilkan program kegiatan,” ungkap Agusta. Kemudian dilakukan Pra Konreg bersama unit organisasi
atau unor di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan
Penyediaan Perumahan. Pra Konreg ini akan menghasilkan shopping list atau daftar belanja
infrastruktur untuk tahun 2018. Hen/infobpiw