Berita

BPIW Kementerian PUPR saat ini sedang menyusun rencana pengembangan beberapa kawasan metropolitan di Indonesia. Dua diantaranya yaitu Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Metropolitan Bimindo (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara) di Provinsi Sulawesi Utara.    Pembahasan rencana pengembangan kedua kawasan metropolitan tersebut dilakukan melalui rapat yang dilaksanakan pada Hari Senin, 28 Desember 2020. Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono tersebut dilakukan penajaman terutama terkait konsep pengembangan kawasan metropolitan serta dukungan program infrastruktur sektor PUPR dan non PUPR.    Terkait penajaman tersebut, Hadi mencontohkan dibuatnya perhitungan total kebutuhan bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti bendungan dan irigasi. Demikian juga terkait kebutuhan infrastruktur bidang Cipta Karya seperti sanitasi, bidang Perumahan seperti penyediaan rumah susun untuk pekerja, dan  bidang Bina Marga seperti kebutuhan akan infrastruktur jalan.     “Bisa saja bila dari hasil analisis yang kita buat ada jalan provinsi yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, dan itu bisa kita usulkan. Diharapkan pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata  dan Bimindo ini dapat menjadi role mode berikutnya, sesudah Kawasan Metropolitan Kedungsepur, bagi pengembangan kawasan metropolitan di Indonesia,” tutur Hadi.    Semua kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan kedua metropolitan tersebut menurut Hadi dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat perencanaan, salah satunya major project yang terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Hadi juga meminta agar data yang diperoleh termasuk dari Unit Organisasi (UNOR) di lingkungan Kementerian PUPR dikaji dengan lebih mendalam dan disesuaikan dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut. Ia berharap kajian yang dilakukan BPIW merupakan kajian yang bisa direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang berbasis pengembangan wilayah.    Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III Manggas Rudy Siahaan menambahkan konsep pengembangan dua kawasan metropolitan tersebut merupakan jantung atau inti dari hasil kajian. Oleh karenanya ia meminta agar detail permasalahan yang ada di lapangan menjadi perhatian tim penyusun rencana pengembangan kedua kawasan metropolitan itu.    Konsep pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata antara lain mengembangkan jalan lingkar untuk menghubungkan kawasan strategis, penanganan Kota Tangguh sepanjang garis pantai untuk antisipasi bencana alam, tersedianya rumah untuk pekerja buruh industri, dan penanganan kawasan kumuh.  Sedangkan konsep pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo antara lain perwujudan sistem Kota-Kota (Kota Inti dan Kota Sekitarnya), mewujudkan konektivitas yang mengikat kota inti dengan kota-kota sekitarnya dan kawasan strategis di Wilayah Metropolitan Bimindo, Metropolitan Bimindo Bebas Banjir (Pengendalian Banjir dengan Metode Struktur dan Non Struktur), dan Metropolitan Bimindo Bebas Macet (Pengembangan Jalan Lingkar Kota, Jalan Tol, LRT/MRT).    Selain dihadiri pejabat dan staf di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Keterpaduan Program dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B Allien Dyah Lestari, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III A Erwin Adhi Setyadhi, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III B Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C Doedoeng Zenal Arifin. (Hen/infobpiw)  

Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen mendukung percepatan pengembangan wilayah Metropolitan Denpasar melalui perencanaan dan pemrograman. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahan secara virtual dari Jakarta pada Rapat Pembahasan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Metropolitan Denpasar yang digelar di Denpasar, Senin 14 Desember 2020. Dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 3 Juli 2020 tentang pengembangan 10 kawasan metropolitan di Indonesia, ungkap Hadi, saat ini BPIW tengah menyusun rencana dan program pengembangan infrastruktur di wilayah Metropolitan Denpasar.   Ia mengatakan, pengembangan Metropolitan Denpasar  bertujuan mewujudkan kawasan perkotaan yang nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai kegiatan ekonomi nasional berbasis pariwisata kelas dunia. "Termasuk membangun kota yang tetap berjati diri budaya Bali dengan berlandaskan Tri Hita Karana," jelasnya. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, untuk isu strategis di wilayah Metropolitan Denpasar antara lain, lahan yang sangat terbatas, konektivitas dengan beban berat, aksesibilitas antar pusat pelayanan, defisit air baku dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarbagita yang diperkirakan akan penuh kurang dari satu tahun.   Untuk itu, pengembangan infrastruktur di wilayah Metropolitan Denpasar diarahkan untuk dapat menjamin konektivitas atau keterhubungan antar pusat kegiatan ekonomi, terciptanya pelayanan kawasan perkotaan yang baik.   Dengan banyaknya permasalahan kawasan perkotaan yang akan berpengaruh besar pada perencanaan rencana induk infrastruktur PUPR khususnya di Metropolitan Bali, menurut Hadi BPIW melalui tim dari Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, telah menyusun Konsep Rencana dan Program Pengembangan infrastruktur PUPR Wiayah Metropolitan Denpasar.    Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II B BPIW Allien Dyah Lestary menambahkan, ada beberapa usulan Program infrastruktur PUPR Tahun 2022 di kawasan tersebut seperti Pembangunan Penyediaan Air Baku Longstorage Melangit dan pembangunan Penyediaan Air Baku Longstorage Balian.   Selain itu Penggantian Jembatan ruas  Jl. Gatot Subroto Timur, Pembangunan PS Air Limbah untuk Kawasan Tidak terlayani DSDP di Kuta Selatan, Badung,  Pengembangan SPAM Regional Yeh Empas, Pembangunan SPAM Regional Ayung 1, dan Peningkatan kapasitas TPA Suwung (Pembangunan PLTSa Suwung). Kemudian ada usulan program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tersebar di  Sarbagita.    Kegiatan di pulau Dewata ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Selain itu dihadiri perwakilan dari Bappeda Kota Denpasar, Bappeda Kabupaten Badung, Bappelitbangda Kabupaten Gianyar, dan Bappelitbangda Kabupaten Tabanan. Kemudian juga dihadiri Dinas PU Kabupaten/Kota Sarbagita (Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan). (Hen/infobpiw)

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung percepatan pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar-Kab. Maros-Kab. Gowa-Kab. Takalar). Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata yang juga disiarkan secara video conference (Vicon), Selasa (20/10). Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M. Rudy Siahaan saat menyampaikan sambutan dan arahan mengatakan, kegiatan FGD tersebut dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, guna menjaring banyak masukan dan informasi untuk skenario pembangunan di kawasan Metropolitan Mamminasata. Ia berharap, data dan informasi terkait potensi di kawasan Metropolitan Mamminasata dapat dikomunikasikan ke tim BPIW. “Untuk kemudian dilakukan penyusunan MPDP, pra studi kelayakan, dan pra desainnya,” ungkap Rudy. Lebih lanjut, Rudy menerangkan, sasaran digelarnya FGD tersebut untuk membuat skenario pembangunan infrastruktur jangka menengah pada masa kehidupan normal baru, serta pengembangan infrastruktur dalam stimulus percepatan pemulihan ekonomi. Dijelaskannya, Kementerian PUPR dapat mendukung pengembangan Metropolitan Mamminasata, antara lain pada sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti, pembangunan bendungan, jaringan irigasi, sumber air baku untuk masyarakat dan lainnya. "Kemudian, ada dukungan dari sektor konektivitas, seperti pembangunan jalan akses bandara, jalan nasional, jembatan serta lainnya," terang Rudi. Untuk sektor Cipta Karya, seperti penataan pemukiman kumuh, sanitasi, penyediaan air bersih, taman dan lainnya. Adapun, untuk sektor Perumahan seperti penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, rumah susun ataupun rumah khusus dan lainnya. Rudy mengatakan, arah kebijakan pembangunan Pulau Sulawesi dalam RPJMN 2020-2024, antara lain memperkuat Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Kemudian, pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, maritim atau kelautan," ujarnya. Rudy juga menambahkan, Sulawesi juga diarahkan memiliki hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang. "Selain itu, perlu ada pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan wilayah di Sulawesi," terangnya. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III. A, Erwin Adhi Setyadhi mengatakan, saat ini tim penyusun rencana pembangunan Metropolitan Mamminasata masih menjaring dan menganalisa informasi, untuk kemudian melakukan penajaman program. "Untuk kemudian akan disusun rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata," terang Erwin. FGD ini diikuti peserta dari unit organisasi di Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, serta perwakilan pemerintah kota/kabupaten di Kawasan Metropolitan Mamminasata (ris/infoBPIW)  

Kawasan Perkotaan dan Metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, menjadi epicentrum penyebaran Covid-19. Kawasan tersebut sekaligus terdampak cukup besar, dengan ancaman peningkatan kemiskinan, angka pengangguran, serta penurunan pendapatan ekonomi.  Guna mengatasi hal itu Pemerintah memfokuskan pembangunan 10 Metropolitan Cerdas untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.  Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan penerapan pendekatan “cerdas” bukan sebagai tujuan atau citra kota (city branding), namun sebagai akselerator terwujudnya metropolitan cerdas yang kompak, nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Lebih lanjut ia menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan.    “Strategi pembangunan saat ini perlu adanya replikasi penerapan Metropolitan Cerdas di 10 metropolitan Indonesia. Untuk mewujudkan Metropolitan Cerdas, juga diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, termasuk BUMN dan swasta dalam penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujar Hadi saat menjadi salah satu pembicara pada Webinar Transformasi Digital #02 bertema “Tantangan Pembangunan Metropolitan Cerdas di Indonesia Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jumat, 18 September 2020.  Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) Institut Teknologi Bandung (ITB).    Pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menurut Hadi beberapa telah mengimplementasikan konsep Kota Cerdas. Sebagai contoh Metropolitan Jakarta yang menerapkan Transit Oriented Development (TOD) seperti Integrasi Moda dengan Pusat-Pusat Kegiatan dan Moda Raya Terpadu (MRT). Kemudian penerapan transparansi data perencanaan. Di Metropolitan Surabaya menerapkan konsep “cerdas” nya antara lain dengan transportasi cerdas dan komunitas cerdas.    Satu dari 10 kawasan metropolitan yang telah disusun master plan- nya oleh BPIW adalah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi).  Di Metropolitan Kedungsepur ini kata Hadi menggabungkan semua aspek seperti aspek konektivitas, ketahanan pangan, sumber air, peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, serta aspek lainnya. Tidak hanya membangun infrastruktur sektor PUPR berbasis pengembangan wilayah, menurut Hadi BPIW juga telah menghitung peningkatan manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada metropolitan tersebut. “Dengan demikian yang kita tuju tidak hanya output, tetapi juga outcome,” tutur Hadi.    Di lingkungan Kementerian PUPR sendiri pendekatan “cerdas” telah diterapkan pada sejumlah tempat. “Gedung-gedung dan kawasan perkantoran di Kementerian PUPR menerapkan hemat listrik, hemat air, recycling, dan reuse. Selain itu, bangunan disini menerapkan green building,” tutur Hadi. Terobosan teknologi berupa rumah tahan gempa juga telah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa daerah.  Selain itu, Kementerian PUPR telah membuat “program cerdas” berupa Padat Karya Tunai. Hal ini untuk membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, terutama sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.    Menurut Hadi, BPIW telah menerapkan smart planning and programming dalam pembangunan infrastruktur PUPR, yaitu dengan melakukan penyusunan rencana dan sinkronisasi program melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang digunakan yaitu SIBAS RIPI PUPR (Sistem Informasi dan Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPro (Sistem Informasi Pemrograman). Sinkronisasi program tersebut juga dilakukan melalui mekanisme Konsultasi Regional (Konreg), dimana beberapa wilayah dilakukan dengan memanfaatkan teleconference.   Dalam Webinar ini, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah penerapan metropolitan cerdas memerlukan keterlibatan semua pihak seperti Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, komunitas, swasta, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan mengenai transformasi digital untuk pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19.  Ketidakhadiran udang-undang perkotaan menurutnya menyulitkan dalam menjaga kelembagaan perkotaan, oleh karenanya, perlu diidentifikasi norma-norma baru yang dapat diterima nilai-nilai masa depan yang menjadi masukan dalam peraturan perundangan. “Hal yang perlu menjadi perhatian adalah lembaga inisiasi program pembangunan perkotaan, digitalisasi, pembiayaan perkotaan, dan peran serta masyarakat,” tuturnya.    Narasumber lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan mengenai program kerja dan kelembagaan pengelolaan Metropolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) dan Cekungan Bandung  (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang).    Mantan Wali Kota Bandung ini memulai paparannya dengan isu strategis yakni isu terkait penataan ruang di Cekungan Bandung seperti degradasi ekosistem sungai Citarum dan  isu tentang persampahan seperti jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)  yang belum memadai. Selanjutnya isu terkait Sumber Daya Air, dimana salah satu isunya adalah keterbatasan pasokan air baku kemampuan pembiayaan daerah untuk pengadaan air minum yang terbatas.  Kemudian isu strategis terkait transportasi, dimana kawasan tersebut masih dihadapkan masalah transportasi publik yang belum memadai dan masih banyak kendaraan pribadi.    Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori saat memberikan paparan mengatakan perlu adanya kelembagaan yang bersifat koordinatif dengan kewenangan yang menyesuaikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan metropolitan. “Perlu kerja sama daerah yang lebih terintegrasi khususnya dalam kerangka keterpaduan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengedepankan pada teknologi informasi,” ucapnya.   Sedangkan Delik Hudalah dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB memaparkan mengenai transformasi cerdas melewati batas metropolitan untuk mengobati krisis. Direktur Jajabeka Sutedja Sidarta menerangkan mengenai beberapa hal, salah satunya mengenai peran korporasi dan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan industri. Webinar ini dimoderatori Lana Winayanti dan dibuka oleh Suhono H. Supangkat. (Hen/infobpiw)

Pemerintah telah menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas. Dari 10 wilayah metropolitan tersebut, BPIW saat ini sedang melakukan penyusunan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan).    Setelah Kedungsepur, BPIW akan melanjutkan penyusunan konsep  pengembangan sembilan wilayah  metropolitan.  Namun, dalam rapat ini dibahas tiga wilayah metropolitan yakni Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), dan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado).     Rapat membahas konsep penyusunan tiga metropolitan tersebut dilakukan pada 27 Agustus lalu dipimpin oleh Kepala BPIW Hadi Sucahyono.  Dalam rapat dibahas beberapa hal seperti profiling kawasan Metropolitan Mamminatasa dan identifikasi kawasan strategis yang meliputi kawasan industri, aerocity, pelabuhan, dan pendidikan. Dalam pertemuan itu Hadi meminta tim dapat memuat kondisi eksisting kawasan metropolitan tersebut. Misalnya di sisi utara metropolitan itu  terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja yang menjadi salah satu destinasi pariwisata yang didukung pengembangannya oleh Kementerian PUPR.   Sedangkan penyusunan konsep pengembangan Metropolitan Mebidangro dilakukan dengan melihat sektor dominan yaitu industri, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Terkait hal itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Tris Raditian berharap dengan adanya pengembangan kawasan Metropolitan Mebidangro, dapat memperlancar konektivitas komoditas dari Tanah Karo dan sumber-sumber produksi lainnya. “Komoditas dari Provinsi Sumatera Utara seperti hasil holtikultura dan tanaman pangan, sudah terkenal untuk ekspor melalui Pelabuhan Belawan,” tuturnya.   Sementara terkait Pengembangan Metropolitan Bimindo tim penyusun memaparkan mengenai konsep pengembangan infrastruktur sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Untuk konsep pengembangan infrastruktur beberapa diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan tol ruas Bandara–Likupang (Bina Marga), Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Kota Tomohon (Cipta Karya), pembangunan embung sumber air baku Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang (Sumber Daya Air), dan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Perumahan).    Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional, Firman H. Napitupulu menambahkan bahwa revitalisasi metropolitan dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam tahap awal menurutnya diperlukan identifikasi permasalahan metropolitan dikaitkan dengan rencana pengembangan eksisting yang sudah ada maupun tidak.  “Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program yang dibuat bertujuan untuk rehabilitasi dan revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek,” tutur Firman.    Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III,  Manggas Rudy Siahaan yang memoderatori pertemuan itu menyatakan nantinya akan diagendakan survei ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.  Sedangkan pertemuan asistensi selanjutnya dijadwalkan tiga minggu lagi.    Menurut Hadi, kedepan BPIW akan menyusun enam Kawasan Metropolitan lagi, yakni Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabek-Punjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur). Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan). Lalu ada Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan). (Hen/infobpiw)    

BPIW Kementerian PUPR memastikan akan mempercepat pengembangan 10 Kawasan Metropolitan prioritas di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam "Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di 10 Kawasan Metropolitan" yang digelar di Jakarta, Senin (20/7). Rakor tersebut dihadiri jajaran pejabat BPIW dan konsultan pengembangan Kawasan Metropolitan.   10 Kawasan Metropolitan prioritas di Indonesia yang segera dikembangkan yakni, Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabekpunjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur). Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kota Semarang, Ungaran Kab. Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kab. Grobogan). Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan), Banjar Bakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan), Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) dan Bimindo (Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara). Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini ada arahan dari Menteri PUPR untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Produk perencanaan dan program pengembangan 10 Kawasan Metropolitan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat.  "Terutama untuk Kawasan Metropolitan Kedungsepur, targetnya dua pekan kedepan harus sudah jadi produk perencanaannya," terangnya.  Ia berharap, penyusunan rencana pengembangan Kawasan Kedungsepur dilakukan cepat. "Untuk itu, penyusunan perencanaan 9 Kawasan Metropolitan lainnya juga harus bisa cepat, agar saat ada permintaan dokumen perencanaan Kawasan Metropolitan sudah siap," terangnya. Hadi menekankan, kerja luar biasa harus bisa dilakukan mengingat saat ini masa krisis. "Seperti amanat Presiden Joko Widodo, pada masa krisis perasaan pejabat publik harus sama, rasa dalam krisis. Dengan begitu pola kerja sudah tidak bisa biasa-biasa lagi atau linier. Harus ada kerja luar biasa dan terobosan-terobosan baru," lanjutnya. Lebih lanjut, menurutnya, Kementerian PUPR diminta pemerintah memberikan masukan dan menyampaikan program pembangunan jangka pendek serta jangka panjang di 10 Kawasan Metropolitan. "Selain itu, saya titip dalam penyusunan perencanaan pengembangan 10 kawasan Metropolitan ini harus betul-betul berkualitas. Perencanaan yang disusun betul-betul menjadi arahan dalam pengembangan Kawasan Metropolitan yang bisa diterapkan,” terangnya.(ris/infoBPIW)