Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilyah (BPIW) Kementerian PUPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi dan Quick Wins di Jakarta, Kamis, (23/6). Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW Dadang Rukmana mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal BPIW. “FGD ini untuk memfinalkan rencana aksi kegiatan yang  tertuang dalam Draft Road Map Reformasi Birokrasi BPIW Tahun 2015-2019 yang telah disusun dan membahas Quick Wins untuk BPIW,” ujar Dadang. Lebih lanjut Dadang mengatakan Road Map BPIW mengambil base line dari hasil assesmen kesiapan organisasi, kerangka program dan kegiatan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019. Selain Road Map menurut Dadang, Reformasi Birokrasi BPIW juga mencakup Quick Wins, yang diarahkan sebagai salah satu instrumen dalam mempercepat pencapaian kepercayaan masyarakat, dimana di BPIW jenis pelayanan bersifat tidak langsung. Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak langsung tersebut, usulan Quick Wins BPIW adalah tersusunnya masterplan keterpaduan infrastruktur di 35  wilayah pengembangan strategis (WPS), perencanaan, dan pemrograman yang lebih terpadu dan tersinkronisasi. “BPIW sudah melaksanakan perencanaan pembangunan infrastruktur yg terpadu yang evidence-nya adalah development plan di beberapa WPS. Dari 35 WPS tidak perlu semuanya dijadikan Quick Wins, dapat diambil 5 atau 4 WPS saja yang menjadi sampel untuk Quick Wins,” ungkap Dadang. WPS yang dijadikan sampel diharapkan dapat mencakup semua tugas dan fungsi dari BPIW. Salah satu WPS yang dapat dijadikan acuan adalah WPS Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT). Pasalnya di  WPS ini terdapat pusat pertumbuhan, daerah berkembang, daerah tertinggal kawasan metro kota besar juga kawasan perdesaan dan lainnya. Masing-masing anggota kelompok kerja yang terbagi dalam delapan kelompok kerja reformasi birokrasi hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, FGD ini juga dihadiri beberapa pimpinan BPIW seperti  Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan infrastruktur, Haris Batubara dan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Hadi Sucahyono. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Mirna Amin, yang menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion itu mengatakan Kementerian PUPR telah menerapkan reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dengan demikian menurut Mirna, BPIW sebagai salah satu unit organisasi dari kementerian PUPR, tidak terlepas peranannya dalam menerapkan reformasi birokrasi tersebut.  Bri/infobpiw

Sebagai salah satu langkah menuju terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju status sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.   Demikian disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Netti Malemna, saat rapat pembahasan unit kerja yang diusulkan menjadi Unit Pembangunan Zona Integritas Menuju (WBK) dan (WBBM) di Lingkungan BPIW yang dihadiri oleh Sekretaris BPIW dan jajaran Eselon III BPIW, Jumat. (27/5)   Lebih lanjut Netti menjelaskan untuk menuju WBK dan WBBM tersebut ada beberapa langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang harus dilakukan oleh BPIW. Langkah-langkah tersebut adalah menetapkan unit kerja yang akan dijadikan Zona Integritas  menuju WBK dan WBBM. Selain itu menetapkan rencana kerja Reformasi Birokrasi untuk unit kerja Zona Integritas, pelaksanaan rencana kerja, dan mengukur indikator pengungkit dan indikator hasil yang dicapai. Setelah itu, melakukan monitoring dan evaluasi atas indikator hasil dan pengungkit yang dicapai. Selanjutnya, mengajukan usulan untuk dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).   “Terdapat enam area perubahan Zona Integritas yaitu tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset dan cultural set aparatur,” tutur Netti.   Kepala Bagian Ortala Sekretariat BPIW, Etty Winarni menambahkan berdasarkan keputusan Kepala BPIW, saat ini yang terpilih menjadi unit pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini adalah Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR (Pusat I) dan Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR (Pusat II).  Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pusat tersebut tugasnya adalah merencanakan, memprogramkan, mensinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR. Netti menyarankan untuk langkah selanjutnya adalah pembentukan tim yang bertugas untuk mengevaluasi apa saja kebutuhan organisasi BPIW untuk menuju WBK dan WBBM.   Sebelumnya, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyampaikan bahwa Pusat I dan Pusat II tersebut merupakan frontline dari sisi fungsi BPIW. Oleh karena itu BPIW ingin mendorong frontline inilah yang menjadi motor Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dadang juga mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi di BPIW. “Terpenting adalah bukan hasil akhirnya, namun proses dari perubahan itu sendiri,” tutur Dadang.   Untuk timeline yang harus dilakukan oleh BPIW yakni pada bulan Juni, unit kerja yang diusulkan sudah mulai melengkapi dokumen yang dibutuhkan didampingi oleh tim. Kemudian Bulan Juli akan diadakan penilaian tim internal. Sedangkan, Bulan Juli hingga Agustus sudah disampaikan kepada tim penilai nasional. Diharapkan dari Bulan Agustus hingga sebelum minggu ke- 3 Desember, sudah ada penetapan. (INI/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi  yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki layanan publik yang berkualitas.  Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan inovasi salah satunya pembentukan agen perubahan di tingkat Eselon I yang diharapkan dapat mendorong perubahan pola pikir yang mendasar. Untuk itu, BPIW melakukan rapat penajaman rencana aksi manajemen perubahan reformasi birokrasi Kementerian PUPR tahun 2016-2019, Selasa  (3/5). Kepala BPIW, Hermanto Dardak menyatakan terdapat tiga faktor penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, yaitu membangun birokrasi, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) serta membangun tata laksananya, sehingga akan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut Hermanto menyampaikan bahwa reformasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bisa dilihat dari pembagian peran yang dilakukan saat ini. “Untuk planning saat ini difokuskan ke BPIW, kemudian untuk organizing dilakukan oleh Sekretariat Jenderal,  Implementing dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal, dan controlling dijalankan oleh Inspektorat Jenderal,” tutur Dardak. Tujuan Reformasi yang dilakukan di lingkungan BPIW sendiri untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas BPIW, mewujudkan revolusi mental serta mewujudkan birokrasi BPIW. Hal ini sebagai wujud nyata perubahan organisasi sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PUPR.  Terkait hal itu , Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menjelaskan terdapat tiga sasaran dalam reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BPIW di tahun 2015-2019 yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi sebagai organisasi yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik dalam hal keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah bidang PUPR yang berkualitas. “Perubahan birokrasi dilakukan secara bertahap, mulai dari kondisi yang ada saat ini kemudian diubah menjadi kondisi yang lebih bak di masa datang,” tambah Dadang. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2, gedung BPIW ini juga dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian PUPR diantaranya Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, Haris Batubara, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Netti Malemna, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja BPSDM, Chitra Mardi R, Kepala Biro Kepegawaian, Luthfiel Annam, dan staf Ahli Menteri bidang Hubungan antar lembaga, Mirna Amin. (Adn/InfoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dipilih menjadi salah satu koordinator Penajaman Rencana Aksi dalam mendukung Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk mendukung hal tersebut, BPIW menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Manajemen PerubahanPelaksanaan Reformasi Birokrasi, di Bogor, Kamis (28/4) Saat membuka kegiatan tersebut, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menjelaskan Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggara pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. “Dapat dikatakan bahwa BPIW sendiri dibentuk oleh sebuah proses reformasi birokrasi sehingga ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, ini berarti BPIW sebenarnya sedang menjalankan proses reformasi birokrasi.” ujar Dadang. Diakuinya bahwa BPIW belum sempurna dalam menjalankan Reformasi Birokrasi. Namun Dadang menegaskan BPIW terus berusaha dalam menjalankan Reformasi Birokrasi sesuai dengan aturan yang ada. “BPIW mengemban amanah utama untuk menterpadukan infrastruktur bidang PUPR dan mensinkronkan program pembangunan di Kementerian PUPR,” tutur Dadang lagi. Lebih lanjut Dadang menyatakan area perubahan road map reformasi birokrasi pada 2015-2019 terdiri dari delapan unsur, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia/aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan pubik,  dan mental aparatur. Menurut Dadang, pembaruan unit organisasi BPIW dilakukan melalui tiga  aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), proses kerja, dan output atau hasil kerja. Dari aspek SDM, meski BPIW memiliki keterbatasan SDM, namun setiap SDM harus bisa bekerja secara multitasking atau memiliki konsep yang jelas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian dari aspek proses kerja, dikatakannya bahwa proses kerja BPIW mendukung Reformasi Birokrasi, salah satunya dengan penganggaran Sistem Manajemen Mutu (SMM). Dengan SMM semua pihak di BPIW berkomitmen dalam mencapai sasaran mutu yang telah disepakati bersama dengan tujuan akhir kepuasan stakeholder atas proses kerja BPIW.  Dari sisi aspek output, menurut Dardak, hasil capaian BPIW seperti pengembangan Masterplan yang disusun hingga tahun 2025, menterpadukan lima aspek penting yaitu Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Direktif sektor, Direktif Presiden, serta kecenderungan investasi swasta.“BPIW secara faktual sudah mendukung Reformasi Birokrasi, namun hal ini tentu saja harus didukung dengan bukti-bukti implementasi yang jelas,” tukas Dadang. Acara yang diikuti Pejabat Eselon III dan IV BPIW ini, turut menghadirkan narasumber yakni Nurhaya Sakti selaku Pakar Bidang Reformasi Birokrasi. Dalam presentasinya, Nurhaya memaparkan mengenai definisi manajemen perubahan. Menurutnya manajemen perubahan adalah proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu kinerja yang lebih baik dan mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Ia juga menjelaskan mengenai peran penting manajemen perubahan, dimana perubahan dilakukan secara bertahap, mulai dari kondisi yang ada saat ini kemudian diubah menjadi kondisi yang lebih bak di masa datang, melalui Reformasi Birokrasi. . (Adn/infobpiw)