Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) selenggarakan Workshop Integrated City Planning Conceptual Design (ICP-CD) pada Rabu 15 Mei 2025 di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penjaringan masukan terhadap kegiatan ICP-CD dari sudut pandang pemerintah daerah, swasta, dan perancangan.  Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, mengatakan bahwa tantangan pembangunan saat ini bukan hanya memenuhi SPM tapi juga menyediakan infrastruktur dasar, meningkatkan daya saing dan merespon tantangan pembangunan berkelanjutan dalam agenda global.  Integrated City Planning (ICP) merupakan salah satu instrumen pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP), yang mencakup perencanaan, desain konseptual, perancangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan secara terpadu. Sementara NUDP adalah platform mewujudkan transformasi pembangunan perkotaan masa depan yang lebih baik. Saat ini, ICP dilakukan di 10 kota terpilih di Indonesia yang menjadi pilot project, yaitu: Bukittinggi, Belitung, Purwokerto, Mempawah (Kijing), Samarinda, Gorontalo, Morowali, Weda, Konawe, dan Sorong. Zevi menyampaikan bahwa pada 2025 disusun conceptual dan basic design, dan kemudian di 2026 akan membuat desain yang lebih detail dan pembangunannya dengan berbagai sumber dana. Zevi juga mengatakan tentang pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam program ini. “Kesuksesan program ini tidak lepas dari kontribusi pemerintah daerah. Karena mereka yang menjalankan operasional dan pemeliharaannya,” ujarnya. Workshop ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Ibu Imelda (Ketua tim Inisatif Jakarta Asset Management Center), Bapak Jacob Gatot Surarjo (Co-Founder M-Bloc Space), dan Bapak Ferdiansyah Rustam (Dirut PT. Integrasi Transit Jakarta).  Pembicara pertama, Imelda, berbicara mengenai optimalisasi aset daerah di Jakarta. JAMC bertugas mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai program, seperti pemanfaatan aset tidak terpakai, kerja sama pemanfaatan lahan, penyewaan properti, serta pelelangan titik reklame strategis. JAMC melakukan pendekatan profesional berbasis data dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global yang mandiri secara fiskal. Pembicara kedua, Jacob Gatot Surarjo, berbagi mengenai place making dan adaptive reuse. Ia menyampaikan mengenai kawasan Buttersea London yang ditinggalkan, kemudian dengan konsep place making dan adaptive reuse, kawasan ini menjadi berguna kembali.  Shongshan Cultural & Creative Park di Taipei juga mengadaptasi konsep ini dengan membuat berbagai tempat publik termasuk perpustakaan yang dapat digunakan masyarakat hingga malam hari. Pengembangan M-Bloc Space juga berangkat dari keinginan untuk memanfaatkan aset, melakukan intervensi kepada bangunan, dan membuat program untuk aktivasi suatu kawasan. Jacob menekankan pentingnya pelibatan komunitas dalam menciptakan pusat-pusat kegiatan baru. Pembicara ketiga, Ferdiansyah Rustam, menyampaikan bahwa bahwa isu terbesar di kota besar saat ini didesain untuk menampung density kendaraan, namun tidak didesain untuk menampung activity, sementara konsep para pengembang saat ini lebih mengutamakan menciptakan traffic di kota besar seperti pembangunan restoran, pertokoan, dan sebagainya.  Forum ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Unit Organisasi Kementerian PU, dan tim dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.  (MBA/Tiara).  

Guna meningkatkan keahlian dan pemahaman seluruh insan BPIW, BPIW melaksanakan workshop Pengembangan Kapasitas Sistem Dinamik Sesi I yang dilaksanakan di Tangerang Selatan, Banten, 12-14 Desember 2022. Rencananya workshop ini akan dilanjutkan dengan sesi II pada Senin dan Selasa 19 - 20 Desember 2022 mendatang.  Saat membuka workshop tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan, kegiatan workshop Sistem Dinamik ditujukan bagi seluruh pejabat di lingkungan BPIW. Menurutnya, workshop sistem dinamik ini sangat penting bagi jajaran pejabat di lingkungan BPIW. "Pertama, BPIW sebagai unit perencana dan penjuru program dituntut untuk memahami permasalahan di lapangan dengan baik," terangnya. Namun demikian, lanjutnya, mengingat luas dan beragamnya bidang tugas yang diampu diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. "Terlebih lagi sebagai Insan BPIW perlu memahami konteks global seperti Megatrend 2045, konteks Nasional yaitu Pembangunan Indonesia 2045, dan konteks ke-PUPR-an yaitu Visium PUPR 2030," terangnya. Kedua, lanjutnya, workshop ini penting diikuti karena tidak hanya memberikan pembelajaran bagaimana membuat model dengan menggunakan software sistem dinamik, namun diawali dengan pembekalan dan diskusi untuk memperkuat pola pikir sistem. "Hal ini sangat fundamental bagi seluruh insan BPIW yang harus memiliki pola pikir holistik dan komprehensif," terangnya. Ketiga, ujarnya, sistem dinamik dapat dimanfaatkan secara langsung dalam meningkatkan kualitas Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang tengah difinalisasi untuk seluruh provinsi. "Kalau pun tidak diterapkan pada tahun ini, sistem dinamik dapat digunakan untuk pemutakhiran dan penajaman RPIW tahun depan, karena RPIW merupakan dokumen dinamis atau living document yang dapat terus kita mutakhirkan mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhinya," ungkap Arief. Menurutnya, para narasumber atau pengajar pada workshop ini merupakan para praktisi dan akademisi yang sudah memiliki pengalaman luas di bidang sistem dinamik. Koordinator pelatihan, Dr. Ir. Muhamad Tasrif, M.Eng, yang dibantu oleh Ir. Ina Juniarti, M.T., Fauzan Ahmad, M.T., S.T., dan Arij Ashari Nur Iman, S.T. Di tempat yang sama, Asessor SDM Aparatur Ahli Utama Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM,  Prof. Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T menyampaikan, BPIW perlu bisa menjadi guidance terhadap unit organisasi (unor) di Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur, yakni Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Hal itu melalui perencanaan dan pemrograman yang dibuat BPIW sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan hasil analisis yang dilakukan BPIW. Dengan begitu, lanjutnya, jajaran BPIW harus bisa mengenali karakter wilayahnya. Selain itu, perlu mengetahui yang dilakukan Kementerian/Lembaga lain atau pemerintah pada wilayah tersebut. "Misalnya pemerintah pusat menetapkan kawasan itu untuk industri strategis nasional. Sehubungan dengan itu BPIW harus paham, bila dikembangkan industri strategis pada kawasan tersebut. Pemahaman itu terkait pra syarat dari industri strategis. Misalnya bahan bakunya didatangkan dari mana dan pekerjanya," terangnya. Ia menambahkan, jajaran BPIW bukan berarti harus mengetahui secara detail, tapi paling tidak pemahaman tentang pengembangan wilayahnya semakin banyak diketahui jajaran BPIW. Lalu, BPIW juga harus mengetahui kebijakan apa yang diperlukan untuk mendukung industri strategis tersebut.(Ris/Tiara)

Power Bisnis Intelijen (BI) merupakan software dari Microsoft yang mampu mengolah data sekaligus menampilkannya dalam bentuk grafis.  Hal itu menjadi kebutuhan di BPIW untuk mengolah lebih lanjut data pengembangan wilayah yang dimiliki agar lebih informatif dan interaktif, sehingga mudah dimengerti serta dapat mendukung proses pengambilan kebjakan. Sehubungan dengan hal itu, Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik, Sekretariat BPIW menggelar Workshop Pengelolaan Data Pengembangan Infrastruktur Wilayah Melalui Power BI, selama 2 hari dimulai pada hari Selasa, 28 September 2021.  Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR Bapak Iwan Nurwanto mengatakan bahwa workshop tersebut merupakan bagian dari penguatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPIW. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke kantor BPIW beberapa waktu yang lalu. Kala itu Menteri PUPR meminta BPIW meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi tantangan kedepan.    “Bapak Menteri juga berpesan agar kualitas output BPIW ditingkatkan dan menjadi pengarah pembangunan infrastruktur PUPR. Kajian perencanaan yang dihasilkan BPIW  harus menjadi referensi bagi unit organisasi di Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain dalam memprogramkan infrastruktur PUPR. Itu kewajiban kita menghasilkan output yang berkualitas bagi customer BPIW,” tuturnya.    Menurutnya, penyampaian informasi secara grafis telah menjadi kebutuhan dan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai mitra yang mem-publikasikan output data dan informasi Kementerian PUPR. BPIW diharapkan dapat menghasilkan informasi publik terkait pengembangan wilayah. Ia berharap seluruh peserta bukan hanya memenuhi kehadiran, tapi memahami apa yang disampaikan pemateri. “Semoga ilmu yang didapat nanti bisa dijadikan alat untuk peningkatan kinerja,” ucap Iwan.    Adapun tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah untuk  meningkatkan Kompetensi SDM di BPIW dalam membangun data model serta visualisasi data informasi pengembangan wilayah dengan Pemanfaatan Aplikasi Power BI. Selain itu diharapkan para peserta  memahami konsep dasar serta tata cara penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi Power BI, mendapatkan wawasan dan mampu mengimplementasikan pembangunan data  model serta visualisasi data Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW), serta mengetahui urgensi pemanfaatan aplikasi Power BI dalam mendukung Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.   Subkoordinator Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat BPIW Akhyar Farizal menambahkan Pusdatin mengharapkan adanya infografis/neraca dari suatu objek data yang dihasilkan oleh BPIW berupa data/indeks kewilayahan per provinsi dan per kawasan melalui Application Programming Interface (API) ataupun Geoportal BPIW. “Dari workshop ini diharapkan kita bisa menghasilkan neraca yang berisi informasi terkait kajian BPIW yang diberikan kepada pusdatin untuk disampaikan ke masyarakat,” tuturnya.     Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari  Internusa CLC yakni Risky Prasetiawan.  Risky mengatakan dari paparan yang diberikan, ia berharap para peserta dapat mampu memahami apa yang dilakukan intelijen bisnis dan bagaimana Power BI dapat meningkatkan produktivitas. (Hen/infobpiw)  

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dukungan program pengembangan infrastruktur PUPR di desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa, BPIW Kementerian PUPR menggelar “Workshop Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa”. Hadir pada workshop tersebut Anggota DPR RI Komisi V, Ir. Sudjadi, Bupati Kabupaten Magelang, Zaenal Arifin, Guru Besar Teknik Arsitektur UGM, Wiendu Nuryanti, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDTT, Bito Wikantosa, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur desa dari 30 desa di Kabupaten Magelang. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Dr. Dadang Rukmana menyampaikan dalam sambutannya mewakili Bapak Plt. Kepala BPIW, dukungan PUPR di kawasan perdesaan salah satunya melalui program padat karya. Anggaran program ini meningkat setiap tahunnya, pada TA 2021 anggaran program padat karya sebesar Rp. 23,34  T dimana kabupaten Magelang mendapat alokasi sebesar Rp. 33,63 M. “Hal ini sebagai salah satu upaya akselerasi mengangkat ekonomi desa dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional menghadapi pandemic Covid.” Ujar Dadang Rukmana. Selain itu Dadang Rukmana juga kembali mengingatkan pentingnya perubahan paradigma pembangunan desa yang sebelumnya desa sebagai objek pembangunan (top down planning) menjadi desa sebagai subyek pembangunan partisipatoris (bottom up planning), untuk itu penting bagi desa memiliki masterplan. Materplan merupakan perencanaan yang komprehensif karena memuat isu strategis serta berbagai potensi dan permasalahan yang ada sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan. Dalam sambutannya, Sudjadi mengungkapkan dipilihnya Kabupaten Magelang karena banyak Kepala desa yang memiliki leadership yang bagus dalam membangun desanya dan memiliki keinginan untuk menjadikan desanya sebagai desa andalan, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. “Dengan dilaksanakan kegiatan ini, kami tidak mengharapkan hasil yang sempurna, namun minimal kesadaran dan tanggung jawab aparatur desa akan pentingnya masterplan desa, serta mapping infrastruktur di dalamnya dapat terbangun.” Ujar Sudjadi. Bupati Magelang dalam sambutannya menyampaikan, saat ini perubahan begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dan diharapkan kita dapat beradaptasi. Masterplan yang disusun oleh desa, nantinya akan menjadi basis data pengambilan kebijakan yang akan membantu perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif.  Pada sesi stadium generale yang diisi oleh Direktur Kemendesa PDTT, Guru Besar Fakultas Teknik UGM, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II BPIW, Wiendu Nuryanti mengatakan bahwa dalam penyusunan masterplan desa yang baik, harus memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat desa (SKPDes), program lintas SKPD, program prioritas Kewilayahan serta rencana  kegiatan (programming).  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Ir. Kuswardono menyampaikan  pembangunan infrastruktur di desa diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan komoditas unggulan serta pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Pembangunan Infrastuktur di desa memiliki peran penting sebagai leverage (pengungkit) terhadap aktivitas ekonomi yang sudah ada di desa seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun pariwisata. Perkembangan tersebut harus dimotori dengan kemauan kuat dari para stakeholders di desa untuk memajukan wilayahnya. Selain mendapatkan materi dari narasumber utama, peserta juga mendapatkan pembekalan materi teknis dari Kepala BBWS Serayu Opak, Kepala BPPW Jawa Tengah serta Kepala BP2P J-III (Jawa Tengah & DIY) sebagai bekal dalam melaksanakan simulasi dan advokasi (praktik) Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa di hari kedua pelaksanaan workshop. “Harapan kedepannya 30 Kepala Desa yang hadir pada kegiatan ini dapat mengimplementasikan gagasan-gagasan serta inovasi yang disusun melalui masterplan desa ini dan kedepannya menjadi desa yang berprestasi dan cemerlang”, Sudjadi menyampaikan dalam sambutan penutupnya.(far/mut/sid/infoBPIW)

Tingginya angka urbanisasi telah membuat kota-kota besar di Indonesia mengalami penurunan daya dukungnya. Padahal, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. “Hal ini tentu menjadi salah satu tantangan terberat di sektor infrastruktur perkotaan,” ungkap Dr. A. Hermanto Dardak, selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat menjadi pembicara dalam workshop nasional “Mengubah Wajah Indonesia Melalui Pembangunan Kota Baru dan Penataan Kota” dalam diskusi panel yang mengambil tema “Tantangan menuju Implementasi Kota Berkelanjutan” yang digelar Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta, Selasa (15/12/2015). Dardak menerangkan, berdasarakan Revision of World Urbanization Prospects yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2014 menyatakan, sebanyak 54 persen penduduk tinggal di perkotaan. Bahkan, jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 80 persen di tahun 2050. “Adapun kondisi real urbanisasi di Indonesia saat ini meningkatnya 6 kali lipat dalam 4 dekade terakhir,” ungkap Dardak Menurutnya, urbanisasi dan daya dukung kota yang terus menurun telah menimbulkan dampak negatif bagi perkotaan, mulai dari masalah sosial, kawasan kumuh, menurunnya kualitas lingkungan serta kemacetan kota. “Kemacetan di Kota Jakarta juga saat ini sudah memasuki tahap yang sangat serius. Terbukti, berdasarkan survey Castrol Magnatec Stop-Start Index menunjukan bahwa Jakarta menempati posisi kota termacet di dunia,” terangnya Dardak. Ia menambahkan,  setelah Jakarta disusul Istambul, Mexico City dan Surabaya pada posisi ke empat. “Dua kota besar di Indonesia saat ini menempati empat besar kota termacet di dunia,” paparnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dardak mengatakan, saat ini Kementerian PUPR telah melakukan intervensi melalui perencanaan terpadu dengan menerapkan pola pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur di Indonesia. Ia menjelaskan, dalam konsep pengembangan WPS mencakup depeloment plan (rencana pengembangan) kota baru-kota baru di Indonesia. “Pengembangan kota baru tersebut diharapkan akan mampu menjawab tantangan infrastruktur di perkotaan. Bahkan, pengembangan kota baru dilakukan agar aman dan nyaman dihuni,  efektif dan efisien dalam pengembangannya, serta berkelanjutan,” terangnya. Dalam mengembangkan kota yang aman, nyaman, efektif dan efisien serta berkelanjutan tersebut, papar Dardak, saat ini BPIW Kementerian PUPR tengah mengembangkan konsep perencanaan Smart City atau Kota Cerdas. “Wilayah perkotaan akan dikembangkan sesuai dengan potensi di wilayah tersebut, misalkan wilayah tersebut berpotensi sebagai daerah pariwisata, maka pengembangan perkotaan di wilayah tersebut akan bertemakan pariwisata,” terang Dardak. Dardak menambahkan, wilayah perkotaan merupakan engine of growth hingga mencapai 74 persen dari kontribusi PDRB Nasional. Maka dari itu, akumulasi dari pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah perkotaan merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan yang sama, Endra S. Atmawidjaja selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa selama ini dalam membangun Kota Maja sebagai kota baru masih dirasa belum berkembang secara optimal dikarenakan tiga aspek yaitu infrastruktur, ekonomi serta regulasi kelembagaan. “Salah satu hal yang harus yang harus dipertimbangkan yaitu readiness criteria yang sangat sangat menentukan dalam mengembangkan kota baru,” tambah Endra.   Konsep Investasi dan Perkembangan Pembangunan Kota Industri Jababeka Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jababeka tbk, Hyanto Wihadhi memaparkan pengalaman dalam mengembangkan Kota Baru Jababeka. Menurutnya, PT Jababeka tbk awalnya pengembangan Kota Baru lewat perencanaan menciptakan pasar dengan membangun kota terintegrasi. Saat ini, ujar Hyant, Kota Jababeka di Cikarang telah berubah dari sebidang tanah terbuka hijau menjadi komunitas yang berkembang. Ia mengatakan, kota Jababeka adalah kota mandiri dengan kawasan industri dari sekitar 1.650 perusahaan lokal dan multinasional dari 30 negara. “Perusahaan-perusahaan itu mempekerjakan lebih dari 700.000 pekerja dan 4.300 ekspatriat,” terangnya.  “Kami pasti berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis demi mengembangkan inovasi konsep investasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru,” terangnya. Selain itu, pihaknya juga aktif mengundang perusahaan multinasional untuk berinvestasi di kawasan Indonesia, diharapkan Pemerintah memberikan dukungan insentif kepada Perusahaan Pengembang yang mengembangkan kawasan perkotaan. Hyanto menyatakan, pihaknya memiliki mimpi untuk membuat kota-kota modern mandiri di seluruh provinsi di Indonesia. Menurutnya, pembangunan di Jababeka senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah kota berkelanjutan yang sangat memerhatikan kelestrian lingkungan. “Listrik kami ada pembangkit sendiri, kemudian ada pengolahan air limbah terpadu, ruang terbuka hijau, bangunan ramah lingkungan dan lainnya,” ujar Hyanto  Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional, Bappenas, Arifin Rudianto mengungkapkan, saat ini kota-kota di berbagai belahan penjuru dunia telah bergerak mengarah kepada pembangunan kota berkelanjutan. Ia menjelaskan, UN Habitat mendefinisikan kota berkelanjutan adalah kota yang dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan fisiknya dilakukan untuk jangka waktu yang lama. “Artinya dalam pembangunan kota tersebut memiliki pasokan sumber daya alam yang terus menerus dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung serta kelestariannya,” ungkap. Selain itu, berakhirnya agenda Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015, maka akan segera berlaku agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 sasaran dan 169 target, terkait isu–isu pembangunan berkelanjutan, antara lain kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan. “Di dalamnya termasuk penyiapan kota-kota secara berkelanjutan, penyiapan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta perlindungan laut, keanekaragaman hayati dan hutan,” papar Arifin. Menurutnya, untuk menyiapkan kota-kota secara berkelanjutan diperlukan adanya intervensi kepada kota-kota menuju masa depan yang berkelanjutan, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, orientasi kebijakan wilayah dan sektor, pembiayaan, kelembagaan, Ia menjelaskan, arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan secara nasional telah disusun melalui Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Nasional 2015-2045. “Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan mengagendakan, pembangunan kota berkelanjutan, berdaya saing,” terangnya. Ia mengatakan, dalam rangka mewujudkan kota berkelanjutan melalui Kota Baru dan Penataan Kota, sehingga dirumuskan arah kebijakan nasional atau grand design dan panduan untuk pembangunan  kota baru dan penataan kota. “Untuk mendapat masukan dalam rangka menyempurnakan grand design dan panduan tersebut, dilaksanakan workshop nasional, serta ada berbagi pengalaman dari pakar dan pelaku bisnis atau pengembang kota baru,” terangnya. Hadir dalam seminar nasional tersebut perwakilan pejabat dari lintas kementerian, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, pakar perkotaan, pelaku bisnis properti ngembang kota baru, asosiasi pengembang, serta organisasi masyarakat sipil lainnya. (humasbpiw)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara berkelanjutan berupaya membangun profesionlitas pegawai. Kali ini, dalam rangka pembinaan manajemen dan kepemimpinan pegawai, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat BPIW Kementerian PUPR menggelar pencerahan mindsetting “Membangun Kultur dan Semangat Baru Organisasi BPIW” yang dilaksanakan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, (18/12/2015). Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana mengatakan, kegiatan pencerahan mindsetting merupakan bagian dari pembinaan pegawai di lingkungan BPIW agar senantiasa dapat mengemban tugas dan tanggungjawab sebaik-bainya. “Kegiatan pencerahan mindsetting ini juga dimaksudkan dapat membuat para pegawai BPIW meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung tugas pemerintah mewujudkan good governance,” ungkap Dadang. Pegawai di BPIW itu ada beragam tipe, ungkap Dadang, setelah mengikuti pencerahan mindsetting ini diharapkan akan membuat para pegawai menjadi tipe yang berkarakter, menuai tugas dan tanggung jawab dengan hati yang hasilnya bisa luar biasa. “Tak hanya sekadar asal menggugurkan kewajiban saja,” terangnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, BPIW Kementerian PUPR,  Kuswardono didampingi Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris Hasudungan Batubara menyatakan, nilai kelembagaan BPIW sangat ditentukan para pegawainya. “Apabila para pegawai dapat menunjukan profesionalitas, keandalan dan ketangguhannya, maka BPIW dengan sendirinya akan terangkat,” terang Kuswardono yang diamini Haris Hasudungan Batubara. Pria yang akrab disapa Pak Kus ini mengatakan, kegiatan pencerahan mindsetting diharapkan dapat membantu para pegawai BPIW senantiasa memperbaharui mindsetting menuju pegawai bertekad dan bersemangat unggul. Hal senada diungkapkan Haris Hasudungan Batubara. Ia mengatakan, keberadaan BPIW di Kementerian PUPR memang akan sangat diperhitungkan eksistensinya, apabila para pegawainya dapat menunjukan kualitas. “Kalau para pegawainya tidak dapat menunjukan kualitas, akan sulit membuat BPIW dinilai benar-benar eksis,” terangnya. Haris percaya, kegiatan pencerahan mindsetting tersebut akan menjadi salah satu bekal bagi pegawai BPIW, untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri. “Untuk itu pencerahan mindsetting ini diharapkan menjadi bekal bagi para pegawai BPIW, untuk senantiasa meningkatkan kualitas danprofesionalitasnya,” terang Harris. Sementara itu, motivator dan trainer, Harry Firmansyah menyatakan, mindset sangat menentukan hal yang akan diwujudkan seseorang. Sebab, mindset merupakan kondisi dibawah alam seseorang yang akan mendorong pada perwujudannya. Lebih jauh pria yang akrab disapa Kang Harry ini mengatakan, nilai seseorang sangat ditentukan respon dalam pelayanannya. “Semakin besar manfaat atau hasil dari responnya, makan akan semakin bernilai seseorang tersebut,” terangnya.   Pencerahan mindsetting ini dibawakan Kang Harry dengan santai, jenaka dan atraktif. Sehingga, para pegawai yang mengikuti kegiatan tampak santai dan menikmati jalannya kegiatan. Terlebih, dibagian akhir kegiatan, dilakukan simulasi yang mampu membuat kegiatan berlangsung ceria dan penuh makna. (ini/nina/andina)