Berita

  Sesuai dengan rangkaian penyusunan program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menggelar kegiatan rapat Desk Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025, di Jakarta, pada Jumat-Selasa, 16 hingga 20 Mei 2025. Kegiatan ini digelar untuk menajamkan hasil sinkronisasi program Kementerian PU dengan usulan daerah, sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang sudah terlebih dahulu dilakukan.   Desk Konreg  dilakukan secara hybrid, diikuti oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, dan perwakilan provinsi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum daerah.   Pada hari pertama, Jumat, 16 Mei 2025 dilaksanakan pembahasan di 14 Desk Konreg untuk 14 Provinsi. Desk 1 Konreg dengan pembahasan Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW, Hasna Widiastuti dengan fokus perkotaan yakni peningkatan sanitasi dan air bersih, dukungan infrastruktur di Kawasan industri, pembangunan prasarana pendukung perkotaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), prasarana air baku, pembangunan bendung dan jaringan irigasi, preservasi jalan dan pelebaran jalan mendukung konektivitas.   Desk 2 Konreg dengan pembahasan Provinsi Jambi dan Bengkulu dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW, Sosilawati membahas program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada pembangunan jalan, TPST Regional, SPAM, rehabilitasi jaringan rawa dan irigasi, penyiapan readiness criteria penataan kawasan destinasi wisata, pembangunan bangunan pengendali banjir, serta kawasan pertanian untuk mendukung swasembada pangan.   Desk 3 Konreg yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C BPIW, Zaldy Sastra membahas program infrastruktur pembangunan prasarana dasar perkotaan, pariwisata, peningkatan SPAM, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), pembangunan bangunan pengaman pantai serta pembangunan TPST dan rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) untuk mendukung peningkatan jaringan irigasi. Kemudian Desk 4 Konreg dengan pembahasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A BPIW, Entatarina Simanjuntak, membahas fokus pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis, pembangunan tanggul Tahap A Kali Ancol, peningkatan kapasitas Sungai, pembangunan IPAL Komunal, dan pembangunan SPAM Domestik Terpusat Skala Kota.    Desk 5 Konreg yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan meliputi program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada dukungan infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi yang perlu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas dan hilirisasi sentra pertanian, serta dukungan kawasan perkotaan mencakup pemenuhan (Standar Pelayanan Minimal) SPM perkotaan di pusat pelayanan prioritas dan menjamin konektivitas simpul koleksi distribusi jaringan pemasaran komoditas unggul, pengembangan jaringan kepariwisataan regional Bali-Nusa Tenggara serta pengembangan wisata tematik.   Desk 6 Konreg yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A BPIW,  Riska Rahmadia dengan fokus pembahasan pengembangan pembangunan SPAM, optimalisasi IPLT Kabupaten Minahasa, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik, pembangunan sistem pengelolaan persampahan serta pengaman Pantai. Desk 7 Konreg yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya dimoderatori oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C BPIW, Amanda Widyadwiana membahas fokus program pembangunan sentra produksi dan pengolahan, pengembangan infrastruktur dasar mendukung kegiatan pariwisata, serta optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas kawasan perbatasan.   Desk konreg ini akan menghasilkan susunan program pembangunan infrastruktur TA 2026, terutama yang termasuk kedalam kriteria Form Kegiatan Wajib (FKW) yang disesuaikan dengan arahan Menteri PU dan menjadi dasar dalam penyusunan pagu kebutuhan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga ada Form Kegiatan Strategis (FKS) yang mendukung prioritas nasional berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah serta Form Kegiatan Baru (FKB) yang memuat usulan program pembangunan. Ketiga form tersebut akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan dan menjadi masukan penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).   Kegiatan Desk Konreg pada hari pertama dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Melva, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menyelenggarakan Kick-off Meeting Sinkronisasi Penyusunan Program Prioritas Tahun 2026 dan Pemantauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, di Bandung. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024, sebagai persiapan pelaksanaan sinkronisasi kawasan dan program prioritas infrastruktur PUPR tahun 2026, serta persiapan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2024 di wilayah Pulau Sulawesi. Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, berharap bahwa kick-off meeting ini dapat mematangkan pelaksanaan sinkronisasi dan prioritisasi program tahun 2026, serta meningkatkan metode dan obyek pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR guna mendukung kawasan prioritas tahun 2024 di Pulau Sulawesi. Beliau juga menjelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR merupakan salah satu alat pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan dilakukan baik terhadap pelaksanaan pembangunan maupun terhadap fungsi dan manfaat infrastruktur PUPR yang mendukung kawasan-kawasan prioritas. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) ini bertujuan utamanya untuk mengoptimalkan manfaat infrastruktur PUPR yang telah dibangun. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam upaya menyelaraskan rencana dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW sebagai integrator dan penjuru program telah melaksanakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Kesepakatan yang dicapai dalam Rakorbangwil tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) dengan fasilitasi substansi oleh BPIW. Guna mendapatkan pandangan dan masukan dari stakeholder terkait di pusat maupun daerah untuk mengelaborasi keselarasan visi dan target pelaksanaan sinkronisasi kawasan dan program prioritas infrastruktur PUPR tahun 2026, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2024, terutama di Pulau Sulawesi, beberapa narasumber dihadirkan. Antara lain Jafung Penata Muda/Subkoor Wilayah Sulawesi, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Heru Supriyadi; Akademisi Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB, Wilmar A. Salim, S.T., M.Reg.Dev., Ph.D; Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Widyawati, S.Si, MS; Djuang Fadjar Sodikin, S.T., M.T., Ph.D. sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Intern, BPIW, Kementerian PUPR; dan Akademisi Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB, Ir. Andi Oetomo, M.PL. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), antara lain Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari; dan Sekretaris, Benny Hermawan. Selain itu, hadir juga pejabat administrator di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Riska Rahmadia (sebagai moderator kegiatan); Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto; dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita. Turut hadir juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, termasuk dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Mereka mengikuti kegiatan baik secara langsung maupun melalui platform daring. (Hen/Tiara)  

BPIW Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi terkait Pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kemayoran melalui video conference (vicon), Rabu, 22 Desember 2021. Saat memimpin rapat tersebut Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan rapat ini untuk menyinkronkan program dari Ditjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air (SDA) terkait dukungan infrastruktur bidang PUPR untuk RTP tersebut. Pada kesempatan itu Kepala Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Kuswara menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki Skematik Desain Pengolahan Air Danau Kemayoran.   Skema ini untuk mendukung terwujudnya penjernihan air danau (water treatment) yang dapat menghasilkan air bersih dan sehat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku di kawasan Kemayoran serta tujuan rekreasi masyarakat di ruang terbuka hijau. “Hal ini dilaksanakan sejalan dengan surat yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) tanggal 15 April 2021, terkait permohonan dukungan pengembangan RTP kawasan Kemayoran,” tuturnya.  Menanggapi hal itu Rachman mengatakan skema itu akan dijadikan dasar penyusunan integrasi rencana program antara Ditjen Cipta Karya dan SDA dalam mendukung pengembangan RTP tersebut. Rachman juga menyatakan bahwa koordinasi ini untuk memastikan lokasi pembangunan SIstem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Setelah ditentukan lokasinya menurutnya dapat dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan konstruksi.  Dalam rapat ini juga didiskusikan beberapa hal seperti kemungkinan waduk dinormalisasi sebelum IPAL dibangun atau IPAL dibangun dulu baru kemudian waduk dinormalisasi.  “Tadi ada opsi untuk membuat aerator sebagai IPAL sementara, sebelum dibangun. Opsi ini akan kita bahas lebih lanjut,” tuturnya.  Untuk menjaga kualitas air di danau bawah yang menjadi tampungan air hasil olahan IPAL, menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Heri Mulyono, perlu ditingkatkan kapasitas pompa dari main drain ke danau atas. Menurut Rachman masalah pendanaan perlu didiskusikan lebih lanjut, mengingat BBWS telah mengalokasikan anggarannya untuk pembuatan pompa di Kali Sentiong yang diperkirakan akan selesai pada 2023 mendatang.  Sedangkan mengenai salah satu permohonan Mensesneg untuk pembuatan pintu air, menurut Rachman masih menunggu hasil kajian Ditjen SDA, untuk memastikan apakah pintu air tersebut diperlukan atau tidak seiring sedang dibangunnya Stasiun Pompa Ancol Sentiong.  Rachman juga menyatakan bahwa BPIW diberi amanah untuk menterpadukan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit organisasi (unor) termasuk waktu pentahapan pembangunannya. Bila unor yang melaksanakan pembangunan dan programnya sudah dipastikan, maka menurut Rachman BPIW akan menyusun rencana aksinya.  Rapat ini juga dihadiri beberapa pejabat Ditjen Cipta Karya antara lain Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Pandu Gunadi Atmosukarto dan Sub Koordinator Air Limbah Domestik Direktorat Sanitasi Asri Indiyani.  Sedangkan dari Ditjen SDA diantaranya dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SSPSDA) Birendrajana dan Kepala Sub Direktorat Strategi, Program, dan Anggaran SSPSDA Niken Puspitasari. Pejabat BPIW yang turut hadir, salah satunya adalah Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono. (Hen/infobpiw)  

Guna makin meningkatkan kualitas program pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur PUPR yang dilaksanakan secara video conference  (vicon), Kamis (7/1/2021). Rapat koordinasi dan sinkronisasi ini diikuti juga jajaran pejabat eselon II dan III dari BPIW dan DJPI. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, kajian yang dilakukan BPIW dalam menyusun perencanaan dan program untuk pengembangan kawasan dan wilayah meliputi banyak aspek. "Alangkah baiknya seluruh perencanaan dan program BPIW itu ditindaklanjuti dengan aspek pembiayaan," ungkap Hadi saat membuka rapat tersebut. Ia berharap, ke depan ada analisis dan kesepakatan bersama serta upaya-upaya untuk pemenuhan pembiayaan dalam program pembangunan infrastruktur. Hadi mencontohkan, BPIW saat ini telah menyusun perencanaan dan program pengembangan kawasan Metrpolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi) dan usulan program infrastruktur PUPR untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). "Baiknya semua perencanaan dan program kawasan-kawasan yang dikaji BPIW, masuk dalam perencanaan pembiayaan," harap Hadi. Menurutnya, untuk realisasi dapat disusun tim teknis yang dapat memudahkan terciptanya pertukaran data dan informasi antara BPIW dan DJPI. Di tempat berbeda, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko Heripoerwanto menyambut antusias gagasan yang ditawarkan BPIW. Menurutnya, DJPI menyambut baik gagasan BPIW dan siap membentuk tim teknis untuk memudahkan pertukaran data dan informasi dengan BPIW. "Gagasan BPIW kami sambut baik, dan kami siap bentuk tim teknis dapat berjalan sesuai harap bersama," terangnya. Eko juga sempat memaparkan, Kementerian PUPR mengalami defisit anggaran (funding gap) untuk proyek infrastruktur. "Itu terjadi karena kebutuhan investasi di bidang infrastruktur yang lebih besar dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mampu membiayai sekitar 30 persennya," ungkap Eko. Untuk mengisi funding gap, lanjutnya, dilakukan kerja sama baik swasta, BUMN, dan utamanya melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ia berharap, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur PUPR dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dapat berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Konsultasi Regional (Konreg) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur  (NTT), 18-20 Februari. Konreg yang kedua ini untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti menyatakan Konreg bukan sekedar proses rutin pemrograman, tapi forum konsultasi dan koordinasi yang efektif, karena melibatkan stakeholder baik dari Pusat maupun Daerah untuk mendukung upaya Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur dengan pendekatan teknokratik dan kewilayahan untuk mencapai target pembangunan yang tepat sasaran. “Saya berharap semua hasil Konreg dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan bangsa di masa datang. Anita saat memberi kata sambutan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pembukaan Konreg di Labuan Bajo, Selasa (18/2) malam. Perhatian pemerintah sangat tinggi dalam membangun kawasan Indonesia timur termasuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dipilihnya Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur, dimaksudkan untuk membangun di kawasan itu lebih cepat lagi.  “Pembangunan Indonesia timur yang ditekankan pemerintah. Mari bekerjasama untuk mewujudkan keinginan bersama meningkatkan kesejahteran masyarakat. Indonesia timur sangat eksotik dan memiliki daya tarik seperti kawasan pariwisata,” ujarnya.  Ada tujuh agenda pembangunan prioritas RPJMN 2020-2024. Dua diantaranya yang berhubungan dengan Kementerian PUPR, yakni Prioritas Nasional 2 berupa mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan  menjamin pemerataan. Kemudian ada Prioritas Nasional 5 yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan  pelayanan dasar. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono saat memberikan paparan mengatakan arah kebijakan pembangunan wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 untuk Kepulauan Nusa Tenggara antara lain optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Untuk Provinsi Maluku arah kebijakan pembangunannya seperti mendorong transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel dan tembaga, gas, dan pengembangan pariwisata. Sedangkan untuk Provinsi Papua arah kebijakannya antara lain Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya berbasis ekologis dan wilayah adat. Pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang. “Selain itu juga memperhatikan arahan Agenda Pembangunan Global dan memperhatikan potensi daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana,” tutur Hadi. Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto selaku ketua panitia memberikan laporan kegiatan. Menurut Iwan salah satu tujuan Konreg tahun ini adalah menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi. Sambutan lain juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT Semuel Rebo. Rebo mengatakan Pemda NTT menyambut baik kegiatan tersebut mengingat Provinsi NTT masih dihadapkan pada masalah pembangunan infrastruktur. Ia berharap Konreg dapat menghasilkan program-program yang  menunjang pembangunan infrastruktur di daerahnya dan daerah lain terutama di kawasan timur Indonesia. Sedangkan Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris saat memberi paparan menyatakan bahwa ada beberapa  Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Infrastruktur di Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara untuk periode 2020 -2024. Salah satu diantaranya adalah 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Dari Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut ada di Labuan Bajo, Lombok-Mandalika, Raja Ampat, dan Morotai. Kepala Bidang Pekerjaan Umum Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nyimas Dwi Karyati menegaskan Kemendagri mendorong Pemda untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong Pemda mensikronkan program priotas nasional. Sedangkan Inspektur IV, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR Ignatius Wing Kusbimanto saat memberikan paparannya menyatakan Itjen berperan untuk mengawal keterpaduan pembangunan kawasan dengan pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Ia berharap pelaksanaan program infrastruktur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Peserta Konreg tahun ini terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciptakaryaan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air SDA / Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan SDA (Balai Besar Wilayah Sungai). Peserta lainnya adalah dari unsur Balai dan Satker di Lingkungan Kementerian PUPR dan peserta yang mewakili Unit Organisasi/ Ditjen Kementerian PUPR (Hen/Ind/Ris).

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menggelar Rapat Koordinasi Penajaman Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2021 dan Jangka Pendek 2022-2024 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur PUPR. Kali ini, acara tersebut digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 23 September 2019. Acara di Kota Mataram tersebut untuk pembahasan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya acara tersebut digelar di Semarang dengan pembahasan untuk Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten.   Kemudian, di Makassar dengan pembahasan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut juga telah digelar di Ambon dengan pembahasan Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku dan Maluku Utara. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan tersebut harus menghasilkan substansi untuk memberikan masukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Khususnya, terkait pengembangan infrastruktur dan wilayah.   Menurutnya, dasar substansi yang dibahas BPIW berangkat dari arah kebijakan nasional, mulai dari Visi Presiden RI Terpilih, Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan rancangan RPJMN 2020-2024. Termasuk, program dari dokumen teknokratik RPJMN 2020-2024. BPIW, diungkapkannya, dalam proses penyusunan program tahunan 2021 dan program jangka pendek 2022-2024 melakukan pembahasan bersama unit organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR dan seluruh pemerintah provinsi (Pemprov). "Salah satunya untuk penajaman lokasi dan program BPIW tengah menyusun perubahan rencana induk pada 35 WPS (Wilayah Pengembangan Strategis,-)," terangnya. Ia menjelaskan, revisi tersebut perlu dilakukan seiring perubahan dinamika yang pesat. Pada 4 tahun terakhir pembangunan infrastruktur bergerak pesat membuat kondisi di WPS berubah. Salah satunya termasuk rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, revisi WPS secara jumlah bisa masih sama, tapi delineasinya berubah. "Kemungkinan ada wilayah yang delineasi WPSnya menjadi lebih gemuk, seperti Kaltim karena terkait rencana ibu kota negara," papar Hadi. Hadi memastikan kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya RPJMN 2020-2024 yang mengangkat tema "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing." Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW,  Iwan Nurwanto menyatakan, kegiatan tersebut ditargetkan dapat menghasilkan finalisasi draft matriks berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi terhadap draft matriks tahun 2021 dan jangka pendek 2022-2024 yang telah disusun oleh BPIW. Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut dilakukan di 9 kota, yakni Jakarta, Semarang, Batam, Makassar, Ambon, Lombok, Balikpapan, Medan dan Manado. "Seluruh Unor teknis di Kementerian PUPR dan provinsi di Indonesia terlibat," terangnya.(ris/infoBPIW)