Berita

Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi memulai penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, pengembangan sektor pariwisata cenderung lebih cepat mendatangkan manfaat dibanding sektor lainnya. Sehingga, wajar sektor pariwisata mendapat perhatian pemerintah dalam rangka membangun perekonomian negara. “Dalam penyusunan ITMP untuk Kawasan Borobudur diharapkan melahirkan dokumen rencana induk terintegrasi yang mewujudkan sektor pariwisata di kawasan Borobudur dan sekitarnya benar-benar berkembang dengan baik,” ungkap Lana saat membuka dan memberikan arahan pada “Kick off Meeting Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) di Kawasan Borobudur” di Jakarta, Kamis (7/6). Ia meyakini, pengembangan sektor pariwisata juga akan menciptakan peluang lapangan kerja yang banyak. Pasalnya, sektor pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti hotel, restoran, industri makanan dan minuman, kafe, transportasi dan lainnya. Selain itu, sektor pariwisata pun merupakan sarana untuk mendapat devisa bagi negara dari kunjungan wisatawan mancanegara. Lebih jauh Lana mengatakan, Kementerian PUPR saat ini melakukan pengembangan infrastruktur dengan menerapkan pendekatan pola berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Dalam WPS tersebut terdapat sejumlah tema kawasan yang didukung Kementerian PUPR dalam pengembangan infrastukturnya. “Salah satunya kawasan pariwisata atau yang lebih dikenal Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, ” terang Lana. Ia menambahkan, selama ini Kementerian PUPR telah memberikan banyak dukungan terhadap KSPN Borobudur dan sekitarnya. Seperti penyediaan infrastruktur jalan, sanitasi, air, pengelolaan limbah dan perumahan. “Namun hal itu perlu terus ditingkatkan, sehingga pemerintah bekerjasama dengan Bank Dunia untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata, salah satunya kawasan Borobudur,” terang Lana. Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Hadi Sucahyono  menerangkan, acara tersebut merupakan kegiatan awal dalam rangka menyusun dokumen perencanaan ITMP KSPN Borobudur yang melibatkan konsultan kelas dunia. “Saat ini Bank Dunia baru menyetujui Borobudur, untuk selanjutnya penyusunan untuk kawasan wisata lainnya,” terang Hadi. Ia mengatakan, konsultan internasional yang digandeng kali ini merupakan konsultan yang telah berpengalaman di berbagai negara dalam membantu pengembangan kawasan pariwisata yang berhubungan dengan kawasan heritage, seperti pengembangan di Thailand, Nepal, Srilangka dan lainnya. Hadi juga menerangkan, proses penyusunan ITMP KSPN Borobudur akan memakan waktu yang cukup panjang. “Seperti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih rinci, guna mendapat ITMP yang betul-betul ideal,” terang Hadi. Sementara itu, Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, pihaknya berharap dalam ITMP ada rencana pengembangan transportasi antarmoda di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi di wilayah sekitarnya. Bertine menambahkan, program pengembangan infrastruktur juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, termasuk pemanfaatan energi alternatif pada kawasan pariwisata. “Termasuk, pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal pada destinasi wisata,” jelas Bertine. Kegiatan Kick off Meeting penyusunan ITMP di Kawasan Borobudur ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim, Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Borobudur, Tim Konsultan, Bank Dunia dan perwakilan Pemerintah daerah di sekitar destinasi Borobudur. (ris/hen/infoBPIW)

Saat ini, Pemerintah terus mengupayakan pengembangan pariwisata Danau Toba, salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden  (Perpres) pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menko Maritim, Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti, Menko Polhukam, Menteri Pariwisata, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan Sektretaris Negara, serta 7 Bupati dari Kabupaten di sekitar Danau Toba, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (10/3). Rapat ini juga menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Danau Toba beberapa waktu lalu.   Saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pertemuan itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak memaparkan beberapa dukungan Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan pariwisata di Sumatera Utara tersebut.   Dardak menyatakan bahwa tahun ini bidang keciptakaryaan sedang melakukan pembersihan eceng gondok di sekitar Danau Toba. Selain itu bersama World Bank juga telah dilakukan survei langsung ke Mandalika, Tanjung Lesung dan Danau Toba. Ketiga kawasan tersebut merupakan bagian dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diprioritaskan pemerintah untuk dikembangkan.   “Dalam pengembangan 10 KSPN itu, Kementerian PUPR melalui BPIW telah memformulasikan satu kerjasama dengan World Bank yang dinamakan Infrastructure For Tourism, dan kami telah mengupayakan percepatan dan assurance untuk sasaran tersebut agar dapat tercapai,” tutur Dardak. Ia juga menyatakan pada tahun ini sudah dimulai pembangunan untuk jalan nasional terutama di Pulau Samosir dan luar Pulau Samosir, yakni di lingkar luar dan lingkar dalam Pulau Samosir. Selain itu, arsitektur dari pembangunan Jembatan Ponggol akan disesuaikan dengan budaya di kawasan Danau Toba dengan estetika yang baik. Pada kesempatan yang sama Menko Polhukam, Luhut Panjaitan meminta agar pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, tidak merusak lingkungan mengingat banyak hutan lindung di sekitar Danau Toba. Terkait langkah rencana pengembangan kawasan Danau Toba, Rizal Ramli menjelaskan ada 9 rencana yang akan dilakukan, yaitu perpanjangan landasan Bandar Udara Sibisa, pembangunan tourist resort, pembangunan Jalan Tol Kualanamu - Parapat, pendalaman Tano Ponggol, dan pembersihan Danau Toba. Kemudian, dilakukan penyediaan lahan seluas 500 Ha untuk Eco-Tourism  wilayah wisata Danau Toba, pembuatan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba, dan kampanye ‘Bersih-Senyum’ bagi warga sekitar Danau Toba. Terkait Rancangan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba ini, Rizal mengatakan perwakilan dari Sekretariat Kabinet dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan menyelesaikan surat-surat administratif Rancangan Perpres tersebut dalam waktu 1 minggu.   Rizal berharap jika rencana pengembangan kawasan Danau Toba telah diselesaikan, maka Danau Toba akan menjadi destinasi wisata Indonesia andalan ketiga setelah Bali dan Jakarta. Selain itu menurutnya dengan adanya pembangunan Jalan Tol Kualanamu – Prapat, diharapkan investasi akan semakin berkembang untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba. (Naufal/InfoBPIW)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuldjono turut menghadiri rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut pembentukan Badan otorita pariwisata Danau Toba yang  dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya (Menko) , Rizal Ramli di Institut Teknologi Del, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (9/1). Rakor tersebut juga di hadiri oleh tiga Menteri kabinet kerja lainnya yaitu Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Selain lima pejabat tinggi tersebut, turut hadir Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto, Plt. Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut dan tujuh Bupati dari seluruh wilayah yang mengelilingi Danau Toba yakni Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Dairi dan Bupati Humbang Hasundutan. Dalam Rakor ini, Menko Rizal Ramli mengatakan perlunya pembentukan Badan Otorita pengelolaan Danau Toba dapat agar lebih terkoordinasi. Dalam hal ini Menko Rizal Ramli meminta agar masyarakat Sumatera Utara serta pemerintah daerahnya bisa mendukung segala upaya pemerintah yang akan menjadikan Danau Toba sebagai ikon pariwisata Indonesia. Didukung dengan program one destination one management yang di canangkan oleh Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan daerah wisata tersebut. Dengan demikian, kawasan wisata itu bisa menjadi "Monaco of Asia", pariwisata tingkat internasional yang dapat memikat banyak wisatawan mancanegara. "Kita akan jadikan Danau Toba ini Monaco of Asia, karena orang sudah tahu kalau Monaco itu bagus, cantik, pemandangannya indah dan bersih, begitu juga dengan Danau Toba yang tidak kalah bagus" ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR, Basuki mengatakan bahwa saat ini PUPR sudah melakukan perencanaan dan pemrograman untuk mendukung infrastruktur untuk mengembangkan pariwisata di daerah Danau Toba yang dalam hal ini di lakukan oleh BPIW.  Hermanto Dardak membenarkan bahwa akses memang menjadi masalah utama dalam pengembangan daerah wisata Danau Toba. “Kita tahu tantangan itu dan tidaklah mudah untuk mengatasinya. Namun, tantangan tersebut sudah mulai ditangani dengan pembuatan jalan tol Kualanamu – Tebing Tinggi yang direncanakan akan selesai di tahun 2016, dan Tebing Tinggi – Pemantang Siatar ditahun 2017,” tutur Dardak. (adn)