Berita

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andi Megantara, melakukan rapat di kantor BPIW Kementerian PUPR, terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Senin, 25 Oktober 2021. Usai rapat tersebut, bersama Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, ia berkunjung ke Studio Peta BPIW.  Dalam kesempatan tersebut Rachman Arief menerangkan mengenai data yang sudah dihimpun BPIW terkait penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Dikatakannya pada peta yang ada, tim studio peta menjustifikasi kondisi yang dibedakan warnanya didasari pada jumlah orang dalam satu daerah. “Misalnya, untuk warna kuning di peta, untuk  jumlah jiwa yang miskin ekstrem di sebuah desa antara 25 sampai 42 orang, sedangkan 42 sampai 59 orang diberi warna orange,” ungkapnya. Rachman Arief juga mengatakan bahwa data yang dihimpun, tidak hanya data dari BPIW maupun unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, tapi dapat juga data dari Kementerian/Lembaga lain yang berhubungan dengan program yang sedang didukung Kementerian PUPR. Dicontohkannya Tim Studio Peta saat ini sedang memanfaatkan data dari  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait kemiskinan ekstrem dan stunting hingga tingkat desa untuk diintegrasikan dengan program infrastruktur PUPR khususnya dibidang Cipta Karya dan Perumahan.  Pada kesempatan itu Andi Megantara sempat mengajukan beberapa pertanyaan terkait teknis data yang dihimpun, seperti misalnya, bila terjadi perbedaan data kabupaten antara yang ada di Studio Peta dengan dari Kementerian/Lembaga lain. Terkait hal itu Rachman menyatakan yang disepakati adalah data yang sama dulu, kemudian bila terjadi perbedaan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Deputi 1 Kemenko PMK tersebut mengapresiasi Studio Peta tersebut. Ia bahkan mempercayakan data terkait kemiskinan ekstrem dan stunting ditangani BPIW.  Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I BPIW Hari Suko Setiono dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A. Melva Eryani Marpaung.  Sedangkan dari tim Studio Peta dipimpin Subkoordinator Data Informasi, Akhyar Farizal. (Hen/infobpiw)  

BPIW Kementerian PUPR kini telah memiliki ruangan khusus yakni Studio Peta sebagai fasilitasi pengelolaan data dan informasi. Menurut Kepala BPIW Hadi secara umum pengelolaan data dan informasi memiliki dua fungsi yakni internal dan eksternal. Fungsi internal sebagai input data analisis kajian BPIW. Sedangkan fungsi eskternal diarahkan sebagai sosialisasi BPIW kepada masyarakat yang ingin mengetahui produk perencanaan BPIW. “Misalnya ada mahasiswa yang ingin mengetahui program-program infrastruktur Kementerian PUPR hingga 2024 yang tertuang dalam Renstra Kementerian PUPR dan itu bisa diakses,” ujar Hadi saat berbicara pada Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan BPIW, Selasa, 27 April 2021. Hadi juga mengapresasi kinerja Tim Data dan Informasi (Datin) BPIW yang mempersiapkan pengelolaan data dan informasi tersebut meski dalam kondisi terbatasnya hardware dan software yang ada. Sosialisasi yang diikuti perwakilan Pusat dan Sekretariat BPIW ini dilakukan melalui video conference yang ditayangkan melalui layar besar yang ada di ruang tersebut. Saat itu Hadi meminta agar masing-masing bidang untuk aktif melakukan input data. “Harus ada feedback dari pusat-pusat dan tidak hanya mengandalkan Tim Datin BPIW semata. Data yang masuk kita olah di sini,” ungkapnya. Updating data menurutnya sangat penting, agar data yang ditampilkan merupakan data terkini. Dicontohkannya untuk proyek-proyek multiyear seperti jalan tol, dapat di update perkembangannya setiap tahun. “Hal lain, kedalaman data itu penting. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional maupun Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I hingga III perlu melakukan penajaman data. Misalnya data indicator kewilayahan ditajamkan hingga tingkat kelurahan,” tutur Hadi. Data yang masuk kemudian diolah oleh tim dan ditampilkan dalam berbagai aplikasi yang disebut sebagai WebGIS, salah satunya Executive Information System (EIS). Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto menambahkan, penyediaan informasi kewilayahan yang terkini menjadi tantangan tersendiri bagi BPIW, karena apa yang dilakukan BPIW menjadi acuan pihak lain terutama unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Ia juga meminta agar pusat-pusat di BPIW dapat memanfaatkan fasilitas dan sistem yang sudah disiapkan Tim Datin. Selain memanfaatkan data, Ia juga meminta masing-masing pusat melakukan update data yang ada.   “Ke depan, unit organisasi lain perlu kita dorong untuk memanfaatkan peta perencanaan sebagai peta dasar yang sudah kita siapkan,” ucap Iwan. Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi mengenai data spasial dan non spasial oleh tim Datin, yakni oleh Nabiilatul Arifah dan Rahmi Fadillah Busyra. Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Sekretariat BPIW Mangapul L. Nababan, Ketua Tim Pelaksana Tugas Datin, Sekretariat BPIW, Akhyar Farizal, dan Subkoor Perencanaan, Sekretariat BPIW Alis Listalatu. (Hen/infobpiw)