Berita

Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat memberikan multiplier effect, seperti meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Banten dan sekitarnya. Hal itu terungkap dalam kunjungan lapangan yang diikuti 63 pejabat dan jajaran staf BPIW Kementerian PUPR ke Bendungan Karian dan Jalan Tol Serang-Panimbang, Provinsi Banten, Selasa, 30 November 2021. Kunjungan jajaran BPIW yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra ini, mengawali kunjungan ke proyek pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten dan berakhir dengan kunjungan ke Jalan Tol Serang-Panimbang. Rachman Arief mengatakan, pada kunjungan lapangan ini didominasi generasi muda BPIW yang merupakan para perencana.  “Pembangunan infrastruktur yang ditangani oleh Kementerian PUPR perlu melibatkan BPIW sejak awal proses guna mencapai rekomendasi kebijakan strategis,” terangnya. Setelah kunjungan tersebut, Rachman berharap, jajaran BPIW mendapat pengetahuan menyeluruh terkait potensi Bendungan Karian dan pengembangan kawasan di sekitar Jalan Tol Serang-Panimbang. “Untuk kemudian jajaran BPIW dapat menindaklanjuti dengan perencanaan dan programing pembangunan PUPR, agar keberadaan Bendungan Karian dan Jalan Tol Serang-Panimbang dapat termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” terang Rachman.  Terlebih, lanjutnya, pembangunan Bendungan Karian dan Jalan Tol Serang-Panimbang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan dalam Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 3 Tahun 2016. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengakui, kunjungan lapangan tersebut merupakan tindaklanjut terhadap arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. “Saat Pak Menteri mengunjungi kantor BPIW, Beliau menyampaikan arahan agar jajaran BPIW kunjungan lapangan dan membuat inovasi pada pembangunan PSN di Banten tersebut,” terangnya. Di lokasi proyek Bendungan Karian, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ketut Jayada memaparkan, Bendungan Karian ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 314.7M³, serta  diharapkan dapat mengairi lahan seluas 21.454 Ha, menyediakan pasokan air baku dan menghasilkan listrik. “Bendungan Karian menjadi bendungan terbesar ketiga setelah Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Jatigede,” terangnya. Ia mengatakan, Bendungan Karian akan membantu suplai air baku RKI (rumah tangga, kota dan industri) di tiga provinsi. "Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan wilayah Provinsi DKI Jakarta," terangnya. Selain bermanfaat untuk suplai air baku dan irigasi, Bendungan Karian merupakan bendungan multifungsi yang mampu menjadi pengendali banjir, serta berpotensi sebagai sarana rekreasi, termasuk pembangkit listrik. “Bendungan Karian direncanakan mendapat pengairan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022,” terangnya. Ia mengakui, dalam tahap penyelesaian Bendungan Karian memang masih beberapa kendala, antara lain cuaca yang kerap hujan dan keterlambatan fabrikasi akibat penutupan sejumlah workshop akibat pandemi Covid 19. Hanya saja, kendala tersebut masih dapat teratasi dengan tindak lanjut yang tepat. Sementara itu, di kantor gerbang Jalan Tol Serang-Panimbang, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten, Wida Nurfaida mengatakan, Tol Serang-Panimbang Seksi I Serang-Rangkasbitung telah selesai dibangun dan sudah diresmikan Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Gerbang Tol Rangkasbitung pada Selasa 16 November 2021.  Kemudian pembangunannya akan dilanjutkan dengan Seksi 2, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 km, dan juga Seksi 3 Cileles-Panimbang sepanjang 33 km yang ditargetkan tuntas akhir 2023. Ia mengatakan, Tol Serang-Rakasbitung memiliki yang luar biasa, selain untuk memperlancar konektivitas antara DKI Jakarta, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang hingga Kabupaten Lebak.  Kehadiran Tol Serang-Panimbang juga diharapkan akan mendukung pengembangan ekonomi kawasan Banten Tengah dan Banten Selatan yang semakin dekat dengan Jakarta. Tol ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan, misalnya dari Jakarta menuju Tanjung Lesung yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh sekitar 4-5 jam, nantinya hanya menjadi sekitar 2-3 jam dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam.(ris/infoBPIW)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan studi kelayakan Kawasan Startegis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, Danau Toba, Borobudur dan Lombok pada awal tahun 2017. Studi kelayakan kawasan dilakukan untuk penyusunan Integrated Master Plan pengembangan tiga KSPN prioritas tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam rapat "Wrap Up Meeting Pre-Appraisal Mission dalam Rangka Indonesia Tourism Development Program," di Jakarta, Kamis (22/12). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Bank Dunia, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Badan Otorita Danau Toba serta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dengan tiga destinasi wisata tersebut.  Rido mengatakan, pelaksanaan studi kelayakan kawasan diperkirakan berlangsung hingga Mei 2017. "Seperti diketahui KSPN Danau Toba, Borobudur dan Lombok saat ini sudah memiliki daya tarik terhadap wisatawan asing maupun wisatawan domestik, namun untuk dapat mengembangkan jumlah kunjungan wisatawan perlu dilakukan berbagai penambahan fasilitas-fasilitas di berbagai lini," papar Rido. Pengembangan berbagai fasilitas, lanjut Rido, dalam rangka mencapai target pemerintah di sektor pariwisata berupa kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta pada 2019. Dengan pengembangan yang didukung Bank Dunia, pada 2019 Danau Toba ditarget mendapat kunjungan 1 (satu) juta turis mancanegara serta Borobudur dan Lombok masing-masing ditarget kunjungan 2 (dua) juta turis mancanegara. Lebih lanjut dikatakanya, studi kelayakan kawasan 3 KSPN tersebut sampai penyusunan Integrated Master Plan akan menggunakan biaya pinjaman dari Bank Dunia sebesar 6 juta $ US. Menurutnya, studi kelayakan kawasan tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah terkait pengembangan KSPN Danau Toba, Borobudur dan Lombok. Senior Private Sector Specialist Trade and Competitiveness, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, hasil penilain Bank Dunia terkait permintaan pasar yang perlu dikembangkan di 3 KSPN tersebut meliputi, pengembangan transportasi multidestinasi di lokasi destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan jaringan transportasi wilayah perkotaan sekitar. Bertine melanjutkan, perlu juga ada pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan kearifan lokal dan meminimalisir dampak lingkungan, seperti pengembangan kapasitas komunitas dan budaya lokal di destinasi wisata. Ia mengatakan, dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pengembangan tiga kawasan wisata jumlahnya terbatas, sehingga para pemangku kepentingan perlu melakukan berbagai inovasi skema pendanaan infrastruktur dengan investor lain. “Agar terjadi percepatan dalam pengembangan ketiga kawasan tersebut. Terlebih, kebutuhan infrastruktur akan selalu mengalami pengembangan,” terangnya.(ris/infoBPIW) 

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia, agar dapat mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi pada tahun mendatang, agar semakin terpadu. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris H. Batubara saat membuka “Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016” di Jakarta, Kamis (15/9). Menurut Harris, kondisi pertumbuhan ekonomi  negara yang melambat menjadi salah satu penyebab terjadinya pemotongan anggaran pembangunan infrastuktur sehingga dapat berpengaruh dalam mencapai keterpaduan pembangunan. Adanya pemotongan anggaran untuk infrastruktur, lanjutnya, telah mendorong segenap jajaran di lingkungan Kementerian PUPR untuk dapat memprioritaskan dan lebih fokus dalam belanja infrastuktur PUPR. “Dengan belanja yang dapat diprioritaskan dan lebih fokus, akan semakin mudah untuk mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR,” papar Harris. Selain terpadu, ungkapnya, pembangunan infrastruktur juga harus efektif dan efisien. Artinya, kebutuhan infrastuktur di suatu kawasan itu perlu didorong agar terpenuhi sesuai daya dukung dan daya tampung. Harris juga mengatakan, dalam rencana strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 menyatakan untuk mewujudkan  pencapaian  sasaran strategis PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan  wilayah yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan menjadi 35 WPS. “Nah Keterpaduan pembangunan infrastruktur tersebut, perlu tercipta pada sebuah kawasan dalam WPS, antar kawasan dalam WPS, termasuk antar WPS,” terang Harris seraya berharap, acara tersebut akan dapat menjadi masukan dalam mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur  PUPR pada TA 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi agar pada tahun mendatang pemrogramannya dapat semakin terpadu. Sementara itu, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR,  Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR,  James Siahaan mengakui, pihaknya menggelar acara tersebut untuk memonitor tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada TA 2016. “Termasuk setelah ada pemotongan anggaran, apakah mempengaruhi terhadap keterpaduan infrastruktur PUPR,” jelasnya. James menjelaskan, terlebih setelah ada pemotongan anggaran membuat beberapa proyek di daerah tertunda. “Seperti pembangunan jembatan teluk Kendari, dukungan permukiman di koridor MBBPT (Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api,-red) dan lainnya,” terangnya. James mengakui, pada rapat tersebut BPIW akan mengkonfirmasi perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masing-masing direktorat  jenderal (Ditjen) teknis yang ada di lingkungan Kementerian PUPR, agar dapat menjadi data program dalam melakukan pengukuran tingkat keterpaduan pembangunannya. Untuk pembahasan progres pelaksanaan PSN tersebut, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR menghadirkan enam narasumber dari unit organiasasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)