Berita

BPIW Kementerian PUPR melakukan Sharing Knowledge bersama dengan perwakilan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) dan National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan. Pihak Korea membagikan pengalaman mengenai pengembangan Smart City Sejong, Korea Selatan melalui video conference (vicon), Selasa, 12 Januari 2021.    Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan dengan latar belakang narasumber yang berbeda-beda, maka informasi yang didapat juga beragam, seperti mengenai penyiapan lahan, kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan kota tersebut, desain kota, biaya, mengenai kelembagaan, dan skema pembiayaan.  “Mereka mengembangkan smart city itu dengan melibatkan banyak kementerian.  Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)  Indonesia juga melibatkan berbagai instansi,” ungkap Hadi. Setelah pertemuan ini, akan dilakukan pertemuan selanjutnya yang akan melibatkan Tim Satgas IKN. Dalam kesempatan tersebut, Hyungwook Choi dari NAACC menjelaskan tujuan pengembangan kota tersebut untuk mendorong pembangunan yang seimbang dan meningkatkan daya saing negara. Ia juga menjelaskan pengembangan Sejong dari perspektif urban planning, termasuk dalam lingkup metropolitannya. Selain Choi, pemapar lainya Hee Yup Yoon dari Korea Land and Housing Corporation (LH) menjelaskan Creates A New City. Ia menyampaikan proses perencanaan pengembangan smart city Sejong termasuk penyusunan dasar  hukum dari pendirian kota tersebut.    Narasumber lain yaitu Chaewook Lim menjelaskan dalam membuat Masterplan atau Rencana Induk Kota Sejong digelar juga Kompetisi Internasional.  Sedangkan Hong Seung Soo menjelaskan mengenai perkiraan biaya investasi dan mekanisme pembiayaan pembangunan smart city Sejong. Ia menyatakan dalam membangun smart city  dibutuhkan anggaran dan lahan yang perlu diperhitungkan dengan matang. (Hen/infobpiw)    

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu yang lalu sudah menyepakati kerja sama dengan Ministry of Land, Infrastrastructure and Transport (MOLIT) Korea Selatan. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa pihak Korea Selatan tertarik dengan pengembangan ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Sebagai bagian kontribusi Korea Selatan terhadap pengembangan ibu kota baru tersebut akan dilakukan pertukaran staf antara Indonesia dan Korea Selatan. Selama tiga bulan sebanyak 10 orang staf dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan tugas belajar mengenai pengembangan kota baru dengan prinsip-prinsip Smart City di Kota Sejong, Korea Selatan. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menyatakan nantinya dari Kementerian PUPR akan mengirimkan sekitar lima orang dari unit organisasi seperti dari Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Penyediaan Perumahan, serta dari BPIW. Guna membicarakan hal itu, Kepala BPIW Hadi Sucahyono melakukan pertemuan dengan Atase Infrastruktur dan Transportasi Kedutaan Besar  Korea Selatan Dongjin Kim, di kantor BPIW, Rabu (27/2/2020). Selain mengirimkan utusan dari Kementerian PUPR yang mewakili Indonesia, pihak Korea juga  mengirimkan tiga utusannya ke Indonesia yang saat ini telah mulai melakukan studi di Satuan Tugas Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR.   “Dalam diskusi di Korea nanti, baik dari perwakilan pusat maupun daerah akan memaparkan kondisi yang ada di Indonesia. Dengan demikian orang Korea belajar pengalaman kita. Jadi ada pertukaran pengalaman dan pertukaran informasi. Nantinya di Korea Selatan akan dilakukan seminar yang melibatkan Menteri dan pejabat tinggi Kementerian PUPR serta pejabat Korea Selatan,” tutur Hadi. Setelah belajar di Korea Selatan, 10  orang dari Indonesia tersebut akan menjadi tim inti yang membantu, membina, mengawal, dan mengawasi pembangunan infrastruktur di IKN yang baru di Kalimantan TImur. Nantinya BPIW akan menyeleksi satu orang yang akan diikutsertakan pada program pelatihan tersebut. Beberapa syaratnya seperti senioritas, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan terkait program dan pengembangan perkotaan, mempunyai pengalaman yang mumpuni, sudah pernah terlibat dimasalah-masalah perencanaan pembangunan kota hijau, dan memiliki prestasi. Selain pertukaran staf, kerja sama dengan Korea Selatan ini juga terkait pengembangan smart city. Misalnya program untuk penanganan sampah, BPIW akan terkait smart sampah yakni sampah yang didaur ulang. Kemudian untuk pembangunan jalan seperti contoh program aspal plastik. Program pembangunan gedung green building. Sehingga pada akhirnya program infrastruktur yang cerdas yang bisa  hemat energi, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Nantinya akan dibuat masterplan dan development plan beberapa kota di Indonesia. Kota-kota yang diusulkan terkait program-program smart city dan diluar kota-kota yang sudah masuk dalam program National Urban Development Project (NUDP). “Peran BPIW di planning, training-nya tadi tidak hanya untuk konstruksi tapi juga  untuk perencanaan. Bagaimana merencanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk kota baru, kota yang ramah lingkungan.  Jadi bicaranya tidak hanya konstruksi tapi juga perencanaan,” ucap Hadi.   Pada kesempatan itu Dongjin Kim menyatakan dipilihnya Sejong sebagai kota untuk studi, karena kota tersebut merupakan kota yang dibangun menjadi kota Baru. Kota tersebut terletak di area yang sangat strategis di tengah Semenanjung Korea yang menghubungkan Seoul di Utara, Busan di Tenggara dan Gwangju di bagian Selatan.  Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangas Rudi Siahaan dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Setba, Hasnah Widiastuti. (Hen/infobpiw)