Berita

Dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerjasama Republik Indonesia (RI)-Perancis dalam bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan, Pemerintah Perancis menghadirkan ahli perencanaan perkotaan dari Perancis untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan perkotaan. Kerjasama tersebut diimplementasikan dalam forum "Strengthening France-Indonesia Cooperation on Urban Planning: Sharing Knowledge in Benefit Analysis of Integrated Infrastructure on Public Works and Housing in Strategic Development Region" yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pekan lalu.  Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan tenaga ahli dari kedua pihak. Dari pihak Perancis, hadir perwakilan dari Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia dan Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan dari French Environment and Energy Management Agency (Ademe). Sementara dari pihak Indonesia, dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pusat Perencanaan Infrastruktur; Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR; Pusat Pengembangan Kawasan Strategis; Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan; Biro PAKLN; Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan; Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air; Direktorat Perencanaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan; Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya; serta Puslitbang Perumahan dan Permukiman PUPR. “Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi manfaat pembangunan infrastruktur terpadu pada sektor sosial, ekonomi, lingkungan dan keuangan di Indonesia. Forum ini diharapkan mampu merumuskan metode dan tools untuk mempertajam analisis manfaat dari pembangunan infrastruktur terpadu di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)” ujar Bapak Zevi Azzaino, Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Analisis Manfaat BPIW, yang hadir mewakili Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR saat sesi pembukaan forum. Menurutnya, pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia saat ini masih menghadapi beragam tantangan. Hal itu terlihat dalam Indek Daya Saing Global Indonesia yang tahun 2016-2017 menempati rangking 41 dunia dan tahun 2017-2018 menempati rangking 36 dunia. Ia menambahkan beragam inovasi sangat diperlukan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain. Ia mengatakan, saat ini perkembangan kota di Indonesia cenderung tumbuh dengan cepat. Perkembangan tersebut terjadi seiring tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan. Terlebih lagi adanya urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan menyebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi perkotaan semakin beragam serta tingginya permintaan dan kebutuhan layanan infrastruktur. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR telah ditetapkan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni meningkatkan keandalan infrastruktur dalam memenuhi ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, konektivitas untuk memperkuat daya saing, layanan infrastruktur dasar, dan pengembangan terpadu antar-daerah, antar-sektor serta tingkat antar-pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Pada forum tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, BPIW, Eko Budi Kurniawan.  Eko mengatakan,  saat ini Indonesia masih belum memiliki regulasi yang terintegrasi antar kementerian dalam merencanakan ruang. Disaat yang sama, ia menambahkan, standar pelayanan kota cerdas berkelanjutan antara lain dapat diukur dari beberapa indikator antara lain, kehidupan cerdas yang berkelanjutan, ekonomi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, lingkungan ekologi cerdas yang berkelanjutan, dan tata kelola komunitas yang cerdas dan berkelanjutan. Beliau menerangkan, sasaran dan standar pelayanan kota cerdas berkelanjutan , antara lain kehidupan cerdas yang berkelanjutan, ekonomi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, lingkungan ekologi cerdas yang berkelanjutan, tata kelola komunitas yang cerdas dan berkelanjutan. Untuk itu, perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian PUPR harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur manfaat dan keberhasilannya. Di lain pihak, Ahli Perencanaan Perwakilan Ademe, Amandine, mengungkapkan, terminologi tingkat administrasi pemerintah Perancis dalam menerapkan perencanaan perkotaan memiliki konseptualisasi yang berbeda dengan Indonesia. Proses Perencanaan di Perancis dimulai dari lingkup terkecil yaitu kota (communes) hingga lingkup nasional (Sraddet). Kemudian, Kebijakan Perencanaan Tata Kota di Perancis ditetapkan berdasarkan kesetaraan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. “Untuk standar perencanaan yang digunakan, Perancis mengacu arahan European Union (EU), HABITAT III dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah Perancis juga menerapkan AEU2 (Environmental Urban Approach) yang merupakan metodologi untuk membantu membangun perencanaan kota yang berkelanjutan dengan 4 (empat) tahapan kunci yaitu visi, tujuan, transkripsi, dan realisasi” ungkap ahli perkotaan Ademe tersebut. Sejumlah isu menarik berhasil diungkapkan dan dibahas pada pertemuan tersebut. Beberapa isu yang muncul antara lain ecology corridor dan circular economic. Economic Corridor adalah pendekatan untuk mendukung tujuan kota cerdas yang berkelanjutan dengan melindungi keanekaragaman hayati di dalam area pembangunan. Sementara itu, circular economic adalah pendekatan untuk mendefinisikan kembali produk dan layanan untuk mendesain limbah dengan meminimalkan dampak negatif dengan cara memanfaatkan limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Berkenaan dengan konsep WPS yang menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengembangkan wilayah tersebut, Ecology Corridor dapat dipertimbangkan untuk digunakan. Pertemuan tersebut juga berhasil memunculkan beberapa hasil penting. Salah satu di antaranya adalah penggunaan indikator oleh pemerintah Perancis untuk mengembangakan wilayah identik dengan pendekatan yang dilakukan oleh BPIW, yaitu melihat Produk Domestik Bruto, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun arahan Ademe untuk kegiatan analisa manfaat yang dilakukan oleh BPIW adalah untuk melakukan analisis terhadap wilayah yang dipilih terlebih dahulu dengan melengkapi data-data penunjang seperti data tentang ekonomi, ekologi, dan populasi guna menghasilkan analisa manfaat yang lebih baik. Diusulkan pula oleh Ademe untuk menggunakan indikator lingkungan seperti tingkat pencemaran terhadap polusi udara, polusi suara, polusi tanah, energi, perubahan iklim, ekosistem, air, dan limbah.(mar)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperpanjang kerja sama dengan Perancis. Salah satunya melakukan penjajakan guna melanjutkan kerja sama pengembangan ecodistrik dalam mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan di Indonesia. “Dalam melakukan penataan kota menuju Kota Cerdas Berkelanjutan memang membutuhkan kemitraan dengan banyak pihak. Termasuk, kemitraan dengan lembaga internasional serta negara sahabat,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan didampingi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat menerima kunjungan perwakilan Greend Building Prancis, Frank Miraux di Kantor BPIW, Jakarta, (17/11). Menurut Rido, BPIW senantiasa membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia, agar kondisi kota-kota yang ada dapat semakin baik pada masa mendatang. Membangun kota, lanjut Rido, membutuhkan perencanaan, konsepsi, proses waktu yang tak singkat serta biaya yang tak murah. “Dengan demikian, terciptanya kemitraan dengan berbagai lembaga yang relevan menjadi semacam keharusan, agar dalam mengembangkan kota-kota dapat semakin mudah dan terwujud dengan waktu yang lebih cepat,” terangnya. Di tempat sama, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Perancis merupakan salah satu negara maju yang patut digandeng dalam pengembangan kota-kota di Indonesia. “Banyak hal yang perlu diadopsi dan dipelajari dari sana (Perancis,-res) terkait pengembangan kota,” ujar Dadang. Menurutnya, saat ini banyak kota-kota di Perancis  yang mengelola sistem perkotaan dengan baik. “Dimana di sana ada kota yang mampu menyuplay energi listriknya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi energi yang ada, mulai dari biomassa, tenaga matahari, pengolahan sampah dan lainnya,” paparnya. Kemudian, lanjutnya, kerja sama yang pernah dilakukan dengan Perancis dalam pengembangan perkotaan di Indonesia bentuknya bantuan. “Dengan makin banyak kota-kota di negeri ini yang mendapat bantuan, hal itu akan membantu pemerintah dalam mengembangkan perkotaan,” terang Dadang. Perwakilan Greend Building Francis, Frank Miraux mengatakan, saat ini kerja sama yang telah dilakukan baru untuk dua kota, yakni Bandung dan Mataram. Menurutnya, Perancis dalam kerja sama pengembangan kota selalu menomorsatukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) penghuni kota dengan menyesuaikan karakter dan nilai-nilai yang hidup di daerahnya. “Perancis melakukan program-program pengembangan perkotaan, selalu berangkat dari pengembangan SDM-nya. Sehingga, kami bersama walikotanya aktif berkampanye kepada warga untuk sama-sama menjaga dan bersama-sama memajukan kota,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga bantuan-bantuan fisik yang diberikan dalam rangka turut menunjang pengembangan kota k earah yang lebih baik. Seperti diketahui, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR pada tahun 2016 melakukan pendampingan terhadap delapan kota untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan.    Delapan kota itu mewakili Sumatera, Kalimantan, Selawesi, kawasan timur dan Jawa, yakni Banda Aceh, Padang, Banjarmasin, Gorontalo, Bau-bau, Ambon, Salatiga, Trenggalek. Diharapkan untuk pengembangan delapan kota tersebut dapat dilakukan kerja sama dengan Perancis.(ris/rovina/infoBPIW)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne BREUZE, yang juga membawa delegasi dari French Ministry of Environment, Energy, and Maritime Affairs (MEDDE) dan French Environment and Energy Managemen Affairs (ADEME) di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (8/3). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh pejabat Eselon I Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) beserta jajaran, Kepala Badan Litbang, Dirjen Sumber Daya Air  dan Direktur Jenderal Cipta Karya.   Duta Besar Perancis Corrine BREUZE mengatakan negaranya mendukung terhadap rencana pengembangan kawasan Eco District dan juga berniat untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia.   Corrine berharap adanya percepatan atas dua inisiatif yang sedang berjalan dengan Indonesia yaitu penyiapan MoU sebagai peningkatan status kerjasama (institutional cooperation) dan percepatan implementasi fisik perwujudan Eco District di 7 kota (technical cooperation). Percepatan atas dua inisiatif tersebut memiliki tujuan sebagai pertukaran para pakar dalam menangani pembangunan yang berkelanjutan dan suatu upaya peningkatan kualitas hidup kota-kota di Indonesia, sekaligus sebagai respon terhadap tantangan perubahan iklim.   Lebih lanjut Corrine menjelaskan, ADEME sebagai badan energi dan linkungan di Perancis siap untuk membantu pengembangan kota-kota di Indonesia dalam 4 bidang kerjasama, yaitu dalam hal pengembangan metodologi untuk urban project, hal-hal yang bersifat teknis, pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) dalam project leader, pertukaran pakar di bidang masing-masing dan peningkatan kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup. “Terkait pengembangan Eco District ini akan dibahas pada Bulan Oktober di Lyon, Perancis mengenai Sustainable City, Social Housing and Rehabilitation Program atau Kota Berkelanjutan, Perumahan Sosial dan Program Rehabilitasi,” lanjut Corrine.   Menurut Menteri Basuki, pengembangan Eco District, harus melihat karakter dari kawasan yang akan dikembangkan. “Kita bisa mengadaptasi konsep dari green city namun tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang terdapat di daerah tersebut,” tutur Basuki.   Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada inisiatif awal dalam bentuk penyusunan implementasi konsep Eco District pada tahun 2013. Eco District merupakan perencanaan perkotaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologis. Gagasan ini menekankan pada pertimbangan masalah lingkungan dengan mengakomodasi konsep Kota Hijau. Konsep tersebut sudah diterapkan di 7 kota di Indonesia, yaitu Kota Bandung, Mataram, Yogyakarta, Singkawang, Wonosobo, Semarang dan Metro Lampung. (Naufal/InfoBPIW)