Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar rapat pembahasan indikasi lokus integrasi dan rencana konvergensi Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE) tahun 2025 pada Jumat, 25 April 2025 secara daring dan luring. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya optimalisasi percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.  Memberikan arahannya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari menyampaikan bahwa rapat ini dalam rangka pembahasan indikasi lokus integrasi PKE Ditjen Cipta Karya tahun 2025 serta rencana konvergensi program penanganan perumahan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.  “Rapat kali ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi terhadap urgensi pemilihan lokus PKE Tahun 2025 untuk perencanaan kedepannya. Sehingga, konvergensi yang dilakukan bersama bisa mencapai hasil lebih baik,” ujar Boby.  Dijelaskan Boby, terdapat 3 strategi pada PKE yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan skema konvergensi program pada lokus integrasi PKE membutuhkan dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.  “Pada lokus-lokus integrasi Kementerian PUPR, diharapkan dapat dilakukan konvergensi program dengan K/L lain,” lanjutnya.  Lebih lanjut, Boby menyampaikan target berdasarkan RPJMN angka kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2026.  Dijelaskan bahwa saat ini standar penghitungan garis kemiskinan ekstrem adalah US$2,15 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara dengan Rp 391.174,33/kapita/bulan dimana terdapat 3,17 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem.   “PKE harus ditangani secara utuh bukan hanya secara fisik pada infrastrukturnya saja. BPIW sebagai koordinator mengakui bahwa target kemiskinan ini tidak sekedar menyelesaikan persoalan pembangunan infrastrukturnya, tetapi diharapkan bisa menyelesaikan persoalan terkait PKE lainnya,” jelas Boby.  Integrasi program perbaikan rumah, sanitasi, akses air, dan penataan kawasan telah dilakukan pada 54 lokus integrasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 – 2024 serta 1 lokus pilot project konvergensi program lintas K/L di Kawasan Belawan Bahari Kota Medan. Dalam penyiapan rencana integrasi PKE tahun 2025, terdapat beberapa kriteria pemilihan lokus yang memerlukan konvergensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Kementerian PKP. Adapun berdasarkan pengolahan data BPIW, terdapat 190 lokus long list integrasi berdasarkan kriteria angka kemiskinan ekstrem kabupaten/kota di atas Nasional, memiliki jumlah BNBA PKE terbanyak, dan telah dilaksanakan BSPS 2024.  Menanggapi hal tersebut, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Ditjen Perumahan Perkotaan Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung, perwakilan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP menyampaikan siap mendukung dan menjadi bagian dari rencana kolaborasi program.   Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR  Wilayah  II, Melva Eryani Marpaung; Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Muhammad Danial; Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti; Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Susilowati; perwakilan Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian PKP serta sejumlah pegawai di lingkungan BPIW. (Fir/Tiara)