Berita

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Merauke, Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak pada rapat koordinasi terkait tindak lanjut pengembangan KEK Merauke dan Sorong, di Jakarta, Rabu (20/7). Dardak menyampaikan bahwa untuk prioritas I yakni pengembangan jalan dari Merauke-Tanah Miring sepanjang 27 kilometer, Tanah Miring-Kaliki sepanjang 37 kilometer dan Kaliki-Nakias-Wanam sepanjang 219 kilometer dan prioritas II, akan dibangun akses dari poros Merauke menuju Wanam dan beberapa muara sungai. Sementara pada poros koridor dengan panjang jalan mencapai 38 kilometer masih belum tersambung dan terdapat 12 Jembatan. “Perlu ada prioritas dari segi tahapan penetapan lokasi agar lebih efisien dan jelas, siapa yang akan melakukan apa, sehingga prosesnya tidak terhenti di tengah jalan,” kata Dardak. Pada kesempatan tersebut, Dardak juga mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pengembangan KEK Merauke termasuk juga KEK Salor. “Perlu juga target untuk membangun infrastruktur dan apa yang akan dicapai di setiap tahunnya, dalam pengembangan ini,” ucap Dardak. Ia juga menegaskan bahwa selain melakukan pengembangan infrastruktur di kawasan KEK Merauke, Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan infrastruktur di luar kawasan KEK Merauke, khususnya mencakup jalan akses, termasuk jalan kabupaten untuk meningkatkan potensi di Merauke, sebagai kawasan yang kaya akan lumbung pangan dan peternakan. Kemudian Kementerian PUPR juga merencanakan dukungan yang lebih signifikan terkait pembangunan waduk di Boven Digoel untuk mendukung lumbung pangan, serta rencana pembangunan beberapa irigasi. Untuk pembangunan irigasi akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian yang akan membangun irigasi seluas 2.000 hektar. Menurut Dardak, Kementerian PUPR saat ini sedang mempertimbangkan dukungannya terkait pengembangan infrastruktur PUPR untuk kawasan Merauke Integrated Food and Energy (MIFEE).  Beberapa pertimbangan terkait pengembangan kawasan tersebut antara lain kondisi air di muara lebih payau, sehingga kurang sesuai untuk menanam padi. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Sunarto mengatakan bahwa pengembangan KEK tidak terlepas dari Kawasan Strategis Ekonomi Pangan (KSEP). Ia juga menyatakan bahwa perlu dilakukan review masterplan KEK Merauke yang lebih rinci. (INI/InfoBPIW)

Dalam Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 terdapat salah satu pembangunan wilayah, yakni Sorong – Manokwari, yang di dalamnya telah dibangun jalan nasional sebagai tulang punggungnya. Kemudiaan, dalam mendukung pembentukan Kawasa Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, pada tahun ini, Kementerian PUPR sudah memprogramkan peningkatan konektivitas berupa peningkatan struktur jalan Sorong – Makbon sepanjang 3 km. “Selain itu Kementerian PUPR sudah memprogramkan pelebaran Batas Kota Sorong – Klamono sepanjang 5 km dan peningkatan struktur jalan Lingkar Sorong menuju Pelabuhan Arar sepanjang 3,5 km,” tutur Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat mewakili Menteri PUPR pada rapat koordinasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke di Jakarta,  Rabu (29/6). Terkait dengan pengusulan KEK Merauke, Kementerian PUPR melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Jayapura – Merauke yang di dalamnya terdapat program utama mendukung kawasan industri pangan di Merauke,  yaitu Merauke Integrated Food and Energy (MIFEE) baik dari pembangunan Jalan Nakias - Kaliki, preservasi rehabilitasi mayor Jalan Bupul – Muting dan Merauke – Bupul, serta beberapa pembangunan daerah irigasi di sekitar kawasan MIFEE. Saat memimpin rapat tersebut,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam rangka mendukung KEK Sorong, telah ada rencana dukungan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT PLN, dan dukungan kementerian terkait lainnya. Dikatakannya juga, dari segi infrastruktur PUPR, telah dibangun akses jalan nasional dari dan ke Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar. Namun diakuinya masih perlu adanya peningkatan jalan nasional ke Pelabuhan Arar dan sudah terdapat suplai air bersih dari sumur dalam. Darmin juga menyatakan saat ini sudah diprogramkan pembangunan Sistem Penyediaa Air Minum (SPAM) Regional Kabupaten Sorong, masih diperlukan dukungan pembangunan jaringan distribusi dari SPAM Regional ke lokasi KEK. Ia juga menjelaskan bahwa dalam rencana pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur kawasan pada tahun 2017 – 2018, Pemkab Sorong akan  fokus pada pembangunan infrastruktur di lahan seluas 198,5 ha yang telah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 Pemkab Sorong akan melakukan pembebasan lahan seluas 310,2 ha secara bertahap pada TA 2019 - 2020 melalui APBD Kab. Sorong.   Selain KEK Sorong, perlu dukungan dari Pemerintah dalam pengusulan KEK Merauke. Darmin mengatakan saat ini dari segi infrastruktur sudah terdapat jalan nasional yang menghubungkan Kab. Merauke dengan Kab. Boven Digul, jalan provinsi yang menghubungkan Distrik Merauke ke Distrik Kurik dan jalan kabupaten yang menghubungkan ke lokasi KEK. “Dukungan Kementerian PUPR memang diperlukan dalam pengusulan KEK Merauke terkait beberapa hal seperti peningkatan jalan nasional, peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional dan peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional,” tutur Darmin.   (INI/InfoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, terutama di kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Demikin disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak pada talkshow Metro Plus Siang dengan tema “Pembangunan Infrastruktur PUPR Dorong Pertumbuhan Ekonomi”, di Jakarta, Jumat (13/5). Dardak mencontohkan salah satu kawasan pusat pertumbuhan yaitu pada WPS Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru. Didalam WPS tersebut, kawasan Kuala Tanjung akan menjadi pintu barat Indonesia melalui Hub (pelabuhan internasional). Sedangkan Sei Mangke telah disepakati menjadi hilirisasi produk sawit. Artinya, akses jalan akan difokuskan untuk mendukung wilayah hilirisasi produk sawit tersebut. Sebagai dukungan konektivitas, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan jalur kereta api. Terkait dengan dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Dardak menjelaskan bahwa saat ini dalam pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, Kementerian PUPR merencanakan akan membangun ‘The New Bali’. “Kami akan mendukung akses menuju Danau Toba berupa jalan tol dan jalur kereta api yang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut akan menjadi tulang punggung pusat pertumbuhan Danau Toba sehingga bisa lebih kompetitif,” ujar Dardak. Dalam mendukung Kawasan Industri, Dardak menjelaskan bahwa saat ini di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Cirebon dan Semarang, Kementerian PUPR sudah membangun tulang punggungnya berupa jalan tol. Hal tersebut dapat mendukung alur distribusi Kawasan Industri di sepanjang utara.   “Kita harus koordinasikan apa yang akan dibangun oleh masing-masing instansi terkait dalam Kawasan Industri. Kita koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Misalkan, di Cikarang terdapat Cikarang Dry Port, Kementerian PUPR telah memberikan akses untuk ke jalan tol, kemudian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memberikan jalan akses di dalamnya. Kemudian, melalui Kanal Cikarang - Bekasi – Laut atau CBL akan dimanfaatkan untuk konektivitas peti kemas langsung menuju Tanjung Priok,” terang Dardak. Mengenai program pembangunan di wilayah perbatasan dan tertinggal, Dardak menuturkan bahwa Kementerian PUPR saat ini membangun wilayah perbatasan melalui wilayah pertumbuhan. Seperti contoh, di Kalimantan saat ini sudah dibangun lebih dari 1000 km jalan dari Temajuk menuju Aruk sampai ke Sebati dari total keseluruhan panjang jalan 2000 km. “Untuk Papua, saat ini Kementerian PUPR sedang fokus pada 4 wilayah pertumbuhan di perbatasan yaitu Jayapura - Merauke yang melewati pegunungan tengah dengan mendukung MIFEE sebagai wilayah pertumbuhannya,” ungkapnya. (ADN/InfoBPIW)