Berita

Rangkaian Pra-Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama BPIW pada Kamis, 24 Maret 2022 memasuki hari ke-4 yang juga hari terakhir kegiatan. Pada hari terakhir tersebut, Pra Konreg menggelar Desk yang dipimpin Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan dengan agenda pendalaman kebutuhan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.  Benny Hermawan menerangkan, pembahasan substansi Pra-Konreg ini merupakan ajang untuk menyamakan pemahaman di internal Kementerian PUPR terkait program dan anggaran T.A 2023. "Adanya pembahasan bersama diharapkan ada pemahaman yang sama, Kementerian PUPR itu satu pemahaman saat Konreg dilaksanakan," jelas Benny. Ia menambahkan, Konreg Kementerian PUPR rencananya akan diselenggarakan pada 31 Maret – 7 April 2022.   Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Edward Abdurrahman memaparkan, arah kebijakan dan rencana strategis Ditjen Perumahan untuk periode 2020-2024 adalah meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak. “Target hingga tahun 2024, 11 juta rumah tangga menghuni rumah layak,” terangnya.  Ia mengungkapkan, ada empat isu utama bidang perumahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Isu tersebut yakni, terbatasnya akses pembiayaan perumahan, rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh, pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan, serta pengembangan kota yang tidak terstruktur (Urban Sprawl).  Kemudian, Ia menerangkan, kebijakan dan strategi Ditjen Perumahan 2020-2024, yakni peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif. “Strategi pertama, mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah,” terangnya. Strategi kedua, lanjutnya, menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah. “Strategi ketiga adalah mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif,” papar Edward.  Lebih lanjut, Ia menerangkan, untuk isu strategis T.A 2023 bidang perumahan, yakni dukungan Ditjen Perumahan pada pelaksanaan kegiatan tematik dan kegiatan direktif nasional Tahun 2023, “OPOR, pemeliharaan dan rehabilitasi khusus untuk aset yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan K/L terkait,” ujarnya.  Kemudian, yang menjadi fokus program Ditjen Perumahan yaitu dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, keterpaduan penanganan kawasan (integrasi program Perumahan dan Cipta Karya), dukungan penyediaan perumahan Aparat Sipil Negara (ASN) pada Ibu Kota Negara (IKN), penanganan rumah khusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana, terdampak program pemerintah, masyarakat kawasan perbatasan dan terdepan, terluar, tertinggal (3T). Selain itu, penajaman kawasan prioritas bidang PUPR untuk mendukung target RPJMN 2020-2024 dan direktif nasional, penanganan backlog rumah MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR).  Untuk arahan strategis kegiatan TA 2023, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, pembangunan perumahan di IKN, penanganan kumuh terpadu, serta major project 1 juta public housing Peningkatan akses.  Ia menjelaskan juga, dukungan Ditjen Perumahan untuk kegiatan tematik tahun 2023, yaitu penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting, perumahan ASN di Ibu Kota Negara, penanganan kumuh terpadu, kawasan industri terpadu dan kawasan ekonomi khusus, mendukung destinasi pariwisata prioritas, pemulihan ekonomi nasional dan public housing, terdampak program pemerintah dan penanganan bencana, kawasan perbatasan 3T serta pembangunan untuk penghuni Eks TimTim.  Kemudian, Ia mengatakan, dukungan Ditjen Perumahan untuk direktif nasional tahun 2023, antara lain Perpres Jawa Tengah, Perpres Jawa Timur, Proyek Strategis Nasional, Inpres Perbatasan, Inpres Papua, Perpres Segitiga Rebana.  Untuk prioritas penganggaran Ditjen Perumahan TA 2023, yaitu antisipasi kegiatan yang terkendala dan diusulkan menjadi kegiatan multi years contract (MYC), identifikasi kegiatan prioritas di lingkungan Ditjen Perumahan termasuk kegiatan OPOR 2023, pemenuhan kebutuhan program 112 kawasan prioritas hasil Rakorbangwil serta penjabaran pekerjaan Direktif Presiden dan Direktif Menteri PUPR, penjabaran kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta penjabaran kegiatan baru yang bersifat prioritas.  Edward mengungkapkan, target dan anggaran Ditjen Perumahan T.A 2023 sesuai hasil Pra-Konreg Ditjen Perumahan pagu kebutuhan TA 2023 mencapai Rp 27,855 triliun, dukungan manajemen dan output non-fisik Rp 0,679 T, pembangunan rumah susun Rp 15,801 T atau 19.297 unit, rumah swadaya Rp 8,538 t atau 416.882 unit,  bantuan PSU dan rumah umum Rp 1,344 T 79.408 unit, serta pembangunan rumah khusus Rp 1,777 T atau 5.855 unit.  Untuk rencana kegiatan kontrak tahun Jamak (KTJ) Ditjen Perumahan TA 2023, antara lain 5 tower rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 13 Tower ASN/TNI/Polri, rusunawa untuk lembaga pendidikanberasrama, 3 tower rusunawa untuk perguruan tinggi, serta rusunawa untuk pekerja.  Usai paparan tersebut, dilakukan diskusi serta pendalaman substansi dalam rangka penajaman program. Turut hadir dalam Desk yakni, Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, BPIW, Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, BPIW, Kuswardono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, Manggas Rudy Siahaan. Selain itu, jajaran Ditjen Perumahan akan melakukan penajaman untuk sejumlah program yang selanjutnya akan disampaikan kepada Biro PAKLN Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)

Pra Konsultasi Regional (Pra-Konreg) yang digelar di ruang rapat lantai 2 kantor BPIW Kementerian PUPR, pda Rabu, 23 Maret, memasuki hari ketiga. Dalam Pra Konreg yang diselenggarakan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN)  ini membahas rencana pembangunan infrastruktur sektor Cipta Karya (CK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023. Dalam paparannya Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen CK Pandu Gunadi Atmosukarto memaparkan beberapa hal seperti Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman TA 2023.  Adapun Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman tersebut pertama melanjutkan program tahun jamak (MYC) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Kedua, Optimalisasi dan Rehabilitasi Infrastruktur Terbangun. Arahan ketiga yakni Dukungan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pelaksanaan kegiatan dari Direktif Presiden/ Menteri yang sudah atau belum ditetapkan dalam Perpres/Inpres, sesuai hasil rapat terbatas  Presiden, merupakan arahan keempat.  Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman yang kelima adalah Kegiatan Penanganan Kemiskinan berupa Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Selanjutnya yang keenam adalah Prioritas Lainnya seperti dukungan sektor CK untuk industri dan penanganan bencana. Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Permukiman yang ketujuh adalah pemenuhan RPJMN dan Renstra berupa kegiatan usulan TA 2022 yang belum dapat diakomodasi sebagai dukungan terhadap pemenuhan RPJMN dan Renstra tersebut Di tahun 2023 menurutnya perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui “OPOR” yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi. “Ditjen CK fokus pada kegiatan Optimalisasi dan Rehabilitasi,” tuturnya.  Ditjen CK menurutnya juga melakukan pemenuhan hasil kegiatan Rakorbangwil TA 2023 di 53 kawasan. Untuk Pulau  Sumatera terdapat 12 kawasan dan Pulau Jawa ada lima kawasan.  Pulau dan Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara terdapat enam kawasan. Sedangkan Pulau Kalimantan sebanyak enam kawasan.  Menanggapi hal itu Kepala BPIW Rachman Arief mengatakan program kerakyatan perlu dintegrasikan lagi, termasuk IBM, sehingga lebih optimal dalam pelaksanaannya. Terkait hasil Rakorbangwil Arief meminta agar dimunculkan prediksi biayanya dan perlu dicek kembali, didalam kawasan prioritas ada infrastruktur apa yang sedang dikerjakan.  Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Edy Juharsyah menambahkan penanganan kawasan kumuh bisa diintegrasikan lagi dan penanganan bencana yang masih harus dituntaskan. Selaku moderator dalam pertemuan itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan berharap intervensi infrastruktur sektor CK berbasis kawasan, sehingga dapat diketahui secara lengkap kebutuhan infrastrukturnya. “Jadi tidak hanya untuk kebutuhan air minum misalnya, tapi juga untuk penanganan sampah.” ujarnya.   Kegiatan yang juga dilakukan secara online ini juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono, para Pejabat Administrator, dan Subkor di lingkungan BPIW. (Hen/infobpiw)  

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah membuka Pra-Konsultasi Regional (Pra-Konreg), di ruang rapat lantai 2 BPIW, Senin, 21 Maret 2022. Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra turut mendampingi Sekjen di acara tersebut. Pra-Konreg merupakan tahapan awal dari serangkaian kegiatan Konreg yang bertujuan untuk melakukan diskusi pendalaman kebutuhan program dan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Pra Konreg yang diselenggarakan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN) ini dilaksanakan pada 21-24 Maret 2022 dan dilakukan secara hybrid.  Dalam kegiatan itu Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR harus memastikan proses perencanaan 2023 ini dapat dilalui dengan baik dalam menghimpun usulan-usulan pembangunan infrastruktur terutama pada saat pelaksanaan Konreg.  Diakuinya banyak usulan pembangunan infrastruktur, namun dengan anggaran terbatas, maka harus ada koridor dalam menentukan prioritas. Koridor itu berupa arahan dari Presiden Joko Widodo yang diperkuat dengan dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.  Arahan tersebut yakni pertama seluruh pekerjaan konstruksi tuntas pada 2023 atau selambat-lambatnya awal 2024. Kedua, tahun 2022 adalah awal dari tahun politik. Saat ini suhu politik sudah terasa dan tensi politik akan terus mengalami eskalasi hingga 2024. Arahan ketiga adalah pembangunan infrastruktur harus fokus pada aspek kualitas dan aspek lingkungan. Pada kesempatan itu ia menyampaikan usulan Tema Konreg 2022 yakni  “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal dan Terpadu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.  Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah  (RKP) 2023 adalah  “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dijelaskannya juga mengenai Substansi Pra-Konreg Tahun 2022 yakni penjabaran jenis-jenis pekerjaan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi,dan  Rehabilitasi (OPOR). Substansi Pra-Konreg lainnya adalah penjabaran proyek-proyek Kontrak Tahun Jamak, kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).   Selanjutnya ada substansi terkait penjabaran proyek-proyek Direktif Presiden dan Direktif Menteri PUPR, Pemenuhan kebutuhan program 112 kawasan prioritas hasil Rakorbangwil, dan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara.  Ia berharap pelaksanaan Pra-Konreg berjalan dengan baik hingga pelaksanaan Konreg.  Saat itu Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra menyampaikan mengenai Arahan Keterpaduan dan Hasil Rakorbangwil 2022 untuk Perencanaan TA 2023.  Dijelaskannnya bahwa Sesi Pleno Rakorbangwil dilaksanakan pada  17 Februari 2022 dan  Desk Rakorbangwil pada  21 dan 22 Februari 2022.  Pembahasan dalam desk Rakorbangwil difokuskan untuk menelaah rencana dan kesiapan pengembangan kawasan untuk mendapatkan dukungan program PUPR, terutama kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan wisata.  “Selain itu dibahas pula arahan program Kementerian PUPR yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) lain,” tuturnya.  Dari 118 Kawasan Prioritas yang telah disepakati antara Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas menurut Arief setelah dilakukan diskusi lebih mendalam, terdapat enam kawasan yang ditangguhkan penanganannya, yaitu KPPN Labangka, Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa, Daerah Tertinggal Rote Ndao, Daerah Tertinggal Sumba Barat, Daerah Tertinggal Sumba Barat Daya, dan Daerah Tertinggal Timor Tengah Selatan.  “Dengan demikian, kawasan prioritas hasil Rakorbangwil yang akan ditangani TA. 2023 menjadi 112 kawasan,” ujarnya. Dari 112 kawasan hasil Rakorbangwil  ini  terdapat delapan kawasan prioritas yang tidak disertai dengan arahan program pembangunan baru namun lebih difokuskan pada kegiatan OPOR dan kegiatan berbasis kerakyatan seperti padat karya dan penanganan kemiskinan ekstrim.  Delapan kawasan tersebut yaitu Kawasan Industri Kuala Tanjung, DPP Bromo Tengger Semeru, Daerah Tertinggal Lembata, Kawasan Industri Palu, PKN Palu, Pulau 3T Buton, Kawasan Industri Pulau Obi, dan Kawasan Industri Teluk Bintuni. Ia berharap Ditjen ABCP (Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan)  agar memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas hasil Rakorbangwil, sebagaimana diamanatkan Menteri PUPR dalam sesi pleno Rakorbangwil.  Dukungan terhadap kawasan prioritas juga dapat berupa program OPOR yang sebagian besar tidak dibahas dalam desk Rakorbangwil. “BPIW bersama perwakilan Ditjen ABCP agar kembali melakukan validasi lapangan lebih lanjut terhadap rekomendasi/arahan program yang menjadi hasil Rakorbangwil, sehingga dapat dilakukan pendetailan rencana pekerjaan dan pengalokasian anggaran dengan lebih optimal,” ucapnya.  Menurut Arief BPIW bersama Biro PAKLN akan melakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan hasil Rakorbangwil, yaitu dalam Konreg, Renja-K/L, dan RKA-K/L. “Diharapkan tidak ada arahan program hasil Rakorbangwil yang tidak dapat diakomodir, karena permasalahan administratif, antara lain  karena belum masuk dalam sistem informasi perencanaan Ditjen. Rakorbangwil akan segera ditetapkan melalui Permen PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman untuk menjadi salah satu kegiatan utama dalam rangkaian perencanaan kementerian. Pra-Konreg diisi dengan paparan dari Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air DItjen SDA Birendrajana yang dilanjutkan dengan pembahasan program secara detail. Kegiatan ini dihadiri Kepala Biro PAKLN Edy Juharsyah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Miftachul Munir, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Edward Abdurrahman, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya  Pandu Gunadi Atmosukarto.  Sedangkan dari BPIW turut hadir Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Hari Suko Setiono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Kuswardono, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan. Pejabat Administrator, Koordinator dan Subkoordinator turut hadir dalam acara tersebut. Rencananya, Konreg Kementerian PUPR akan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret – 7 April 2022.  (Hen/infobpiw)