Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini senantiasa memacu percepatan pengembangan infrastruktur wilayah, harapannya hasil pembangunan infrastruktur dapat mewujudkan peningkatan daya saing.  "Sejalan dengan amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) III tahun 2015-2019, yakni Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA (Sumber Daya Alam,-red) yang tersedia, SDM (Sumber Daya Manusia,-red) yang berkualitas serta kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,-red)," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan “Pengembangan Wilayah Indonesia Berbasiskan Sumber Daya” dalam acara "Diskusi Bareng Pakar" di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tangerang Selatan, Banten.   Rido menjelaskan, kini tantangan terhadap sektor infrastruktur Indonesia memang menarik. "Salah satunya pada tahun 2017-2018 Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia menempati rangking 52 dari tahun sebelumnya 2016-2017 rangking 60.  Kemudian, Indek Daya Saing Global Indonesia tahun 2017-2018 menempati rangking 36 yang tahun sebelumnya 2016-2017 rangking 41," terang Rido. Selain itu, pemberlakuan pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut adanya peningkatan konektivitas di kawasan Asean. "Ada juga tingginya disparitas ekonomi dan sosial antar daerah. Dimana struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58.49 persen," terangnya. Rido menerangkan, arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR yang telah ditetapkan dalam menunjang sasaran RPJMN 2015-2019 tersebut, yakni meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, agar pengembangan infrastruktur dapat mempercepat serta menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Selain itu, memberikan dukungan konektivitas agar dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing.  Ada juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan. Rido menerangkan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur juga menerapkan berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). dimana seluruh wilayah yang ada semuanya menjadi terkelompokan dalam 35 WPS. Untuk sasaran pembangunan infrastruktur PUPR tahun anggaran 2018 sendiri, antara lain terbangunnya 14 bendungan baru, 45,4 ha irigasi baru, jalan tol 851 KM, jalan nasional 832 KM, jembatan 15,57 M, peningkatan jalan nasional 58 KM, peningkatan jembatan 934 M.  “Kemudian, peningkatan akses terhadap air minum 73,71%, penurunan luas kawasan kumuh perkotaan 1,991 ha serta peningkatan akses terhadap sanitasi 79,9%,” jelas Rido. Selain itu, ada juga pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 13.405 unit, pembangunan rumah khusus 3.800 unit, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya 180.000 unit, penyediaan PSU bagi pembangunan perumahan 15.400 unit, serta bantuan pembiayaan perumahan/Kredir Perumahan Rakyat (KPR) untuk MBR 267.000 unit,” jelasnya. Di tempat sama, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Wilayah (PTPSW) BPPT, Yudi Anantasena mengakui, pihaknya memiliki tugas dan pokok melakukan kajian dalam mendukung pengembangan sumberdaya di wilayah. “Untuk bisa semakin sinergi dan mengisi hal yang menjadi kebutuhan setiap sektor, PTPSW BPPT rutin melakukan diskusi,” terangnya. Dalam diskusi tersebut, Ia berharap, jajarannya dapat mengetahui lebih banyak terkait rencana pengembangan infrastruktur PUPR, agar dapat melakukan kajian serta menyampaikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan nasional.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung sektor transportasi terutama terhadap peningkatan konektivitas antar daerah dan pulau melalui jalur laut. Konektivitas ini sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Apalagi saat ini merupakan era kompetisi setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat mewali Kepala BPIW, Hermanto Dardak, ketika menjadi salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Peraturan Perundang-undangan Bidang Transportasi yang diadakan Biro Hukum Kementerian Perhubungan, di Surabaya, mulai 25 hingga 27 Mei.   Acara yang dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo tersebut mengusung tema “Penguatan Regulasi Transportasi Dalam Rangka Pembangunan Dalam Bidang Infrastruktur, Peningkatan Keselamatan Dan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Konektivitas dan Daya Saing Nasional, Regional, dan Global”. Dalam paparannya Dadang menjelaskan  konektivitas menjadi salah satu tantangan pada pengembangan infrastruktur saat ini. Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah disparitas atau ketimpangan pembangunan terutama antara kawasan Indonesia barat dengan Indonesia timur. Untuk mengatasi hal itu menurut Dadang Kementerian PUPR memprioritas pembangunan infrastruktur terutama kawasan timur Indonesia.      Tantangan berikutnya adalah tingginya tingkat urbanisasi. Menurut Dadang, dalam 40 tahun terakhir, penduduk yang hidup di kawasan perkotaan naik enam kali lipat. Hal ini menyebabkan kondisi infrastruktur yang tidak sebanding dengan pertambahan penduduk. Untuk mengatasi tingginya urbanisasi, pembangunan infrastruktur perlu dikembangkan. Tidak hanya itu, menurut Dadang perlu didukung juga peningkatan sumber daya  untuk mencapai ketahanan air serta kedaulatan pangan dan energi. Untuk menjawab beberapa tantangan tersebut, Kementerian PUPR mengembangkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dadang mengatakan konsep pengembangan wilayah ini mendukung beberapa program seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Industri, serta pengembangan tol laut.  “Dengan pengembangan wilayah tersebut, diharapkan investasi infrastruktur kita lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi kita punya sasaran output seperti membangun 1000 kilometer jalan tol, 65 waduk dan berbagai sasaran lainnya,” ungkapya.  Untuk mewujudkannya, Dadang menyatakan melalui konsep pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dijelaskannya pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah artinya membangun infrastruktur pada wilayah-wilayah strategis, atau menghubungkan wilayah-wilayah strategis. Pengelompokan wilayah tersebut dilakukan dengan melihat lima hal. Pertama, rencana tata ruang. Kedua, kebijakan sektor yang sudah efektif berlaku. Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Keempat, kecenderungan investasi riil yang ada di masyarakat. Kemudian yang kelima, direktif baru dari Presiden. Selain Dadang, narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kementerian Perhubungan,Umar Aris,  dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang – undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana. Vina/Hen/infobpiw    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprogramkan dukungan infrastruktur guna mengatasi kesenjangan wilayah. Hal itu merupakan satu dari empat program utama untuk mendukung agenda Nawacita. Sementara tiga program lainnya adalah pertama, program dukungan konektivitas,  kedua, program kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi. Ketiga, program peningkatan kualitas hidup.  Dukungan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan tersebut dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat berbicara pada diskusi yang  bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Berdimensi Kewilayahan Untuk Atasi Kesenjangan Pembangunan Antar Daerah,”, yang diadakan Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal  DPR RI, Rabu (18/5). Lebih lanjut Dardak mengatakan empat program dukungan tersebut sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Hal itu menurutnya merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan juga telah disampaikan pada pelaksanaan Konreg di Jakarta, Bulan April lalu. “Pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebagai pelaksanaan amanah dari Nawacita. Saya rasa yang  pertama kita lakukan adalah pengembangan wilayah untuk mengatasi disparitas atau kesenjangan,” ujar Dardak. Pengembangan infrastruktur di 35 WPS tersebar di seluruh Indonesia, dan menyentuh langsung kawasan perbatasan dan daerah terluar, serta kawasan Indonesia bagian timur. “Dengan koordinasi, sinkronisasi serta bersinergi dengan pihak terkait, kita perlu memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang ada di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Selain itu juga kawasan yang berbatasan dengan negara lain juga menjadi prioritas kita seperti kawasan di Kalimantan Barat, NTT, dan Papua. pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk mengentaskan kesenjangan pembangunan, sehingga pembangunan merata di seluruh daerah,” ungkap Dardak. Selain itu, dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah menurut Dardak  maka akan menciptakan daya saing dengan negara lain, mengingat saat ini merupakan era pasar bebas Asia Tenggara. “Saat ini era kompetisi dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan era MEA ini seluruh barang dari negara Asia Tenggara bebas masuk Indonesia. Terkait hal ini dari sisi jasa konstruksi, kita harus menyiapkan tenaga insinyur yang trampil sehingga dapat bersaing dengan para ahli dari negara lain,” ucapnya lagi. Diskusi yang dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Anggara Sekjen DPR RI, Dr.Asep Ahmad Saefulloh, S.E., M.Si ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni M.Ali Berawi,M.En,Sc, Ph.D, dari Center for Sustainable Infrastructure Development,   Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dalam paparannya Berawi menekankan bahwa dalam membangun infrastruktur perlu pemetaan yang menyeluruh dan juga skala prioritas, mengingat anggaran negara yang terbatas untuk membangun infrastruktur. Selain itu, menurutnya pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan sehingga dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Turut hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin dan Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis BPIW, Benny Hermawan. Diskusi ini juga dihadiri peserta dari Analis APBN di Puat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Analis APBN di Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Pejabat dan Staf di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Hen/infobpiw

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wiayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan masalah pembebasan lahan merupakan tantangan yang dihadapi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. Hal itu disampaikan Dardak dalam Talkshow Money Report yang mengambil tema “Infrastruktur di Era Jokowi” di Beritasatu News, Jakarta (17/5). Untuk mengatasi tantangan tersebut menurut Dardak pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus mengurusi pembebasan lahan prioritas nasional. Dengan terbentuknya BLU ini maka persoalan pembebasan lahan tidak lagi mengubah target waktu pembangunan infrastruktur. “Tantangan akan selalu ada dalam pembangunan proyek infrastruktur, kedepan kami akan terus melakukan upaya khusus untuk segera mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur terutama dalam hal pembebasan lahan,” ujar Dardak. Kemudian mengenai pembebasan lahan, selama ini pun sudah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. “Fase pertama yang dilakukan adalah menetapkan tanah yang akan dibebaskan. Fase kedua, melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam penetapan lokasi, lalu koordinasi dengan Badan Pertanahan nasional” tutur Dardak. Terkait dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, Dardak mengakui bahwa beberapa seksi pembangunan jalan tol di Pulau Jawa saat ini sudah ada yang layak secara finansial. Akan tetapi di wilayah pertumbuhan seperti di Sumatera Utara, terdapat beberapa seksi pembangunan jalan tol yang membutuhkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership dengan menggunakan Viability Gap Fund (VGF). Saat ditanya mengenai pembangunan infrastruktur terkait persiapan menuju industrialisasi dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dardak menjelaskan mulai dari tahun 1975, Kementerian PUPR sudah melakukan modernisasi jaringan jalan. Kemudian tahun 1978, Tol Jagorawi sebagai jalan ekspres pertama, mulai dibuka. Sampai sekarang Indonesia mempunyai 900 km jalan tol. Pada tahun 2015-2019 target pembangunan jalan sepanjang 1.000 km jalan. Saat ini sebagian pembangunan jalan tersebut sudah terealisasi. “Tentu saja dengan pembangunan konektivitas ini akan memberikan perbedaan yang signifikan. Pembangunan ini akan difokuskan di wilayah pertumbuhan yang meng-interkoneksikan antara kawasan industri, kawasan perkotaan dan aksesnya ke pelabuhan,” tutur Dardak. (INI/infobpiw)

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, menjadi peluang bagi insinyur untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dan memberikan nilai tambah terhadap kemandirian teknologi.   Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada  Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri dengan tema “Strategis Tenaga Profesional Indonesia Menghadapi MEA” di Universitas Indonesia, Selasa (3/5).   Lebih lanjut dikatakannya bahwa banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dari masuknya MEA ke Indonesia, seperti dari aliran bebas barang, aliran bebas sektor jasa, aliran bebas investasi, aliran modal lebih bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil. Ia juga menyatakan, MEA juga membuka kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standar ASEAN, maka dari itu seluruh produk keinsinyuran di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat berupa suatu produk keinsinyuran yang harus memiliki register dari PII.   Dardak mengakui, salah satu tantangan insinyur di Indonesia dalam menghadapi MEA saat ini adalah rendahnya minat mahasiswa Indonesia dalam mengeyam pendidikan teknik, dimana calon insinyur Indonesia hanya 15%. Prosentase ini  cenderung lebih rendah dibanding dengan Malaysia yang mencapai 24% dan Vietnam yang mencapai 25%.   Dalam menjawab tantangan tersebut, menurut Dardak perlu ditambahnya supply sarjana teknik dengan demand insinyur yang harus diperbesar. Artinya, tantangan insinyur harus dikembangkan baik dari segi investasi asing dan industri berbasis subsitusi impor untuk memaksimalkan peran insinyur, dan penelitian serta pengembangan keinsinyuran harus menjadi sistem yang berkelanjutan.   “Sebagai tindak lanjut, perlu ada kesepahaman outcome untuk kemaslahatan masyarakat dan keinsinyuran nasional, serta untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Proses alih ilmu dan teknologi perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nasional termasuk kebutuhan di daerah,” tutur Dardak.   Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri ini dimaksudkan sebagai sarana mendapatkan berbagai masukan yang konkrit dan aplikatif dari kalangan asosisasi, para profesional, akademisi, dan media. Kegiatan ini juga dihadiri instansi terkait perumusan kebijakan luar negeri Republik Indonesia dalam kerangka MEA. (INI/InfoBPIW)    

Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah saat ini menjadi prioritas di Indonesia. Sejalan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat program 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Sehubungan dengan itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hermanto Dardak mengatakan organisasinya ikut membantu mensinergikan dan membangun infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis terutama di Sei Mangkei di Sumatera Utara, yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).    “Ke depan PII akan mendukung pembangunan infrastruktur dengan konsep triple helix atau akademisi atau lembaga riset, bisnis dan pemerintah yang akan saling bersinergi,” tutur Dardak saat memberikan kata sambutan pada pelantikan pengurus Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia (YPTI), di Institut Teknologi Indonesia (ITI) di Jakarta, Rabu (2/3).   Dardak yang sehari-hari menjabat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ini juga menyatakan PII sangat menyadari akan pentingnya pendidikan tinggi teknik dalam kompetisi global berbasis iptek. Apalagi ada tantangan utama yang kini dihadapi Indonesia adalah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).   Diakuinya dalam era MEA, jumlah insinyur  di Indonesia yang saat ini mencapai 750 ribu orang, dirasa masih kurang. Padahal saat ini tenaga para insinyur sangat dibutuhkan, seiring gencarnya pemerintah membangun infrastruktur. Disamping itu Dardak mengatakan, PII  juga menyadari bahwa jumlah sarjana teknik Indonesia per satu juta penduduk, berada di bawah negara anggota Asean seperti Malaysia dan Thailand. Vietnam, Filipina dan Myanmar.   Meski demikian Dardak tetap bersyukur bahwa saat ini PII telah dipayungi oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Dengan undang-undang tersebut menurut Dardak dapat meningkatkan profesionalisme insinyur di Indonesia. Sehubungan dengan itu terobosan yang dilakukan PII  adalah, melaksanakan program Profesi Insinyur  bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat menghasilkan para insinyur yang profesional dan berkualitas sehingga dapat bermanfaat dalam pembangunan.   Dardak juga menyatakan PII sangat membutuhkan bimbingan dari Ketua Pembina YPTI, BJ. Habibie  dan senior lainnya untuk menghasilkan para insinyur yang berkualitas.   Usai melantik pengurus YPTI, Habibie berpesan agar para insinyur harus selalu berada di garis depan, untuk menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam kesempatan itu mantan Presiden RI ke-3 ini sempat mengutip salah satu ucapan dari wartawan Belanda yang mengatakan bahwa seorang maestro tidak jatuh dari langit, dia adalah hasil perjuangan dari masyarakat di sekitarnya.   “Seorang insinyur harus punya disiplin, karena tanggung jawab seorang insinyur merupakan tanggung jawab yang besar dalam pembangunan, oleh karena itu seorang insinyur harus senantiasa memiliki sifat keinsinyuran, yaitu high quality, low cost and on schedule,” ungkap Habibie. (naufal/infobpiw)