Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja. Hal ini sejalan dengan tujuan awal penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan para pengembang di sekitar kawasan Kota Baru Publik Maja. Demikian ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam rapat "Monitoring Percepatan Pembangunan Kawasan Kota Baru Publik Maja," di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (2/3).   Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas), beberapa pengembang serta perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Kawasan Kota Baru Publik Maja     Pada tahun 2016 Kementerian PUPR telah menginisiasi penandatangan kesepakatan bersama, yang esensinya antara lain Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat rencana induk atau masterplan Kota Baru Publik Maja, perencanaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja. Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Banten memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan lokasi (Penlok) ruas jalan akses Maja. Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, fasilitas perizinan pengembangan Kota Baru  Publik Maja. "Melalui kegiatan ini PUPR berharap ada pecepatan dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja yang telah digagas sejak tahun 1994. Saya sendiri sudah turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan perkembangan apa yang sekarang sudah dan sedang berjalan dalam rangka perwujudan kota baru ini." terang Rido.  Pengembangan Kota Baru Publik Maja merupakan satu dari sepuluh rencana pengembangan kota baru yang tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat mewujudkan komitmen dan tugas sesuai kewenangannya dalam mewujudkan Kota Baru Publik Maja. Menurutnya, posisi Kota Baru Publik Maja berada di kawasan strategis karena berada diantara dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 7 yang meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi serta WPS 9 yang meliputi  Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta  Ersada Sinulingga menambahkan, Pengembangan Kota Baru Publik sesuai RPJMN 2015-2019 terdapat 10 kota, yakni Padang, Palembang,  Maja, , Pontianak, , Pekan Baru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura serta 4 kota baru tambahan yaitu, Sei Mangkei, Kemayoran, Bandar Kayangan, dan Sofifi. Sampai saat ini, lanjut Agusta, dari semua yang direncanakan masih perlu dikembangkan lagi secara lebih optimal “Dengan begitu, kita akan terus mendorong para pemangku kepentingan terus menjalankan komitmen dalam pengembangan kota baru, agar ada kota baru yang segera menjadi percontohan,” terangnya. Ia berharap, Kota Baru Publik Maja akan menjadi percontohan bagi kota baru publik yang kawasannya berada di lintas provinsi. Sedangkan, Kota Baru Publik Pontianak menjadi percontohan bagi kota baru publik yang kawasannya berada dalam satu provinsi. Kementerian PUPR telah memprogramkan dukungan infrastruktur PUPR berupa, rencana pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Serpong-Balaraja, pembangunan jalan Pamulang.  Pemkab dan pemkot tersebut, lanjutnya, mesti melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah MBR. “Kemudian para pengembang pembangunan berkewajiban melakukan penyediaan lahan untuk pembangunan dan peningkatan jalan akses Maja, melakukan pembangunan rumah untuk MBR bersubsidi yang memperhatikan pola hunian berimbang,” jelasnya. Agusta menerangkan, keberadaan sebuah kota baru publik dapat berfungsi sebagai penyangga kota besar di sekitarnya, sekaligus sebagai kota baru mandiri di sekitar kota besar yang telah ada. (ris/infoBPIW)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan menyiapkan rencana pembangunan infrastruktur yang diharmonisasikan dengan pembangunan kawasan di daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat menterpadukan dan mempercepat implementasi program infrastruktur dan pengembangan kawasan. Demikian diungkapkan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat mewakili Kepala BPIW, Hermanto Dardak ketika menjadi salah satu narasumber pada Rapat Pengembangan Tematik Integratif Kawasan Perhatian Investasi Tangerang-Lebak yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten di Serpong, akhir pekan lalu. “Pengembangan kota baru publik tersebut merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR,” ungkap Dadang.  BPIW saat ini tengah mengembangkan 10 kota baru publik. Salah satunya adalah Kota Baru Publik Maja yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurutnya, setelah pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan Kota Baru Publik Maja yang dilakukan pada 27 Juni lalu, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah Kota baru publik Maja.  “Setelah penandatanganan MoU lalu, kemudian kita menyiapkan masterplan serta melakukan pengadaan tanah untuk jalan akses ke Maja dengan row jalan sebesar 40 meter. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan akan saling melengkapi antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah,” jelas Dadang. Nantinya Kota Baru publik Maja akan menjadi pusat pertumbuhan di sebelah barat yang akan didukung dengan jalan dan akses kereta api yang saat ini sedang dibangun. “Nantinya diharapkan jalan dan kereta api itu bisa berperan sebagai tulang punggung kawasan tersebut,” katanya. Dadang yakin, pembangunan infrastruktur kota tersebut akan semakin baik seiring dengan dibangunnya empat jalan lingkar di kota Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) yang salah satu dari jalan lingkar tersebut menuju ke Maja. Menurutnya, pemerintah berharap Maja dapat menunjang Megapolitan Jabodetabek dan dapat mencegah terjadinya urban sprawl. Kemudian, pengembangan Maja juga dapat menggerakan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pada rapat yang mengusung tema “Potensi Ekonomi Pengembangan Kota Kekerabatan Maja” tersebut dibuka Kepala Bappeda Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina. Selain Dadang, narasumber yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang, Direktur Utama Perum Perumnas, Direktur Utama PT. Hanson Internasional, Direktur Utama PT. Mandiri Nusa Graha Perkasa, Direktur Utama PT. Mitra Abadi Utama dan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Banten. (Vina/InfoBPIW)