Berita

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dukungan program pengembangan infrastruktur PUPR di desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa, BPIW Kementerian PUPR menggelar “Workshop Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa”. Hadir pada workshop tersebut Anggota DPR RI Komisi V, Ir. Sudjadi, Bupati Kabupaten Magelang, Zaenal Arifin, Guru Besar Teknik Arsitektur UGM, Wiendu Nuryanti, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDTT, Bito Wikantosa, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur desa dari 30 desa di Kabupaten Magelang. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Dr. Dadang Rukmana menyampaikan dalam sambutannya mewakili Bapak Plt. Kepala BPIW, dukungan PUPR di kawasan perdesaan salah satunya melalui program padat karya. Anggaran program ini meningkat setiap tahunnya, pada TA 2021 anggaran program padat karya sebesar Rp. 23,34  T dimana kabupaten Magelang mendapat alokasi sebesar Rp. 33,63 M. “Hal ini sebagai salah satu upaya akselerasi mengangkat ekonomi desa dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional menghadapi pandemic Covid.” Ujar Dadang Rukmana. Selain itu Dadang Rukmana juga kembali mengingatkan pentingnya perubahan paradigma pembangunan desa yang sebelumnya desa sebagai objek pembangunan (top down planning) menjadi desa sebagai subyek pembangunan partisipatoris (bottom up planning), untuk itu penting bagi desa memiliki masterplan. Materplan merupakan perencanaan yang komprehensif karena memuat isu strategis serta berbagai potensi dan permasalahan yang ada sehingga dapat menjadi acuan dalam pembangunan. Dalam sambutannya, Sudjadi mengungkapkan dipilihnya Kabupaten Magelang karena banyak Kepala desa yang memiliki leadership yang bagus dalam membangun desanya dan memiliki keinginan untuk menjadikan desanya sebagai desa andalan, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. “Dengan dilaksanakan kegiatan ini, kami tidak mengharapkan hasil yang sempurna, namun minimal kesadaran dan tanggung jawab aparatur desa akan pentingnya masterplan desa, serta mapping infrastruktur di dalamnya dapat terbangun.” Ujar Sudjadi. Bupati Magelang dalam sambutannya menyampaikan, saat ini perubahan begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi, dan diharapkan kita dapat beradaptasi. Masterplan yang disusun oleh desa, nantinya akan menjadi basis data pengambilan kebijakan yang akan membantu perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif.  Pada sesi stadium generale yang diisi oleh Direktur Kemendesa PDTT, Guru Besar Fakultas Teknik UGM, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II BPIW, Wiendu Nuryanti mengatakan bahwa dalam penyusunan masterplan desa yang baik, harus memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat desa (SKPDes), program lintas SKPD, program prioritas Kewilayahan serta rencana  kegiatan (programming).  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Ir. Kuswardono menyampaikan  pembangunan infrastruktur di desa diarahkan untuk mendorong peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan komoditas unggulan serta pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Pembangunan Infrastuktur di desa memiliki peran penting sebagai leverage (pengungkit) terhadap aktivitas ekonomi yang sudah ada di desa seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun pariwisata. Perkembangan tersebut harus dimotori dengan kemauan kuat dari para stakeholders di desa untuk memajukan wilayahnya. Selain mendapatkan materi dari narasumber utama, peserta juga mendapatkan pembekalan materi teknis dari Kepala BBWS Serayu Opak, Kepala BPPW Jawa Tengah serta Kepala BP2P J-III (Jawa Tengah & DIY) sebagai bekal dalam melaksanakan simulasi dan advokasi (praktik) Penyusunan Masterplan Infrastruktur Terpadu Desa di hari kedua pelaksanaan workshop. “Harapan kedepannya 30 Kepala Desa yang hadir pada kegiatan ini dapat mengimplementasikan gagasan-gagasan serta inovasi yang disusun melalui masterplan desa ini dan kedepannya menjadi desa yang berprestasi dan cemerlang”, Sudjadi menyampaikan dalam sambutan penutupnya.(far/mut/sid/infoBPIW)

Realisasi agenda Nawacita berupa membangun dari pinggiran terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Saat ini BPIW tengah menyusun Rencana Pengembangan Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana ini disusun berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti amanah Keputusan Presiden No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar. Untuk menindaklanjuti tujuan tersebut, BPIW mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat pada Rabu 8 Mei 2019 di Kantor Bupati Rote Ndao.  Agusta Ersada Sinulingga sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penjaringan aspirasi daerah dalam rangka penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Ba’a Kab. Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya tersebut Agusta menegaskan bahwa Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kabupaten Rote Ndao dilakukan sesuai dengan potensi unggulan kawasan, berbasis pengembangan wilayah berkelanjutan. “Masterplan ini disusun untuk meningkatkan fungsi kota kecil di PPKT dan wilayah sekitarnya, dengan adanya masterplan ini pengembangan Perkotaan Ba’a diharapkan dapat di akselerasi dan lebih terintegrasi”, sambung Agusta. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kabupaten Rote Ndao menyatakan apresiasinya atas penyusunan masterplan ini, Untung menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah telah berupaya untuk mendorong pertumbuhan kawasan di Kabupaten Rote Ndao, antara lain dengan mengembangkan potensi perikanan di kawasan pesisir serta pengembangan potensi wisata. Kabupaten Rote Ndao saat ini juga tengah mendorong Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batutua yang terletak di Rote Barat Daya sebagai upaya mengembangkan pusat pertumbuhan baru. Untung menambahkan, terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Rote Ndao, terdapat permasalahan yang terjadi di pulau terluar, salah satunya yaitu terbatasnya fasilitas dan kesejahteraan aparat keamanan. Dalam rapat ini BPIW menjaring aspirasi dari pemerintah daerah terkait program pembangunan yang telah dilaksanakan dan juga program yang diperlukan dalam rangka pengembangan kawasan. Hasil dari jaring aspirasi ini nantinya menjadi masukan dalam penyusunan Masterplan, Development Plan, Pra Studi Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Ba’a Kab. Rote Ndao. (hkl/mut/aje)

Guna menjaring masukan untuk menyempurnakan penyusunan dokumen masterplan dan pra-desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kota Kecil Kawasan Perbatasan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar “Rapat Pembahasan Masterplan KPPN dan Kota Kecil Kawasan Perbatasan Negara Tahun Penyusunan 2018,” di Jakarta, Selasa (14/8). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga saat menyampaikan arahan mengatakan, Nawacita Presiden pada poin ke-3  mengamanatkan pembangunan nasional diutamakan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Menurutnya, tujuan pembangunan kawasan perdesaan antara lain mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi desa-kota.  “Kawasan perbatasan negara juga harus diperhatikan dan dibangun, agar menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa,” terangnya. Ia menyatakan, Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN (Pos Lintas Batas Negara,-red), tetapi melanjutkan dengan zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas. Kemudian, agar disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, sehingga kawasan di sekitar PLBN dapat dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam mendukung agenda Nawacita poin ke-3, lanjutnya, pada tahun 2018 BPIW Kementerian PUPR tengah melaksanakan kegiatan penyusunan Masterplan dan Pra-Desain di Kab. Bengkayang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Ngada, Kab. Konawe Selatan, dan Kab. Muna Barat. “Selain pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, RPJMN 2015-2019 juga mengamanatkan pengembangan pusat ekonomi kawasan perbatasan. Pada tahun 2018 BPIW tengah menyusun masterplan kota kecil kawasan perbatasan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kawasan Perbatasan Wini di Kab. Timor Tengah Utara, Kawasan Perbatasan Motamasin Kab. Malaka, serta Kawasan Perbatasan Skouw Kota Jayapura,” paparnya. Ia menyatakan, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan masterplan KPPN dan kota kecil. Antara lain, KPPN dan kota kecil harus dikembangkan sesuai fungsinya. “Apakah KPPN tersebut agropolitan atau minapolitan ataupun pariwisata. KPPN harus berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pemasaran dan kawasan permukiman,” terangnya. “Kedua, muatan masterplan terdiri dari lintas sektor dengan memperhatikan pembiayaan, apakah dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Investor atau masyarakat. Ketiga, pelaksanaannya haruslah terpadu dan terintegrasi karena masterplan merupakan dokumen kesepakatan. Keempat, Pemerintah Kabupaten berperan sebagai leading sector. Ia berharap masterplan KPPN dan Kota Kecil berhasil mengidentifikasi, profil, kinerja kawasan, isu strategis, potensi, permasalahan kawasan, analisis kawasan. “Termasuk kebijakan dan strategi pengembangan kawasan, konsep pengembangan kawasan, program dan kegiatan infrastruktur PUPR, dan infrastruktur strategis lainnya,” terang Agusta. Rapat tersebut dihadiri perwakilan, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Unit Organisasi terkait di lingkungan Kementerian PUPR, dan Unsur Pemerintah Daerah di lokasi KPPN dan Kota Kecil Kawasan Perbatasan Negara. Arief Wiroyudo, mewakili Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas mengatakan, pembangunan kawasan perdesaan memerlukan komitmen dan harmonisasi dengan pemerintah daerah. “Kemudian perlunya standar umum dalam penyusunan masterplan kawasan perdesaan. Termasuk ruang lingkup, tujuan, substansi, dan regulasi,” jelasnya. Ia mengatakan, dalam mengidentifikasi rencana kebutuhan per kawasan harus lebih jelas, tajam, dan konkret. “Hal penting juga koordinasi yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan intervensi antar lintas K/L, daerah, swasta dan masyarakat,” terangnya. Mustikorini Indrijatiningrum, mewakili Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK mengatakan,  “Dimensi masterplan harus fokus pada tema dan produk unggulan kawasan. Perlu dilakukan manajemen yang baik dalam pengelolaan kawasan perdesaan juga termasuk pemanfaatan informasi teknologi untuk percepatan pembangunan ekonomi kawasan,” Kartika Listriana, mewakili Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian mengatakan, “Diharapkan kedepannya pengembangan kawasan tidak hanya pada lokasi yang sudah ada, melainkan ada inisiasi yang ditekankan untuk mencari lokus lokus baru yang akan mengangkat perekonomian kawasan perbatasan.” (sin/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada tahun 2018 akan melakukan penyusunan masterplan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara, yakni Kawasan Skouw di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua.  Hal itu dipaparkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara yang digelar di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (9/4).  Agusta mengatakan, arah kebijakan untuk kawasan perbatasan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman. Saat ini, lanjutnya, perbatasan negara di Kawasan Skouw telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. PLBN tersebut terdiri dari, Bangunan Utama, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Kedatangan, Bangunan Klinik, Bangunan carwash, Bangunan Jembatan Timbang, Bangunan Pemindai Truk, Bangunan Pemeriksaan Terpadu Keberangkatan, Bangunan Gudang Sita, Kennel, Bangunan Utilitas, Bangunan Check Point dan Monumen Tasbara.  "Infrastruktur PLBN telah terbangun, namun masih belum cukup untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi di sekitar PLBN, sehingga diperlukan inovasi lainnya," terangnya. Untuk itu diperlukan masterplan pengembangan ekonomi yang melibatkan setiap kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pemprov Papua, Pemkot Jayapuara, kepolisian dan TNI. "Terutama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengembangkan ekonomi di kawasan itu," terangnya. Menurutnya, proses penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kawasan Skouw akan melibatkan seluruh sektor. “Termasuk untuk memuat kejelasan siapa akan berbuat apa,” terangnya. Agusta menerangkan, cakupan deliniasi wilayah pengembangan ekonomi perbatasan skouw akan mencakup seluruh kampung di Distrik Muaratami dan sebagian Distrik Abepura untuk mengakomodir sektor pariwisata setelah terbangunnya jembatan holtekamp. “Nantinya Pemerintah Kota Jayapura yang secara final akan memutuskan deliniasi kawasan pengembangan  tersebut. Adapun pengembangannya diarahkan menjadi kawasan tematik agropolitan, minapolitan dan pariwisata,” terangnya. Di tempat sama saat membuka rakor,  Kepala Bidang Ekonomi Strategis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kartika Listriana mengatakan, Nawacita pemerintah mengamanahkan kawasan perbatasan negara harus diperhatikan dan dibangun, sehingga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa. Pemerintah, lanjutnya, diamanatkan agar tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN, tetapi perlu melakukan pembangunan zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas.  “Zona pendukung dapat dikembangkan menjadi terminal barang maupun penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung lainnya,” terangnya. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, lanjutnya, kawasan di sekitar PLBN perlu dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di tempat sama, Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Vina Tambu mengatakan, dalam penyusunan masterplan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara Skouw agar dapat dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED), agar pelaksanaan implementasi program lebih cepat terlaksana dan lebih cepat menggerakkan perekonomian setempat.  Menurutnya, adanya penyusunan masterplan dan DED yang disusun pusat akan lebih memudahkan daerah dalam berpartisipasi pengembangan ekonomi sekitar. “Tentu pemerintah daerah akan berperan sesuai dengan kewenangannya,” terangnya. Ia menceritakan, saat ini komoditas unggulan di Kawasan Perbatasan Skouw antara lain, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. "Untuk ternak yakni, sapi, kerbau, kambing, babi, ayam ras, ayam buras serta itik/entok," terangnya.(ris/afri/infoBPIW)          

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomiten melakukan percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). BPIW sendiri menargetkan penyusunan enam masterplan KPPN dari 19 masterplan KPPN yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2018 dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).  "Keenam masterplan KPPN itu, yakni masterplan KPPN Boalemo, KPPN Bengkayang, KPPN Lombok Tengah, KPPN Muna Barat, KPPN Konawe Selatan dan KPPN Ngada," ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga mewakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat menyampaikan arahan dalam kegiatan “Persiapan Penyusunan Masterplan KPPN Tahun Anggaran (T.A) 2018” di Jakarta, akhir pekan lalu. Sisanya untuk 13 masterplan KPPN lagi, lanjut Agusta, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDPTT) akan menyusun 10 masterplan KPPN serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebanyak tiga masterplan KPPN. Masterplan KPPN yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dukungan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan. Sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017, pemerintah telah berhasil menyusun 40 masterplan KPPN. "Adapun tahun 2018 ini akan menyusun 19 masterplan KPPN serta tahun 2019 akan menyusun satu masterplan KPPN," terangnya.  Menurutnya, penyusunan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru menuju kota kecil dan kota baru. Selain itu, penurunan desa tertinggal sampai 5.000 desa dan peningkatan desa mandiri sampai 2.000 desa. Dalam mendukung sasaran RPJMN tersebut, lanjutnya, Kementerian PUPR berupaya melakukan upaya pemenuhan standar pelayanan minimum desa, termasuk permukiman transmigrasi. "Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi," terangnya.  Selain itu, mewujudkan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau. "Termasuk perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster, khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi," jelasnya. Kementerian PUPR sendiri, ungkap Agusta, dalam melakukan pengembangan infrastruktur menerapkan pendekatan konsep kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Dimana pendekatan WPS tersebut, salah satunya melakukan dukungan pengembangan infrastuktur untuk kawasan perdesaan atau KPPN," tegas Agusta. Di tempat yang sama, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR, Dwityo A. Soeranto mengatakan, penanganan kawasan perdesaan oleh Ditjen Cipta Karya meliputi, antara lain penataan bangunan dan lingkungan seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan bangunan dan lingkungan di kawasan pariwisata.  Kemudian pengembangan kawasan permukiman, seperti pembangunan Prasarana Sarana Dasar (PSD) kawasan permukiman perdesaan, pembangunan PSD di kawasan agropolitan dan minapolitan. “Ada juga pengolahan air limbah dan drainase, seperti pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan dan lainnya,” ujar Dwityo. Selain itu, ada juga pengolahan persampahan, seperti pembangunan dan optimalisasi tempat pembuangan  sampah akhir (TPA) dan lainnya. termasuk, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), seperti pembangunan SPAM di kawasan perdesaan dan rawan air, optimalisasi jaringan air minum dan lainnya. Di tempat sama, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Awal Subandar menegaskan, semangat kebersamaan dan keterpaduan dalam menyusun masterplan KPNN senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan, guna mendukung pengembangan KPPN dapat terealisasi dengan baik dan berlangsung cepat. Menurutnya, pengembangan KPPN harus dilakukan secara bersama oleh seluruh lintas sektor terkait. “Jangan hanya mengandalkan sektor tertentu, seperti infrastruktur,” jelasnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Desa dan PDPTT, Kementerian ATR, Bappenas, dan perwakilan pemerintah daerah yang kawasannya disusun masterplan KPPN 2018.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur di kawasan menuju destinasi wisata serta di dalam kawasan destinasinya sendiri. “Seperti memberikan dukungan terhadap sistem konektivitas (jalan,-red) demi dapat memberikan memudahkan akses menuju KSPN prioritas. Terwujudnya kemudahan akses akan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Forum Diskusi “Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Upaya Pencapaian Target Wisman Sebanyak 20 Juta di Tahun 2019” di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jakarta, Senin (29/8). Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Manoarfa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Dadang Rizki, serta perwakilan akademisi dan praktisi perencanaan. Rido menambahkan, ada juga dukungan infrastruktur PUPT terhadap pengembangan KSPN prioritas berupa peningkatan kualitas dan kenyamanan di dalam kawasan destinasi. “Kemudian ada juga sarana hunian atau perumahan untuk para pekerja di kawasan wisata,” terang Rido. 10 KSPN prioritas tersebut, ungkapnya, KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai. Selain itu, ada KSPN prioritas tambahan, yakni Toraja dan Mandeh, sehingga totalnya 10+2 KSPN prioritas. Lebih lanjut Rido menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur dengan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan pada 35 WPS. “Dukungan terhadap pengembangan KSPN, BPIW melakukan penyusunan Masterplan dan Development Plan (MPDP) WPS yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan,” terangnya. Rido mencontohkan, untuk pembangunan konektivitas di KSPN Danau Toba seperti Pembangunan Jalan TOL Tebing Tinggi–Siantar–Parapat, pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir, Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir. “Untuk setiap KSPN tentu ada pembangunan konektivitasnya,” terangnya.  Selain itu, lanjutnya, ada juga peningkatan kualitas dan kenyamanan berupa pengelolaan sampah di destinasi wisata KSPN, pembangunan taman dan kursi-kursi publik dan lainnya, agar dapat menambah betah wisatawan.  Di tempat sama, Taufik Madjid mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan banyak desa wisata. “Dalam hal ini kami lebih pada pemberdayaan masyarakat desanya, agar masyarakat desa wisata siap dalam menerima wisatawan dengan sikap yang lebih baik,” terangnya. Dengan begitu, lanjut Taufik, Kemendes PDTT dalam mengembangkan desa wisata lebih pada pendampingan terhadap masyarakat. “Program yang digulirkan beragam pelatihan, mulai dari pengetahuan sikap baik menerima wisatawan, menjaga kelestarian destinasi wisata dan lainnya,” terang Taufik. Dadang Rizki menerangkan, saat ini Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 Program Prioritas guna mencapai target. “Untuk memenuhi target yang ada, Kemenpar telah menetapkan tiga program teratas yakni Digital Tourism, Homestay Desa Wisata, serta Air Connectivity,” terang Dadang. Menurutnya, digitalisasi pariwisata merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena saat ini siapa saja dapat menjgakses internet. Diperkirakan 63% dari total perjalanan wisata melalui koneksi internet. “Trendnya wisatawan itu melakukan riset, memesan tiket dan hotel secara digital saat ini,” kata Dadang. Selain itu, lanjutnya, pariwisata tidak dapat lepas dari peran masyarakan sekitar destinasi wisata, contohnya keberadaan homestay yang melibatkan langsung masyarakat sebagai tuan rumah. Interaksi yang terjadi di dalam homestay antara pemilik rumah dan wisatawan menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan, di samping itu dampak ekonomi juga dlrasakan langsung oleh pemilik rumah. “Pembangunan 1000 homestay yang didorong Kementerian Pariwisata dan didukung Kementerian/Lembaga terkait diharapkan menjadi salah satu quick wins,” terangnya. Kemudian, konektivitas udara merupakan hal krusial dalam pariwisata. Sebab, mayoritas wisatawan mancanegara datang melalui bandar udara. Sebelum mengakhiri rapat, Suharso Manoarfa berharap, seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terus berkolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait didorong untuk dapat merangkul swasta. “Intinya kita harus memberikan semangat optimisme kepada semua pihak dalam pengembangan sektor pariwisata ini,” jelasnya.(ris/infoBPIW)