Berita

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III terus memacu percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi di Provinsi Maluku Utara. Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi yang dipimpin, Melva Eryani Marpaung, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.B, BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (27/8).  Melva menjelaskan, awal pengembangan Kota Baru Sofifi digagas pada tahun 2010. "Saat itu Kota Baru Sofifi diresmikan sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara," terangnya.   Ia menceritakan, tahun 2015 merupakan pencanangan pembangunan Kota Baru Sofifi oleh Presiden Jokowi. "Bappenas menyusun Master Plan Kota Baru Sofifi," lanjutnya. Pada 2016, lanjutnya, BPIW Kementerian PUPR menyusun rencana pengembangan Kawasan Kota Baru Sofifi-Tidore. "Pada 2019, BPIW Kementerian PUPR menyusun strategi implementasi keterpaduan infrastruktur PUPR dan non PUPR," jelas Melva. Menurutnya, untuk isu strategis pengembangan Kota Baru Sofifi antara lain, secara administrasi Kota Baru Sofifi masih berupa kecamatan di bawah administrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga tidak ada keleluasaan kewenangan. “Dengan begitu, implikasinya Sofifi hanya berkembang sebagai ibukota kecamatan dengan skala pelayanan desa yang berada di sekitarnya, belum menjadi ibukota provinsi dengan skala pelayanan regional,” papar Melva. Kemudian, lanjutnya, masih terbatasnya skala pelayanan fasilitas, sehingga belum menarik minat warga untuk bermukim. “Serta Sofifi belum tumbuh sebagai kota yang mandiri secara ekonomi, dikarenakan masih tergantung dari kota Ternate sebagai kota induk.” Jelasnya. Melva juga memaparkan, analisa BPIW terhadap kebutuhan infrastruktur PUPR di Kota Baru Sofifi, antara lain pelayanan perpipan air bersih saat ini baru mencapai 26,53% yang terpenuhi. “Belum terpenuhinya kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN), TPA Regional Taba Damai sedang dalam proses untuk operasionalisasi, namun belum terdapat sistem pengelolaan sampah skala kota maupun kawasan. Selain itu,  Embung Sofifi yang berkapasitas 100 lt/dtk belum maksimal termanfaatkan karena sedimentasi dan berada pada kawasan hutan lindung dan lainnya,” paparnya. Untuk kebutuhan infrastruktur non PUPR, papar Melva, ada  sarana perekonomian, sarana kesehatan, sarana pendidikan, serta jaringan listrik. “Ke depan Sofifi berpeluang menjadi pusat pengolahan untuk agro dan mina industri, serta pusat pengumpulan serta pusat distribusi menuju pelabuhan ekspor,” terangnya. Ia berharap, berkat dukungan kolaborasi semua Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat luas Kota Baru Sofifi kedapan akan dapat berkembang dengan baik. Rakor tersebut disiarkan pula secara zoom meeting yang diikuti peserta dari K/L, unit organisasi di Kementerian PUPR, dan perwakilan Pemda. (Ris/infoBPIW)   

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Sofifi di Provinsi Maluku Utara. Terlebih, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 KBM Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru yang dicanangkan untuk berkembang.  "Guna mendukung percepatan pengembangan KBM Sofifi, Kementerian PUPR melalui BPIW (Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah,-red) akan segera melakukan review dan penajaman MPDP (Masterplan dan Development Plan,-red) KBM Sofifi," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono didampingi jajarannya saat menerima kunjungan kerja rombongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat (8/2).   Hadi berharap, adanya review dan penajaman terhadap MPDP KBM Sofifi akan menghasilkan MPDP yang benar-benar implementatif, efektif dan efisien, sehingga pengembangannya dapat cepat terwujud.   Pengembangan KBM Sofifi, lanjutnya, memerlukan dukungan bersama dari para pemangku kepentingan, agar Sofifi dapat cepat berkembang menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara yang ideal.   "Dengan begitu dalam waktu dekat perlu dilakukan pertemuan lintas kementerian dan lembaga, agar dukungan terhadap Sofifi dapat semakin dikuatkan. Termasuk melakukan review dan menajamkan MPDP Sofifi," jelas Hadi.   Di tempat sama, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai program pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, antara lain pembangunan gedung pengelolahan hasil perkebunan.   Ada juga pembangunan drainase lingkungan, pembangunan embung jaya, pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK), penyediaan pipa saluran air bersih, peningkatan jaringan jalan, "Termasuk pencegahan dan peningkatan terhadap kawasan pemukiman kumuh dan lainnya," terang Iwan.   Kemudian, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, BPIW, Melva Eryani Marpaung mengatakan, pada tahun ini BPIW tengah memprioritaskan melakukan review dan penajaman MPDP terhadap 3 KBM, yakni Sofifi, Maja dan Tanjung Selor.   Harapannya, lanjut Melva, agar ketiga KBM tersebut dapat segera berkembang dan menjadi kota baru yang diharapkan sesuai konsep awal sebagai pusat pertumbuhan baru disamping kota yang sebelumnya sudah ada.   Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, Muabdin Radjab menyatakan, saat ini Pemprov Maluku Utara sangat fokus untuk mengembangkan Sofifi.   Ia menjelaskan, selama ini Sofifi kurang cepat berkembang. Pasalnya, kendati sudah menjadi pusat pemerintahan provinsi namun 95% aparatur sipil negara (ASN) masih berdomisili di Ternate.   "Untuk mendorong percepatan pengembangan Sofifi, kini Gubernur Maluku telah mewajibkan para pejabat Eselon I hingga Eselon 4 untuk bermukim di Sofifi," terangnya.   Dengan begitu, lanjutnya, Pemprov Maluku Utara berharap percepatan dukungan sarana dan prasarana agar KBM Sofifi dapat cepat berkembang  menjadi pusat pemerintahan provinsi Maluku Utara yang ideal.(ris/infoBPIW)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) mendorong percepatan pengembangan Kota Baru Publik Sofifi di Provinsi Maluku Utara. “Dalam RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) 2015-2019, Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru publik yang dicanangkan untuk berkembang. Untuk itu perlu komitmen bersama dari para pemangku kepentingan, agar harapan Kota Baru Publik Sofifi berkembang dapat terwujud,” papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari  dalam seminar dan sharing session “Percepatan Pembangunan Kota Sofifi” di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku, Kota Sofifi, Rabu (9/11).     Ia berharap, Kota Baru Publik Sofifi dapat cepat berkembang menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara yang ideal. Dalam membangun perkotaan, Rido mengingatkan, perlu memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan. Cerdas dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam era teknologi. “Berkelanjutan, dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, layak huni sampai generasi mendatang,” terang Rido. Untuk mendukung pengembangan Kota Baru Publik Sofifi, lanjut Rido, Kementerian PUPR pada 2018 telah memprogramkan berbagai program pembangunan infrastruktur PUPR, antara lain gedung pengelolahan hasil perkebunan Desa Galala dan Bukit Durian. “Ada juga program pembangunan drainase lingkungan, pembangunan perumahan dan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil,-red),” terang Rido. Selain itu, ada pembangunan embung jaya di Desa Sofifi, pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di Kecamatan Oba Utara, penyediaan pipa saluran air bersih desa, peningkatan jaringan jalan menuju Pelabuhan Pengumpul Sofifi. Kemudian, ada juga program pencegahan dan peningkatan terhadap kawasan pemukiman kumuh, pembangunan perumahan swadaya, pembangunan rumah khusus nelayan, Ada program pembangunan kontruksi break water atau pengamanan garis Pantai Guraping. “Pembangunan sumur bor di Kecamatan Bukit Duri, pembangunan rusunawa mahasiswa Universitas Hairun, pembangunan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red),” jelasnya. Ia menambahan, program pembangunan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Kota Sofifi serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kaiyasa. Rido juga berhadap Pemprov Maluku Utara dapat menggandeng kalangan swasta untuk sama-sama membangun Kota Baru Sofifi, agar manfaat pembangunan dapat cepat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tempat yang sama, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Uke M Husein mengatakan, dalam pengembangan Kota Baru Publik Sofifi perlu adanya penerapan aturan tata ruang yang serius, agar perkembangan kota ke depannya dapat sesuai yang diharapkan. Ia menerangkan, kerja dalam melakukan penataan ruang dimulai melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. “Dalam pengembangan kota adalah penting mengikuti perencanaan tata ruang, agar kota ini berkembang secara berkelanjutan sesuai harapan,” terangnya. Di tempat yang sama, Mudrajad Kuncoro, ekonom Unversitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, pengembangan Kota Baru Publik Sofifi merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, meningkatnya kualitas dan terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi akan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, Ia berharap, pengembangan Kota Baru Sofifi dapat dimanfaatkan dengan optimal. Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba mengaku, pihaknya akan melakukan langkah-langkah strategis demi mendukung percepatan pengembangan Kota Baru Publik Sofifi. “Seperti mengupayakan terbentuknya Perda RTRW Kota Baru Publik Sofifi,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, koordinasi Pemprov Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota terkait pengembangan Sofifi akan semakin ditingkatkan. Termasuk, koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat. “Termasuk melibatkan swasta untuk sama-sama mengembangkan Sofifi,” terangnya.   Seminar yang dibuka langsung Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ini menghadirkan sejumlah nara sumber, yakni Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Ekonom Unversitas Gajah Mada, Mudrajad Kuncoro, Direktur Tata Ruang, Badan Perencanaan, Kementeraian  Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Uke M Husein, serta perwakilan Kementerian Perhubungan.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melakukan finalisasi penyusunan masterplan dan development plan untuk pengembangan infrastruktur PUPR di empat kawasan perkotaan yaitu Cirebon dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Pontianak dan sekitarnya, serta Bandar Lampung dan sekitarnya, sedangkan tiga kota baru yaitu kota baru Sofifi, kota baru Maja serta kota baru Bandar Kayangan. Hal itu terungkap dalam seminar finalisasi penyusunan masterplan dan development plan yang digelar Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan di Bali, akhir pekan lalu. Seminar tersebut merupakan koordinasi yang melibatkan Kementerian PUPR, tim perumus, pemerintah daerah, akedemisi, pakar dan kementerian lembaga terkait. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, seluruh rencana pembangunan infrastruktur perkotaan harus memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan. “Pembangunan perkotaan harus berpedoman pada prinsip Cerdas Berkelanjutan. Cerdas untuk mengalokasikan pembangunan secara efektif, efisien, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam era teknologi. Kemudian, berkelanjutan dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, layak huni saat ini dan dimasa yang akan datang,” terang Agusta. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, masterplan dan development plan yang telah disusun tim BPIW harus dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan identifikasi, analisis, serta koordinasi lintas sektor, baik level pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat khususnya satminkal di Kementerian PUPR. Tim penanggap dan pakar, Son Diamar menjelaskan, keberhasilan pembangunan kawasan kota baru adalah komitmen kuat dan kerjasama yang baik antar lintas sektor dan kementerian. “Komitmen kuat dimaksudkan agar semua pihak dapat bersinergi dan mendukung, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, serta proses administrasi dalam pengembangan kota baru,” jelasnya. Pengembangan kota baru, lanjutnya, perlu mendapat dukungan seluruh pihak. “Sebagai contoh Bandar Kayangan, membutuhkan kerjasama dari Kementerian Perhubungan dan Perindustrian untuk dapat mewujudkan pembangunan pelabuhan dan kawasan industri,” paparnya. Mantan Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman ini menjelaskan, mengembangkan kota baru juga memerlukan payung hukum yang kuat agar dapat merangkul seluruh kementerian. “Koordinasi dan kerjasama dari seluruh stakeholder perlu dilakukan, untuk mewujudkan pengembangan perkotaan ke arah cerdas dan berkelanjutan. Sebab, kawasan perkotaan selalu tumbuh setiap waktu, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara kontinyu,” paparnya. (miqdam/infoBPIW)