Berita

Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR mulai digelar secara virtual, Kamis, 18 Februari, setelah dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian PUPR M. Zainal Fatah, Rabu, 17 Februari lalu. Pembahasan Rakorbangwil ini terkait Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air.  Saat memberikan kata pengantar pada kegiatan tersebut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi  kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah.   Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis Prioritas dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.  “Kegiatan ini memiliki urgensi dalam hal Prioritas Kawasan, Sinkronisasi Program, dan Komitmen bersama antar Kementerian/ Lembaga  (K/L) terkait. Hasil Rakorbangwil ini sebagai bahan untuk pembahasan Konsultasi Regional nanti,” tutur Hadi.  Rakorbangwil dilaksanakan pada 17-23 Februari 2021 dengan metode hybrid dan online  yang melibatkan 15 (K/L). Pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.    “Pembahasan yang dilakukan terkait Ketahanan SDA dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR yakni Ditjen SDA,” jelas Hadi. Terkait Ketahanan SDA menurut Hadi memiliki beberapa tantangan seperti masalah ancaman kelangkaan air. Menurutnya kelangkaan air di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan meningkat hingga tahun 2030. Proporsi wilayah krisis air akan meningkat dari 6,0 persen pada tahun 2020 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045. Kualitas air juga diperkirakan menurun secara signifikan.  Tantangan lainnya adalah masalah ketahanan pangan. Menghadapi tantangan terkait pangan ini pemerintah melalui RPJMN telah mencanangkan food estate di Kalimatan Timur dan Sumatera Utara yang menjadi sentra produksi pangan nasional.  Hadi juga menjelaskan mengenai target output Kementerian PUPR 2020-2024 terutama bidang SDA yakni 58,5 m3/kapita/tahun untuk Peningkatan Kapasitas Daya Tampung, 61 Unit Bendungan, 500 Unit Pembangunan Embung, 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi,  2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi, 50 m3/detik Ketersediaan Air Baku, dan 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai.  Kegiatan Rakorbangwil sesi pagi dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW Tris Raditian dan menghadirkan beberapa narasumber seperti Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, Rahmanto. Ia menjelaskan mengenai Rancangan Kegiatan Strategis Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.  Menurutnya berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, meningkatnya pemantapan ketahanan pangan. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan kestersediaan beras sebesar 39, 2 juta ton pada 2020 yang kemudian terus meningkat hingga mencapai 46,8 juta ton pada 2024. Kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Tujuan ketiga yakni reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Narasumber lainnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Marrahma. Ia mengatakan bahwa sasaran pengembangan Kemenhan 2020 – 2024 adalah peningkatan ketahanan nirmiliter atau pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata. Pada kesempatan itu ia juga memaparkan mengenai kawasan food estate. Menurutnya  kawasan  tersebut memerlukan dukungan infrastruktur sektor PUPR seperti jalan utama, jalan akses dan jalan penghubung. Selain itu diperlukan perumahan untuk pekerja, embung pertanian, dan saluran irigasi.  Kemudian Sekretaris Ditjen SDA Kementerian PUPR, Charisal Akdian Manu yang menjadi narasumber ketiga, menerangkan bahwa target utama Ditjen SDA 2020-2024 yakni penyelesaian sisa target 46 bendungan, pembangunan 11 bendungan baru, revitalisasi 15 danau prioritas, dan penanganan situ-situ terutama di Pulau Jawa.  Target utama lainnya adalah penyediaan air baku diantaranya  peningkatan kapasitas air baku sebesar 50 m3/dt, penyediaan air baku dan air bersih di pulau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan penyediaan sarana prasarana antisipasi kekeringan.  Irigasi dan Rawa juga menjadi target utama Ditjen SDA  seperti pembangunan  jaringan irigasi padi dan non padi seluas 500 ribu ha.  Target utama selanjutnya adalah berupa pengendalian daya rusak air seperti pengendalian banjir 1.971 km dan pembangunan pengaman pantai 129 km. Target yang terakhir yakni pengendalian Lumpur Sidoarjo  dengan peningkatan tanggul sepanjang 10 km.   Pada sesi siang, dibahas secara mendetail program-program yang terkait K / L. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan. Turut hadir dalam pertemuan virtual ini adalah Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Ditjen SDA, Niken Puspitasari. Selain itu dihadiri Kasubdit Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pertanian, Emir Kartarajasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Marrahma. (Hen / infobpiw)  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Prof. Anita Firmanti menyatakan pembangunan infrastruktur harus diselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang mangkrak (terbengkalai,red). Hal itu disampaikannya kepada seluruh peserta, saat membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) di Kendari, Rabu (21/2) malam. Pra Konreg ini membahas program infrastruktur untuk tahun 2019 di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.   Dalam kesempatan itu, Anita juga menyampaikan pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa tidak ada proyek multiyears yang diprogramkan untuk tahun 2019 kecuali bendungan. Saat ini menurut Anita, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan beberapa proyek prioritas tahun 2019 di tiga pulau besar tersebut, seperti pada bidang sumber daya air, akan dimulai pembangunan bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan. Kemudian bendungan yang telah selesai tahun 2018 ini adalah bendungan Passeloreng, di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang akan selesai tahun 2019 adalah bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan. “Banyak pembangunan infrastruktur yang kita selesaikan. Sesuai Nawa Cita, yakni membangun dari pinggiran, maka daerah-daerah Indonesia bagian timur jadi perhatian kita, termasuk juga kawasan perbatasan,” tutur Anita. Terkait program penyediaan layanan dasar ditargetkan 122 kabupaten kota tertinggal dapat ditangani Ditjen Cipta Karya dalam mendukung penanganan sanitasi dan permukiman. Kemudian untuk pembangunan jalan di Papua, pada 2018 dibangun jalan baru  sepanjang 18,2 km. Pada tahun 2019 direncanakan dibangun jalan baru sepanjang 24,3 km. Dikatakannya juga bahwa Kementerian PUPR selalu mendukung apa yang dilakukan pemerintah, khususnya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, di Provinsi Papua. Menurutnya beberapa program infrastruktur PUPR untuk mendukung sektor kesehatan di daerah tersebut yakni pembukaan lahan irigasi (irigasi, embung dan long storage), peningkatan akses jalan, penyediaan rumah layak huni (rumah swadaya dan rumah khusus). Kemudian juga ada program penyediaan sarana dan prasarana air bersih (termasuk sumur bor) dan sanitasi. Selain itu menurut Anita, Kementerian PUPR juga mendukung penanganan stunting atau penyandang keterbatasan khusus di 10 Kabupaten/100 Desa Prioritas. Kesepuluh Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Rokan Ulu, Lampung Tengah, Cianjur, Brebes, Pemalang, Lombok Tengah, Ketapang, gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya. Saat memberikan paparan pada kegiatan tersebut, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Lana Winayanti menyatakan ada beberapa isu strategis terkait pembangunan infrastruktur di Maluku, seperti dukungan penyediaan air minum, sanitasi, drainase, dan penanganan kumuh untuk kota baru Sofifi, serta Penyediaan air baku, dan pengendalian daya rusak air untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai. Selanjutnya, isu strategis 2019 di Wilayah Sulawesi seperti dukungan air baku, pengaman pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-pulau kecil terluar dan pengembangan jalan nasional Palu – Parigi. Untuk Pulau Papua, menurut Lana beberapa isu strategis tahun depan yakni penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua dan dukungan pembangunan rumah khusus untuk nelayan dan perbatasan. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementeria PUPR selalu berbasis pengembangan wilayah, termasuk yang kita lakukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutur Lana.  Kegiatan tersebut juga diisi dengan Laporan Pelaksanaan Pra Konreg yang disampaikan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW, Irwan Nurwanto. Menurutnya tema Konreg 2018 adalah sejalan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Dikatakannya, Pra Konreg di Kendari merupakan yang kedua, dimana sebelumnya Pra Konreg pertama dilaksanakan di Semarang 12-14 Februari lalu. Dalam Pra Konreg ini dilakukan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang melibatkan seluruh stakeholders terkait infrastruktur sektor PUPR di pusat dan daerah, maupun juga pemerintah daerah,” ungkap Irwan. Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Andi Pili yang turut hadir dalam kegiatan tersebut berharap dengan adanya kegiatan ini Kementerian PUPR dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara, khususnya di kawasan wisata Wakatobi. “Hal ini penting karena barang dan jasa menjadi mahal karena persoalan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan kawasan pesisir dan pantai di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR ,” ucapnya.    Acara tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi Bidang PUPR di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian juga dihadiri oleh beberapa kalangan seperti Balai Besar di Lingkungan Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Pejabat  Administrator terkait Perencanaan di Lingkugan PUPR, Satker Perencanaan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Cipta Karya,  dan Satker di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (Hen/Ind/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Jangka Pendek 2019-2019, di Semarang, 15-16 Juni. Saat membuka kegiatan tersebut Plt. Kepala Pusat Pemprograman dan  Evaluasi  Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo mengatakan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi seluruh stakeholder agar melakukan koordinasi, sehingga menghasilkan program yang mampu menjawab kebutuhan daerah. “Tujuan kegiatan ini pertama, untuk melaksanakan koordinasi atau konsolidasi program PUPR, program pembangunan bidang PUPR, termasuk sinkronisasi antar sektor. Kedua, untuk melakukan sinkronisasi, mensinergikan dan menterpadukan masing-masing wilayah pengembangan strategis,” ungkap Bobby saat membuka acara tersebut, Kamis (15/6). Lebih lanjut dikatakannya bahwa rapat koordinasi ini dilakukan di 11 lokasi yakni Batam, Padang, Gorontalo, Tarakan, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Labuan Bajo, Pangkal Pinang, Sorong, dan Palu.   Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR itu juga berharap, kegiatan ini mampu melakukan proses perencanaan dan pemprograman yang efektif, efisien, dan akuntabel. “Muaranya adalah tercapainya dokumen perencanaan makin berkualitas dan sinkronisasi program dan pembiayaan yang semakin baik,” ujar Bobby. Saat memberikan kata sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sudjarwanto Dwiatmoko menyatakan forum ini merupakan waktu yang tepat untuk memadukan antara kebutuhan pengembangan wilayah, rencana pembangunan infrastruktur, kewenangan antar tingkatan pemerintahan serta permasalahan dan kondisi di lapangan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia berharap sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan keterpaduan rencana pengembangan kawasan, dapat selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dan membantu mengatasi permasalahan di Jawa Tengah seperti  masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pangan dan energi yang belum sepenuhnya berdaulat. Ia juga menjelaskan dari 35 WPS di seluruh Indonesia, 5 diantaranya terkait dengan Provinsi Jawa Tengah. Kelima WPS tersebut yakni WPS 8 Pusat Pertumbuhan Terpadu (Jakarta – Cirebon – Semarang), WPS 9 Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap,  dan WPS 10 Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta – Solo – Semarang. Kemudian ada WPS 11 Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya dan WPS 12 Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang.  Sudjarwanto mengatakan realisasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di 5 WPS tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan bagi Semarang. “Pembangunan infrastruktur di 5 WPS meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Sudjarwanto. Program tiga tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil masterplan dan development plan yang telah disusun BPIW. Selain pembahasan untuk program tiga tahunan untuk Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini juga membahas program tiga tahunan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Kementerian PUPR. Selain itu juga diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah Lingkup PUPR, Bappeda, Kepala Balai dan Satuan Kerja Lingkup PUPR. Hen/infobpiw

Badan Pengembangan Infrastruktu Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, melakukan penyusunan Pra Desain Kawasan Kota Lama Semarang. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan, rencana, dan program perwujudan Kota Pusaka Semarang dan Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS). “Rapat koordinasi ini merupakan rapat kedua dalam rangka penyusunan Pra Desain tersebut. Pada kesempatan koordinasi pertama,  tanggal 6 April  lalu yang merupakan tahap kick off, dimana kami dan tim menampung berbagai masukan dan arahan mengenai visi pengembangan Kota Lama Semarang,” ujar Agusta saat membuka kegiatan itu di Semarang, Kamis (15/6). Pada tahap kick off tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu.   Setelah tim melakukan survei dan pengumpulan data menurut Agusta, maka dilakukan pemaparan konsep awal pengembangan Kota Lama Semarang dengan mensinkronkan rencana dan program dari berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Semarang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, dan Balai Besar Wilyah Sungai Pemali Juala. Selain itu juga disinkronkan dengan rencana program permukiman dan keciptakaryaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Lebih lanjut Agusta mengatakan Kota Semarang merupakan bagian dari Metropolitan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan). Kedungsepur ini  merupakan salah satu dari 7 kawasan Metropolitan di Indonesia dan menjadi salah satu kota yang tumbuh sangat cepat. Rencana pengembangan kawasan Metropolitan Kedungsepur khususnya kawasan Kota Lama Semarang, kata Agusta, merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan khususnya infrastruktur PUPR yang sinergis antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan. Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan hasil survei tim penyusun. Setelah itu diisi dengan paparan 4 narasumber mengenai program terkait Kota Lama Semarang dari unit organisasi masing-masing.   Keempat narasumber tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Iswar Aminuddin dan Penalaah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Endang Dwi Dikiyanti. Selanjutnya, Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,  Dani Hamdan, dan Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Anik Setiani. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta ini dihadiri beberapa kalangan seperti Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang. Hen/Shovi/infobpiw

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Unit Organisasi (Unor) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, guna mendapat masukan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkotaan di Jakarta, akhir pekan kemarin.   Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW,  Agusta Ersada Sinulingga menyampaikan, Kementerian PUPR memiliki peran yang besar dalam pengelolaan perkotaan, khususnya dalam penyelenggaraan infrastruktur. “RPP Perkotaan yang tengah disusun Kemendagri merupakan peraturan bersama untuk memecahkan masalah-masalah perkotaan, baik berkaitan dengan infrastruktur, penataan ruang, perhubungan, dan lain sebagainya, sehingga memerlukan masukan, salah satunya dari Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis,” papar Agusta. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, RPP Perkotaan perlu memuat pengaturan pendanaan dan pembiayaan infrastruktur. Pasalnya, ada beberapa perkotaan yang berada pada lintas batas administrasi kabupaten/kota bahkan provinsi. Rudy menambahkan, pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan berpotensi menimbulkan kendala pembiayaan yang disebabkan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu dikuatkan dengan mekanisme pembiayaan non APBN. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sugiyantoro sebagai Tim dari Kemendagri. Ia berharap, RPP Perkotaan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam menyusun rencana pembangunan, agar dapat menentukan pelayanan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan perkotaan. Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka koordinasi internal Kementerian PUPR untuk mendapatkan masukan dari masing-masing Unor teknis, guna memperkaya muatan RPP Perkotaan yang tengah disusun Kemendagri. RPP Perkotaan akan menjadi payung hukum dalam menyelenggarakan pelayanan infrastruktur perkotaan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari masing-masing unor, mulai dari perwakilan Sekretariat Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, serta internal BPIW.(Mikdam/infoBPIW)  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing di wilayah tersebut. Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam seminar pembangunan nasional “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Daya Saing Riau,” di Balai Serimbit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (19/4). Hadir pembicara lain dalam seminar nasional tersebut, Pakar Sosiologi Pendidikan yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Ravik Karsidi. Dadang menerangkan, melakukan akselerasi pengembangan infrastruktur pada hakekatnya merupakan upaya membangun masyarakat dan negara. Pasalnya, untuk mencapai masyarakat dan negara yang maju senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, lanjutnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menunjang sasaran nasional, antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. “Tujuannya agar dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi,” paparnya. Kemudian memberikan dukungan konektivitas nasional, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global. Ada juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan. Lebih lanjut Dadang menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS,” jelas Dadang. Provinsi Riau sendiri, ungkapnya, masuk dalam WPS 2, yakni WPS Medan–Tebing Tinggi–Dumai–Pekanbaru. “Salah satu harapan dari penerapan WPS ini adalah mendapatkan titik-titik akupuntur wilayah, sehingga saat titik tertentu itu disentuh pengembangan infrastruktur akan memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya,” jelas Dadang. Terlebih, diakui Dadang, saat ini masih ada keterbatasan kapasitas keuangan negara dalam membiayai belanja infrastruktur. Sehingga, salah satu strateginya dalam pengembangan infrastruktur dilakukan skala prioritas. Dipaparkan juga, dalam pengembangan infrastruktur di Riau pada 2018 yang telah terdokumentasi dalam Masterplan dan Development Plan (MPDP) WPS 2, antara lain pembangunan pengamanan tebing Sungai Kampar Kanan di Kabupaten. “Kemudian pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Kampar Kiri di Kabupaten Kampar,” ujarnya. Ada juga, ujar Dadang, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional-jaringan distribusi utama dari Tanjung Melawan, Rokan Hilir hingga Simpang Bangko. “Pembangunan SPAM untuk kawasan di Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis dengan kapasitas 2000 liter/detik,” terangnya. Selain itu, ada juga pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat di Pekanbaru. “Serta ada pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Kabupaten Rokan Hilir,” paparnya. Dalam bidang perumahan ada, pembangunan rumah umum di Kota Pekanbaru, pembangunan baru rumah khusus TNI/Polri di Kota Pekanbaru. “Kemudian ada juga pembangunan rumah khusus yang dialokasikan untuk nelayan di Kota Dumai,” terangnya. Selain itu, ada juga pelebaran jalan batas Kampar–Bangkinang, pelebaran jalan Jalan Subrantas-Kampar. “Pelebaran Jalan Jalan Siak II di Pekanbaru,” ujarnya. Sementara itu, Prof. Ravik Karsidi memaparkan, saat ini era globalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi. Sebab, sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dan ikut meratifikasi semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral.  “Dampak dari globalisasi itu memang ada peluang termasuk ancaman. Untuk itu, bangsa kita ini perlu mendapat dasar pendidikan yang kuat, agar dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dan meminimalisir ancaman atau dampak negatif dari globalisasi,” ungkap Ravik. Ia yakin, banyaknya peluang dari globalisasi yang dimanfaatkan akan turut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Seminar yang dibuka langsung Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman ini, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Ahmad Hijazi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perwakilan DPRD provinsi/kota, asosiasi penyedia jasa konstruksi dan jajaran civitas serta ikatan alumni Universitas Riau (UR).(ris/infoBPIW)