Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melakukan sinergi dengan sasaran mempercepat pengembangan dan penataan kabupaten/kota prioritas di Tanah Air. Kabupaten/Kota prioritas yang dikembangkan terpilih sesuai kriteria, yakni Morowali, Halmahera Tengah (Weda), Konawe, Luwu Timur (Sorowako), Samarinda, dan Bulungan (Tanjung Selor). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengakui, saat ini BPIW tengah melakukan penyusunan rencana pengembangan kota prioritas berbasis kawasan industri di lima kab./kota di Indonesia. "Yaitu di Morowali, Weda, Konawe, Sorowako, dan Tanjung Selor," terang Yudha saat Audiensi BPIW dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. Pada kesempatan tersebut hadir juga Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Boby Ali Azhari. Menurut Yudha, kerja sama BPIW dan PII diharapkan memberi dampak positif dalam pengembangan kota-kota tersebut, sehingga dapat menjadi percontohan bagi kota lainnya. Ia menerangkan, BPIW mendukung PII, antara lain dukungan kunjungan lapangan, dukungan rapat koordinasi dan dukungan operasional kantor untuk tim sekretariat. Di tempat yang sama, pimpinan rombongan PII yang juga Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BK TKP) PII, Lana Winayanti, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran BPIW atas terlaksananya audiensi pada  Rabu, 24 Mei 2023 yang lalu.  Lana menyatakan, BK TKP PII menyambut baik tawaran untuk terlibat dalam pengembangan kabupaten/kota prioritas yakni Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan BPIW Kementerian PUPR. "Rencana Aksi Pengembangan dan Penataan Kota kerjasama PII dan Bappenas," jelas Lana. Lebih lanjut Lana mengatakan, sasaran dari Rencana Aksi Pengembangan dan Penataan Kota  adalah menyiapkan ground breaking proyek pada bulan Desember 2023. "Kecuali Tanjung Selor," katanya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, ujar Lana, BK TKP PII akan membentuk tim internal yang terdiri atas anggota BK TKP Pengurus Pusat PII, Ketua PII Wilayah (Provinsi), dan Ketua PII Cabang Kota/Kab terkait. Untuk kegiatan yang diusulkan terdiri atas survei lapangan, FGD/webinar (fokus pada intervensi rekayasa), kesekretariatan. "Pelaporan dengan masa kerja selama 6 bulan,” terang Lana. (Ris/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII melaksanakan internalisasi Kesepakatan Bersama dalam kolaborasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR berbasis pendekatan pengembangan wilayah, yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (8/11). Selain dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR, Kesepakatan Bersama tersebut juga melingkupi peningkatan pemahaman BPIW terkait konsep dasar penerapan skema pembiayaan kreatif khususnya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), peningkatan pemahaman PT PII terkait prinsip dan proses perencanaan dan pemrograman berbasis pengembangan wilayah, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BPIW dan PT PII berupa knowledge sharing dan case study proyek terkait skema pembiayaan kreatif, serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan bahwa peran BPIW ke depan semakin strategis di tahapan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Hal ini mendorong BPIW untuk dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pemrograman berdasarkan pengembangan wilayah di Kementerian PUPR.   Produk perencanaan yang dihasilkan oleh BPIW yaitu Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau yang dikenal sebagai RPIW akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Untuk menghasilkan RPIW yang berkualitas dan implementatif perlu penyempurnaan terus menerus atas muatan yang diatur di dalamnya baik melalui diskusi di internal BPIW maupun dengan pihak ekternal yang ahli dan praktisi di bidang perencanaan, pengembangan wilayah maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu selain perlu peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan knowledge sharing, BPIW juga membutuhkan suatu input dan pengalaman terkait  kondisi riil pembangunan infrastruktur di lapangan, termasuk terkait pembiayaan infrastruktur, disini perlunya kolaborasi dengan PT PII sebagai salah satu praktisi di bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur.   Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menyampaikan kolaborasi ini menjadi suatu upaya dalam menjawab tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur khususnya dalam hal pembiayaan, mengingat adanya Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga alternatif pendanaan khususnya skema KPBU perlu dilakukan. “PT PII sebagai Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memberi nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang berperan aktif dalam percepatan penyediaan infrastruktur  khususnya dalam hal ini melalui skema KPBU,” kata Sutopo. Sutopo juga menambahkan, bahwa melalui perannya masing-masing baik PT PII maupun BPIW diharapkan dapat memberikan  layanan yang optimal kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam memetakan rekomendasi skema pembiayaan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR yang terintegrasi. “Dengan ini, diharapkan risiko yang ditimbulkan dari perencanaan - perencanaan pembangunan infrastruktur khususnya yang bersumber dari skema pembiayaan alternatif dapat diminimalisir,” tambah Sutopo.(Ris/Tiara/InfoBPIW)

BPIW Kementerian PUPR akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan   PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) dalam waktu dekat. Nota kesepahaman ini terkait kolaborasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).  Guna mempersiapkan MoU tersebut, dilakukan  Rapat Pembahasan Lanjutan Draft MoU pada 2 Maret 2022 melalui virtual.  Sekretaris BPIW Iwan Nurwanto mengatakan tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah untuk menajamkan persepsi terkait ruang lingkup, pelaksanaan, dan bentuk kerja sama antara BPIW dengan PT.PII.  Tujuan lainnya adalah Perumusan draft awal MoU antara BPIW dengan PT.PII. Rencana penyusunan MoU ini berawal dari pertemuan  Kepala BPIW dan Kepala Pusat Pengembangan infrastruktur Wilayah Nasional dengan Direktur PT.PII yang dilaksanakan di kantor BPIW, 27 Desember 2017 lalu.  Kemudian, pada 10 Januari 2022 dilakukan pertemuan lanjutan antara Kepala Pusat Pengembangan infrastruktur Wilayah Nasional dengan  Direktur PT.PII yang dilaksanakan di kantor PT.PII. Dari pertemuan itu dilanjutkan dengan menyampaikan usulan oleh BPIW  mengenai kegiatan menjadi pelatihan tentang KPBU  pada 4 Februari 2022 lalu.  Di internal BPIW dilakukan pembahasan BPIW terkait rencana perumusan MoU yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pusat dan Sekretariat BPIW. Kegiatan ini diselenggarakan pada 3 Maret 2022.  Kepala Pusat Pengembangan infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan berharap MoU yang akan dilaksanakan tersebut bersifat umum dan sifatnya mereflesikan adanya irisan antara dua fungsi yakni BPIW dan PT.PII. “Jadi bisa digunakan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujarnya.  Rapat yang dimoderatori Subkoordinator Kerja Sama Sekretariat Badan Angger Hassanah ini menghasilkan beberapa pokok pembahasan seperti perlunya klarifikasi lebih lanjut dengan PT.PII terkait klausul rencana kolaborasi antara BPIW dan PT.PII dalam mendukung pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang berbasis pengembangan wilayah. Hal ini diperlukan untuk menetapkan sejauh mana keterlibatan pihak PT.PII dalam penyusunan rencana pengembangan wilayah di BPIW. Kemudian ada pokok pembahasan mengenai penguatan tugas dan fungsi BPIW sebagai integrator perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang diharapkan dapat memberikan masukan terkait rencana pengembangan wilayah, sebagai bahan untuk menyetujui penjaminan proyek KPBU. Pokok pembahasan lainnya adalah konsep Kerja sama yang dituangkan dalam MoU antara PT.PII dan BPIW bersifat timbal balik. Bagi BPIW, manfaat yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman BPIW terkait konsep dasar penerapan skema KPBU sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan dan pemrograman. Sedangkan manfaat yang didapat PT.PII dari kerja sama ini adalah peningkatan pemahaman terkait prinsip dan proses perencanaan dan pemrograman berbasis pengembangan wilayah. Kemudian, hasil pembahasan terkait ruang lingkup MoU antara BPIW dan PT.PII tentang Kolaborasi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Berbasis Pendekatan Pengembangan Wilayah yakni kolaborasi bersama dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR.  Hasil lainnya dari pembahasan ruang lingkup MoU tersebut adalah peningkatan pemahaman BPIW terkait konsep dasar penerapan skema KPBU sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pemrograman dan peningkatan pemahaman PT.PII terkait prinsip dan proses perencanaan dan pemrograman berbasis pengembangan wilayah.  Selain itu juga ada hasil terkait pelaksanaan knowledge sharing dan studi kasus proyek yang kongkrit terkait penerapan skema KPBU bidang PUPR, baik dalam bentuk capacity building, coaching, focus group discussion, maupun bentuk lainnya. Selanjutnya ada hasil berupa pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan para pihak, serta kegiatan llain yang disetujui para pihak. Rapat virtual ini diikuti pejabat administrator dan koordinator di lingkungan BPIW antara lain Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional ZevI Azzaino dan Koordinator Pelaksana Tugas Pengembangan Infrastruktur Pulau/Kepulauan Wilayah I Hasna Widiastuti. Selain itu dihadiri Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Badan Eko Susanto dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Zaldy Sastra.  Selain itu diikuti oleh beberapa subkoordinator antara lain Subkoordinator Hukum Sekretariat Badan Rahindro, dan Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan Sekretariat Badan Alis Listalatu. (Hen/infobpiw)     

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong pengembangan industri beton dan konstruksi di Tanah Air secara optimal, agar industri tersebut mampu memberi dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Indonesia dengan produk dalam negeri. Demikian diungkapkan Ketua PII yang juga Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak didampingi Presiden Direktur PT UBM Pameran Niaga Indonesia, Christopher Eve kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/9). Dardak mengatakan, salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan teknologi dan produk beton dalam negeri, PII berkerjasama PT UBM Pameran Niaga Indonesia akan menyelenggarakan pameran serta konferensi industri beton dan konstruksi se-Asia Tenggara, “Concrete Show South East Asia (SEA) 2016” pada 14-16 September mendatang di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran. Hadirnya pameran serta konferensi tersebut, lanjut Dardak, diharapkan akan mampu memacu insinyur Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kualitas bangunan. Selain itu, para insinyur Indonesia juga diharapkan dapat terus melahirkan hak paten baru untuk produk dan teknologi beton dan konstruksi. Dengan demikian, produk insinyur Indonesia akan mampu bersaing dan memberikan solusi terhadap kebutuhan infrastruktur di dalam negeri, Asia Tenggara serta dunia. Dardak juga mengatakan, untuk mendukung dan merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah serta kalangan pelaku industri. Sementara itu, Christopher Eve mengatakan, Pemerintah Indonesia senantiasa terus fokus pada pembangunan sektor infrastruktur dalam menunjang kemajuan perekonomian. Christopher juga menilai, potensi Indonesia sebagai salah satu pasar konstruksi terus berkembang, sehingga PT UBM Pameran Niaga Indonesia tertarik bekerja sama dengan berbagai pihak menyelenggarakan “Concrete Show South East Asia (SEA) 2016”.   Ia menjelaskan, event tersebut akan menghadirkan berbagai macam produk, jasa, teknologi beton dan konstruksi , seperti concrete mixer, batching palnt, mesin bata ringan, teknologi besi beton dan lainnya.(ris/infoBPIW)

Jakarta - Guna meningkatkan dan memenangkan daya saing bangsa dalam tatanan global dewasa ini, Persatuaan Insinyur Indonesia (PII) bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional mengeluarkan  12 butir pernyataan resmi. Demikian dipaparkan Ketua PII sekaligus Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), A Hermanto Dardak didampingi sejumlah pengurus PII kepada wartawan seusai Halal Bihalal PII di Jakarta, Kamis (11/11).   PII merupakan satu-satunya wadah insinyur di Indonesia dengan anggota lebih dari 750.000 dari berbagai disiplin ilmu teknik. Mencermati berbagai perkembangan nasional dan global sejauh ini PII merasa perlu menyampaikan pernyataan siap bersama pemerintah, masyarakat luas, dan dunia industri maupun dunia usaha untuk secara menerus meningkatkan nilai tambah berbagai produk  nasional.   12 butir-butir pernyataan resmi terkait keinsinyuran, yakni  senantiasa mengedepankan Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Pemakai Jasa maupun Pemanfaat Produk Keinsinyuran dan Tanggung Jawab Profesi terhadap produk keinsinyuran,  Dukungan Pengembangan Vokasi, Meminimalkan Resiko Bencana, Pembangunan Wilayah dan Kawasan, Percepatan dan Penterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Penguatan Kapasitas Inovasi Nasional melalui Triple Helix, Perkotaan Cerdas Layak Huni dan Produktif-efisien sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan serta Perdesaan sebagai Pengaman Pangan Nasional, Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Air, Peningkatan Kapasitas Profesional Insinyur, Kedaulatan Energi Termasuk Konservasi Energi Dan Energi Terbarukan, Pengembangan Sistem dan Industri Maritim Nasional dan Pengembangan Teknologi Masa Depan.   Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Pemakai Jasa maupun Pemanfaat Produk Keinsinyuran dan Tanggung Jawab Profesi terhadap produk keinsinyuran, agar seluruh pengerahan sumberdaya nasional untuk pembangunan infrastruktur dapat memberi hasil maksimal, yang pengembangannya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka insinyur Indonesia dalam memberikan berbagai pelayanan jasanya, senantiasa mengedepankan keselamatan dan keamanan masyarakat pemanfaatan berbagai produk keinsinyuran serta keberlanjutan lingkungan.   Dukungan Pengembangan Vokasi, untuk mengurangi kesenjangan pendidikan angkatan kerja, insinyur dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan melakukan darma bakti masyarakat, berupa transfer iptek kepada angkatan kerja yang berpendidikan dan berpelatihan vokasi, dengan ikut mengembangkan materi pelatihan dan pemagangan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara profesional. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut merupakan bagian dari sistem dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan(PKB).   Meminimalkan Resiko Bencana, mempertimbangkan bahwa Indonesia berada pada daerah rawan bencana ring of fire maupun gunung berapi, maka untuk  meminimalkan dampak bencana pada masyarakat banyak, insinyur mendukung perencanaan dan pelaksanaan  mitigasi bencana melalui pengaturan daerah rawan bencana agar tertuang dalam rencana tata ruang dan pengendaliannya melalui peraturan zonasi maupun melalui peringatan dini yang cerdas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.   Pembangunan Wilayah dan Kawasan, agar semua pihak mensyukuri nilai anugerah alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka SDM insinyur Indonesia siap mendukung percepatan pengembangan wilayah dan kawasan menuju daya dukung dan daya tampungnya dengan bergerak melakukan berbagai inovasi, memberi nilai tambah berbagai sumber daya lokal/nasional dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan  infrastruktur dengan memanfaatkan kekinian(state of the art) teknologi,  agar berbagai hasil produksinya efisien dan cerdas sehingga berdaya saing tinggi.   Percepatan dan Penterpaduan Pembangunan Infrastruktur, agar pembangunan infrastruktur skala besar dan semakin komplek yang saat ini terus dipacu dapat semakin terlaksana secara efisien dan efektif, maka diperlukan peningkatan kapasitas manajemen visi memanfaatkan kekinian teknologi, mendukung kepemimpinan berkomunikasi dengan banyak pihak dengan Program Manajemen Office.   Penguatan Kapasitas Inovasi Nasional melalui Triple Helix, agar kegiatan inovasi menjadi keseharian industri, maka perlu terus diperkuat iklim inovasi nasional dengan  mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan di industri yang fokus senantiasa berupaya memberi nilai tambah berbagai produknya dengan kandungan inovasi dalam negeri (KIDN)/paten, terutama  melalui pemaksimalan kerjasama triple helix diantara  industri, perguruan tinggi dan pemerintah.   Perkotaan Cerdas Layak Huni dan Produktif-efisien sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan serta Perdesaan sebagai Pengaman Pangan Nasional, seiring dengan kenaikan pesat jumlah penduduk perkotaan di Indonesia yang selama 4 dekade terakhir naik 6 kali lipat (dari 20 juta th 1970 menjadi 120 juta th 2010), dan diprediksi masih berlanjut, yang tentunya diikuti berbagai konsentrasi kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya, maupun lingkungan di perkotaan, sehingga perkotaan merupakan konsumer yg sangat memerlukan infrastruktur ekonomi maupun pelayanan dasar, ketahanan pangan yang perlu pasokan dari perdesaan, perumahan layak huni, maupun ketersediaan pekerjaan formal, maupun lingkungan berkelanjutan.   Peningkatan Kapasitas Profesional INSINYUR, dalam tatanan global dan efektifnya Komunitas Asean, maka kualitas dan kuantitas SDM menjadi tolok ukur daya saing, sedangkan jumlah mahasiswa teknik termasuk pertanian saat ini sekitar 15 persen dari seluruh jumlah mahasiswa di Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia(24%), Vietnam(25%), Korea(33%), China(38%), untuk itu perlu upaya khusus untuk meningkatkan minat generasi muda pada pendidikan insinyur.   Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Air, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, diperlukan dukungan agro bisnis mulai dari dukungan proses produksi al. waduk, irigasi, teknologi pertanian di perdesaan serta sistem distribusi dan pemasaran  berbagai produk pertanian antara lain pengembangan infrastruktur jalan dan sistem transportasi serta proses nilai tambah  produk pertanian di berbagai kawasan industri pertanian dan pemasaran di perkotaan   Kedaulatan Energi Termasuk Konservasi Energi Dan Energi Terbarukan, perkembangan pembangunan nasional di Indonesia semakin memerlukan sumber daya energi yang besar, sehingga perlu dikembangkan sistem penyiapan dan pemanfaatan energi nasional yang berada dalam kendali nasional.   Pengembangan Sistem dan Industri Maritim Nasional, untuk meningkatkan efisiensi signifikan, perlu terus dikembangkan teknologi material seperti nano teknologi, teknologi nuklir, dan teknologi Cloud. PII menekankan pentingnya integrasi antar disiplin keinsinyuran. PII merupakan wadah integrasi antar disiplin keinsinyuran.   Pengembangan Teknologi Masa Depan, untuk mendukung pengembangan potensi kemaritiman dengan luas lautan yang dikelola lebih dari dua kali luas daratan dengan garis pantai lebih dari 80.000 km perlu dikembangkan dengan membangun sistem infrastruktur pelabuhan dan industri, perkotaan pantai, industri kemaritiman/armada perkapalan maupun industri perikanan, ekonomi biru yang terintegerasi dalam sistem tol laut nasional.(INI/RIS/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)  dalam hal modernisasi jaringan jalan melalui pembangunan jalan tol. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan di Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur (BPIW), Hermanto Dardak  saat menjadi salah satu pembicara pada seminar tentang “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi” dalam rangka HUT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke-33, di Jakarta (18/9). “Proyek yang telah dijamin melalui PT. PII selama ini adalah Jalan tol Semarang – Batang. Ke depan akan ada rencana penjaminan oleh PT. PII yaitu di ruas jalan tol Samarinda – Balikpapan, jalan tol Manado – Bitung dan jalan tol Malang – Pandaan,” tutur Dardak. Sementara terkait dengan modernisasi jalan, dalam 5 tahun ke depan menurut Dardak, Kementerian PUPR akan terus membenahi jalan arterti primer yang sudah ada. Dalam kesempatan itu Dardak juga menyatakan ada beberapa hal yang memerlukan perhatian dan dukungan dari instansi terkait termasuk BPKP dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, yaitu penyediaan lahan, penyesuaian rencana tata ruang, dan koordinasi dalam pelaksanaan pelebaran jalan terkait program lintas instansi. Selain itu kontinuitas ketersediaan pendanaan untuk program tahunan dan pengadaan barang dan jasa terutama untuk kegiatan tahunan. Ia juga menjelaskan saat ini pembangunan infrastruktur PUPR menggunakan pendekatan wilayah. Selain itu, Dardak juga menjelaskan bahwa pendekatan wilayah tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, kualitas hidup, keseimbangan pengembangan wilayah, ketahanan air, kedaulatan air dan pangan. Dengan pendekatan wilayah tersebut diharapkan mewujudkan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, yang menghasilkan efisiensi pendanaan dan menjamin pencapaian bukan hanya output fisik, namun juga outcome dan impact. “Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pengelola kawasan maupun pemerintah daerah,” ujar Dardak. Salah satu contoh sinergitas menurutnya adalah  penanganan jaringan jalan di Kawasan Industri di Cikarang dan sekitarnya oleh pengelola kawasan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.   Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dadang Kurnia yang juga menjadi moderator dalam seminar itu menambahkan bahwa Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi, mendorong terjadinya peningkatan produktivitas ekonomi dan mempersempit kesenjangan antar daerah.  (INI/InfoBPIW)