Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Waterfront City atau kota tepi laut di Indonesia, sebagai salah satu upaya mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan. Salah satu daerah yang dianggap berpotensi mengembangkan Kota Tepi Laut tersebut adalah Tangerang Selatan. Kota tersebut memiliki sembilan situ dan lima sungai, menjadi potensi dalam mewujudkan konsep tersebut.   Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Agusta Ersada dalam acara Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF) – World Technopolis Association (WTA) di GWB Puspiptek, Tangerang Selatan, (20/9). Saat itu Agusta menjadi salah satu pembicara pada salah satu sesi  perbincangan yang bertemakan Konferensi Internasional Mewujudkan Kota Tepi Air di Kota Tangerang Selatan.   Pada kesempatan tersebut Agusta menyatakan bahwa dalam mengembangkan Kota Tepi Air ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan yang mempertimbangkan citra, identitas dan nilai-nilai serta budaya lokal. Prinsip lainnya adalah pengembangan kawasan dengan mempertimbangkan nilai manusia, sosial dan ekonomi, serta pengendalian pembangunan kawasan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan ekologisnya.   Lebih lanjut Agusta menyebutkan saat ini Kementerian PUPR melakukan perencanaan dan desain dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai tata kelola dan komunitas cerdas berkelanjutan. Selain NCICD, Kementerian PUPR juga turut mengembangkan konsep dan program pembangunan Rusunawa di Sungai Ciliwung.   “Salah satu contoh aplikasi kehidupan cerdas berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR saat ini adalah pemanfaatan Kanal Banjir Timur atau KBT sebagai showcase koridor infrastruktur hijau,” tutur Agusta. Selain sebagai pengendalian banjir, KBT dapat berfungsi sebagai konservasi air, koridor Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi air dan dermaga, pariwisata, kawasan perniagaan, dan pelabuhan.   Konsep Kota Tepi Laut juga akan diterapkan di Kota Seribu Sungai yaitu Banjarmasin. Konsep ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan potensi sungai sebagai jalur transportasi, objek wisata, dan melestarikan budaya masyarakat Pasar Terapung di Sungai Barito.   Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pemukiman Tangerang Selatan, Mukoddas Syuhada berharap dengan berbasis komunitas, maka dengan konsep tersebut, dalam lima tahun, Kota Masa Depan Tangerang Selatan, akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dengan berbagai kreativitas dan nilai-nilai sosialnya. Diharapkan nantinya visi dan misi Kota Tangerang Selatan akan terwujud. (INI/InfoBPIW)

EDF Lab Singapura Ltd melakukan kunjungan ke Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan penjajakan kerjasama dengan perusahaan dari Singapura tersebut, yang menyediakan layanan penelitian, perencanaan dan pengembangan energi kota ramah lingkungan. Rencana penjajakan kerjasama terungkap saat Direktur EDF Lab Singapura Ltd, Benjamin Mousseau melakukan kunjungan yang disambut Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana dan jajarannya di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (20/9). Dalam pertemuan tersebut, Dadang memaparkan, Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, Kementerian PUPR melalui BPIW menggunakan pendekatan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Wilayah yang ada di Indonesia masuk ke dalam 35 WPS. Dalam WPS terdapat kawasan-kawasan yang arah pengembangnya pada kawasan industri, kawasan wisata, kota baru publik, termasuk Kota Cerdas Berkelanjutan dan lainnya. Menurut Dadang, saat ini BPIW mengembangkan konsepsi Kota Cerdas Berkelanjutan dengan memasukan kriteria empat elemen dasar, yakni  kota itu harus aman, sehat dan berkeselamatan, kota itu harus estetik, bersih, berkarakter, nyaman, kota harus produktif dan efisien serta kota harus berkelanjutan. “Untuk mempercepat realisasi elemen produktif dan efisien dalam pengelolaan energi, BPIW dapat saja menggandeng perusahan yang memiliki pengalaman memberi layanan seperti EDF Lab Singapura Ltd,” terangnya. Menurut Dadang, peluang yang ada tersebut perlu dikaji jajaran BPIW secara mendalam guna mengambil langkah berikutnya. Sementara itu, Benjamin Mousseau mengakui, pihaknya berkunjung ke BPIW agar dapat melakukan penjajakan berbagai peluang kerjasama, seperti pengembangan energi hijau untuk suatu kota atau kawasan. “Saat ini kami telah berpengalaman melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di dunia internasional, seperti melakukan perencanaan dan pemenuhan energi bandara di Eropa, melakukan diagnose, perencanaan, desain dan pemenuhan energi untuk kawasan perkotaan di China dan Singapura,” papar Benjamin.   Ia mengakui, pihaknya tertarik untuk melakukan kerjasama di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan energi suatu kawasan. (ris/infoBPIW) 

Jakarta - Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana menilai bahwa keberadaan Bank Tanah dan konsolidasi lahan dapat menjadi solusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya melalui Bank Tanah dapat dilakukan pemberian kompensasi lahan bagi pemilik tanah yang tidak setuju ikut serta dalam program pembangunan kepentingan umum, sementara konsolidasi lahan bertujuan untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dan kepentingan umum. Demikian disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku “Memahami Nilai Penggantian Wajar : Penilaian Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum” karya Hamid Yusuf di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, Senin (19/9). Dalam acara tersebut hadir pembicara lainnya dari perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN) Pelopor Suryo, Ahli Hukum Perdata Hanafi Tanawidjaya, dan Hamid Yusuf. Ditambahkannya keberadaan bank tanah akan turut menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bank Tanah berfungsi sebagai penghimpun tanah, pengaman tanah, pengendali penguasaan tanah, pengelola tanah, penilai harga tanah, penyalur tanah serta pengendali harga tanah. “Sebetulnya sejak dulu sudah ada konsep Bank Tanah dan Konsolidasi Lahan, namun belum terealisasi secara optimal dalam skala besar,” katanya. Ia mengakui bahwa selama ini, proses pengadaan tanah masih menjadi hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengadaan tanah yang rata-rata terlambat dari tenggat waktu yang disediakan. Misalnya, seperti kebutuhan tanah untuk jalan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR hingga 2019 mencapai 41.065 hektar, namun tanah yang terbebas hingga per Juli 2016 baru mencapai 19 persen atau 7.896 hektar. “Artinya terdapat tanah yang belum terbebaskan mencapai 81 persen atau 33.169 hektar,” ujarnya. Menurutnya, ada beberapa penyebab keterlambatan dalam proses pengadaan tanah yang sering terjadi, yaitu belum lengkapnya data pertanahan, seperti batas tanah, kepemilikan tanah, apakah milik ulayat, negara atau individual. Kemudian belum akuratnya dokumen perencanaan pengadaan tanah, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pelaksana pengadaan tanah, lalu belum adanya sistem informasi penyelenggaraan tanah yang dapat memantau secara langsung. Rendahnya kesadaran mengenai proses dan mekanisme pengadaan tanah, serta tidak ada kesepakatan kompensasi harga dengan pemilik tanah. Pakar Hukum Perdata, Hanafi Tanawidjaya mengatakan, tanah bagi masyarakat memang tak selalu diartikan materi yang dapat diganti dengan uang. “Banyak masyarakat  adat tertentu yang menganggap tanah itu sebagai sumber kehidupan dan elemen kehidupan yang bersifat magis kultural, sehingga tak mengherankan kalau ada masyarakat yang menolak menjual tanahnya dengan alasan apapun,” katanya. Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan beragam cara agar dapat melakukan pengadaan tanah, termasuk pendekatan dari berbagai sisi dan dimensi. Sementara Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BTN), Pelopor Suryo menambahkan bahwa alokasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor  2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah dengan tegas tersurat misalnya untuk jalan umum/tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, waduk, bendungan, Bandar udara dan lainnya. Menurutnya, saat ini amanat UU Nomor 2/2012 perlu disosialisasikan lebih luas, agar masyarakat dapat menyadari pentingnya tanah terhadap kepentingan umum. Sementara Hamid Yusuf menulis buku tersebut didorong karena banyak masyarakat yang bertanya kepada dirinya mengenai cara penggantian nilai tanah. Ia pun berharap, karyanya dapat memberi informasi kepada masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami persoalan ganti tanah dengan nilai yang wajar dan dapat memperlancar pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. (ris/han/infoBPIW)

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan serta pemrograman dukungan pengembangan infrastuktur akses menuju dan lokasi kawasan wisata. Di antaranya melakukan pengembangan sektor jalan, sektor perumahan, sektor sumber daya air dan cipta karya. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Wisata” yang digelar Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (15/9). FGD yang dipimpin Tim Percepatan Pariwisata, Firmansyah Rahim ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Rido Miduk. Rezeki menjelaskan, total kebutuhan anggaran infrastuktur sesuai Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 mencapai  Rp 931,50 triliun. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR, lanjutnya, Kementerian PUPR saat ini telah melakukan sejumlah perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia masuk dalam 35 WPS. Dalam WPS itu terdapat kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perkotaan, kawasan wisata dan lainnya. Salah satu kawasan wisata yang berada di pulau kecil terluar adalah Kepulauan Anambas,” papar Rezeki. Menurutnya, kawasan wisata Kepulauan Anambas berpotensi sebagai destinasi pariwisata internasional. “Pada program tahun 2017 nanti, Kementerian PUPR akan ada penambahan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman di Payalaman, termasuk pembangunan rumah susun untuk pegawai di Kabupaten Kepulauan Anambas,” terangnya.   Rezeki menerangkan, agar tercipta percepatan pengembangan infrastruktur pada suatu kawasan perlu keterlibatan peran banyak pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, badan usaha daerah, swasta serta masyarakat. “Dengan kondisi kapasitas keuangan negara yang belum mencukupi dalam pengembangan infrastuktur, peran swasta atau investor akan sangat membantu dalam percepatan mengembangkan kawasan wisata, agar target pemerintah terkait kunjungan 20 juta turis asing pada 2019 dapat tercapai,” jelasnya.(indi/infoBPIW)

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menerapkan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, pihaknya saat ini telah meyiapkan pelaksanaan SMM dengan melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya Pelatihan Audit Internal SMM. “Pelatihan Audit Internal SMM dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara mengaudit secara internal, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilalui dalam pengauditan internal, sehingga nantinya akan diperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi,” ungkap Agusta saat membuka Pelatihan Audit Internal di Jakarta, (6/9). Dia menjelaskan, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari melaksanakan penyusunan Surat Keputusan (SK) Pengelola Sistem Manajemen Mutu, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, Identifikasi Kebutuhan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, Penyusunan Dokumen Sistem Mutu, Pengesahan dan Penerapan Dokumen Sistem Mutu, Kedudukan Pedoman serta Audit Mutu Internal. Agusta menyatakan, SMM merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam lembaga karena dapat membuat suatu organisasi terkendali dan dapat di monitor. SMM juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan dan pengdokumentasian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunan SMM, Melva Eryani, Kabag Anggaran dan Umum selaku penanggung jawab kegiatan SMM menambahkan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 4 Tahun 2009 dapat menjadi acuan. “Adapun inti penekananya adalah perlu membuat Rencana Mutu pelaksanaan (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang baik sebagai alat pengendalian mutu dalam pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan yang dikontrakkan maupun swakelola,” jelasnya.   Sementara itu, Soeprihadi, pengisi materi pelatihan SMM menjelaskan, beberapa poin penting dalam Pelatihan Audit Internal diantaranya pelaksanaan audit untuk memastikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi, internal auditor harus mengerti Prosedur Mutu Audit Internal SMM, audit dilaksanakan dengan independen. “Artinya auditor tidak boleh mengaudit bidang yang menjadi tanggung jawabnya,” terangnya pada rapat yang dihadiri oleh para pejabat dan staf di lingkungan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotan BPIW. (Rosita Arung/InfoBPIW) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan yang penting dalam mendukung kegiatan, operasional, visi, dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk mencapai hal itu diperlukan sebuah transformasi untuk membentuk TIK. Salah satu penggunaan TIK dapat diterapkan pada penyusunan database untuk BPIW. Demikian yang disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat membuka Workshop Database BPIW yang diselenggarakan Bagian Program dan Evaluasi, Sekretaritat BPIW, di Batam, Senin (15/8). Penyusunan database dianggap penting karena dapat memberikan kontribusi bagi perencanaan dan penyusunan pemrograman infrastruktur PUPR, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat. “Sistem komunikasi dan informasi penting untuk dibentuk dalam mencegah arus informasi yang keluar dan masuk dari suatu instansi, khususnya BPIW,” tutur Dadang. Lebih lanjut Dadang menjelaskan, BPIW membutuhkan suatu unit khusus yang menangani data primer dan sekunder untuk menyusun rencana program infrastruktur PUPR yang terpadu. Salah satu database yang dibutuhkan adalah output yang dihasilkan BPIW, seperti hasil studi, paparan Kepala BPIW, keynote speech, peraturan perundang-undangan, dan seluruh data lainnya yang dihasilkan oleh BPIW dengan basis website. “Dalam hal keterbukaan infromasi publik, BPIW harus memiliki platform yang sama, sehingga dapat ditentukan mana saja data yang bisa disebarluaskan ke publik, bisa diakses oleh staf PUPR, dan data apa saja yang hanya untuk internal BPIW. Dalam mengatur hal itu butuh sistem manajemen yang baik,” jelas Dadang. Salah satu bagian perkembangan TIK yang harus diikuti adalah penggunaan teknologi berbasis Technology Intellegence (TI). Ia berharap sistem website BPIW dapat terkoneksi dengan pemikiran-pemikiran mutakhir di dalam maupun luar negeri, atau bahkan bisa menjadi salah satu kontributor. Dengan penyusunan database ini dapat membantu dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu data-data yang dimiliki oleh BPIW, dapat tersinkronisasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Program dan Evaluasi BPIW, M. Salahudin Rasyidi mengatakan saat ini Bank Data BPIW sudah melakukan pengumpulan dan pengelolaan file bahan paparan, program kegiatan dan kebijakan pimpinan yang dihimpun dari masing-masing admin dari setiap Unit Kerja Eselon II.   Salah satu keynote speaker, Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi Pusdatin PUPR, Dwi Utami, menambahkan pemanfaatan data dan informasi harus berkoordinasi dengan Pusdatin, sedangkan untuk keperluan eksternal Kementerian harus berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR. (INI/InfoBPIW)