Berita

BPIW Kementerian PUPR telah melaksanakan simposium produknya sejak 12 April. Pada akhir simposium pada Kamis, 15 April dibahas  produk terkait Keterpaduan Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Analisis Manfaat Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR. Saat membuka kegiatan tersebut, Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan ada 15 fokus BPIW yang sejalan dengan indikator Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 2020-2024 yakni Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dan Kawasan Strategis Tematik seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Fokus lainnya adalah terkait Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Metropolitan, Koridor Pengembangan Jalan Tol dan Jalan Utama Nasional, Bendungan Terbangun dan Terencana serta ibukota Provinsi. Kemudian, BPIW juga fokus pada kawasan perbatasan/Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Daerah tertinggal awasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)/Kawasan Transmigrasi, Lokasi Prioritas Perbatasan, Kota Baru, dan Kota Kecil. Dikatakannya juga bahwa input data sinergitas program usulan infrastruktur PUPR dilakukan dari hasil pembahasan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) yang melibatkan 15 Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Konsultasi Regional (Konreg) yang melibatkan Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu input data sinergitas program usulan tersebut berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024.   Mendapatkan masukan dari berbagai pihak menurut Hadi perlu dilakukan, karena Kementerian PUPR tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan outcome dan impact tertentu, seperti untuk menurunkan angka kemiskinan maupun mengurangi angka pengangguran.  “BPIW ikut andil di dalamnya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan dan program infrastruktur sektor PUPR dan untuk itu perlu kerja sama dengan semua sektor terkait,” tuturnya.   Ditengah kondisi saat ini yang sedang terjadi bencana di beberapa daerah menurut Hadi dirinya bersama Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas dan Deputi Bidang Geofisika BMKG sedang menyusun rencana infrastruktur ketahanan bencana. “Berkaca dari bencana likuifaksi Lombok, perencanaan yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya mempertimbangkan apa yang ada di atas tanah tetapi juga apa yang ada di bawah tanah, oleh karenanya perlu kerja sama dengan berbagai pihak,” ulasnya.   Simposium dilanjutkan dengan paparan dari Kabid Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Riska Rahmadia. Ia membahas mengenai  arahan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Wilayah Nasional.  Paparan dilanjutkan oleh Kabid Keterpaduan Program, Zevi Azzaino. Pembahasannya terkait Konsep Pengukuran Evaluasi Kinerja di Kawasan Strategis Prioritas Nasional.  Riska Rahmadia kembali membawakan materi, yang kali ini tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur di Perbatasan dan Pulau–PulauTerluar 2020 -2045. Sesi pagi tersebut menghadirkan para penanggap dari akademisi seperti Sugiyantoro MIP, Saut Aritua H. Sagala, dan  Yuniati dari Institut dari Teknologi Bandung (ITB) Bandung. Selain itu ada  Putu Rudy Satiawan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan Anang Muftiadi dari Universitas Padjajaran Bandung.   Pada sesi siang Kabid Keterpaduan Program,  Zevi Azzaino membawakan materi mengenai  Analisis Hasil Dan Manfaat Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR dan Kabid Kepatuhan Intern, Riska Rahmadia memaparkan mengenai Infrastruktur PUPR Berketahanan Bencana.   Simposium sesi ini menghadirkan beberapa penanggap yakni  Andi Oetomo, Wilmar A. Salim, Saut Aritua H. Sagala  dan Sugiyantoro dari ITB. Penanggap lainnya adalah Putu Rudy Satiawan dari ITS. Kegiatan yang dilakukan secara langsung dan melalui video conference tersebut juga dihadiri beberapa K/L lain seperti Direktur Regional II Bappenas, Mohammad Roudo dan Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito. Selain dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan, kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Hen/infobpiw)                                                        

BPIW Kementerian PUPR telah menyusun berbagai dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR sejak tahun 2015, sebagai acuan dalam pemrograman dan implementasi pembangunan infrastruktur PUPR. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan dokumen perencanaan yang disusun BPIW  berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dengan mengacu pada berbagai peraturan yang ada. Pada perencanaan dan program infrastruktur pada periode 2020-2024,  BPIW menggunakan 15 indikator WPS, diantaranya Kawasan Strategis Tematik berupa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Lumbung Pangan. Indikator lainnya yang digunakan seperti Kawasan Perkotaan, Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Daerah Tertinggal. “BPIW juga telah memberikan input dalam berbagai forum pembahasan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah  (Rakortekbangda), dan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR,” ujar Hadi saat membuka Simposium Produk BPIW Kementerian PUPR wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Simposium digelar mulai 12 April hingga 15 April. Lebih lanjut Hadi menjelaskan dalam membuat kajian perencanaan, BPIW mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memberikan arahan per pulau. Selain itu BPIW mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu yang menjadi dasar BPIW membuat kajian adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) PUPR. “Renstra tersebut merupakan produk BPIW yang disinergikan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR seperti DItjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA) dan Perumahan,” tuturnya.  Guna menyesuaikan dengan kondisi terjadi pandemi Covid-19, Renstra tersebut sudah dilakukan updating. Menurut Hadi ada beberapa strategi yang dilakukan BPIW dalam melakukan perencanaan dan program berbasis pengembangan wilayah seperti  melakukan  keterpaduan dengan stakeholder terkait diantaranya dengan Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan dan Pertanian. Keterpaduan itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) dengan melibatkan 13 Kementerian/Lembaga (K/L). Keterpaduan juga dilakukan melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang melibatkan Bappeda, dinas terkait infrastruktur dan balai-balai Kementerian PUPR yang ada di daerah. Koordinasi secara bilateral dengan K/L terkait juga dilakukan terkait kawasan tematik seperti KSPN, KI dan  KEK. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program pembangunan infrastruktur terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder dilakukan BPIW untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur PUPR yang optimal. Produk-produk yang dihasilkan BPIW sejak 2015 hingga sekarang sudah cukup banyak dan telah dipergunakan unor-unor di lingkungan Kementerian PUPR dan K/L terkait. Salah satunya adalah Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di tujuh Pulau/Kepulauan Utama pada 2018. Rencana induk di tujuh Pulau/ Kepulauan Utama tersebut adalah Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (RIPI) Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku dan Pulau Papua. “Produk yang dihasilkan BPIW kita ekspos melalui BPIW Expo yang dilakukan secara virtual,” ungkap Hadi. Ia menilai ekspos melalui virtual ini cukup efektif, karena dikunjungi lebih dari 100 ribu orang. Hadi juga memastikan Kementerian PUPR mendukung  pembangunan infrastruktur yang dibangun sektor lain seperti bandara dan Pelabuhan yang dibangun Kementerian Perhubungan. Kegiatan simposium yang dimoderatori Raymond Tirtoadi ini dilanjutkan dengan Pemaparan Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Kota BerKetahanan Gempa di Provinsi Banten yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II A Entatarina Simanjuntak. Dilanjutkan dengan Pemaparan Kajian Awal Pengembangan Bali Utara oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR II B Allien Dyah Lestary. Simposium diisi juga kegiatan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Kawasan Inkubasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (WPS 18-Kabupaten Ende). Pada sesi pertama ini dihadiri para penanggap yakni Diky Muslim dari Teknik Geologi Unpad, Denny Zulkaidi dari SAPPK-ITB, dan Agung Suryawan Wiranatha yang merupakan Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana. Sesi kedua dilanjutkan dengan Pemaparan Pengembangan Infrastruktur PUPR Terpadu Mendukung Kawasan Metropolitan Kedungsepur yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II A Entatarina Simanjuntak dan Pemaparan Konsep Pengembangan Metropolitan Sarbagita oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II B Allien Dyah Lestary. Selain itu ada materi terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Kawasan Inkubasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (WPS 19-Kabupaten Belu) oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II C Bernadi Haryawan.  Pada sesi ini dihadirkan juga para penanggap yakni Putu Rudy Setiawan yang merupakan Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITS, Agung Suryawan Wiranatha yang merupakan Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana dan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP. SImposium ini ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono. Selain dari BPIW, kegiatan ini juga diikuti beberapa pihak seperti perwakilan Cipta Karya dan Bappenas.  (Hen/infobpiw)