Berita

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung percepatan pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar-Kab. Maros-Kab. Gowa-Kab. Takalar). Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Wilayah Metropolitan Mamminasata yang juga disiarkan secara video conference (Vicon), Selasa (20/10). Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, M. Rudy Siahaan saat menyampaikan sambutan dan arahan mengatakan, kegiatan FGD tersebut dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, guna menjaring banyak masukan dan informasi untuk skenario pembangunan di kawasan Metropolitan Mamminasata. Ia berharap, data dan informasi terkait potensi di kawasan Metropolitan Mamminasata dapat dikomunikasikan ke tim BPIW. “Untuk kemudian dilakukan penyusunan MPDP, pra studi kelayakan, dan pra desainnya,” ungkap Rudy. Lebih lanjut, Rudy menerangkan, sasaran digelarnya FGD tersebut untuk membuat skenario pembangunan infrastruktur jangka menengah pada masa kehidupan normal baru, serta pengembangan infrastruktur dalam stimulus percepatan pemulihan ekonomi. Dijelaskannya, Kementerian PUPR dapat mendukung pengembangan Metropolitan Mamminasata, antara lain pada sektor Sumber Daya Air (SDA) seperti, pembangunan bendungan, jaringan irigasi, sumber air baku untuk masyarakat dan lainnya. "Kemudian, ada dukungan dari sektor konektivitas, seperti pembangunan jalan akses bandara, jalan nasional, jembatan serta lainnya," terang Rudi. Untuk sektor Cipta Karya, seperti penataan pemukiman kumuh, sanitasi, penyediaan air bersih, taman dan lainnya. Adapun, untuk sektor Perumahan seperti penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, rumah susun ataupun rumah khusus dan lainnya. Rudy mengatakan, arah kebijakan pembangunan Pulau Sulawesi dalam RPJMN 2020-2024, antara lain memperkuat Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Kemudian, pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, maritim atau kelautan," ujarnya. Rudy juga menambahkan, Sulawesi juga diarahkan memiliki hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang. "Selain itu, perlu ada pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan wilayah di Sulawesi," terangnya. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III. A, Erwin Adhi Setyadhi mengatakan, saat ini tim penyusun rencana pembangunan Metropolitan Mamminasata masih menjaring dan menganalisa informasi, untuk kemudian melakukan penajaman program. "Untuk kemudian akan disusun rencana pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata," terang Erwin. FGD ini diikuti peserta dari unit organisasi di Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, serta perwakilan pemerintah kota/kabupaten di Kawasan Metropolitan Mamminasata (ris/infoBPIW)  

Untuk merespon penguatan konektivitas dan sektor maritim di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan dukungan infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), sehingga diharapkan mampu merespon tantangan-tantangan pembangunan nasional baik secara global maupun regional. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Seminar Maritim yang mengangkat tema “Negara Membangun Konektivitas Logisitik Nasional Menuju Terbentuknya Komitmen Strategis Kedaulatan Maritim Nasional” yang digelar Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin (19/12). Rido juga menjelaskan, dalam pembangunan di Mamminasata serta mendukung rencana pembangunan Makassar New Port, pada tahun ini dilakukan pembangunan jembatan dan jalan bypass Mamminasata. “Pada tahun 2017 akan dibangun bypass Simpang Mandai dan pada tahun 2018 akan dimulai pembangunan Jalan Tol Reformasi penghubung Jalan Andi Pangerang Pettarani dengan Pell. Soekarno Hatta,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Rido juga mengakan, pendekatan pengembangan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang diusung Kementerian PUPR, diharapkan dapat memperkuat keterpaduan dan konektivitas antar kawasan-kawasan strategis nasional, seperti kawasan industri, kawasan startegis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan perbatasan dan lainya. Dikatakannya ada empat dari sembilan Nawacita yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastuktur PUPR. “Pertama, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” paparnya. Kedua, lanjut Rido, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut Rido mengatakan, pada Nawacita pertama berupa membangun Indonesia dari pinggiran termasuk mengurangi disparitas. “Untuk amanah tersebut Kementerian PUPR membangun infrastruktur di beberapa kawasan perbatasan dan membangun permukiman di daerah tertinggal,” terangnya. Dalam mendukung Nawacita meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, ungkap Rido, Kementerian PUPR membangun jalan raya dan jalan tol untuk meningkatkan aksesbilitas sistem logistik nasional. “Ketiga, dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Kementerian PUPR mendukung secara langsung pengembangan pertanian lahan basah atau pangan dengan menyediakan bendungan, jalur irigasi dan pengendalian banjir,” paparnya. Terkait Nawacita meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Ia mengatakan, Kementerian PUPR terus mengupayakan meningkatkan kualitas permukiman mulai dari sektor sanitasi, higienitas dan memfasilitasi perumahan swadaya. Di sisi lain, Rido menyatakan, masalah utama arus logisitik di Indonesia adalah waktu tempuh yang terlalu rendah dikarenakan beban jalan yang terlalu tinggi akibat dominasi pengguna jalan. “Menurut survey Indonesia Infrastructure Initative, saat ini infrastruktur jalan yang tersedia mencapai 84% sedangkan beban jalan yang harus ditampung adalah sekitar 90%,” terangnya. Dengan demikian, lanjutnya, kemacetan di pusat pertumbuhan dan perkotaan sulit dihindari. “Kemacetan juga turut disebabkan oleh kurangnya pengendalian lalu lintas,” terang Rido. Hadir dalam acara tersebut, Asdep Kemenko Maritim, Rusli Rahim mewakili Menteri Kemenko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Ketua Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo serta pemangku kepentingan lainnya di kawasan Mam­mina­sata. (INI/InfoBPIW)      

Program kerja  2017, harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni memacu pengembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan wilayah.  Hal ini disampaikan Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono saat membuka secara langsung Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg di Kota Makassar, Kamis (25/2). Dalam pembukaan Pra Konreg yang ke-4 ini, Taufik mengatakan bahwa meski tidak mudah untuk direalisasikan, namun Taufik menekankan agar hal itu harus diterjemahkan dalam bentuk program yang konkrit, sehingga arahan dari RKP tersebut bisa terlaksana. “Tahun 2016 ini tahun pertama PUPR mengaplikasikan secara operasional dalam penyusunan program anggaran yang melibatkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  atau BPIW. Sebelumnya ditangani Sekretariat Jenderal  dalam hal ini biro perencanaan bersama teman-teman satminkal. Ini bagian dari proses atau upaya untuk memastikan bahwa program PUPR bisa mencerminkan kebutuhan wilayah,” tegas Taufik. Dalam kesempatan itu Taufik juga menyampaikan beberapa pesan Presiden Joko Widodo melalui sidang kabinet. Menurutnya  Presiden berpesan bahwa, pertama, program kerja yang dibuat diarahkan untuk membuka lapangan kerja. Artinya program tersebut, disiapkan paket-paket kerja untuk menyerap tenaga kerja baik dalam bentuk swakelola maupun padat karya. Dengan demikian nantinya dapat diketahui, berapa banyak  tenaga kerja yang terserap dalam program yang dibuat Kementerian PUPR tahun anggaran 2017. Pesan kedua Presiden adalah,  program yang dibuat harus dapat mengikis kesenjangan wilayah. Dengan pesan ini menurut Taufik sekarang waktunya bahwa perencanaan berbasis wilayah dioperasional, dan  dimasukkan dalam Pra Konreg. “Intinya bahwa uang yang kita letakkan tiap tempat harus memberi manfaat wilayah tertentu. Sinkronisasi harus lebih baik. Contoh air baku yang disiapkan Ditjen Sumber Daya Air dilanjutkan Ditjen Cipta Karya dengan menyiapkan dalam bentuk water treatment atau pengolahan air,” tegas Taufik. Taufik juga menyatakan bahwa pesan ketiga Presiden adalah, kesinambungan harus dilakukan, sehingga jangan sampai program yang dibuat tahun ini justru ditinggalkan pada tahun berikutnya. Dengan pesan ini menurut Taufik pekerjaan lanjutan harus menjadi perhatian khusus, sehingga program baru harus tetap ada kelanjutannya. Pesan Presiden yang keempat kata dia adalah bahwa proses anggaran menjadi sorotan khususnya terkait tender, mulai persiapan tender hingga pelaksanan proyek. Menurut Taufik ini menjadi lampu kuning atau menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR agar dapat melaksanakan tender sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berharap pelaksanaan Pra Konreg yang terakhir ini, koordinasi antar sektor dapat lebih intensif dilakukan sehingga dapat menghasikan program terbaik bagi setiap wilayah di Indonesia. “Saya juga berharap BPIW dapat berperan lebih baik untuk menghasilkan program yang terbaik untuk setiap wilayah, bagi masyarakat, dan bagi institusi kita,” tutur Taufik. Dalam kesempatan itu ia juga berpesan bahwa saat pelaksanaan Konreg nanti, masukan dari pihak lain seperti anggota DPR RI juga dapat menyempurnakan rencana program kerja 2017 mendatang. Dalam laporan terkait kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan bahwa Pra Konreg kali ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari instansi terkait PUPR untuk Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Sebelumnya Pra Konreg telah dilaksanakan di Kota Medan, 4-5 Februari, kemudian di Yogyakarta 11-12 Februari, dan Denpasar 18-19 Februari.  Setelah Pra Konreg, maka akan dilanjutkan dengan Konreg yang direncanakan Maret mendatang. Harris juga menjelaskan bahwa sesuai amanah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah yakni meliputi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Penekanannya pada keterpaduan dan sinkronisasi. Tiap-tiap daerah mengusulkan program kegiatan melalui desk masing-masing provinsi yang melibatkan juga 4 satminkal utama, yakni Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan. “Ini dilakukan agar ada interaksi antar satminkal utnuk keterpaduan dan sinkronisasi program, baik didalam kawasan WPS maupun antar kawasan di dalam WPS  dan antar WPS,” ulas Harris. Dalam pembukaan acara yang juga dihadiri para pejabat di Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut juga diisi dengan penyerahan Renstra Kementerian PUPR oleh Sekjen kepada perwakilan provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, yakni perwakilan dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawei Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan program di masing-masing desk. Acara pada hari pertama ini akan diisi dengan paparan Kepala BPIW Hermanto Dardak terutama terkait rencana pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Paparan Hermanto Dardak akan dilakukan pada malam hari. Pada hari ke-2 akan disi kembali dengan pembahasan desk dan acara penutupan. (Hendra/Andina)