Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan berperan aktif dalam mewujudkan amanat Sustainable Development Goal (SDGs) atau agenda tujuan pembangunan berkelanjutan global.  Peran aktif antara lain melalui beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, industri, inovasi infrastruktur, kota dan komunitas berkelanjutan, dan aksi perubahan iklim. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Yudha Mediawan saat menjadi pembicara kunci mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam "The 7th Environmental Technology & Management Conference (ETMC)" di Bali, Kamis 2 November 2023. Pada forum tersebut, hadir Rektor Institut Teknologi (ITB) Bandung, Prof. Reini Wirahadikusuma, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, ITB, Prof. Edwan Kardena, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino, serta para undangan lainnya. Yudha mengaku, merasa terhormat berada di forum yang melibatkan berbagai komunitas internasional untuk berbagi dukungan dalam mengantisipasi dan mengatasi tantangan lingkungan yang muncul. Ia memaparkan, perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu garda terdepan pembangunan nasional. "Dalam hal ini BPIW, diamanatkan untuk berperan penting dalam perencanaan, pemrograman, dan pengembangan infrastruktur nasional dan daerah, khususnya di bidang sumber daya air, konektivitas jalan, perumahan rakyat, dan permukiman," jelasnya. Menurutnya, infrastruktur PUPR mempunyai dampak penting pada banyak sektor, seperti sosial, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. "Kemudian, kita ketahui hampir semua aktivitas manusia seperti penggunaan energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian dan lainnya menyebabkan tiga krisis yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati," ungkap Yudha. Konsekuensi dari ketiga krisis tersebut sangat berdampak besar bagi umat manusia. Jumlah penduduk yang mengalami kekurangan air diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 5,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Sedangkan secara nasional, dampak negatif perubahan iklim di Indonesia misalnya terlihat pada meningkatnya suhu, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan sebagainya. Menurutnya, urbanisasi juga merupakan tantangan. Pada tahun 2020, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan meningkat hingga 70% pada tahun 2045. "Kondisi ini akan meningkatkan kebutuhan dasar infrastruktur, seperti akses terhadap air, sanitasi, dan perumahan layak huni. Selain itu, dampak urban sprawl menyebabkan terjadinya limpahan pembangunan yang kacau di kawasan pinggiran kota," jelasnya. Sesuai dengan amanat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, lanjutnya, Kementerian PUPR mendapat tugas untuk meningkatkan daya dukung sumber daya air nasional dari saat ini sebesar 63 meter kubik per kapita per tahun menjadi 200 meter kubik per kapita per tahun pada tahun 2045. Selain itu, pada tahun 2045 kontribusi biaya logistik terhadap PDB Indonesia direncanakan akan turun menjadi 9% dari saat ini sebesar 23,2%. Pemenuhan infrastruktur dasar pada tahun 2045 seperti air minum ditargetkan 100%, sanitasi 70%, dan pengelolaan sampah 90% juga menunjukkan kesenjangan yang signifikan dibandingkan baseline saat ini," papar Yudha. Ia menjelaskan, Kementerian PUPR juga diberi tugas memberikan dukungan sosial, ekonomi, dan transformasi tata kelola melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Salah satu tugasnya adalah memenuhi target peningkatan upaya pembangunan berkelanjutan, terutama dari kontribusinya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi fosil yang mencapai 87,1% pada tahun 2021. Kementerian PUPR, lanjutnya, berkontribusi dalam meningkatkan upaya pembangunan berkelanjutan, memenuhi target pengelolaan sampah dari 15% menjadi 90% pada tahun 2045 dengan beberapa pendekatan seperti Tempat Pengolahan Sampah (TPS-3R), waste to energy, dan Refuse Derived Fuel (RDF). Selain itu, lanjutnya, limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang tidak diolah dengan baik merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, pengendalian limbah melalui skema yang tepat diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif tersebut. Salah satu tantangan untuk mengembangkan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan adalah memasukkan isu-isu lingkungan hidup yang muncul. "Seperti isu perubahan iklim, isu air bersih dan kelautan, isu energi dan limbah ke dalam perencanaan dan program infrastruktur kita yaitu Rencana Pembangunan Infrastruktur Wiayah (RPIW) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. Upaya lain yang sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan lingkungan, lanjutnya, mendorong infrastruktur berkelanjutan. Konstruksi merupakan salah satu pengguna sumber daya alam terbesar dan berpotensi pada penurunan kualitas lingkungan, sehingga menyebabkan perubahan iklim. "Pembangunan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, namun juga untuk generasi mendatang. Untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat infrastruktur, Kementerian PUPR telah menetapkan Peraturan 9/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan. Di dalamnya mengatur pelaksanaan konstruksi dengan memperhatikan 3 pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan hidup," terangnya.  Dengan menerapkan konstruksi berkelanjutan, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan konstruksi yang layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  mendukung pelestarian lingkungan, dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkelanjutan, termasuk bangunan gedung, sebagaimana tertuang dalam salah satu visi Kementerian pada tahun 2030, yaitu mencapai 100% Smart Living. Dalam mencapai 100% Smart Living, menekankan pada peningkatan penyediaan infrastruktur yang partisipatif dan berkelanjutan untuk permukiman dan perumahan. "Solusi yang perlu dilakukan dalam menanggapi permasalahan lingkungan hidup dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan fokus pada penerapan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan ke dalam rencana dan proyek pembangunan infrastruktur sebagai praktik standar," terangnya. Ia juga berharap, forum ETMC dapat menghasilkan ide dan inisiatif baru, serta mendorong tindakan kolaboratif untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan. "Tidak ada pilihan lain, selain bekerja sama. Paradigma kolaborasi harus diwujudkan. Para perencana, insinyur, dan pengambil kebijakan harus mampu mengubah situasi krisis lingkungan ini menjadi peluang untuk membangun infrastruktur yang berketahanan serta permukiman yang layak huni," tegasnya.(Ris/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan empat strategi dalam menyusun perencanaan untuk pengembangan infrastruktur PUPR di Indonesia pada 2015-2019.   “Keempat strategi itu antara lain, pertama mengembangkan infrastruktur menuju pembangunan wilayah yang seimbang,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam acara “Ikatan Ahli Perencanan (IAP) Dialog” yang mengangkat tema Indonesia and Chinese Cities: Urban Infrastructure Development and Spatial Growth Control di Jakarta, Rabu (11/9). Strategi kedua, lanjut Hadi, mengembangkan infrastruktur dasar untuk mengatasi urbanisasi yang tinggi, dan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, strategi ketiga adalah pemanfaatan dan pengembangan sumber daya untuk nilai tambah guna mencapai ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Adapun strategi keempat yakni, meningkatkan konektivitas wilayah, darat dan laut untuk meningkatkan daya saing nasional," terang Hadi. Lebih lanjut, Ia mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya, dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang pengembangannya didukung infrastruktur PUPR, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Metropolitan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya. Ia mencontohkan, kawasan Metropolitan yang didukung pengembangan infrastruktur PUPR adalah Metropolitan Mebidangro (Kota Medan-Kota Binjai-Kab Deli Serdang-Kab Karo). "Perencanaan pengembangan kawasan secara terpadu dilakukan juga untuk kawasan tematik di sekitar Metropolitan Mebidangro, seperti pengembangan KSPN Danau Toba, Kawasan industri Sei Mangkei termasuk Kawasan industri Dumai. Hal ini untuk contoh untuk pengembangan Metropolitan Mebidangro–Tebing Tinggi–Dumai-Pekanbaru," paparnya. Lebih lanjut, Hadi menerangkan, perencanaan terpadu untuk pengembangan Infrastruktur di Indonesia telah dilakukan BPIW sejak 2015. Perencanaan terpadu itu mengakomodir perencanaan tata ruang nasional dan provinsi, serta agenda global seperti SDGs dan NUA. "Sektor-sektor yang tercakup dalam perencanaan terpadu untuk pengembangan infrastruktur terdiri dari, pengembangan sumber daya air, pengembangan jalan dan jembatan, pembangunan permukiman dan perumahan. termasuk, perencanaan untuk area spesifik seperti di pariwisata, indutri, dan lainnya," jelas Hadi.   Kemudian guna mempromosikan agenda global, Ia menyatakan, BPIW juga menerjemahkan Pedoman Internasional dalam Perencanaan Kota dan Wilayah dari UN Habitat. Hadi BPIW juga telah menerbitkan buku Kota-Kota Indonesia sejak 2017. “Adapun untuk buku yang diterbitkan tahun ini mengangkat tema Kota Tangguh," katanya.   Selain itu, Hadi menjelaskan, BPIW dalam proses penyusunan perencanaan terpadu menggabungkan pendekatan Top-down dan Bottom-up. "Selama proses penyusunan perencanaan, konsultasi publik dilakukan di banyak kota dengan mengundang pemerintah daerah, akademisi, lembaga pemerintah pusat dan lembaga swadaya masyarakat," jelasnya. Hadir para pembicara dalam acara ini Budi Situmorang, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan, Kementeraian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sebastian Goethals, Directur ISOCARP, serta akadimisi dan ahli perencanaan kota, Prof. Yang Junyan dari Southeast University China.(ris/infoBPIW)

National Urban Development Project (NUDP) yang tengah dilaksanakan BPIW Kementerian PUPR bersama kementerian terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), diharapkan dapat menjadi platform koordinasi perencanaan perkotaan        , pembangunan infrastruktur lintas sektor, dan  membantu kota dalam meningkatkan kapasitasnya dalam mengakses pembiayaan skala besar yang dapat dilaksanakan dalam kerangka tahun jamak. Kegiatan yang mendapatkan bantuan Bank Dunia ini akan dilaksanakan  dari tahun 2020 hingga 2024 dan BPIW sebagai executing agency.   Pakar perencanaan dari Kemitraan Habitat Imam .S. Ernawi mengingatkan, pelaksanaan NUDP jangan melupakan komitmen Indonesia untuk turut mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan 2030 yang telah dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam goals yang kesebelas menyebutkan bahwa kota-kota atau permukiman seharusnya menjadi permukiman yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.   “Setelah kita melaksanakan NUDP pada 2024, maka kita hanya butuh enam tahun untuk melaksanakan SDGs pada 2030.  Jadi jangan sampai konsentrasi kita habis di program NUDP yang hanya mencakup sekitar 10 hingga 15 kota saja, sedangkan kita harus bergerak mulai sekarang untuk melaksanakan SDGs  di seluruh kota yakni sebanyak 514 kota,” ujar Imam saat seminar terkait NUDP di Jakarta, (5/7).   NUDP harus dirasakan secara nasional atau di seluruh Indonesia. Untuk itu perlu diperkuat dengan payung hukum berupa Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri. Hal ini penting agar NUDP dapat dilasanakan pemerintah kota/kabupaten.  “Kemudian bisa ditambahkan kegiatannya berupa pengembangan kapasitas. Selain menyusun investment planning tambahkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk melembagakan  NUDP ini ditingkat kota,” tutur Imam.     Tujuan NUDP yakni “agar kota-kota peserta dapat menjalankan perencanaan terpadu dan memprioritas investasi modal (capital investmen)”. Agar lebih mengena pada sasaran, Imam mengusulkan tujuan NUDP diperbaharui menjadi “agar kota-kota terpilih dapat menjalankan perencanaan terpadu pembangunan kota berbasis rencana tata ruang dan kota-kota lainnya di Indonesia memperoleh manfaat sosialisasi dan/penguatan kapasitas agar dapat juga mulai mempraktikkan perencanaan terpadu pembangunan kota secara mandiri”. Dalam kegiatan itu, pakar pengembangan wilayah yang juga Widyaiswara Kementerian PUPR A.Hermanto Dardak menyatakan NUDP ini perlu memperhatikan masalah pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, agar tidak hanya output fisik yang diperoleh, namun juga outcome berupa output yang berfungsi maupun impact sebagai hasil akhir dari interaksi berbagai sektor terkait dan dengan daerah. Dalam lingkup pengembangan wilayah, pengembangan kota ditujukan sebagai pusat pelayanan wilayah, pusat komunikasi antar wilayah, pusat manufacturing, dan pusat permukiman residensial subcenter.   Dalam NUDP ini dapat juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada  seperti PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam PP tersebut diatur mengenai beberapa hal seperti  sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Pakar perencanaan lainnya  Rido Matari Ichwan menjelaskan, tujuan utama dari Kerangka Pengembangan Tata Ruang / Spatial Development Framework (SDF) adalah untuk mencapai bentuk spasial yang diinginkan dari sebuah kota. Bentuk ini didasarkan pada visi untuk pengembangan sebuah kota dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu tujuan utama dari SDF adalah terkait kebijakan pemerintah lainnya seperti sumber daya keuangan, lingkungan, dan lahan yang tersedia. “Konteks sosial,ekonomi, dan lingkungan dari sebuah kota menjadi tujuan yang penting juga dari SDF tersebut,” ungkap Rido. Sementara rencana investasi modal atau Capital Investment Planning (CIP) dapat membantu sebuah kota beroperasi lebih efisien dan membantu menurunkan biaya transaksi. Rencana modal akan mengidentifikasi proyek-proyek publik tertentu. Tahun pertama dari rencana modal akan mencerminkan anggaran kota untuk tahun fiskal tersebut. “Sisa tahun dari rencana modal akan mewakili perkiraan kebutuhan modal masa depan yang akan didanai melalui perkiraan pendapatan yang diproyeksikan,” ucap Rido. Sekretaris BPIW Firman Hatorangan Napitupulu saat memberikan pendapatnya mengatakan, NUDP merupakan kegiatan yang bagus, karena menetapkan sistem perkotaan. Hal ini dapat juga mendukung program pemerintah, salah satunya pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Dalam pengembangan perkotaan, masalah carrying capacity harus sangat dipertimbangkan, apalagi jika wilayah memiliki beban kebijakan yang besar. Wilayah sudah seharusnya menjadi basis dalam pengembangan infrastruktur dan Kementerian PUPR dapat mengendalikannya dan melakukan kontrol. “Posisi BPIW sendiri merupakan leading sector dalam pembangunan wilayah tersebut,” ungkap Firman.   Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW  Iwan Nurwanto menyatakan masukan-masukan dari para pakar itu merupakan upaya untuk memantapkan konsep NUDP. Konsep tersebut nantinya akan direalisasikan dengan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah daerah. Seminar yang dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Eko Budi Kurniawan ini diikuti pejabat dan pegawai BPIW. (Hen/infobpiw)

Guna memperkaya pengetahuan terkait pelaksanaan kemitraan pada penyediaan infrastruktur perkotaan dalam implementasi New Urban Agenda (NUA) dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar "Curah Pendapat Strategi Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Mendukung New Urban Agenda" di Jakarta, Senin (18/2).     Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka acara mengatakan, BPIW sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR mengemban amanah antara lain, menyusun kebijakan dan strategi, rencana serta program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, kawasan strategis, kawasan perdesaan, termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan Infrastruktur PUPR. Menurutnya, BPIW dalam menyusun kebijakan dan strategi juga memperhatikan kebijakan-kebijakan perkotaan global yang telah ditetapkan, diantaranya New Urban Agenda (NUA) dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai langkah untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia. "Indonesia juga memiliki komitmen untuk mengimplementasikan NUA dan mencapai target-target SDGs. Salah satu target pembangunan perkotaan adalah menyediakan infrastruktur perkotaan yang layak dan handal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perkotaan yang konstruktif," papar Hadi. Ia berharap, kegiatan tersebut dapat memberi masukan dalam rangka mengatasi tantangan perkotaan, agar dapat menciptakan perencanaan untuk mewujudkan perkotaan ideal. Dalam sesi diskusi, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabinet Persatuan Nasional, Erna Witoelar menyatakan, keterpaduan dan kemitraan merupakan hal mutlak dilakukan dalam pembangunan perkotaan untuk pencapaian target-target SDGs. "Tidak ada satu negara pun yang bisa mencapai SDGs sendiri, karena semuanya saling keterkaitan dengan banyak pihak. Sehingga, dibutuhkan kemitraan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pelaku, baik di tingkat global, nasional dan lokal," ungkap Erna. Untuk mencapai target SDGs, lanjut Erna, pemerintah harus pandai dalam membangun kemitraan dengan akademisi, filantropi, legislatif dan masyarakat penerima manfaat. "Baik yang di tingkat nasional maupun di daerah," terang Erna. Di tempat sama, Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu, Djoko Kirmanto mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi perkotaan memang perlu menguatkan penerapan konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan yang bertumpu pada tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Artinya, aspek ekonomi dan sosial kota dikembangkan, namun lingkungan juga dikembangkan, agar tidak menurun kualitasnya. "Ketiga sektor itu harus selalu seimbang, agar dapat berjalan secara berkelanjutan," terangnya. Ia menambahkan, mewujudkan infrastruktur yang menjamin keseimbangan di wilayah Indonesia memang tidak terlalu mudah. Pasalnya, rentang wilayah yang sangat luas. Sehingga perlu dijalin kemitraan multi pihak yang sangat erat. Djoko menilai, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia diperlukan infrastruktur dapat menjaga tingkat daya saing ekonomi sekaligus menjamin konektivitas yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tempat sama, Teman Serikat Kemitraan Habitat, Imam S Ernawi mengatakan, pembangunan kota berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek.  "Pengembangan kota hendaklah memenuhi prinsip layak huni, produktif dan berkelanjutan," terang Imam. Imam menjelaskan, suatu kota dikatakan layak huni apabila aman dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, kota dikatakan produktif dan berkelanjutan apabila mampu berkembang secara ekonomi serta dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. "Dalam menata kota haruslah ada rencananya, implementasinya, serta pengendaliannya. Rencana tata ruang kota merupakan pijakan untuk menata kota hingga 20 tahun kedepan," jelasnya. Adapun, ujar Imam, implementasi pengembangan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang. Hal itu dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai penataan ruang dan lainnya. "Hal ini karena rencana tata ruang merupakan konsensus bersama dari para pemangku kepentingan," terangnya. Dengan begitu, jelas Imam, semua pihak harus dapat mendorong pendayagunaan potensi kota untuk kemajuannya, namun tetap memberikan ruang bagi generasi mendatang untuk menikmatinya.(ris/infoBPIW)