Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali menggelar Konsultasi Regional (Konreg). Kali ini, Konreg ketiga digelar di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (10/3). Konreg yang akan dilaksanakan selama tiga hari ini, dibuka langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Auditorium Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala guna membahas program pengembangan infrastruktur PUPR tahun anggaran (TA) 2020 di provinsi wilayah Sumatera. Pembukaan turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta jajaran dan para undangan. Basuki saat menyampaikan arahannya mengatakan, pesan presiden pada sidang kabinet Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Jakarta yaitu, perlu adanya pelaksanaan tahapan kerja teknokratik. "Aga seperti penyusunan RKP 2020 dan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020, harus tetap berjalan,” ungkap Basuki. Kemudian, lanjut Basuki, kedua, pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Selain itu, ada juga pesan antisipasi terhadap dinamika perekonomian dunia, seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia. “Terakhir, menciptakan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan swasta,” papar Basuki. Ia menjelaskan, setiap tahun Kementerian PUPR mesti melakukan tiga hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR. “Yaitu, evaluasi terhadap program yang telah dilakukan, memastikan program tahun berjalan tercapai dan melakukan melakukan pemrograman untuk tahun selanjutnya,” ujarnya. “Terlebih, saat ini Indonesia berada pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan akan segera memasuki transisi pada periode RPJMN 2020-2024,” lanjutnya. Basuki juga menerangkan, tujuan Konreg 2019 antara lain, memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah. “Kedua, memastikan keberlanjutan pembangunan dari RPJMN 2015-2019,” paparnya. Selain itu, lanjutnya, guna memprioritaskan program untuk empat sasaran yang belum tercapai di 2015-2019. “Yakni sektor air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak,” tegasnya. Ia menambahkan, Konreg juga bertujuan alokasi anggaran ditingkatkan efisiensinya untuk belanja modal dan kegiatan khusus di Sumatera, seperti jalan, destinasi wisata, ketahanan terhadap bencana alam. Lebih lanjut, Basuki mengatakan, Konreg juga bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pembangunan infrastruktur PUPR untuk rakyat. “Melalui proses konreg, program yang dihasilkan merupakan sinkronisasi top and bottom atau sinkronisasi pusat dan daerah. Dengan begitu, pusat dan daerah akan semakin fokus terhadap tugas dan fungsinya,” terangnya. Basuki mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan disambut pemerintah daerah dengan membangun daerah irigasinya, sehingga manfaat keberadaan bendungan akan menjadi benar-benar dirasakan masyarakat luas. Di tempat sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, strategi pengembangan infrastruktur PUPR 2020-2024 antara lain, memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. “Kemudian, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia,” ungkap Hadi. Selain itu, lanjutnya, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. “Ada juga pemantapan ketahanan air, pemerataan pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi,” papar Hadi. Hadi juga mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan pendekatan yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Ia menyebutkan, seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya. Ia mencontohkan, untuk kawasan industri yang didukung untuk berkembang, seperti Kuala Tanjung, Tanggamus, Dumai, Tanjung Buton serta Batu Licin. Kemudian, untuk KEK ada Arun, Sei Mangkei, Tanjung Api-Api dan Tanjung Kelayang. “Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasawan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, isu strategis pengembangan wilayah 2020-2024 di Sumatera, yakni penyelesaian pembangunan Asian Highway Network, mengurangi disparitas wilayah barat dan timur Pulau Sumatera. “Ada juga peningkatan layanan infrastruktur PUPR di daerah, dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, dan energi,” terangnya.   Selain itu, lanjutnya, ada juga penyelesaian proyek strategis nasional, merespon trend urbanisasi serta pengurangan resiko atau mitigasi bencana di Pulau Sumatera.   "Pelaksanaan konreg tahun ini disamping ada meeting program, juga mulai melakukan terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan konreg jarak jauh melalui media video conference. Untuk di Sumatera Konreg jarak jauh akan dilakukan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 14-15/3/2019 yang akan datang,” paparnya. Konreg untuk seluruh provinsi di Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Kota Mataram untuk wilayah provinsi Kalimantan dan Nusa Tenggara, Kota Makassar untuk wilayah provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua. Kemudian, konreg ketiga di Kota Banda Aceh wilayah provinsi Sumatera dan Kota Bogor untuk wilayah provinsi Jawa dan Bali. Adapun peserta konreg adalah perwakilan pemerintah provinsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas bidang PUPR, Balai Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, serta perwakilan Unor di Kementerian PUPR. (tim/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan usulan New Initiative (inisiatif baru,-red) tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk optimalisasi capaian kinerja BPIW pada tahun-tahun mendatang.    Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, inisiatif baru BPIW tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan program Kementerian PUPR. "New Initiative BPIW ini akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR. Sebab, bersifat penting dalam mempersiapkan program kerja baru di tahun mendatang," ungkap Lana saat menyampaikan Arahan Kebijakan BPIW dalam “Pembahasan Usulan New Initiative Program, Kegiatan dan Anggaran BPIW Tahun 2019" di Jakarta, akhir pekan lalu.   Ia juga menjelaskan, selama ini banyak harapan yang dititipkan kepada BPIW dari Kementerian PUPR. Sehingga, BPIW harus bekerja keras dan bekerja kolektif dalam memenuhi harapan tersebut, guna merealisasikan keterpaduan dan sinkronisasi program PUPR yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Dengan begitu, lanjutnya, BPIW perlu mengambil peran lebih dalam menjamin keterpaduan perencanaan dan program Kementerian PUPR. "Salah satunya seperti membuat policy brief (arahan kebijakan,-red) hasil kajian komprehensif yang dilakukan BPIW, untuk memudahkan pimpinan Kementerian PUPR dalam mengambil kebijakan," terangnya. Terlebih, Instruksi Presiden pada era saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga dari sisi perencanaan dan pemprograman perlu ikut menyesuaikan. Dengan begitu, BPIW juga dituntut mampu menyesuaikan dan mampu mengejar target–target yang dicanangkan Presiden  Lana menuturkan, hal-hal yang perlu mendapat perhatian BPIW antara lain, Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Transmigrasi, isu Perubahan Iklim dan lainnya. “Artinya tantangan yang dihadapi BPIW saat ini, perlu mendapat dukungan dari seluruh staf BPIW. Termasuk, pedoman dan KAK (Kerangka Acuan Kerja,-red) dalam menjalankannya. Sehingga, diharapkan dalam mengerjakannya terbentuk irama yang sama dan bersifat kolaboratif,” pesan Lana.  Hal senada diungkapkan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H Napitupulu. Menurut Firman, New Initiative BPIW merupakan langkah BPIW menyampaikan masukan guna menjadi arahan, kebijakan dan strategi Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Termasuk, dalam penanganan isu-isu strategis nasional. Firman menjelaskan, untuk new initiative BPIW dapat melakukan Collaborative Management Infrastruktur Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hal tersebut sebagai penunjang penanganan DAS Citarum yang kini menjadi isu nasional. “Kemudian mendukung wadah kerjasama internasional seperti Kerjasama Sijori (Singapura, Johor dan Riau), yakni  pada kegiatan Collaborative Management Infrastruktur Selat Malaka,” terangnya.  Selain itu, lanjutnya, Collaborative Management Infrastruktur untuk mendukung jalur logistik dan destinasi wisata dunia, yakni untuk ASEAN Highway Network dan One Belt and One Road Initiative (Obor). (ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut meramaikan acara silaturahmi dan halalbihalal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (3/7) kemarin. Acara yang digelar pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran ini dipimpin Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono. Pada kesempatan tersebut Menteri PUPR didampingi istri serta pejabat eselon I Kementerian PUPR menyalami satu per satu para pegawai Kementerian PUPR. Usai kegiatan tersebut, Basuki mengatakan, halalbihalal merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi. "Selain itu, acara halalbihalal ini juga dapat menjadi wadah untuk lebih mendekatkan para pejabat dengan para pegawai dan staf di Kementerian PUPR," paparnya. Ia berharap, setelah libur hari raya Idul Fitri 2017 para pegawai dapat segera kembali bekerja dengan semangat baru "Kita adakan silaturahmi untuk mempererat kebersamaan agar semua bisa langsung kerja," tegasnya. Hal senada diterangkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan. Menurutnya, libur hari raya tahun ini berlangsung cukup panjang. "Saat ini (libur,-red) telah usai, sehingga semua pegawai, khususnya di lingkungan BPIW perlu kembali fokus pada pekerjaan," terangnya. Ia yakin, setelah liburan ini ada energi baru pada seluruh pegawai guna kembali berkerja dengan fokus, untuk dapat menyelesaikan seluruh target-target yang ada.(*/ris/infoBPIW)

Setelah menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) untuk provinsi wilayah Sumatera di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) pada 7-9 Maret lalu. Kali ini, Badan Pengembangan Infrastrktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konreg untuk provinsi wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali di Surabaya, Jawa Timur, 14-16 Maret 2017. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam video sambutannya mengatakan, sejak dua tahun terakhir Kementerian PUPR telah menerapkan dasar perencanaan dan pemrograman dengan metode kewilayahan. “Salah satu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia,” papar Basuki, Selasa (14/3).  Dengan begitu, lanjutnya, perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR perlu memperhatikan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah, agar belanja kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur menjadi lebih efektif. “Kemudian, dalam perencanaan tidak boleh selalu diartikan mengkonsep keinginan, namun perencanaan diarahkan mengkonsep hal yang dibutuhkan, sehingga hasil pembangunannya dapat  segera dimanfaatkan dan dibutuhkan masyarakat,” jelas Basuki. Ia menambahkan, perencanaan juga mesti dapat menyentuh wilayah terisolasi, agar dapat menekan kemahalan harga di wilayah tersebut. Basuki juga mengatakan, programming merupakan perencanaan yang sudah dikaitkan dengan dimensi waktu dan uang. “Berapa lama akan diselesaikan dan berapa banyak uang yang harus disediakan untuk suatu pembangunan. Hanya dengan demikianlah kita akan bisa mempertanggungjawabkan, jika perencanaan dan program kita (Kementerian PUPR,-red) kredibel,” terangnya. Terakhir mengenai keuangan, ungkapnya, saat ini harus lebih kreatif. Terlebih, pemerintah telah membuat beragam terobosan yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dibiayai anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Contohnya sekarang, PUPR tahun 2017 mendapatkan amanah anggaran Rp 101 Triliun dari APBN, tapi yang harus kita pertanggungjawabkan tidak hanya Rp 101 Triliun, namun lebih dari Rp 500 Triliun karena ada investasi-investasi swasta terhadap infrastruktur PUPR,” papar Basuki. Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti juga mengatakan, Kementerian PUPR memang harus jeli menangkap peluang dan mencari inovasi untuk pendanaan pengembangan infrastruktur non APBN. “Dan yang perlu dikembangkan adalah, APBN itu langkah terakhir sebagai sumber pendanaan,” terangnya. Terlebih, lanjutnya, kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2018 mencapai 147 triliun, namun realisasi pengalokasiannya tidak mencapai seluruh anggaran yang dibutuhkan. Ia berharap, kini seluruh daerah dapat menyusun program yang konkret untuk menunjang pembangunan infrastruktur. “Kemudian masing-masing daerah harus menyusun program yang benar-benar tajam dan fokus untuk pencapaian target prioritas nasional,” papar Anita yang juga membuka acara prakonreg tersebut. Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan, pelaksanaan Pra Konreg di Surabaya memiliki nilai yang strategis dalam upaya mewujudkan visi yang sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yakni "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".  Terlebih, provinsi peserta Pra Konreg adalah provinsi yang posisi lokasinya berada pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dengan kriteria sudah berkembang. “Sehingga diharapkan Pra Konreg di Surabaya ini, dapat benar-benar menciptakan peningkatan investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan perekonomian bangsa,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Saifullah mengatakan, Pemrov Jatim mengusulkan percepatan pembangunan jalan di bagian selatan serta percepatan penyelesaian jalan tol. “Kami ingin jalan tol yang melingkari Jatim bisa segera terwujud dari Surabaya hingga Banyuwangi,” ujarnya. Selain itu, perlu juga penguatan pelabuhan untuk kurangi biaya logistik. Pasalnya, saat ini untuk mengirim barang dari Surabaya ke Makasar lewat laut  biayanya Rp 9 juta per kontainer, sementara kirim ke Singapura hanya Rp 2,5 juta. “Hal itu terjadi salah satunya karena infrastruktur pelabuhan di dalam negeri, khususnya Jatim yang masih kurang mendukung,” ungkapnya. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR, BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menerangkan, pelaksanaan Pra Konreg di Surabaya secara teknis dibagi dalam 2 sesi, yaitu, sesi panel yang merupakan wahana penyampaian arah kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kemudian dilanjutkan dengan sesi desk masing masing provinsi yang melibatkan Empat sektor utama di bidang PUPR yaitu Sektor Sumber Daya Air, Jalan, Infrastruktur Permukiman dan Perumahan serta  Bappeda Propinsi dan Dinas Propinsi yang  terkait dengan PUPR. Adapun jumlah peserta yang hadir pada acara tersebut sekitar 400 perwakilan dari pemerintah daerah, Balai, satker dan SKPD daerah. (ris/ind/InfoBPIW)    

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kini memiliki pemimpin baru. Sejak berdiri sejak tahun 2015, jabatan Kepala BPIW dijabat Hermanto Dardak. Namun kini jabatan tersebut dijabat oleh Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi. Pergantian ‘nakhoda’ BPIW ini dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, di Kantor Kementerian PUPR, Rabu  (21/9). Pergantian pejabat ini berdasarkan Keputusan Presiden No.97/TPA tanggal  9 September 2016. Selain Kepala BPIW Menteri PUPR juga melantik lima pejabat lainnya, yakni Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal mengantikan Taufik Widjojono, Imam Santoso sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air menggantikan Mudjiadi, Andreas Suhono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggantikan Anita Firmanti Eko Susetyowati, Arie Setiadi Moerwanto sebagai Direktur Jenderal Bina Marga menggantikan Hediyanto W.Husaini, dan Sri Hartoyo sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya menggantikan Andreas Suhono. Saat memberikan kata sambutan, Basuki menyatakan bahwa serah terima ini hal biasa dalam memelihara dinamisasi dan jalannya roda organisasi Kementerian PUPR. Kepada pejabat yang diganti, Basuki mengucapkan terimakasih atas kerja keras yang dilakukan selama ini. Kemudian kepada pejabat yang baru,  ia meminta dapat bekerja lebih baik lagi, lebih tertib  dan juga lebih cepat. Basuki juga berharap, agar para pejabat tidak duduk manis saja akan tetapi harus kelapangan untuk mengontrol jalan, irigasi dan lainnya. "Terjun kelapangan, serta tentunya dengan memperhatikan kualitas," tegasnya. Dalam kegiatan ini juga diisi dengan penandatangan dan pernyataan pakta integritasi, dimana para pejabat yang baru dilantik berjanji untuk tidak melakukan korupsi dan tidak  melakukan perbuatan melakukan hukum, serta menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Seusai pelantikan, Menteri PUPR beserta jajarannya menyempatkan diri berkunjung ke ICT room. Pada saat itu Hermanto Dardak memaparkan fungsi dari ICT room, dimana dapat mensinergikan data dan informasi mengenai infrastruktur dari masing-masing unit organisasi atau unor  terkait, seperti Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. Tidak hanya itu ICT room nantinya dapat menginformasikan kepada masyarakat bila terjadi bencana seperti banjir. Usai pelantikan tersebut, Dardak melakukan pertemuan dengan seluruh pejabat di lingkungan BPIW. Dalam pertemuan itu Dardak berterima kasih atas kerjasama dan kerja keras selama ini. “Menurut saya, BPIW salah satu pengalaman hebat dalam hidup saya,” ucap Dardak. Sementara itu, Kepala BPIW yang baru, Rido Matari Ichwan yang sebelumnya juga pernah menjadi kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PU, berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Dardak selama ini, seperti program pengembangan infrastruktur melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan dukungan Kementerian PUPR terkait 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hen/Ris/infobpiw

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Halal Bihalal dan SIlaturahmi yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (3/8) Halal bihalal merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang biasa diadakan setelah lebaran Idul Fitri. Halal bihalal juga biasa dilakukan di hari pertama bekerja, seperti yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian PUPR di awal bulan Juli lalu. DWP Kementerian PUPR juga turut mengadakan Halal Bihalal guna menjalin silaturahmi antar istri pegawai Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono mengapresiasi DWP Kementerian PUPR yang selalu menjalin silaturahmi antar anggota. Ia menilai dengan silaturahmi, para istri dapat mensupport suami yang sedang bertugas. “Dengan silaturahmi kita bisa mendukung bapak-bapak yang sedang bertugas. Apalagi  tugas yang diemban tidak mudah. Saya yakin, dibalik keberhasilan bapak-bapak, pasti ada peran ibu-ibu yang kuat,”ujar Basuki. Penasihat DWP Kementerian PUPR, Kartika Basuki menambahkan halal bihalal merupakan hal penting yang dapat menjaga hubungan baik. Selain itu menurut istri Menteri PUPR ini  dengan halal bihalal juga dapat menjalin tali silaturahmi seluruh anggota DWP. Dalam laporannya, Ketua DWP Kementerian PUPR, Titie Hermanto Dardak menjelaskan beberapa kegiatan telah dilakukan organisasinya, seperti mengadakan pasar murah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, mengadakan bazar yang bertujuan untuk menggali potensi dan kreatifitas para anggota, serta mengunjungi beberapa pensiunan Kementerian PUPR. Acara halal bihalal tersebut diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan saritilawah. Kemudian juga diadakan ceramah agama dan do’a oleh Kana Sutrisna, tarian anak-anak Rumpin Dharma Vidya, Kolintang Kaliandra, dan karawitan. Acara diakhiri dengan saling berjabatan tangan, ramah tamah dan makan siang. Acara yang berlangsung sejak pukul 8 pagi ini dihadiri oleh seluruh pengurus, anggota maupun alumni DWP Kementerian PUPR. Kegiatan itu juga dihadiri para pejabat Kementerian PUPR seperti Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Serta  Masyarakat, Lana Winayanti, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Rido Matar. (ADN/infobpiw)