Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, M. Zainal Fatah menerima kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Angkatan ke-25 Tahun 2025. Kunjungan yang dilakukan di Gedung Utama Kementerian PU pada Selasa, 10 Juni 2025 ini dihadiri oleh sejumlah 12 peserta P3N.   Saat menyampaikan sambutan, Didi Sumardi selaku ketua rombongan kunjungan ini menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) sebagai metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke Kementerian/Lembaga serta ke daerah untuk mengonfirmasi dan mempelajari berbagai isu strategis yang ada secara mendalam. “Kegiatan ini adalah rangkaian kunjungan yang kita lakukan, dari mulai kementerian hingga ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.” Ucap Didi. Ia berharap bahwa adanya kunjungan ini memberikan tambahan informasi mengenai kebijakan kementerian khususnya hilirisasi sumber daya alam sebagai masukan untuk para peserta.   Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PU, M. Zainal Fatah menjelaskan bahwa peran Kementerian PU dalam penguatan ketahanan nasional mencakup 3 hal yakni swasembada pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi untuk pengairan persawahan, swasembada air melalui pembangunan bendungan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk penyediaan air bersih, serta swasembada energi melalui pembangunan bendungan terintegrasi dengan pembangkit listrik. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU juga mendukung tujuan hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan nasional.   Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIW, Bob Arthur juga menambahkan bahwa program utama Kementerian PU saat ini adalah PU 608 dengan 3 sasaran utamanya yakni efisiensi investasi (ICOR <6), pengentasan kemiskinan (menuju 0%), serta mendorong pertumbuhan ekonomi (8% per tahun). “Melalui dokumen RPIW yang telah disusun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan pengembangan kewilayahan agar terjadi keterpaduan dan integrasi program. Dengan terpadunya program maka apa yang kita harapkan seperti efisiensi, pengentasan kemiskinan, serta ekonomi dapat berlangsung secara efisien,” tutur Bob.   Selanjutnya, Bob menyampaikan bahwa dalam mendukung sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) guna membahas dan menyepakati kawasan prioritas dan indikasi program kegiatan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk membahas usulan provinsi pada kawasan prioritas terpilih.   Kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi Regional (Konreg) yang membahas dan menyepakati kegiatan dari hasil rapat koordinasi teknis sebelumnya, dan terakhir dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk menindaklanjuti hasil Rakortekrenbang dengan mempertimbangkan hasil Konreg Kementerian PU. Dalam hal ini, Kementerian PU menyiapkan target sektor utama diantaranya meliputi pengelolaan sumber daya air serta pembangunan jaringan jalan dan jembatan.     Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Canka Amprawati Suryadi Putri; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; serta para Direktur Sistem dan Strategi Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di lingkungan Kementerian PU. (Mut/Hen/Tiara)