Berita

BPIW KEMENTERIAN PUPR MELAKUKAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  TAHUN ANGGARAN 2021. SEHUBUNGAN DENGAN HAL ITU, KEPALA BPIW HADI SUCAHYONO MENYATAKAN ANGGARAN YANG AKAN DITERIMA BPIW BELUM DAPAT DIPASTIKAN APAKAH SAMA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. MENGINGAT KONDISI EKONOMI NASIONAL YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI PANDEMI COVID-19. BAHKAN, RESESI EKONOMI DIALAMI NEGARA TETANGGA YAKNI SINGAPURA DAN BEBERAPA NEGARA ASIA SEPERTI JEPANG DAN  HONGKONG. BAGI HADI, BILA ANGGARAN BERKURANG, MAKA HAL ITU MERUPAKAN TANTANGAN TERSENDIRI. MESKI ANGGARAN KEMUNGKINAN BERKURANG, IA MEMINTA BPIW TETAP BEKERJA OPTIMAL DENGAN MELAKSANAKAN SECARA PROGRAM SECARA OPTIMAL DAN EFISIEN. “KITA HARUS SIAP, MESKI ANGGARAN KEMUNGKINAN TIDAK SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, PRODUK KITA TETAP DITAGIH SEPERTI KONSEP PENGEMBANGAN 10 METROPOLITAN DAN PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP 10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL, KAWASAN INDUSTRI, DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS,” TUTUR HADI SAAT MEMBERIKAN ARAHAN PADA KONSINYASI PENYUSUNAN KAK DAN RAB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR WILAYAH III, DI JAKARTA SELATAN, JUMAT 17 APRIL LALU.   Meski tengah menyiapkan anggara tahun depan, Hadi meminta jajarannya tetap menyelesaikan program tahun ini dengan efektif dan efisien. Kalaupun akan melakukan survei atau kegiatan lainnya di daerah, ia mengingatkan kegiatan yang dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan. “Kegiatan diluar daerah gunanya untuk mendapatkan data primer dari kondisi yang sebenarnya dilapangan,” ungkapnya. Selain itu ia juga meminta agar perencanaan dan program yang dibuat dapat divisualkan, sehingga terlihat implementasi dari perencanaan dan program tersebut. “Itu permintaan Pak Presiden dan Pak Menteri. Misalnya, pengembangan Medan dan Semarang divisualkan, mau seperti apa kota-kota tersebut kedepannya. Ini untuk kegiatan bersifat swakelola maupun kontraktual,” tutur Hadi. Dikatakannya juga bahwa kegiatan yang dilakukan, kini memiliki target jangka waktu yang harus dipenuhi. Misalkan konsep pengembangan Metropolitan Kedungsepur yang diberi waktu tiga minggu untuk diselesaikan. Metropolitan ini meliputi Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran (Kab. Semarang), Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kab. Grobogan). Pada kesempatan itu, Hadi juga menerapkan beberapa hal seperti Finalisasi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 ditargetkan selesai pada akhir Juli 2020. “Renstra Kementerian PUPR dan Renstra BPIW 2020-2024 serta Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan rencana kerja BPIW,” tegas Hadi. Terkait tugas dan fungsi BPIW kata Hadi perlu dipahami secara komprehensif dan seragam. Selain itu perlu penyeragaman kegiatan antara Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I-III dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional merupakan koordinator keselarasan program pengembangan wilayah. Kegiatan ini juga diisi dengan paparan Kepala Bidang Keterpaduan Program Zevi Azzaino tentang rancangan Rentra Kementerian PUPR 2020-2024. Beberapa hal yang disampaikannya, salah satunya mengenai Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Menurutnya redesain akan mengurangi tumpang tindih kegiatan antar Kementerian/Lembaga (K/L), meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan Lintas K/L, dan mengurangi cost of bureaucracy atau biaya birokrasi.  “Redesain program Kementerian PUPR sesuai dengan surat Menteri PPN/Bappenas pada 6 Mei 2020 dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian PUPR Berdasarkan Surat Karo PAKLN No. OR.01.01-Sr/333 pada 14 Juli 2020,” tuturnya. Acara tersebut diikuti para kepala pusat, pejabat eselon 3 di BPIW, pejabat fungsional, dan  staf. (Hen/infobpiw).  

Setelah melakukan kampanye, sosialisasi dan pemeriksaan kanker serviks dan payudara di Aceh dan Manado, kali ini Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melakukan kegiatan serupa di Aula Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII, Surabaya, Sabtu (28/10). Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara Internasional yang jatuh pada bulan Oktober. Kampanye, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan yang mengambil tema “Deteksi Dini Mewujudkan Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara” ini merupakan inisiasi dari Ibu Negara, Iriana Joko Widodo beserta istri menteri yang tergabung dalam OASE Kabinet Kerja. Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya, DWP Kementerian PUPR, Yurida Rido menyatakan, kanker serviks dan payudara merupakan penyakit dengan angka kematian tertinggi bagi wanita di Indonesia. “490 ribu perempuan di dunia terkena kanker serviks setiap tahunnya. Dari anggka tersebut (490 ribu,-red) sebanyak 80% penderitanya ada di negara berkembang, termasuk di Indonesia” ungkap Yurida Rido saat menyampaikan sambutan pada pembukaan acara mewakili Istri Menteri PUPR, Kartika Nurani Hadimuljono. Yurida berharap, adanya sosialisasi dan pemeriksaan ini akan dapat meningkatkan kesadaran wanita Indonesia akan pentingnya deteksi dini sebagai langkah awal mencegah berkembangnya kanker. Kegiatan sosialisasi ini juga menghadirkan pembicara yang berpengalaman dalam menangani pasien penderita kanker, dr. H. Ali Fauzi, PGD, Pall Med (ECU). dr. Ali Fauzi menyampaikan, penanganan kanker tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga dengan menerapkan pendekatan holistic demi kesembuhan pasien. Acara sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan ini terlaksana atas kerjasama DWP Kementerian PUPR serta Panitia Paguyuban-paguyuban Balai Kementerian PUPR Surabaya. Putu Ayu Wahana selaku Ketua Panitia melaporkan sebanyak 126 peserta melakukan pemeriksaan Iva dan Sadanis. Dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan ini, diharapkan dapat menekan angka kematian yang disebabkan dari kanker tersebut.(ing/infoBPIW)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Balai Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), di Surabaya, Jumat (9/9). Kunjungan tersebut untuk membahas Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM), Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Khusus Madura (KKM). Pada kesempatan tersebut,  Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyampaikan rencana pembangunan KKJSM. Menurutnya untuk membangun kawasan tersebut membutuhkan tanah seluas 600 Ha. Dalam areal itu didalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan Central Business District (CBD) , kawasan wisata, kawasan fasilitas umum (fasum) serta kawasan rest area. Herman juga memaparkan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Bulu pandan. dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang juga memerlukan lahan seluas 600 Ha. “Lahan tersebut diperuntukan bagi pembangunan kawasan pemukiman, CBD, industri dan pergudangan dan kawasan penunjang pelabuhan” ungkap Herman. Pada saat itu Hermanto Dardak mengatakan bahwa sehubungan dengan pengembangan kawasan yang diusung oleh Kementerian PUPR, peran masterplan menjadi sangat penting, sehingga BPWS perlu menajamkan kembali masterplan yang disuaikan dengan tugas yang di emban oleh BPWS. Masterplan itu menurut Dardak akan mencakup seluruh kawasan potensial yang ada di Pulau Madura, salah satunya adalah pelabuhan Tanjung  Bulu Pandan. “Sehingga dari awal, upaya untuk menggerakan potensi yang lainnya sudah mulai dicicil untuk mengikuti masterplan yang sudah disiapkan. Kami tentunya akan ikut mendukung hal itu. Kawasan pertumbuhan penting untuk kita dukung, sehingga kita mengetahui infrastruktur apa saja yang harus kita bangun,” tutur Dardak. Dardak juga menyambut baik rencana pembangunan rest area atau anjungan cerdas. Menurutnya, Kawasan rest area harus didesain seindah dan senyaman mungkin serta menyelaraskan dengan kultur Madura. Hal itu bertujuan mengedukasi masyarakat serta menjadi destinasi wisata di daerah tersebut. “Selain menjadi tempat beristirahat, rest area juga berfungsi sebagi titik pertemuan antara pemakai jembatan dan usaha kecil menengah atau UKM potensial yang ada di Madura, sehingga produk-produk yang ada di daerah ini bisa dijajakan lebih baik dan lebih menarik,”  ucap Dardak. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan akan dibangun menjadi kawasan KKJSM, KKM dan, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Dalam peninjauan itu, Dardak didampingi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga,  Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris Hasudungan Batubara,  dan beberapa pejabat Eselon III di lingkungan BPIW. (ADN/IND/infobpiw)

Bandar Kayangan yang berada di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dikembangkan menjadi salah satu kota baru di Indonesia. Guna menggali potensi yang dimiliki  Bandar Kayangan tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Kota Mataram, Rabu (4/5). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendukung pengembangan Bandar Kayangan sebagai kota baru .    Daerah tersebut memiliki potensi yang sangat strategis, karena berada di jalur strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama pada ALKI II. Jalur tersebut, merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilintasi kapal asing, mulai dari Selat Makassar, Laut Sulawesi, hingga Selat Lombok. Saat membuka acara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kuswardono menyatakan Kota Baru Bandar Kayangan direncanakan sebagai Global Hub, oleh sebab itu diperlukan banyak forum diskusi dengan stakeholder untuk menyamakan visi dan komitmen, guna mendukung terwujudnya kota baru tersebut. Tim Penggagas Bandar Kayangan, Ferry Djais yang juga menjadi narasumber dalam FGD tersebut mengungkapkan Indonesia belum optimal memanfaatkan keberadaan jalur ALKI sebagai potensi ekonomi yang besar. “Singapura berhasil menangkap potensi strategisnya di Selat Malaka dengan membangun banyak pelabuhan bertaraf internasional. Saat ini kapal-kapal besar dengan teknologi terbaru mulai beralih dari jalur Selat Malaka yang mulai mengalami pendangkalan. Inilah saatnya Indonesia memanfaatkan jalur ALKI sebagai peluang,” ujar Ferry. Senada dengan Djais, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Laksamana Pertama TNI Raja Morni Harahap mendukung rencana pembangunan Kota Baru Bandar Kayangan. Menurutnya, keamanan jalur ALKI perlu dimaksimalkan, apalagi kapal asing tidak perlu meminta izin jika melalui jalur tersebut. “Dengan adanya Bandar Kayangan sebagai Global Hub, tentu akan mempermudah dalam pengawasan kapal-kapal asing yang melintas,” ucapnya. Kepala Bappeda Provinsi NTB Chairul Mahsul menambahkan mewujudkan kota baru tersebut merupakan mimpi masyarakat NTB, khususnya Kabupaten Lombok Utara. Ia berharap melalui kota baru ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi multiplier effect bagi wilayah di sekitar Kabupaten Lombok Utara.    Acara ini dihadiri narasumber dari tim Bandar Kayangan, perwakilan Kementerian Pertahanan, dan perwakilan Ditjen Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan. Sementara peserta yang hadir terdiri dari instansi pemerintah baik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dari Kabupaten Lombok Utara, Real Estat Indonesia dan Bank NTB. Miqdam/Hen/infobpiw