Kunjungi BPIW, Mahasiswa Unbraw Serap Pengetahuan Praktis PWK
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) menerima kunjungan belajar dari mahasiswa program studi sarjana Jurusan Perencanaan Wilayah
dan Kota (PWK/Planologi), Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat
(2/2).
Kunjungan mahasiswa dalam rangka kuliah tamu "Managing Our Capital City" ini, diterima langsung
Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu beserta jajaran. Pada kuliah tamu tersebut
hadir nara sumber Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Pusat Pengembangan
Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Dr. Eko Budi Kurniawan.
Firman menyatakan, Indonesia sebagai negara besar memiliki rentang wilayah sangat luas akan
memerlukan banyak planner. Hal itu dalam rangka mewujudkankan pengembangan wilayah yang lebih baik
dan ideal. Terlebih, perkembangan kota saat ini bergerak sangat cepat seiring dengan tingginya
populasi penduduk yang tinggal di perkotaan.
“Dari kondisi tersebut, tentunya memerlukan peraturan pemerintah yang mengatur batas ruang, serta
perencanaan tata kota yang lebih baik, agar keberadaan kota-kota di Indonesia semakin tertib dan
ideal lagi,” ujar Firman.
Ia juga mendorong, para mahasiswa PWK Universitas Brawijaya untuk rajin belajar dan senantiasa
mengembangkan kapasitas diri, agar dapat menjadi sosok professional dalam bidang PWK. Menurutnya,
persoalan tata wilayah negeri ini juga akan menjadi tanggung jawab generasi muda. “Iya termasuk
mahasiswa zaman Now ini,” ujar Firman diiringi riuh tawa peserta.
Selain itu, Firman menganjurkan para mahasiswa untuk dapat segera menyelesaikan kuliahnya dengan
baik. Banyak hal di BPIW yang dapat dijadikan bahan skripsi. “Cepat selesaikan kuliahnya, jangan
khawatir BPIW membutuhkan banyak planner. Hidup PWK!” ungkap Firman menyemangati mahasiswa.
Di tempat sama, Dr. Eko Budi Kurniawan mengatakan, saat ini Jabodetabekpunjur menjadi satu dari 13
Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan di Indonesia. “Malah Jabodetabekpunjur merupakan kota
metropolitan terbesar di negeri ini dengan populasi penduduk mencapai 29,6 juta jiwa,” ungkap Eko
yang menyampaikan materi kuliah, “Managing Our Capital City" Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Jakarta dalam Konstelasi Metropolitan Jabodetabekpunjur.
Diungkapkan Eko, sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Jabodetabekpunjur antara
lain, perkembangan yang tak terkendali atau Urban Sprawl, krisis air baik banjir atau kekeringan.
“Termasuk persediaan air baku yang terbatas, kemacetan lalu lintas, serta meluasnya permukiman
kumuh,” ujarnya.
Menurut EKo, dalam menghadapi persoalan perkotaan tersebut BPIW telah melakukan penanganan dengan
menyusun konsep dan perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan yang layak huni, green serta
kota cerdas berdaya saing yang berbasis teknologi.
Menurutnya, konsep itu salah satu pendekatannya adalah WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. WPS
merupakan metode pengembangan berbasis wilayah. “Dimana hasil kajian BPIW, seluruh wilayah di
Indonesia cocok untuk dikelompokan pada 35 WPS,” jelas Eko.
Premisnya, lanjut Eko, ekonomi tidak tumbuh di setiap tempat, namun tumbuh di tempat-tempat
tertentu, sehingga pengembangan infrastrutur juga harus selektif sesuai tempat tumbuhnya ekonomi.
“Harapannya agar biaya belanja infrastruktur lebih efektif dan efisien. Terlebih, keuangan negara
saat ini masih mengalami keterbatasan,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Pembimbing Mahasiswa PWK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Aris Subagyo
mengakui, tujuan kunjungan ke BPIW Kementerian PUPR sebagai upaya menambah pengetahuan mahasiswa
dalam dunia praktisi PWK.
Ia menjelaskan, mahasiswa yang turut dalam rombongan merupakan angkatan menengah hingga akhir, yakni
mulai 2014, 2015 hingga 2016. “Kami harapkan juga, selain mendapat pengetahuan dunia praktisi,
terjalin juga silaturahmi serta kerja sama dengan Kementerian PUPR,” terang Aris. Terlebih, saat ini
banyak Universitas Brawijaya, khususnya alumni PWK yang telah tergabung di Kementerian
PUPR.(ris/infoBPIW)