Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selenggarakan rangkaian diskusi pengembangan infrastruktur dalam mendukung kegiatan Integrated City Planning (ICP) pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Mempawah, dan Kota Samarinda secara hybrid yang dimulai pada 24 hingga 26 Juni 2025 di Jakarta.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan forum diskusi bagi pemangku kepentingan terkait untuk memunculkan ide dan gagasan baru yang dapat berkontribusi terhadap integrasi infrastruktur dalam Pembangunan perkotaan berkelanjutan di wilayah tersebut. “ICP adalah bentuk komitmen Kementerian PU dalam menjalankan empat amanat agenda global terkait pembangunan perkotaan, yaitu SDGs 2030, New Urban Agenda 2045, Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,” jelasnya.   ICP juga merupakan dukungan terhadap 8 Misi Asta Cita yang telah diturunkan dalam arahan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, Visi Kementerian PU 2029, dan sasaran utama PU 608, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada perkotaan di Indonesia. Boby menambahkan bahwa Kabupaten Belitung, dalam RPJMN 2025-2029 ditargetkan menjadi kawasan pertumbuhan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Belitung.   Pada diskusi hari pertama, BPIW fokus pada pembahasan konektivitas dan aksesibilitas dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga. Narasumber yang diundang dari Kementerian Perhubungan adalah Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Kepelabuhanan, dan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Sementara dari internal Kementerian PU adalah Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga. Diskusi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati, dengan pembahasan utama tentang rencana pemindahan pelabuhan Tanjung Pandan.   Pada hari kedua, diskusi menghadirkan pemangku kepentingan dari masing-masing sektor baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Boby mengatakan bahwa Belitung menjadi kawasan pertumbuhan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Belitung, yang juga tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dikatakannya juga bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung 2025-2045, disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Belitung yakni “Quality Tourism, Ekonomi Kreatif, Agromaritim dan Pulau-Pulau Kecil”.   Hari terakhir Pada desk Belitung, narasumber dari Bappenas, Annisa, mengatakan bahwa Kabupaten Belitung memiliki potensi pariwisata unggulan namun sektor ini belum menjadi kontributor utama perekonomian. Selain itu, SDM yang ada belum berdaya saing, ditambah infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar belum optimal. Kabupaten Belitung masih memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 18,62%, belum memiliki akses air minum layak sebanyak 16,64%, 38,93% sampah belum terkelola dengan baik, dan terbatasnya penyediaan angkutan umum, yang saat ini sangat dibutuhkan di kawasan pariwisata Belitung. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan penyediaan sambungan rumah (SR), pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kualitas rumah layak huni, dan sistem transportasi yang terintegrasi. Selain itu juga Kabupaten Belitung menjadi salah satu kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029 terutama kota dengan unggulan pariwisata.   Pada kesempatan yang sama hadir narasumber dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda Kabupaten Belitung yang menyampaikan bahwa perencanaan di daerah sudah diintegrasikan dengan Rencana Induk Destinasi Nasional (RIPDN) Bangka Belitung. Pada saat ini RPJPD Provinsi Kepulauan Babel dan RPJMD Kabupaten Belitung sudah ditetapkan, sedangkan RPJMD-nya masih dalam tahap penyusunan.   Diharapkan pemaparan dan diskusi ini akan menjadi masukan substansi yang penting dalam kegiatan integrated city planning pada Kabupaten Belitung. (MBA/Tiara)