Berita

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang merupakan salah satu dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan untuk mendukung program pemerintah tersebut, Kementerian PUPR telah membuat sejumlah program. Pembangunan infrastruktur yang diutamakan adalah jaringan jalan, khususnya pembangunan jalan dari bandara menuju  Likupang.  “Selain infrastruktur jalan dari bandara menuju Likupang yang menjadi perhatian utama, juga  pembangunan jalan yang menghubungkan Bitung dengan Likupang,” ujar Hadi saat video conference (vicon) terkait percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata Likupang, Kamis 13  Mei 2020.   Hadi juga menegaskan bahwa sejak 2019 Kementerian PUPR berkomitmen mendukung kawasan tersebut. Pembangunan 6 dilakukan dengan keterpaduan empat sektor di PUPR yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.  Program-program infrasruktur yang akan dibangun telah dibahas melalui Konsultasi Regional yang dilaksanakan setiap tahun.    “Di Likupang kami melihat ada beberapa potensi wisata terutama Pantai Paal, kami sudah merencanakan untuk bisa meningkatkan kualitas pantai Paal yang lebih baik. Nantinya teman-teman Cipta Karya akan membangun disitu,” tuturnya.  Data jumlah turis yang masuk ke Likupang menurut Hadi juga diperlukan agar dapat diperkirakan seberapa lebar jaringan jalan yang dibutuhkan maupun kebutuhan infrastruktur lainnya seperti perbaikan permukiman, kebutuhan air bersih maupun pengelolaan persampahan.  “Intinya Kementerian PUPR akan melakukan  pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ucapnya. Ia juga berharap kontribusi anggaran dari Pemerintah Daerah setempat mengingat keterbatasan anggaran Kementerian PUPR.  Saat vicon tersebut Odo Manuhutu dari Kemenko Maritim dan Investasi menilai pembangunan infrastuktur telah memberikan dampak positif pada daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.  Pada kesempatan itu, Bupati Minahasa Utara  Vonnie Anneke Panambunan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Semula anggaran yang disiapkan mencapai Rp 7,5 miliar. Namun dikarenakan dilakukan relokasi APBD, sehingga menjadi Rp 3,5 miliar. “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga berencana melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP). Mengenai hal ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan beberapa pihak, salah satunya dengan investor.  Kegiatan vicon ini dihadiri beberapa kalangan seperti perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Pemprov Sulawesi Utara, dan PT Minahasa. (Hen/infobpiw)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tengah mengkaji pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Sulawesi Utara, yang juga menjadi kawasan pengembangan pariwisata super prioritas. Nantinya disiapkan sejumlah program untuk pengembangan kawasan tersebut. “Disana kita melakukan survei terkait kawasan permukiman dan pengembangan potensi pariwisatanya,” ujar Kepala BPIW Hadi Sucahyono kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/10). Dari hasil survei tersebut menurut Hadi salah satu kawasan pariwisata yang perlu dukungan dari Kementerian PUPR yakni Pantai Pal. Ia melihat Kementerian PUPR dapat berperan terkait konektivitas menuju kawasan wisata tersebut. “Kita dapat memperbaiki kondisi jalan dari bandara menuju kawasan wisata dan kita juga dapat membuat home stay untuk masyarakat melalui program Ditjen Penyediaan Perumahan yakni Program Perencanaan Stimulan Perumahan Swadaya (PSPS),” tutur Hadi. Bukan hanya itu, BPIW juga dapat memprogramkan pembangunan Rest Area Terpadu. Dalam rest area terpadu ini masyarakat dapat juga menjual barang-barang hasil kerajinan khas daerah tersebut. Dari segi dana,  pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 585 miliar untuk pengembangan Likupang pada 2020.  Tidak hanya Likupang, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk Kawasan Pariwisata Super Prioritas lainnya seperti KSPN Danau Toba sebesar Rp 2,5 triliun, Borobudur sebesar Rp 1,3 triliun, Mandalika sebesar Rp 1,7 triliun dan Labuan Bajo Rp 979 miliar. Dengan demikian total anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut yakni sebesasr Rp 7,6 triliun. Jumlah tersebut naik sangat signifikan bila dibandingkan alokasi anggaran pada tahun ini yang hanya sebesar Rp 1,6 triliun. Dengan anggaran yang cukup besar, maka menurut Hadi pengembangan pariwisata nasional terutama pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membutuhkan keterpaduan antar Kementerian atau Lembaga. “Diperlukan sinergi antar Kementerian atau Lembaga agar infrastruktur yang dibangun dapat semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.  "Bapak Menteri PUPR ingin semua sektor bergerak cepat  untuk mendukung program pengembangan pariwisata. Dengan demikian diharapkan jumlah wisatawan mancanegaranya naik dan devisanya juga naik,"  ungkap Hadi. BPIW pun telah melakukan kajian mengenai potensi peningkatan wisatawan ketika infrastruktur tersebut dibangun secara terpadu.  Borobudur, misalnya, punya potensi untuk menarik wisatawan domestik sebanyak 18,8 juta orang pada 2045, dibandingkan saat ini yang hanya sekitar 4,8 juta orang.  Sedangkan wisatawan asing yang datang diperkirakan melonjak menjadi 5,5 juta orang dari sebelumnya hanya sekitar 397.000 orang.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dukungan infrastruktur untuk lima KSPN super prioritas dapat selesai pada 2020. Kementerian PUPR juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas hal ini, 26 Oktober lalu.  "Harapannya, dari sharing ini bisa terjalin sinergi yang baik agar dukungan infrastruktur di lima KSPN yang sudah kami bangun bisa terwujud dan langsung dimanfaatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta didukung dengan investasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai pertemuan tersebut.  (Hen/Ind/infobpiw)