Berita

Pembangunan infrastruktur pengembangan Super Koridor Manufaktur Subang-Batang dilakukan dengan strategi dengan menggunakan paradigma baru pengembangan wilayah yakni pembangunan yang terintegrasi antar sektor.  Menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono strategi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang bersifat pendekatan sektoral. Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara pada Webinar Strategi Pengembangan Koridor Subang – Batang melalui video conference (vicon), Selasa, 30 Maret 2021. Tujuan dari paradigma baru ini untuk memanfaatkan potensi wilayah untuk menciptakan daya saing. Sebelumnya, tujuan dari pengembangan wilayah adalah untuk keseimbangan ekonomi, bersifat sementara dan mengimbangi disparitas.   Dari sisi alat pembangunan menurut Hadi paradigma pengembangan wilayah yang baru berupa infrastruktur fisik dan non fisik. Sedangkan paradigma pengembangan wilayah dulu persifat subsidi dan bantuan negara. Kemudian dari sisi para pelaku atau pelaksana pembanguna yakni para penentu kebijakan dari berbagai tingkatan. Namun dulu hanya Pemerintah Pusat semata. Kemudian, dari sisi unit analisis bersifat wilayah fungsional yang berbeda dengan paradigma sebelumnya yang bersifat wilayah administratif. “Kita harus menghilangkan egosime wilayah administratif, karena sekarang kita bicara wilayah fungsional yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi sosial maupun lingkungan,” ungkapnya. Hadi juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan infrastruktur PUPR dan wilayah dilakukan secara terpadu dari beberapa segi, seperti dari segi teknis dilakukan pembangunan infrastruktur oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan. Keterpaduan juga dalam hal pendanaan, sosial, Lingkungan Hidup dan kelembagaan. Perencanaan keterpaduan infrastruktur tersebut dilakukan melalui  Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu dilakukan  Konsultasi Regional (Konreg) yang melibatkan beberapa stakeholder terutama Pemerintah Daerah. “Pendekatan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR  tidak hanya top down, tapi juga bottom up yang mana  kita memperhatikan kebutuhan daerah dan kita memperhatikan masalah tata ruang daerah. Kita memadukan top down dan bottom up, dari sejak perencanaan sampai pembangunan, “ tutur Hadi. Demikian pula potensi pendanaannya, tidak hanya melalui APBN , tapi diundang juga swasta untuk berpartisipasi. Disisi lain, Hadi mengatakan bahwa BPIW memiliki 15 indikator pembangunan di tanah air yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur antara lain Kawasan Strategis Tematik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). “Jadi pembangunan dilakukan secara berimbang, tidak hanya perkotaan tapi juga perdesaan,” ungkap Hadi.  Menurutnya pengembangan KI di Subang dan Batang sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan potensi lokal strategis, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dan pengembangan wilayah utara Jawa secara berkelanjutan. Oleh karenanya strategi pengembangan koridor Subang-Batang ini seperti Menumbuhkan Sektor/Kawasan Ekonomi Baru sepanjang Super Koridor Subang – Batang (Kawasan Inkubasi), Integrasi Super Koridor Subang – Batang dengan wilayah Tengah -Selatan Jawa dan Integrasi antar moda transportasi dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Pengembangan super koridor ini  diharapkan dapat memicu pertumbuhan bukan saja di lokasi kawasan industri, namun juga di sepanjang koridor tersebut. “Sinergi infrastruktur mendukung pengembangan kawasan industri dan kawasan sekitarnya sangat diperlukan agar tercapai pembangunan yang efisien namun optimal,” tutur Hadi. Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pengembangan  Kawasan Industri di Jawa Barat membutuhkan kolaborasi maupun koordinasi serta inovasi dari berbagai stakeholder baik pusat maupun daerah. Ia berharap pengembangan Kawasan Industri di Subang dapat membuka lapangan pekerjaan, mengingat banyak yang terdampak Covid 19, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Apalagi Presiden berperan bahwa industri dapat bersinergi dengan UMKM agar dapat mengangkat perekonomian masyarakat,” tuturnya. Kepala Bappeda Kabupaten Subang Hari Rudianto menyatakan selain sebagai Kawasan Industri di  Subang juga sedang dikembangkan pengolahan sampah di desa-desa. Ia juga mengusulkan pemerintah pusat memberikan insentif  bagi daerah-daerah agraris seperti Kabupaten Subang, karena daerah agraris tidak memiliki pendapatan. Kegiatan yang dimoderatori Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi Investasi Dadang Rukmana ini menghadirkan narasumber lainnya yakni Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sonny Iskandar. Paparan Sonny mengambil tema Super Koridor Manufaktur Subang-Batang sebagai Lanjutan Kawasan Industri di Indonesia (Perspektif -Prospek).  (Hen/infobpiw)